Yogyakarta, (KM)--Tanah Mapia dijuluki sebagai tanah sakral dan sejati dari mulut ke mulut dari bahasa ke bahasa kalibirasme lehulur kita hingga generasi kami kini kendati berlaku namun tim yang kini meperjuang pemekaran itu seakan mereka baru datang dari tanah jawah atau dari luar Negeri.

oleh karen itu, Pemekaran Kabupaten Mapia Raya yang sedang dalam tahapan proses perjuangan guna mau dimekarkan Daerah Operasi Baru (DOB) di Mapia kami tolak, karena ada banyak hal yang sungguh sangat terkendala, diantaranya; Sumber Daya Manusia (SDM) dan tidak memenuhi kriteria pemekaran.

Historisnya sudah tahu namun masa bodo mempengaruhi rakyat setempat untuk mengakui dn mendukung dengan program pemekaran ini sangat aneh dan memalukan. Tim-tim yang sedang memperjuankan pemekaran baru dinilai hanya kepentingan segelncir orang saja. Dengan tinkn merka ini daot ditnykan apakah mereka pernah berpendidikan atau belum. tanya dia.

Pada umumnya rakyat Mapia tahu bahwa tim pemekaran itu di sebut sebagai penjual negeri, penjual tanah sakral. sedangkan tanah Mapia itu sendiri sudah di kenal sejarahnya oleh rakyat bahkan oleh dunia .

Apakah rakyat Mapia menerima dengan tindakan tidak sehat yang sedang main itu? Padahal rakyat Mapia dengan tegas menolak pemekaran tersebut.

Demografi, atau ilmu kependudukan baik sisi tenaga atau sumber daya manusia dalam segala bidang masih dalam minim, misalnya sesuai dengan rumusan UUD 1945 pada Pasal 23 d, Ayat 1, 2, dan 3 dan juga merumuskan tentang Sumber Daya Alam (SDA) dan sumber daya Ekonomi (SDE), tentang pemekaran kabupaten tidak seutuhnya menjamin untuk mekarkan pemekaran baru di tanah Mapia. Sehingga perlu adanya peningkatan terhadap wahana-wahananya seperti meningkatkan mutu pendidikan guru untuk menjamin mutu SDM yang lebih baik, itulah yang merupakan suatu biang utama dalam palanologi pembangungan daya manusia, daripada berjuang untuk meminta pemekaran yang mengutamakan kepentingan sekelompak,itu sama saja mendatankan malapetaka bagi warga Mapia dan menjual tanah sakral.

Tim yang terlibat dalam perjuangan pemekaran tersebut disisi demografi itu bukan dengan membawa diri melainkan pengabdian sejati terhadap palanologi di khalayak hukum dan khalayak hukum adat.

Ternyata ada sekelompok orang bebal karena otoritas dan dorongan dari pada nafsu uang jabatan otsus yang berujung pada kepuasan seklompok orang saja sedangkan yatanya hal itu tidak menjamin kelangsungan hidup rakyat Mapia sehingga tidak memahami lagi di Indek pembangunan manusia, juga faktor utama dari demografi sesungguhnya bahwa tanpa Ideks Pembangunan manusia. Mustahilnya untuk membuka pemekaran kabupaten baru, lucu.

Dari persoalan-persoalan tersebut, melaui tim penolak pemekaran kabupaten mapia raya, secara moral menghimbauh kepada tim pemekaran kabupaten mapia raya ingat bahwa bahasa kalibirasme seasal geogrfis wilayah mapia lama sehingga kami dari tim penolak (the Transllate Langgue costom Mapia”The Mans Choolection of GOD,DEITY in the MAPIA ; couse Mapia as Paradaisso) oleh lantarannya itu sehubungan terjemahan bahasa sebuah kalimat di atas tersebut jangan jadikan suatu sendimen ditengah-tengah pemerintahan dalam wilayah mapiha pada tim pemekaran.

Wilayah mapiha masyarakat Mapia serta tanah Mapia bukanlah rekayasa, melainkan sakral semua yang ada didalamnya itu.

sementara itu, tim penolak Pemkaran Mapia Raya denga tegas menolak adanya pemekaran Mapia Raya ini mendukung penyataan yang pernah dikeluarkan oleh gubernur Papau, Lukas Enembe, SPI.SH.

"Papua jangan adakan pemekaran kabupaten kendati pemekran provinsi baru cukup yang ada tetapi lebih dahulukan sumber daya manusia dan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui dana Otsus 80% yang kami sudah kucurkan setiap kabupaten kota" ujarnya yang oernahndilancir di Taloid Jubi.

kalau mekarkan manusia itu akan lebih baik, kalau tidak utamakan mekarkan manusia malalui pendidikan berarti buat siapa di mekaran itu? Karena anak negeri belum di mekarkan, orang lain yang akan datang mengisi ruang di pemekaran trsebut. sementara SDM anak adat setempat belum siap unuk menduduki jabatan di tempat tersebut. sehingga pemekaran manusia dan pengkaderan sumber daya manusia itu penting, tetapi mengapa tim pemekaran bersama pemerintah kabupaten Dogiyai tidak memikirkan akan hal itu.

Saya sebagai anak daerah Mapia, masih bingun Kepemimpin Bupati dan Wakil bupati kabupaten Dogiyai bersama seluruh SKPD kabupaten dogiyai ini hingga kini. Dalam kepemimpinan saja telah terjadi kubuh bupati dan wakil bupati pembangunan polos jatuh tengah-tengah mereka satupun belum terselesaikan sesuai harapan rakyat setempat.

kenyataannya sudah seperti begitu, sehingga kami akan terus menyuarakan untuk menolak pemekaran Mapia Raya. Dai t7m penolakan skan terus mengingatkan kepada tim dan kepada pemerintah supaya mereka benar-benar bepikir dan membangun kabupaten dengan hati demi rakyat Dogiyai.

seperti yang pernah dikutib oleh Ketua tim penokalan pemekaran kabupaten mapia, Musa Boma, "tim pemekaran yang tak pernah henti-hentinya sedang berjuang untuk pemekaran kabupaten Mapia ini illegal dan cacat hukum karena, mekarkan pemekaran itu ada kriteria."

