WELLINGTON, KABARMAPEGAA.COM--Papua Barat adalah bagian barat New Guinea, yang dimasukkan ke Indonesia pada tahun 1969 dan telah dibatasi sejak saat itu. Hal ini disampaikan Juru bicara internasional untuk United Liberation Movement for West Papua adalah Benny Wenda kepada Wartawan Radio New Zealand, Rabu, (10/05/2017) belum lama ini. 

Pekan lalu, dia berada di Selandia Baru melobi anggota parlemen untuk mendukung seruan internasional untuk mengembalikan Papua Barat dalam agenda Komite Dekolonisasi PBB.

Sebelas anggota parlemen dari empat partai politik menandatangani deklarasi tersebut, yang menyerukan pemungutan suara penentuan nasib sendiri yang diawasi secara internasional di Papua Barat.

Kisah Wenda sendiri menangkap sesuatu dari tragedi tanah airnya.

Saat ia masih anak-anak, dia mengatakan bahwa dia melihat tanpa daya saat militer Indonesia memperkosa dua bibinya yang remaja dan memukul ibunya yang mencoba melindungi anak-anak perempuan tersebut.

"Saya tidak tahu harus berbuat apa - menangis untuk ibu saya  dan menangis untuk bibi saya, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, Sebagai anak muda, saya tidak dapat melakukan apapun." Ujarnya kepada RNZ.

Dengarkan juga durasi wawancara penuh Benny Wenda di sini Benny Wenda: Papua Barat

Wenda mengatakan bahwa dia adalah pemimpin Papua pertama yang melepaskan diri dari kehidupan Indonesia - dia melarikan diri pada tahun 2003 dan sekarang tinggal di pengasingan di Inggris.

Sementara pemerintah Indonesia saat ini mengaku terbuka terhadap otonomi lebih bagi orang Papua Barat, situasi bagi masyarakat di sana memburuk, kata Wenda.

"Media asing benar-benar dilarang, Amnesty dilarang, penyelamatan dilarang, semua lembaga bantuan internasional dilarang, jadi karena itulah Indonesia lolos dengan impunitas. Indonesia tidak ingin masyarakat internasional mengetahui apa yang sedang terjadi."

Pembunuhan berlanjut, pemenjaraan, pemerkosaan, penyiksaan, diskriminasi, berlanjut hingga hari ini. Dan setiap orang Papua Barat dapat menceritakan kisah mereka sendiri, setiap suku, setiap suku.

"Saya tidak ingin melihat generasi penerus  yang menghadapi situasi ini, saya ingin mengakhirinya," imbuhnya.

Kata Wenda,Wilayah Papua Barat kaya akan emas, minyak, gas dan tembaga, dan Indonesia tergantung pada pendapatan dari sumber daya alam ini.

"Mereka tidak terlalu peduli dengan bangsaku, mereka tidak terlalu peduli dengan hutan, pegunungan, lingkungan kita - mereka peduli bagaimana mereka dapat mengeluarkan sumber daya kita dari luar negeri, dari Papua Barat." Tutup Wenda. (Antara/RNZ/Manfred).

Admin.

* Penulis adalah Aktivi Aktifis KOMPEKSTRAM Maybrat

 

Editor: Frans P

JAYAPURA, KABARMAPEGAA--Ideologi adalah kummpulan gagasan ide-ide atau keyakinan orang Papua yang telah, sedang dan akan rasakan kerinduan kebebasan bagi bangsa itu sediri. Hal ini disampaikan oleh Mecky Yeimo, aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) saat seminar sehari yang diselengarakan oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Paniai (FKMKP) kota studi Jayapura Papua, Selasa (22/4/2017) lalu bertempat di Aula SMK Negeri 3 Jayapura, Papua.

Yeimo menjelaskan, hal ini penting untuk kita pahami, apalagi mahasiswa Papua pada umumnya. Ia mengatakan, ada tiga factor mendasar yang mendesak keinginan masyarakat Papua: Hak, Budaya dan latar belakang perjuangan Papua.

“Kembali melihat hak berarti  orang Papua juga  punya hak Penuh untuk mencapai kemauan dan keyakinan orang Papua itu sendiri,” tambanya.

Lanjut Yeimo, jika budaya berarti orang asli Papua punya budaya yang telah melekat dari leluhur nenek moyang kita. “Maka, kini mahasiswa  harus melestarikan budayanya masing-masing sebagai orang Papua,” ajak aktivis Papua ini.

Baca juga: Dana Pembinaan: Natan Uti Kepada FKMKP Jayapura Berikan 10 Juta

Menurutnya, rakyat Papua memiliki sejarah yang jauh  berbeda dengan Indonesia dalam menentang penjajah Beanda-Jepang.

