OPINI, KABARMAPEGAA.COM – Yang ingin kami sampaikan adalah untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua adalah Hak Seseorang,namun orang Papua harus bijak melihat realita yang terjadi, sehingga tidak terjebak dalam permainan Politik pribadi dan kelompok serta kepentingan Jakarta yang telah mengorbankan orang Papua selama 50 tahun. Sehingga saya memberi beberapa catatan dengan Pencalonan Paulus Waterpauw oleh Golkar ini.

Pertama; Terpilihnya Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua periode 2014-2018 adalah Anugrah Tuhan buat orang Papua yang telah lama di kekang baik oleh Partai Golkar yang telah lama berkuasa,maupun oleh Pemerintah pusat di Jakarta.

Kedua; SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang saat itu di usung oleh Partai Demokrat dan menjadi Presiden RI selama dua Periode waktu itu namanya tercoreng dengan adanya Pelanggaran HAM di tanah Papua. Sehingga untuk membersihkan dirinya dari noda HAM dan Kekangan Demokrasi, dia membentuk UP4B melalui Bambang Darmono dan untuk membangun terus membuat tim dialog melalui Farid Husein yang juga bertemu berbagai elemen di Papua, sehingga Lukas Enembe yang saat itu di usung Demokrat menjadi Gubernur karena, KODAM XVII Cendrawasih dan Polda Papua saat itu Irjen. Tito Karnivian di perintah SBY dengan alasan 50 Tahun orang Gunung tidak pernah jadi Gubernur Papua agar menolong Lukas Enembe. Sehingga, bila ada tuntutan Papua Merdeka dari tokoh-tokoh Papua agar Papua di bicarakan, SBY katakan; Silakan anda minta apa saja, tetapi jangan minta Papua Merdeka.

Ketiga; Pada tanggal, 09 April 2013 Lukas Enembe di Lantik menjadi Gubernur Papua Periode 2013 - 2018 dan di lantik di lapangan Mandala Jayapura sesuai permintaan Lukas Enembe, dan dalam 100 hari kerja Lukas membakar 18.000 Proposal (12 Juli 2013) dan menebang pohon beringin (09 April 2013) di halaman kantor Gubernur Jayapura dengan mengubur 18 ribu Proposal itu sebagai hari runtuhnya Partai Golkar di tanah Papua.

Keempat; Dalam Pemilu 2014 Golkar yang selama ini menjadikan Papua sebagai lumbung suara buat anggotanya di DPR - RI dan DPRP serta DPRD Kabupaten di Propinsi Papua menurun drastis, sehingga mereka hanya memperoleh 1 kursi di Jakarta, DPRP 6 kursi dan di kabupaten 47 kursi. Akibatnya; salah satu jagoan atau pion dalam pencaturan politik di Indonesia milik Golkar yaitu Yoris Th. Raweyai menjadi korban dengan tidak menjadi anggota DPR - RI dalam kepemimpinan Lukas Enembe dan Klement Tinal sebagai Gubernur dan Wakil Gubenrnur Papua. Dalam Kepemimpinan Lukas Enembe ini juga mengeluarkan kebijakan melarang beredarnya Miras di tanah Papua dengan lasan telah menelan sekian ribu nyawa orang Papua. Alasan ini menjadi masalah buat kelompok yang telah lama menguasai Papua melalui Golkar ini, terutama yang menjadi marah adalah pemasok tunggalnya di papua yaitu Yoris Th Raweyai yaitu Ketua Asosiasi Bar dan Hiburan malam Indonesia serta Rudy Waswi Pengusaha Miras di Papua yang sekaligus sebagai manajer Persipura. 

Dalam hal larangan Miras ini, Henock Ibo yang juga anak buahnya Lukas Enembe di Partai Demokrat menuduh Persipura memperoleh prestasi karena di biayai uang haram yaitu dari Miras. Tuduhan ini di balas Benhur Tomy Mano dengan emosi besar pada tanggal, 31 Maret 2016, bahwa Persipura memperoleh prestasi bukan karena Miras, tapi karena Kualitas pemain. Atas tuduhan ini, kelompok yang membekap beredarnya Miras dan prostitusi di tanah Papua ini bekerja keras untuk menyingkirkan Boy Markus Dawiri sebagai Calon Walikota Jayapura dengan memborong semua partai politik buat Benhor Tomy Mano, sehingga KPU Kota menetapkan Mano tanggal, 11 Januari 2017 sebagai calon tunggal. 