Sebagimana yang sudah termuat dalam UUD 1995 dan dalam PP 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran yang termuat dalam pasal 5 ayat 1 UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

Jangan membabi-but, suda dijelaskan bahwa untuk pemekaran daerah pemekaran barau harus dibentuk bersadarkan pertimbangan kemampuan ekomoni, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas derah, dan pertimbangan lain yang bisa memungkingkan terselenggaranya otonomo daerah.

Kemudian pada pasal pasal 6 ayat 1 dan 2 UU nomor 22 tahun 1999 kalau daerah tidak mampuh menyelenggarakan otonomi daerah harus di hapus.

sehingga dengan adanya UU diatas, pemerintah Jakarta, pemerintah provinsi, DPRP papua, MRP papua DPRD kabupaten setempat segerah mengeluarkan rekomendasi penolakan pemekaran kabupaten mapia Raya.

Dengan banyak pertimbangan-pertimbagan tersebut diatas maka kami melalui tim penolakan dengan ini menyatakan tolak pemekaran Mapia Raya karena kami sangat nasionalisme dan prihatin terhadap khalayak kami yang ada disana, karena kami tidak ingin rakyat Mapia mengalami jeritan, dan piluhkan serta nestapa.

Penulis Adalah: Yulianus Edowai, mahasiswa asal Mapia

Oleh: Frans Pigai

Untuk memahami gelombang pemekaran provinsi dan kabupaten di Papua. melihat gejala ini sebagai upaya eksploitasi kesempatan yang dibuka pemerintah pusat (desentralisasi) oleh tokoh-tokoh Papua. Penjelasannya adalah para tokoh-tokoh Papua melihat adanya peluang beranjak ke atas sejak dibenarkannya Papuanisasi birokrasi. Artinya, kini dan saat inilah kesempatan terbesar dari tokoh-tokoh Papua untuk menjadi elite di daerahnya sendiri. Meningkatkan eksploitasi kesempatan ini berbanding lurus dengan kian sempitnya peluang tokoh-tokoh Papua untuk menjadi eliite di daerah lain.

Sentralisasi kekuasaan ditangan birokrasi (khususnya Depdagri) tetap jalan mulus di Papua. Sebab, dari puluhan kabupatan yang dibuat tidak ada perubahan apa pun dalam pengelolahan pemerintahan di Papua. Semuanya tetap menginduk kepada Mandagri. Hal ini terjadi karena di setiap kabupaten yang dibentuk tidak ada persiapan sama sekali untuk menjalankan pemerintahan secara mandagri. Penulis ambil contohnya adalah beberapa kabupaten yang ada di Papua, DPRD maupun ada beberapa instansi-instansi pemerintah daerah yang sungguh lumpuhnya dan kasihan kariernya sebagai pejabat pemerintahan daerah yang sebenarnya, yang ada hanyalah jabatan sebagai pejabat pemerintahan daerah setempatnya.

Bagaimana memaknai bertemunya dua fenomena yang saling menguntungkan antara tokoh Papua dengan pemeritahan pusat tersebut dalam masalah-masalah pelanggaran HAM di Papua?

1) Kedua fenomena itu mengeser masalah ketidakadilan hubungan pusat dan daerah menjadi persoalan internal Papua sendiri, yaitu antara pro pemekaran atau kontra pemekaran. Artinya, masalah pokok dalam kesenjangan hubungan pusat dan daerah yang telah menyebabkan terjadinya rangkaian pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan tersingkir dari arena politik dan diganti oleh pertarungan antartokoh Papua sendiri dalam memperebur restu daerah setempat untuk mendapatkan jabatan bupati dan gubernur. Masalah Papua saat ini hanya sekadar masalah perluasan birokrasi (khususnya birokrasi Depdagri). Istilah indah tapi manipu untuk ini adalah “Pemekaran adalah untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat”.

2) Fenomena itu juga menyingkirkan isu keadilan dan hak asasi manusia (HAM) dari arena politik, khususnya isu pertanggungjawaban. Pemerimtahan pusat langsung atau tidak langsung menjadikan jabatan-jabatan baru di kabupaten-kabupaten baru atau provinsi-provinsi untuk meredam amino orang-orang menuntut pertanggungjawaban. Orang-orang kemudian lebih sibuk dan menghabiskan energi untuk merancang, mempersiapkan dan mendukung peebentukan kabupaten atau provinsi ketimbangan mengadvokasi atau tidak mempertanggungjawabkan masalah pelanggaran HAM di Papua.

Pemekaran kabupaten dan birokrasi menjadi bahaya besar bagi rakyat dan masa depan Papua sendiri. Karena sumber daya alam Papua akan dikuras hanya untuk membiayai birokrasi dan jabatan. Anggaran daerah hanya akan habis untuk biaya rutin kepegawaian, namun rakyat akan dilantarkan begitu saja, tidak memerhatikan kepentingan-kepentingan bagi rakyatnya di Papua, bahkan penghasilan yang didapatkan dari sember daya alam Papua ttidak begitu sama sekali memerhatikan dan menyelesaikan persoalan peelanggaran HAM di tanah Papua. Sebab, pengahasilan yang sebesar-besar yang didapatkan oleh pemerintahan daerah Papua dari hasil kekayaan alam Papua tidak tahu dikemanakan karena tidak ada suatu pemebangunan melalui sember daya manusia (SDM) dan kesejahteraan rakyat setempatnya. Papua betul-betul akan menjadi kapling-kapling yang akan diperdagangkan oleh para elite-elite atau aktor-aktor.

Kemebali ke pemekaran daerah di Papua, saat ini telah dan sedang terjadi kompetisi terbuka antara tokoh-tokoh Papua dalam memperebut kedudukan.