Untuk itu, Yeimo berharap kepada peserta seminar  sebagai mahasiswa, anda harus bisa melihat dan menjaga kemudian menyelamatkan bangsa ini.

Pewarta: Yosafat 

Editor   : Manfred

JAKARTA, KABAR MAPEGAA.COM--Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua) gandeng Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Jakarta, Senin (03/04/17) menglansungkan aksi unjuk Rasa dengan thema aksi “PBB Harus Bertangun Jawab Atas Genosida Dan Gagalnya Dekolonisasi West Papua” di depan  Gedung Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) , Jalan MH. Thamrin ,Jakarta.

Dalam aksi kali ini, sedikitnya 30an massa unjuk rasa yang terdiri dari mahasiswa, FRI-West Papua dan AMP dengan membawa spanduk serta brosure yang berisi tuntutan dan gambar BK. Aksi unju rasa berlangsung dari Pukul 14.00 - 17.00 WIT .  Aksi ini dilakukan saat pelapor khusus PBB yang ke Papua ini mengadakan konferensi pers di Gedung PPB Jakarta pusat.

Surya Anta Ginting, Humas dari FRI-West Papua, menegaskan hukum mengatakan pada Kegagalan  PBB dalam menjalankan mandatnya untuk memastikan penentuan nasib sendiri bangsa West Papua pada tahun 1969 berdampak panjang hingga saat ini.

“Pepera yang dilaksanakan di bawah pengawasan PBB, berjalan dengan penuh kecurangan. Bangsa West Papua dijanjikan bahwa tiap orang bisa memilih, namun nyatanya hanya 1.026 dari sekitar 800.000 orang yang bisa memilih saat itu,” jelas Jubir FRI-West Papua Jakarta ini.

Ia menjelaskan, Orang-orang yang bisa memilih itu pun dipilih dan di bawah todongan senjata militer Indonesia. “Maka dari itu, Pepera tidak sah , karena tidak sesuai dengan ketentuan internasional dan tidak mewakili keinginan bangsa West Papua yang sesungguhnya,” tegas Surya Anta kepada media ini.


Sementara itu, tulis dalam penyataan sikap,  berbagai aksi brutal militer Indonesia berlanjut. Pada dekade 1980an hingga1990an, tepatnya 26 April 1984, terjadi pembunuhan terhadap tokoh nasionalis Papua, Arnold Clemens Ap. Pembunuhan itu disertai pengungsian besar-besaran ke Papua New Guinea (PNG). 

 

Saat salah satu anggota FRI-West Papua menyampaikan orasinya di depan massa aksi, di depan Gedung PBB Jakrta Pusat, Jln.MH.Thamrin Jakarta.(Foto: Doc.AMP Jakarta)

Selain itu, terjadi juga penangkapan terhadap aktivis KNPB Wamena dan penembakan kilat terhadap Kordinator Komisariat Militan KNPB Pusat Hubertus Mabel pada tanggal 16 Desember 2012 di Wamena.  Pada Tanggal 8 Desember 2014 terjadi pembunuhan luar biasa, yang masuk kategori pelanggaran HAM berat, di paniai oleh TNI-Polri yang mengakibatkan 22 orang masyarakat sipil, di antaranya 5 Orang siswa SMA, meninggal dunia, dan 17 lainnya luka-luka kritis.

Sementara itu, dari tempat yang sama, Humas AMP, Frans Nawipa, kepada media ini, Senin, (03/04/2017) via Fb mengatakan, dengan adanya kegagalan PBB dalam menyampaikan aspirasi saat Pepera berlangsung di alung-alung selatan Yogyaarta. Untuk itu, FRI-West Papua bersama AMP menuntut PBB. 

“Aksi ini kami adakan di Gedung PBB Jakarta Pusat,  karena, hari  ini, Pelapor khusus PBB yang ke Papua,” katanya.

Frans menjelaskan, masih banyak lagi berbagai kasus kejahatan terhadap kemanusian yang dilakukan militer Indonesia terhadap Rakyat Papua lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Bangsa West Papua dibunuh, disiksa, diculik, diintimidasi, dan diperkosa oleh aparatur negara Indonesia hingga hari ini akibat lalainya PBB.

Katanya, selain itu, minggu ini bangsa West Papua kedatangan Pelapor Khusus PBB tentang Kesehatan.

“Tingkat kesehatan, ketiadaan tenaga medis, jumlah kematian ibu dan anak, jumlah kasus HIV/AIDS di West Papua adalah yang tertinggi di Indonesia akibat dari kolonialisasi yang berkepanjangan,” jelas Nawipa.