Padahal dari paling yang di buat Media Jubi, Boy di pastikan akan mengalahkan Benhur Tomy Mano, sehingga Mano menang tanpa perlawanan. Kemengan Benhor Tomy Mano ini tidak di ikuti dengan keberhasilan Persipura yang tidak mendapatkan sponsor dari PTFI dengan alasan, PTFI masih bermasalah dengan KK ke IUPK, padahal orang yang selama ini menolong membicarakan sponsor Persipura kepada PTFI agar PTFI memberikan dukungan yaitu Simon Patrice Morin (mantan Anggota DPR - RI dari Golkar), di marah, Agus Kafiar (mantan Rektor Uncen dan Vice Presiden PTFI) ada. 

Demikian juga, dengan empat kali menjadi Bintang di Indonesia, Persipura masih juga sulit mendapatkan sponsor karena kelompok penguasa tadi masih mengekang Persipura dan menjaganya agar tidak jatuh ke Sponsor lain. Karena Informasi beredar,uang yang di berikan oleh sponsor seperti dari PTFI dan Bank Papua, di manfaatkan dan di bagi oleh kelompok Pengusaha ini dengan menyerap uang tersebut ke Hotel dari kolega mereka, Perusahaan Penerbangan dan Transportasi lokal selama perjalanan. Sehingga dengan pertimbangan itu Bank Papua juga tidak memberikan Sponsor kepada Persipura melalui Bank Papua dengan terlebih dahulu Yohan Kafiar 20 Mei 2012 yang mensponsori liga di Indonesia ini di depak oleh Pemegang Saham yaitu PEMDA Propinsi Papua dari Direktur Utama Bank Papua dengan alasan tidak memberikan kontribusi dan menggantikannya.

Mengenai Persipura yang belum mendapatkan Sponsor, Gubernur Papua melalui SEKDA Harry Dosinaneen (17 Maret 2017) meminta waktu kepada Persipura agar membicarakan Sponsor buat mereka namun Benhor Tomy Mano menolak dengan alasan lagi Persipura tidak bisa menggunakan uang Pemerintah sebagai Tim Profesional (lihat).

Kelima,Untuk kepentingan Golkar adalah; bagaimana mereka menaikan elektablitas mereka sehingga seharusnya Klement Tinal yang seharusnya menjadi Ketua DPD Propinsi Papua di tarik dalam Munas 17 Mei 2016 partai Golkar Jakarta di Bidang Otonomi Khusus karena, Klement cocok untuk mengganggu Kekuasaan Jakarta dengan Pemekaran Papua Tengah bila di loloskan. Sehingga bila Klement Tinal masih menjadi Wakil LE pada tahun 2018 maka, Golkar akan mendulang keuntungan dengan mencalonkan dua kandidat sekaligus yaitu Klement Tinal dan Paulus Waterpauw.

Keenam; Kepentingan Pemerintah Pusat dengan pencalonan Paulus Waterpauw ini adalah hanya sebagai perang Psikologi atau perang urat Syarat dengan memanfaatkan kekuasaan Jokowi Golkar berusaha merebut Papua dengan asumsi Golkar membantu Pemerintah Jokowi dengan kehadiran Paulus Waterpauw untuk memotong mata rantai dukungan Birokrasi pemerintah kepada ULMWP dan kampanye Papua merdeka dengan pembersihan orang gunung dan pantai yang di anggap mendukung Papua Merdeka. Sehingga sebagai bagian dari perang urat Syaraf (PUS) Waterpauw adalah pion Politik Golkar dalam menemukan sikap Politik Pemerintahan yang sah, dan ini akan masuk akal. Padahal, Yoris TH Raweyai main untuk amankan kekuasaan diri pribadi serta usahanya melalui partai Golkar dengan menjadikan Paulus Waterpuw sebagai Pion Politik karena dia dianggap orang yang tepat untuk melindungi Bisnis Haram Yoris yang sudah membunuh sekian ribu orang Papua.

Ketujuh; sebagai kesimpulan, pencalonan Paulus Waterpauw sebagai Calon Tunggal dari Partai Golkar menunjukkan, Golkar masih mau mengekang orang Papua dengan memanfaatkan isu Papua dalam rangka mengganggu Kekuasaan Jakarta. Sehingga, bila Waterpauw terpilih sebagai gubernur. Semua Bisnis Ilegal mulai dari tambang, sawit, kayu, ikan, tanah dan sebagainya akan di kuasai oleh orang yang mencalonkan Waterpauw ini sebagaimana masa Soeharto dengan Ilegal Loging, kayu serta emas, perak. Silakan memilih. (Frans P/KM)