(Penulis adalah Mahasiswa Papua)

Yogyakarta,(KM)--Menanggapi dinamika kencarnya isu pemekaran Kabupaten Mapia Raya di tanggapi secara serius oleh pihak Mahasiswa Papua dengan tegas  kami menyatakan menolak.Hal ini disampaikan oleh Musa Boma Mahasiswa asal Dogiyai di Jayapura saat diskusi terbuka bersama seluruh pimpinan Mahasiswa yang ada di Papua dari  ruang Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) Fisip Uncen. Sabtu,(02/1/16)

 "Kita sebagai kapasitas Mahasiswa yang sedang belajar ilmu di kota studi Jayapura dan di kota-kata lain yang berasal dari Papua ini  menilai bahwa usaha pemekaran di atas Tanah Papua ini tidak mamfaat besar dan tidak menjamin dan tidak melalui mekanisme yang sesungguhnya dilalui dan  belum siap di berbagai lini maka kami tolak". tegas Musa

   .

Yang pertama sebagai masalah utama yang ada di wilayah Papua lebih khusus di wilayah Mapia adalah Sumber Daya Manusia ( SDM ) sangat kurang, orang yang sudah berpendidikan pun belum sampai 50 orang namum pemekaran sedang  berjuang ini sangat memalukan di mata publik  dan pemekaran tidak ada manfat bagi rakyat setempat.

Hal itu, kami Mahasiswa nilai bahwa perlu di tanggapi dengan serius karena nantinya akan terjadi  damfak yang sangat kurang baik merugikan bagi orang Papua dan Rakyat mapia.

Dalam disukusi tersebut itu BEM Fisip Uncen Yali Wenda,mempertanyakan bahwa Musa”Syarat pemekaran itu ada beberapa syarat harus diperhatikan yaitu : Dalam Undang-Undang 1945 termuat pada pasal 129 itu Politik, Pendidikan, Sosial Budaya dan ekonomi itu sudah kama itu sudah lengkap atau belum kalau belum berarti untuk apa dan kepada siap kita memekarkan."Kata dia.

Lanjut, "Bukan itu saja yang menjadi kriteia tidak tapi ada hal lain yang menjadi patokan utama bagi kami dan menjadi perhatian juga tim-tim pemekaran yang sedang  bergelora di atas Tanah Papua ini untuk mau menghadirkan pemekaran."

"Menghadirkan pemekaran itu atas persetujuan bersama dengan rakyat setempat dalam hal ini Tokoh pemuda,Tokoh Perempua,Tokoh Agama,Tokoh adat dan semua stakeholder yang ada harus ada persetujuan." tambah Wenda.  

Lagi, "Kenyataan ada saat ini adalah pemerintah Papua dalam hal ini tim pemekaran bersama pemerintah Jakarta yang  saat ini mereka utamakan di Papua ini membangun manusia tidak tapi memekaran pemekaran ini sangat keliru sekali" tegas Wenda.

 "Semua pimpinan Mahasiswa harus tahu, tentang kondisi rill yang saat ini di alami oleh rakyat Kabupaten Dogiyai bersama pelajar dan Mahsiswa adalah pendidikan dari tingkat SD,SMP dan SMA  saat ini kiris guru dan tidak menetap tenaga pengajar yang ada tidak beta mengajar akhirnya anak-anak  itu ibaratkan sebagi anak ayam kehilangan induknya".Ujar Musa, saat memberi Penjelasan kepada semua pimpinan  Mahasiswa.

Dari pemerintah setempat, kata Musa,  guru-guru yang berbobot untuk mengajar saja pemerintah daerah melantik menjadi kepala Distirk itu yang membuat kekosongan guru SD disana.Kami bisa menyatakan bahwa benar-benar rakyat setempat sedang di tindas dengan ekonominya, pendidikan, kesehatan yang tidak jalan sesuai dengan keinginan dan harapan rakyat setempat.Kalau memang (DOB)  ini Tim pemekaran membuat persetujutuan paslu berarti nanti akan menjadi petaka bagi yang tidak tahu apa-apa. Pungkasnya

Di sela-sela itu, tokoh Pemuda, Vitalis Magai mengutip kata-kata  rakyat pada tanggal 24 Desember 2014 lalu dari Diyeugi mengatakan, "Rakyat saat ini tidak merindukan hadirnya  pemerkaran, tetapi  mereka sedang pikir adalah bagimana kami sejatera dengan ekonomi itu karena itu sangat penting bagi kami .

Lanjut, yang menjadi kebutuhan utama bagi rakyat, seperti rumah sakit juga tidak ada.Hal itu sangat disanyangkan  di mata publik karena kabupaten Dogiyai sekarang berusia 9 tahun tapi, masyarakat Dogiyai ketiga mengalami sakit  berat mereka biasanya pergi berobat di Kabupaten tetangganya, sepertinya Kab Deiyai, Kab Paniai, dan Kab Nabire.Persoalan ini  meperlihatkan bahwa benar-benar kami melihat bahwa ini secara langsung sedang ditindas oleh pihak pemerintah. Tuturnya

 Ketua Tim Penolakan Pemekaran Mapia Raya,Mudes Musa "Kalau prihatin terhadap rakyat berarti pemerintah harus bangun rumah sakit yang layak dan melengkapi dengan fasilitas obat-obatan dan lain yang perlu siapkan untuk demi membangun Kabuapaten Dogiyai yang sesuai dengan Motonaya yaitu DOGIYAI DOU ENA. Kami harapkan juga kepada pemerintah jangan tutup mata untuk melihat semua hal itu dan pemerintah perlu membiayai dan mendanai untuk mahasiswa dan pelajar supaya kekosongan yang terjadi itu anak setelah selesai pendidikan kembali mengisi kekosongan yang terjadi ini bukan urus pemekaran". Tegas Musa

Melihat dari kondisi seperti ini, maka seluruh Mahasiswa Papua menyatakan dengan sikap tegas bahwa kami menolak pemekaran itu (seratus persen) kami berani menyatakan hal itu karena Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi,Politik  dan lain belum siap (100%.). 