Sementara itu, info yang  dihmpun media ini, Polisi menghadang massa unjuk rasa selama beberapa menit, dengan alasan massa aksi membawa poster  Bintang Kejora.

Hal ini dibenaran oleh Humas, Frans Nawipa, "Tadi terjadi hadang  selama 5 menit hanya karna kami sempat mambahwa poster bintang kejora.  Dan hadangan itu terjadi depan pintu masuk gedung PBB, lalu kami menyimpan poster tersebut dan Polisi berikan kami  ruang untuk lanjudkan aksi," ujarnya.

Liputor: Yudas Nawipa
Editor  : Manfred/KM

MANOKWARI ,KABAR MAPEGAA.COM  – Beberapa organ perkumpulan Mahasiswa Papua, Hari ini, Senin, (20/03), siang tadi, di Asrama Filanova, Amaban, Manokwari, yakni Forum Indepeden Mahasiswa (FIM) cabang Manokwari, Aliansi Mahasiswa Pemuda Papua (AMPP), Forum Legalislatif Mahasiswa Indonesia Wilayah Manokwari (FLMWI), di Manowari, bersikap tegas agar PT. Freeport Indonesia, di Timika, segera diberhentikan operasi penambangannya.

Beberapa organ kemahasiswaan cabang Manokwari, pada momen tuntutan penolakan PTFI di Timika tersebut, mereka mengangkat Theme, Tutup Freeport dan Seluruh Perusahaan Asing, yang merupahkan dalang kejahatan kemanusiaan dan Kerusahkan Lingkungan di Papua. "Berikan kebebasan dan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi Bangsa Papua". 

Ketua FIM, Geradus Tembut, saat jumpah pers menolak tegas penambangan Emas PTFI di Timika itu.

Karena dirinya, menilai PTFI tidak memberikan dampak positif kepada orang Papua seluruhnya, sejak pertama masuk sampai saat ini.

Selain itu,dalam pembacaan Surat Pernyataan Sikapnya,Geradus menolak PTFI serta semua perusahaa asing yang sedang bergerak diatas tanah Papua. 

 

Saat diwawancara media kabarmapegaa.com Koordinator Lapangan (Korlap) aksi ,Rusmaddin Kelkusa,mengatakan,kami dengan tegas menolak PTFI di Timika dalam bentuk apa pun itu.

Sebab, menurut Kelkusa, masuknya PTFI di Papua membawa becana bagi Orang Asli Papua, maka, dirinya ingin Freeport dihentikan.

“Freeport masuk diatas tanah Papua membawa persoalan, bagi orang-orang Papua,”tegasnya.

Kata dia, dengan masuknya Freeport ditanah Papua, membawa banyak dampak hingga berujung ke pelanggaran kemanusiaan terhadap orang asli Papua itu sendiri,”bebernya.

Perwakilan Forum Legalislatif Mahasiswa Indonesia Wilayah Manokwari (FLMWI), Pendi Marin, meminta kepada Pemerintah Idonesia, terkait persoalan PTFI di Timika, harus membuka ruang dan duduk di Papua untuk diperbincangkan bersama,"pintahnya.

“kami dari perwakilan FLMWI, persoalan di PT.Freeport, meminta bahwa pemerintah Indonesia buka mata, untuk dibicarakan bersama,” katanya.

Pendi juga meminta, kepada Presiden Republik Indonesia juga Polda Papua untuk harus ditarik kembali, pasukan yang telah dikirim ke Timika itu,” pintahnya dengan penuh berharap.

Disela-sela itu, Yohanes Aliknoe, mewakili Mahasiswa asal Yalimo ini menilai, kehadiran PTFI di Papua sebagai suatu jalan untuk membunuh masyarakat Papua,”ungkapnya.

“kita bicara PTFI adalah salah satu faktor besar bagi masyarakat Papua untuk menindas,” ujarnya Yohanes lelaki asal yalimo.

Dijelaskan Yohanes, sejak PTFI masuk sejak 1960an sampai 2017  ini, banyak hal yang terjadi di Papua. Seperti, tidak ada keadilan, tidak ada kesejateraan, tidak ada keberpihaka terhadap orang Papua, sehingga seluruh masyarakat Papua dan Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua yang ada di Kota Studi Manokwari, dengan tegas menolak tentang Kontrak karya dan IUPK yang ditetapkan oleh Negara Indonesia itu, katanya dengan nada keras.

Kemudian, mewakili Mahasiswa Papua asal Maibrat,Yulianus Taa, mengatakan kita bicara PT. Freeport berarti kita bicara Pulau Papua seluruhnya. Bukan saja, Provinsi Papua atau pun Provinsi Papua Barat,"tuturnya.

