* Penulis adalah Aktivi Aktifis KOMPEKSTRAM Maybrat

 

Editor: Frans P

Oleh: Mario Yumte

MANOKWARI ,KABAR MAPEGAA.COM  – Beberapa organ perkumpulan Mahasiswa Papua, Hari ini, Senin, (20/03), siang tadi, di Asrama Filanova, Amaban, Manokwari, yakni Forum Indepeden Mahasiswa (FIM) cabang Manokwari, Aliansi Mahasiswa Pemuda Papua (AMPP), Forum Legalislatif Mahasiswa Indonesia Wilayah Manokwari (FLMWI), di Manowari, bersikap tegas agar PT. Freeport Indonesia, di Timika, segera diberhentikan operasi penambangannya.

Beberapa organ kemahasiswaan cabang Manokwari, pada momen tuntutan penolakan PTFI di Timika tersebut, mereka mengangkat Theme, Tutup Freeport dan Seluruh Perusahaan Asing, yang merupahkan dalang kejahatan kemanusiaan dan Kerusahkan Lingkungan di Papua. "Berikan kebebasan dan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi Bangsa Papua". 

Ketua FIM, Geradus Tembut, saat jumpah pers menolak tegas penambangan Emas PTFI di Timika itu.

Karena dirinya, menilai PTFI tidak memberikan dampak positif kepada orang Papua seluruhnya, sejak pertama masuk sampai saat ini.

Selain itu,dalam pembacaan Surat Pernyataan Sikapnya,Geradus menolak PTFI serta semua perusahaa asing yang sedang bergerak diatas tanah Papua. 

 

Saat diwawancara media kabarmapegaa.com Koordinator Lapangan (Korlap) aksi ,Rusmaddin Kelkusa,mengatakan,kami dengan tegas menolak PTFI di Timika dalam bentuk apa pun itu.

Sebab, menurut Kelkusa, masuknya PTFI di Papua membawa becana bagi Orang Asli Papua, maka, dirinya ingin Freeport dihentikan.

“Freeport masuk diatas tanah Papua membawa persoalan, bagi orang-orang Papua,”tegasnya.

Kata dia, dengan masuknya Freeport ditanah Papua, membawa banyak dampak hingga berujung ke pelanggaran kemanusiaan terhadap orang asli Papua itu sendiri,”bebernya.

Perwakilan Forum Legalislatif Mahasiswa Indonesia Wilayah Manokwari (FLMWI), Pendi Marin, meminta kepada Pemerintah Idonesia, terkait persoalan PTFI di Timika, harus membuka ruang dan duduk di Papua untuk diperbincangkan bersama,"pintahnya.

“kami dari perwakilan FLMWI, persoalan di PT.Freeport, meminta bahwa pemerintah Indonesia buka mata, untuk dibicarakan bersama,” katanya.

Pendi juga meminta, kepada Presiden Republik Indonesia juga Polda Papua untuk harus ditarik kembali, pasukan yang telah dikirim ke Timika itu,” pintahnya dengan penuh berharap.

Disela-sela itu, Yohanes Aliknoe, mewakili Mahasiswa asal Yalimo ini menilai, kehadiran PTFI di Papua sebagai suatu jalan untuk membunuh masyarakat Papua,”ungkapnya.

“kita bicara PTFI adalah salah satu faktor besar bagi masyarakat Papua untuk menindas,” ujarnya Yohanes lelaki asal yalimo.

Dijelaskan Yohanes, sejak PTFI masuk sejak 1960an sampai 2017  ini, banyak hal yang terjadi di Papua. Seperti, tidak ada keadilan, tidak ada kesejateraan, tidak ada keberpihaka terhadap orang Papua, sehingga seluruh masyarakat Papua dan Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua yang ada di Kota Studi Manokwari, dengan tegas menolak tentang Kontrak karya dan IUPK yang ditetapkan oleh Negara Indonesia itu, katanya dengan nada keras.

Kemudian, mewakili Mahasiswa Papua asal Maibrat,Yulianus Taa, mengatakan kita bicara PT. Freeport berarti kita bicara Pulau Papua seluruhnya. Bukan saja, Provinsi Papua atau pun Provinsi Papua Barat,"tuturnya.

Kata Yulianus, hasil dari Freeport, kami orang Papua tidak merasakan hasilnya sedikit pun.

Maka itu, kata dia, kami Mahasiswa Dan masyarakat Maibrat juga bagian dari persoalan PTFI itu sebagai hak untuk bersuara dan kami menolak tegas untuk dihentikan,”tegasnya.