Penolakan kami atas pemekaran Mapia Raya ini telah dinyatakan terlebih dahulu oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Seruan penolakannya secara moral itu dapat disampaikan Gubernur Papua kepada publik dan dapat dimuat oleh media harian umum Cenderawasih Pos, edisi Seni, 03 November 2014 lalu. Jadi  aksi penolakan tegas kami atas pemekaran di atas Tanah Papua Lebih Khusus Mapia Raya ini merupakan dukungan kepada Bapak Gubernur untuk penolakan pemekaran kabupaten dalam membangun Papua yang meman sungguh-sungguh bangkit, mandiri dan sunguh-sungguh sejahtera. Tutup dari Ketua Tim Penolakan Pemekaran Mapia Raya.(Manfred/KM)

Yogyakarta,(KM)-- Tokoh Pemuda Mapia, Yulianus Pugiye mengatakan, "sejumlah oknum-seperti Bapak Paskalis Butu, Willem Kegiye, Daniel Butu, Bung Pugiye, Yudas Kotouki yang sedang memperjuangkan Kabupaten Mapia Raya ini mereka tidak melihat apa yang terjadi setelah dimekarkan Kabupaten tersebut itu." Hal ini disampaika kepada media ini saat dihubunginya di Timika. Selasa, 22/12/2015

Menurut Pugiye, oknum-onum itu diminta untuk harus buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik, apa yang sedang dan dialami oleh warga Mapia saat ini. “Kami sudah dan sedang jadi korban termasuk oleh orang-orang (okunum pejuang) itu,” katanya.

Ia menyebut, daerah Tota Mapia sangat paham para pejuang tersebut melancarkan berbagai cara yang baru untuk menggeserkan warga pribumi Tota Mapia. “Jadi, kami sudah alami seribu satu macam cara sadis oleh Pemerintah Indonesia melalui berbagai cara pemerkosaan terhadap pria dan wanita, perampokan harta benda, pembunuhan secara brutal, penganiayaan. perampasan dan bentuk lain yang saya tak sebutkan satu per-satu itu semua

Semua ini kami sudah alami, tapi para pejuang pemekaran tetap selalu dan sedang berusaha serta membuat jalan lebar-lebar untuk menambah dan mendatangkan semua bentuk kekerasan dan malah petaka yang saya kemukakan di atas ini,” ucapnya.

Pugiye sebagai putra daerah Tota Mapia, juga menilai bahwa dalam pemekaran Mapia Raya tersebut akan mengundang berbagai macam permasalahan di daerah pemekaran tersebut, entah itu terkait HAM di daerah Tota Mapia, seperti yang baru-baru ini terjadi penembakan di Paniai, Senin (08/12/14) lalu yang umurnya sudah satu tahun namun sampai pada saat ini belum ada proses penyelesian yang jelas. ujar Yulianus

lanjut dia, Selain itu, dengan adanya pemekaran tersebut, semua tanah sejarah yang dimiliki di Tota Mapia akan hilang. Tentu hal seperti ini akan terjadi.

Menurut Ketua Tim Penolakan pemekaran Mapia Musa Boma menyatakan bahwa rakyat Tota Mapia sudah nyatakan sikap yang jelas untuk menolak atas DOB baru itu.

Lanjut,Musa jangan demi” perut sendiri menyatasnamakan rakyat Tota Mapia dan rakyat minta jangan mekarkan pemekaran yang di sebut nantinya akan menjadi saran HAM tapi, mekarkan Pendidikan demi pembebasan manusia Tota Mapia.(Manfred/KM)

Oleh : Yulianus Pigiye 

Opini,(KM)--Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Mapia Raya yang sedang berjuang oleh sekelompok Pejabat Birokrasi itu hanya mengundang “Malapetaka (Misfortune) Bagi Masyarakat Kecil di Tota Mapia”. 

Saat ini sekelompok Pejabat Birokrasi itu pasti berjuang keras dengan harapan besar untuk merebut Posisi/Jabatan dalam Pemerintahan Kabupaten Mapia Raya itu bahkan sampai sudah buat struktur pemerintahan atas nama dan versi yang sedang mereka berjuang. Dalam benak pikiran mereka pasti sangat benci kepada Pemuada, tokoh adat, dan mahasiswa yang  sedang menolak Pemekaran Mapia Raya itu. tentunya merasa menghalangi usaha keras mereka yang sama sekali tidak diinginkan leh rakyat Tota Mapia. Kami  paham dengan usaha mereka.

Tetapi, Mereka harus buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik, apa yang sedang dan dialami oleh warga Mapia saat ini, kami sudah dan sedang jadi korban termasuk oleh Bapak Willem Kegiye dan Kawan-kawannya  juga tetapi tidak sadar. 

Saya Yulianus Pugiye sebagai Putera Daera Tota Mapia sangat paham juga bahwa Bapak Willem Kegiye dan Kawan-kawannya sedang melancarkan berbagai cara yang baru untuk membunuh kami warga Tota Mapia seutuhnya. Kami sudah alami seribu satu macam cara sadis oleh Pemerintah Indonesia melalui berbagai cara: Pemerkosaan terhadap pria & wanita,Perampokan harta benda, Pembunuhan brutal.Penganiayaan,Perampasan dll.

Semua ini kami sudah alami, tapi , mereka ( kelompok yang sedang berjuang minta pemekaran) yang selalu dan sedang berusaha serta membuat jalan lebar-lebar untuk menambah dan mendatangkan semua bentuk kekerasan dan malah petaka yang saya kemukakan diatas ini.

Saya sangat  mendukung atas keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, pada beberapa bulan lalu yang mengungkapkan bahwa pemekaran yang dilakukan di Papua tidak sesuai  prosedur yang ada. Dengan melihat hal-hal tersebut, Enembe pun dengan tegas mengatakan pemekaran tidak boleh ada lagi di Papua. Keinginannya untuk menjadi Warga Negara Australia “WNA” Jika Pemerintah Pusat meloloskan permohonan pemekaran sejumlah Daerah Otonom Baru “ DOB” di Provinsi Papua. Hal itu diungkapkan Gubernur Papua, ketika melakukan pertemuan terbatas dengan para Bupati/Walikota se-Provinsi Papua, yang berlangsung di kota Jayapura Hotel Aston, 15/04/15.

“Kalau sampai terjadi banyak pemekaran di Provinsi Papua, maka saya memutuskan lebih baik menjadi warga negara Australia, karena saya tidak ingin melihat persoalan dan dampak yang terjadi dari pemekaran itu. Saya tidak mau dengar dan ikuti perkembangan BURUK yang di lakukan oleh TNI/POLRI Indonesia di Tanah Papua terhadap Rakyat kecil. Lebih baik saya pindah warga Negara Australia,” pungkasnya Bapak Gubernur Papua.

Gubernur Papua terlihat cukup prihatin dengan banyaknya usulan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) yang diperjuangkan oleh orang-orang Papua dari sejumlah daerah di Papua, bahkan dirinya tidak habis pikir, sampai daerah yang sudah tidak layak dimekarkan, masih saja diperjuangkan oleh penjabat daerah alias birokrasi Daerah tersebut untuk tetap dimekarkan.

Menurut Gubernur, jika melihat kondisi rakyat Papua saat ini, usulan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua akan mengancam eksistensi orang asli papua di atas tanahnya sendiri.

“Menurut saya pemekaran itu sama dengan kematian dan Penindasan rakyat sehingga Bapak-Bapak Bupati bias terjemahkan sendiri bahasa saya ini,” ungkap Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP.

Ketua Tim Penolakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Mapia Raya Mudestus Musa Boma juga mengatakan  bahwa dalam Pemekaran Mapia Raya tersebut akan mengundang berbagai macam ‘Malapetaka’ (Misfortune di daerah pemekaran tersebut, entah itu terkait HAM di daerah Tota Mapia, seperti yang baru-baru ini terjadi penembakan di Meuwodide Paniai, Senin (08/12/14) lalu yang sampai pada saat ini belum ada proses penyelesian yang jelas.

Berdasarkan latar belakang dan masalah tersebut diatas ini, yang mana dikatan oleh ketua penolakan DOB Mapia Raya, Musa Boma, yang menyikapi yang bertulang dengan 3 poin sebagai  berikut  :

Pertama : Mengapa Bupati Dogiyai, Drs. Thomas Tigi bisa membentuk Tim Pemekaran Kabupaten Mapia Raya tanpa mengindahkan instruksi Gubernur Papua, Lukas Enembe?

Kedua : UUD No.129 Tahun 2011 Bab III Pasal 3 tidak menjamin agar pemekaran DOB Mapia Raya yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu. dan 

Ketiga : Pemekaran bukan solusi untuk merubah nasip segalanya, tetapi pemekaran merusak Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Kami sebagai Putera Daerah Mapia sangat sadar atas semua kekerasan tersebut. Sehingga kami juga akan berjuang untuk "Menolak Pemekaran Kabupaten Mapia Raya" mengikuti sesuai irama perjuangan Bapak Willem Kegiye dan kawan-kawannya. Bila kalian keras dan sadis, kamipun akan keras tapi tidak sadis.

Melihat semua kondisi yang sedang terjadi dan begitu semangatnya tim yang sedang berjuang, yang mana sedang berusaha untuk mendatangkan malapetaka terhadap rakyat yang tak bersalah, maka melalui Tim Penolakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Mapia Raya, kita satukan barisan, tetap semangat dalam satu keluarga, untuk terus bersuara, terus bertindar dengan semangat yang berkobbar-kobar untuk hentikan semua intimidasi, semua penganiayaan yang sedang berjuang oleh segelincir orang, kita runtuhkan  untuk membawa masyarkat Tota Mapia yang aman dan tenang agar kita ciptakan suasana gembira bersama anak cuc serta alam.

"Selamat berjuang untuk menolak Pemekaran Mapia Raya. Kita harus bertarung untuk menolak. Karena musuh sejati bukan dari jauh, tapi tumbuh subur dalam keluarga kita sendiri, Pungkasnya Pugiye."    

           

Penulis Adalah  Aktivis Tim Penolakan DOB Mapia Raya, Wilaya Timika Papua

Yogyakarta,(KM)--Kita sudah tahu bahwa TNI/Polri sudah jauh lebih banyak dari jumlah Orang Asli Papua (OAP) dan kitapun tahu  bahwa TNI/Polri yang bertugas di Papua adalah produk konflik di Tanah Papua, sehingga oknum-oknun Orang Asli Papua (OAP) yang sedang berusaha untuk meminta pemekaran wilayah segera di hentikan. Oknum-oknum inilah yang akan membunuh orang asli papua karena sama halnya mereka mendatang TNI/Polri di Papua untuk membunuh orang papua. 

Hal ini disampiakan oleh Ketua Penolakan Pemekaran Mapia Raya, Musa Boma, saat dihubunginya lewat telpon. Sabtu, (19/12/15)

"Stop Minta Pemekaran karena dengan pemekaran akan menambah militer di papua dalam jumlah yang besar dan akan meningkat pulah tingkat kejahatan di papua." tegasnya

Boma, meminta kepada oknum-oknum  berinisial PB,WK, DB bersama kelompoknya yang sedang berjuang untuk mekarkan Kab Mapia Raya, dengan tegas segera berhentikan.

lanjut, ini bukan sebuah permintan rakyat Mapia tapi, sebuah inisitif  oleh kelompok yang ada di atas iu yang berjuang. Rakyat sudah nyatakan sikap tolak atas pemekaran itu untuk mereka ini terus berjuang ada apa di balik itu. Ujarnya

Sampai kapanpun kami tetap menolak pemekaran  itu. Tutupnya. (Manfred Kudiai/KM)

Baca Juga : 

Perjuangan Pemekaran (DOB) Mapia Raya, Pemuda/i Timika Menolak

Musa Boma : Stop Minta Pemekaran Mapia Raya

Pernyataan Sikap : Penolakan Resmi Kabupaten Pemekaran Mapia Raya

Ilustrasi/ist

Timika, (KM)--Kami seluruh Mahasiswa dan Pemuda Tota Mapia menolak dengan tegas wacana pemekaran kabupaten Mapia Raya. Kami juga tetap akan melawan dan menolak kejahatan dalam bentuk agenda pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Mapia Raya yang sedang berjuang keras oleh sekelompok orang, yang mengatas namakan diri mereka sebagai perwakilan dari seluruh rakyat Mapia dan dari Intelektual Mapia, tanpa sepengetahuan beberapa kalangan yang sudah semestinya dilibatkan secara terlebih dahulu di dalam perjuangan DOB itu.