Selain itu, Kata, Yunus Yumara, mewakili Mahasiswa Universitas Papua, mengatakan  PTFI dan Perusahan Asing yang ada di Tanah Papua  adalah kepentingan Elit Politik, Imperialisme dan  Orang Lain,"katanya.

Untuk Itu, kata Yunus, kami Mahasiswa Unipa Meminta,   PTFI  Segera Tutup,"pintahnya. 

Sejauh Pantauan wartawan kabar mapegaa.com  beberapa organ kemahasiswaan cabang Manokwari, dengan puluhan massa aksi, siap turun jalan menyampaikan aspirasi penolakan PTFI, namun, sayangnya, rencana aksi dibatasi oleh hujan deras. Mereka hanya duduk disekret dan mengadakan diskusi terbuka dan jumpah pers bersama.

Pewarta : Petrus Yatipai

Yogyakarta, (KM)--Rakyat Papua Barat di wilayah Kaimana memberikan apresiasi kepada Free West Papua Campaign, International Parliament for West Papua  (IPWP) dan para Pemerhati HAM di seluruh Dunia yang terlibat dalam  Petisi Dukungan yang mengajak masyarakat dunia untuk mendukung Deklarasi West Minister dalam mendorong Referendum di West Papua.

Aksi yang dimediasi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) itu berlangsung di wilayah Kuri-Distrik Arkuni Atas (31/01/2017). Masyarakat Papua di Wilayah Kuri ingin  menunjukan bahwa rakyat Papua Barat ingin menentukan nasib sendiri melalui referendum. Sehingga  rakyat West Papua sangat mendukung petisi Referendum yang dibuat untuk menggalang dukungan bagi  Papua Barat didaftarkan ke Komisi Dekolonisasi PBB.

“Itu adalah bentuk dukungan rakyat West Papua untuk Referendum. Mayoritas masyarakat Kaimana mendukung West Papua untuk menentuka nasib sendiri” hal itu disampaikan oleh Ruben Furay selaku Ketua KNPB wilayah Kaimana, kepada media ini via email.

Kemudian, Yefta Jitmau selaku representasi Rakyat West Papua di Kaimana juga menyampaikan bahwa rakyat West Papua di Kaimana tidak dapat mengespresikan tuntutan mereka secara bebas karena tekanan Militer Indonesia yang begitu kuat.

”Kebebasan berekspresi dibungkam oleh Militer Indonesia, sehingga masyarakat Papua di Kaimana tidak bebas untuk menyampaikan tuntutan Referndum” ujarnya.

Menurutnya, West Papua tidak dapat menentukan nasib sendiri tanpa ada dukungan dari masyarakat Internasional, untuk itu rakyat West Papua sangat membutuhkan dukungan Internasional  yang lebih kuat untuk membawa West Papua ke Komite Dekolonisasi PBB.

“Masyarakat West Papua membutuhkan dukungan yang lebih kuat dari masyarakat Internasional agar West Papua bisa didaftarkan ke Komite Dekolonisasi PBB. tanpa dukungan Internasional West Papua tidak dapat menentukan nasib sendiri ” tambahnya.

Sementara itu, Tabloid Wani melaporkan, Sebuah tim yang terdiri dari enam perenang warga negara Inggris sedang disiapkan untuk merenangi Danau Jenewa, Swiss sepanjang 69 kilometer. Mereka akan membawa petisi yang menyerukan dimasukkannya kembali Papua ke dalam daftar dekolonisasi PBB dan diselenggarakannya referendum penentuan nasib sendiri untuk Papua. 

Mereka akan menyerahkan petisi tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres di markas PBB di Jenewa. 

Liputor: Manfred/KM

Port Vila, (KM) - Dewan Komite ULMWP Andy Ayamiseba Secara Resmi membuka pertemuan internal ULMWP yang berlangsung, Selasa, (20/12/2016) Kemarin di Vanuatu, Port Vila. 

Tujuan pertemuan DK ULMWP guna membahas Peraturan-peraturan dan perjuangan Papua barat di masa mendatang. Pembahasan itu diikuti tiga perlawan organisasi, yakni TRFPB WPNCL dan NPWP/KNPB.

Dalam kesempatan itu, pemimpin pertemuan, Dewan Komite Exekutif ULMWP, Andy Ayamiseba, Edison Waromi dan Buktar Tabuni. 

Pewarta    :21/Red/PO/KM

Editor        : Alexander Gobai