Hal ini disampaikan oleh Yulianus Pugiye yang juga sebagai tokoh pemuda Mapia yang sementara ini berjuang untuk tolak DOB Mapia Raya kepada media ini.Jumat 09/10/2015

Lanjut dia, "berdasarkan realitas nyatanya, pihak-pihak yang ingin memekarkan DOB baru ini, mereka pernah menjabat dan kini masih menjabat baik di penjabat birokrasi sepetinya Paskalis Butu Kabag Pemerintah Dogiyai Ketua tim Pemekaran Kabupaten Mapia Raya, Willem Kegiye sebagai Kepala dinas pencacatan sipil, Daniel Tubu Mantan Ketua DPRD dan kawan kawannya itu. Selama mereka ini menjabat sebagai pemimpin daerah itu juga, satu perubahan pun tak ada. Mereka masih belum pernah berbuat sesuatu bagi rakyat dan negerinya sendiri’’ kata Yulianus Pugiye di damping oleh rekan-rekannya yang kini ber, radikal menolak atas rencana pemekaran mapia raya .

Atas dasar kondisi riel itu, kata Pugiye, kami menilai semua itu harus ada proses yang jelas. Namun mereka ini tidak menghormati proses yang sebenarnya harus di lalaui itu. Yang dimaksud dengan proses yang sesungguhnya adalah sosialisasi di tingkat kalangan masyarakat, Pemuda, Tokoh agama, Tokoh adat,Tokoh Intelektual, di media cetak mapun di media online dan semua kalangan. Lebih-lebih, wacana pemekaran DOB Mapia Raya itu sudah semestinya diurus dari daerah. Lembagai MRP, DPRP, DPRD Dogiyai-Kota Provinsi mesti diketahui dan mendapat persetujuan legal dari mereka sebagai patner kerja dari rakyat Papua. Terus ini didaulatkan oleh Gubernur Papua secara legal berdasarkan amat UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.

Namun sejauh ini, menurut Pugiya mekanisme ini tidak pernah dilakukan oleh mereka itu. Mekanisme ini rupanya alergi bagi mereka. Karena mereka ini tidak dipercayai oleh rakyat. Juga tidak ada komitmen dan belum mampu menemukan solusi komprehensif atas berbagai masalah yang dihadapi rakyat Dogiyai.

Kalau di lihat dari sisi geografis wilayah, Mapia ini daerahnya teramat sempit sekali, bila dibangun berbagai kebutuhan yang sudah ada di Papua sepertinya tempat untuk pembangunan perkantoran dan pembangunan lainnya. Dari sisi sumber daya manusia (SDM) juga sama sekali tidak ada dan karena itu rakyat itu mereka menolak.

Oleh karena itu dia menyatakan dengan tegas juga di mata publik bahwa karena belum dipenuhi sejumlah kriterian pemekaran yang menjadi urgen bagi hadirnya kabupaten tersebut. Belum adanya indikator yang diharapkan kita bersama ini menjadi titik tolak bagi kami dan semua rakyat Mapia ntuk menolak dan melawan wacana pemekaran DOB.

Di tempat yang sama Rekannya Vitalis Magai, sekalu perwakilan pemuda dari Kabupaten Dogiyai menyatakan komitmennya bahwa kami akan mendukung penuh untuk menolak semua kebijakan yang tidak bermanfaat dan mengandung mansalah, yang berorientasi pada terjadinya pelanggaran HAM dan konflik bagi rakyat. Yang membuat rakyatnya akan tersingkarkan, dampaknya akan terbukti negatif bagi rakyat seperti yang sudah terjadi selama. Masyarakat hanya dengan pemekaran Dogiyai saja, mereka biasa hidup susah dan menambah penderitaan baru dari hari demi hari. Maka kami tetap akan ikut tolak pemekaran DOB Mapia Raya.

Masih dalam penegasan Magai lagi, ada banyak dampak negatif yang rakyat terima setelah pemekaran itu hadir dan, masyarakat tidak lagi punya ruang bebas yang cukup untuk berkebun, berburuh di hutan dan lain-lain. Hutan sebagai tempat mencari makan bagi rakyat akan di gusur tanpa melihat dan mepertimbangkan dari pemerintah nantinya akan hilang cecak kata dia. Kehadiran pemekaran itu juga saat yang bersamaan pula akan hadir TNI dan Polri baik itu dalam bentuk lebel organik mapun non organik dan juga akan membangun fisik ada pembangunan pos-pos TNI/Polri dimana pandangan TNI/Polri kepada masyarakat adat setempat mencurigai yang diluar cara berpikir manusia akan terjadi.

Selalu saja terjadi Rakyat yang punya hak mutlak berkalir di daerah itu sendiri pihak militer selalu menstikma pengacu kedamian, OPM hanya satu tujuan untuk mau menculik dan mau membantai terhadap rakyat setempat. Hal itu sungguh akan terjadi maka kami menolak dan menolak total atas pemekaran DOB itu.

Kembali ditegaskan Yulianus Pugiye akan terjadi hal yang sama juga. Nantinya akan terjadi pelanggaran HAM seperti yang biasa terjadi di ketiga pemekaran di Meepago itu. Jadi sepertinya pernah terjadi di Paniai berdarah pada tanggal 8/12/2014 lalu hingga saat ini pun Negara tak pernah selesaikan daftar kasus HAM pada ketiga Kabupaten dan Papua secara umum. 

Ketua tim penolakan pemekaran Kabupaten Mapia raya Mudestus Musa Boma menyatakan bahwa demi menolak masalah pemekaran sayapun ikut bersedia dengan mereka meskipun harus menanggung berbagai konsekuensi apapum juga. Karena rakyat Mapia ini yang masih tersisa dari berbagai genosida, mereka lemah dan tidak bisa melawan pemerintah RI maka saya punya harapan besar bahwa yang masih tersia itu harus dihidupi dan berkaryakan dengan tenang dan tak diganggu oleh situasi apapun. harapannya.(Manfred/KM)

Opini--Orang nomor satu Papua Gubernur Lukas Enembe menyatakan dengan tegas Pemekaran Bukan Solusi Pemecahkan Konflik horizontal maupun konflik vertikal yang kian subur di Papua.

Lanjutnya, kembali menyegaskan lagi oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan bahwa pemekaran Papua bukanlah solusi untuk memecahkan persoalan di Bumi Cenderawasih. Apalagi, hingga kini, upaya tersebut tidak juga meningkatkan ekonomi, investasi, dan pelayanan masyarakat publik di Papua.

"Dengan pemekaran, masalah sosial akan terus muncul di papua. Sampai hari ini, tetap tidak ada peningkatan ekonomi, investasi dan pelayanan publik pada kabupaten yang telah dimekarkan," kata Lukas dalam diskusi pemekaran Papua di Jakarta, Jumat (5/9/15) lalu.

Selain itu, ujar Lukas, gagalnya pemekaran juga disebabkan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di Papua. "Orang masih golongan 2A, kita paksa jadi kepala dinas kan tidak masuk akal. Sedangkan, kalau ada orang luar masuk mengisi tempat di Papua, nanti akan menjadi masalah lagi," terangnya.

Kami dari  tim penolakan pemekaran Kabupaten Mapia Raya sangat salut dan mendukung pernyataan penolakan yang di keluarkan oleh Bapak Gubernur papua. Pemekaran akan menelantarkan kehidupan rakyat dan tidak ada jaminan seumur hidup atas rakyat pribumi West papua- di Mapia.

Oleh itu ketua Tim Pemekaran Bapak Paskalis Butu, Willem Kegiye dan kawan-kawannya yang sedang berjuang ini secara fakta kami melihat bahwa di segi Sumber Daya manusia yang nantinya akan siap kerja itu belum siap anak-anak putra setempat.  Kalau begitu Paskalis Butu bersama Willem Kegiye.” Untuk siapa mengurus pemekaran Kabupaten Mapia Raya itu? "katanya.

Ketua tim Pemekaran Mapia menyatakan bahwa ini solusi final untuk menyelesaikan semua persoalan yang tumpan tindi saat ini di papua tapi itu sangat keliru dan pikiran sangat sensitif.

Pemerintah kabupaten Dogiyai bersama Kelompok yang sedang gila dengan pemekaran itu, kamu jangan gila pemekaran tapi kamu mekarkan pendidikan dogiyai demi pembebasan manusia  dogiyai yang tertingal dari lini pendidikan itu.Dan kami minta juga kepada semua penjabat dogiyai terutama kepada Kepala Dinas Dogiyai bersama semua stake holder pendidikan harus disiapkan terus supaya ketika ada pemekaran, orang Mapia sudah siap untuk jadi pemimpin di daerahnya sendiri,” Pendidikan Formal mapun non formal harus di kembangkan, bersama-sama dengan lembaga keagamaan dan semua lembaga yang ada di Dogiyai.

Tim Pemekaran Kabupaten Mapia Raya mereka ini telah menyalahi dan tak mau menghargai Konstitusi  Negara Republik Indonnesia ( NKRI ) yang  termuat tentang keterbukaan Informasi Publik sebagai Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik

1.    UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2.    UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3.    UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan

4.    Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

5.    Permendagri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

UUD Tahun 1945 nomor 129  tahun 200 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran (DOB) baru. UUD tahun 1945 sudah jelas termuat bahwa, sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang –Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Daerah dibentuk berdasarkan pertingan kemampuan ekonomi, potensi daerah, Sosial Budaya, sosial politik, jumlah penduduk luas daerah  sumber daya manusia dan pertimngan lain yang memunginkn terselenggaranya otonomi daerah.

 Ketua Tim Penolakan pemekaran  Mapia Ray,Musa Boma bersama seluruh arwa leluhur, Tulang putih moyang bangsa Mapia, Tokoh agama, pemuda, Dewan adat, perempuan bersama seluruh rakyat mapia dengan tegas kami tolak pemekaran mapia Raya.

Penulis Adalah Musa Boma Ketua Tim Penolakan pemekaran mapia Raya

Timika,(KM)--Bapak/ibu yang sedang berjuang pemekaran kabupaten Mapia raya, saat ini anda pasti berjuang keras dengan harapan merebut posisi/jabatan dalam pemerintahan kabupaten Mapia raya bahkan sampai sudah buat struktur pemerintahan atas nama dan versi Bapak/ibu sekalian. Hal ini disampaikan oleh  aktivis Penolakan DOB Mapia Raya,wilayah  Timika, Edmon Titus Boma darikediamannya,08/10/2015 kepada media ini.

"dalam benak pikiran anda pasti sangat benci terhadap kami yang menolak pemekaran kabuaten Mapia raya, karena anda merasa menghalangi usaha keras yang sudah lama anda lakukan dan berjalan sampai saat ini.Masyarakat,Mahasiswa serta lembaga adat  paham dengan usaha kalian semua, bahwa tujuan anda seperti yang saya kemukakan diatas."tegas Boma

Seharusnya, kata Boma, Tim yang sedang memperjuangkan Mapia Raya ini, harus buka mata dan lihat baik-baik, apa yang sedang dialami oleh warga Mapia saat ini, kami sudah dan sedang jadi korban termasuk oleh bapak/ibu sekalian yang sedang juang DOB Mapia Raya. Kami pun paham juga bahwa bapak/ibu sedang melancarkan berbagai cara yang baru untuk membunuh kami warga Mapia seutuhnya. Kami sudah alami seribu satu macan cara sadis oleh bapak/ibu dan pemerintah dimulai dari Pemerkosaan terhadap pria dan  wanita, Perampokan harta benda, Pembunuhan brutal,Penganiayaan, Perampasan dan lain-lain. Tegasnya

Semua ini kami sudah alami, tapi anda selalu dan sedang berusaha serta membuat jalan lebar-lebar  untuk menambah dan mendatangkan semua bentuk kekerasan yang saya kemukakan diatas.

Sementara itu, tokoh Pemuda Mapia, Yulianus Pugiye, mengatakan, Kami sebagai putra daerah Mapia sangat sadar atas semua kekerasan tersebut. Sehingga kami juga akan berjuang untuk "Menolak pemekaran kabupaten Mapia raya" mengikuti sesuai irama perjuangan bapak/ibu. Bila anda keras dan sadis, kamipun akan keras tapi tidak sadis.Pintanya

Kita harus bertarung untuk menolak. Karena musuh sejati bukan dari jauh, tapi tumbuh subur dlm keluarga kita sendiri,tandas Boma.(Manfred Kudiai/KM)

TIMIKA, (KM)-- Tokoh Pemuda Mapia, Yulianus Pugiye, terkait DOB Mapia Raya berasal dari Kabupaten Dogiyai  yang merupakan kabupaten yang direkomendasikan oleh Kabupaten Nabire sebagai kabupaten induk. Sampai pada saat ini, Kabupaten Dogiyai berumur 8 tahun. Kabupaten Dogiyai masih belum nampak warna pembangunan daerahnya. Hal ini yang harus menjadi contoh bagi pemerintah daerah untuk dilihat dalam pemekaran kabupaten baru. Dogiyai harus menjadi contoh dalam perkembangan sosial dan ekonomi di Kabupaten Dogiyai itu sendiri dulu baru bisa memekarkan kabupaten baru.

"Berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua,  Lukas Enembe, pemekaran yang dilakukan di Papua tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Dengan melihat hal-hal tersebut, Enembe pun dengan tegas mengatakan pemekaran tidak boleh ada lagi di Papua. Enembe berkeinginan untuk menjadi Warga Negara Australia (WNA), jika Pemerintah Pusat meloloskan permohonan pemekaran sejumlah daerah otonom baru (DOB) di Provinsi Papua. Hal itu diungkapkan Gubernur Papua, ketika melakukan pertemuan terbatas dengan para Bupati/Walikota se-Provinsi Papua, yang berlangsung di kota Jayapura, Hotel Aston, pada Rabu (15/04/15) lalu.

Hal ini dikatakan oleh Yulianus Pugiye, kepada kabarmapegaa.com mengutip kata-kata gubernur Papua, Lukas Enembe, Senin 21/09/2015 melalui telpon selluler.

Kutip Yulianus, dari kata-kata gubenur Papua  “Kalau sampai terjadi banyak pemekaran di Provinsi Papua, maka saya memutuskan lebih baik menjadi warga negara Australia, karena saya tidak ingin melihat persoalan dan dampak yang terjadi dari pemekaran itu. Saya tidak mau dengar dan ikuti perkembangan BURUK yang di lakukan oleh TNI/POLRI Indonesia di Tanah Papua terhadap Rakyat kecil. Lebih baik saya pindah warga Negara Australia,” kata Enembe.

Gubernur Papua, kata dia, terlihat cukup prihatin dengan banyaknya usulan pemekaran DOB yang diperjuangkan oleh orang-orang Papua dari sejumlah daerah di Papua, bahkan dirinya tidak habis pikir, sampai daerah yang sudah tidak layak dimekarkan, masih saja diperjuangkan oleh penjabat daerah alias birokrasi daerah tersebut untuk tetap dimekarkan.

Menurut Gubernur, jika melihat kondisi rakyat Papua saat ini, usulan pemekaran daerah otonom baru di Papua akan mengancam eksistensi orang asli Papua di atas tanahnya sendiri. Pemekaran itu sama dengan kematian dan penindasan rakyat, sehingga bapak-bapak bupati bisa terjemahkan sendiri bahasa saya ini,” ungkap Enembe.

Maka itu, kami, Pemuda/I Tota Mapia yang ada di kota Timika juga sangat mendukung dengan sepenuh hati atas penolakan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Terlebih khusus, kami, Pemuda/I Tota Mapia juga menilai bahwa dalam pemekaran Mapia Raya tersebut akan mengundang berbagai macam permasalahan di daerah pemekaran tersebut, entah itu terkait HAM di daerah Tota Mapia, seperti yang baru-baru ini terjadi penembakan di Paniai, Senin (08/12/14) lalu yang sampai pada saat ini belum ada proses penyelesian yang jelas. ujar Yulianus

lanjut dia, Selain itu, dengan adanya pemekaran tersebut, semua tanah sejarah yang dimiliki di Tota Mapia akan hilang. Tentu hal seperti ini akan terjadi.

Pemekaran DOB Mapia Raya cacat hukum alias tidak memenuhi syarat terbentuknya sebuah kabupaten baru, seperti yang termuat dalam UUD 129 Tahun 2011 Bab III Pasal 3, yakni: 1. Kemampuan Ekonomi 2. Potensi Daerah 3. Soal Budaya 4. Sosial Politik 5. Jumlah Pendudukan 6. Luas Daerah. UUD di atas telah berbicara tentang syarat-syarat untuk berdirinya suatu kabupaten. tegasnya

Dalam undang-undang tersebut juga, belum menjamin berdirinya Kabupaten Dogiyai itu sendiri sebagai kabupaten induk. Dalam hal ini, poin ke 4 tentang kebutuhan sosial sebagai suatu contoh di Kabupaten Dogiyai itu sendiri, apalagi dalam pemekaran DOB Mapia Raya nantinya.

Berdasarkan latar belakang dan masalah tersebut, maka kami, Pemuda/i Tota Mapia yang ada di kota Timika dengan tegas menyikapi pemekaran DOB Mapia Raya yang tertuang dalam 3 poin berikut:

Sehingga, dengan tegas, kami, masyarakat Mapia menolak Mapia sebagai kota “Jasusu” (Jawa, Sumatra, Sulawesi).tegasnya.(Manfred/KM)