Kata Yulianus, hasil dari Freeport, kami orang Papua tidak merasakan hasilnya sedikit pun.

Maka itu, kata dia, kami Mahasiswa Dan masyarakat Maibrat juga bagian dari persoalan PTFI itu sebagai hak untuk bersuara dan kami menolak tegas untuk dihentikan,”tegasnya.

Selain itu, Kata, Yunus Yumara, mewakili Mahasiswa Universitas Papua, mengatakan  PTFI dan Perusahan Asing yang ada di Tanah Papua  adalah kepentingan Elit Politik, Imperialisme dan  Orang Lain,"katanya.

Untuk Itu, kata Yunus, kami Mahasiswa Unipa Meminta,   PTFI  Segera Tutup,"pintahnya. 

Sejauh Pantauan wartawan kabar mapegaa.com  beberapa organ kemahasiswaan cabang Manokwari, dengan puluhan massa aksi, siap turun jalan menyampaikan aspirasi penolakan PTFI, namun, sayangnya, rencana aksi dibatasi oleh hujan deras. Mereka hanya duduk disekret dan mengadakan diskusi terbuka dan jumpah pers bersama.

Pewarta : Petrus Yatipai

Timika (KM)-- Tahanan Politik Anggota Aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Timika, atas nama  Yus Wenda, tepat pada hari Selasa (31/01/ 2017) secara resmi bebas dari   lembaga pemasyarakatan (LP) Lapas kelas II B SP VI Timika Papua. 

Hal ini di sampaikan  Yanto Awarkion, selaku ketua I KNPB  Wilayah Timika dalam pesan singkat kepada media ini kabarmapegaa.com,  rabu (01/02/2017), kata  Yanto Awerkian, anggota kami  Yus Wenda telah  bebas dari tahanan lapas, setelah dia ditahan 10 bulan penjara.

"Menurutnya, Yus Wenda adalah anggota KNPB, sehingga  KNPB bersama  Rakyat Papua jemput dan melakukan Ibadah  syukuran atas bebasnnya anggota kami, "ungkap Yanto.

Yanto juga menyatakan, Yus Wenda,  terdakwa kasus penganiyaan terhadap Kapolres Mimika AKPB H. Yustanto Mujiharso, SIK.M.Si, "sehingga Yus wenda divonis 10 bulan penjara, ditetapkan  oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika, Rabu (03/08/2016) lalu,  vonis selama 1 tahun penjara,"jelasnya.

lanjut dia, awalnya Yus Wenda, tangkap pada saat KNPB wilayah Timika mediasi rakyat papua, dan penanggung jawab politik bersama dengan parlemen Rakyat Daerah Timika (PRDM) melakukan ibadah doa mendukung ULMWP masuk anggota Full di MSG. pada 05 april 2016 lalu. di dihalaman gereja GKII Jemaat Golgota SP 13 kampung utikini Distrik Kuala Kencana, Timika papua.

Liputor: Melkisedik Yogi

Editor: Andy-Go

Yogyakarta, (KM)--Rakyat Papua Barat di wilayah Kaimana memberikan apresiasi kepada Free West Papua Campaign, International Parliament for West Papua  (IPWP) dan para Pemerhati HAM di seluruh Dunia yang terlibat dalam  Petisi Dukungan yang mengajak masyarakat dunia untuk mendukung Deklarasi West Minister dalam mendorong Referendum di West Papua.

Aksi yang dimediasi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) itu berlangsung di wilayah Kuri-Distrik Arkuni Atas (31/01/2017). Masyarakat Papua di Wilayah Kuri ingin  menunjukan bahwa rakyat Papua Barat ingin menentukan nasib sendiri melalui referendum. Sehingga  rakyat West Papua sangat mendukung petisi Referendum yang dibuat untuk menggalang dukungan bagi  Papua Barat didaftarkan ke Komisi Dekolonisasi PBB.

“Itu adalah bentuk dukungan rakyat West Papua untuk Referendum. Mayoritas masyarakat Kaimana mendukung West Papua untuk menentuka nasib sendiri” hal itu disampaikan oleh Ruben Furay selaku Ketua KNPB wilayah Kaimana, kepada media ini via email.

Kemudian, Yefta Jitmau selaku representasi Rakyat West Papua di Kaimana juga menyampaikan bahwa rakyat West Papua di Kaimana tidak dapat mengespresikan tuntutan mereka secara bebas karena tekanan Militer Indonesia yang begitu kuat.

”Kebebasan berekspresi dibungkam oleh Militer Indonesia, sehingga masyarakat Papua di Kaimana tidak bebas untuk menyampaikan tuntutan Referndum” ujarnya.

Menurutnya, West Papua tidak dapat menentukan nasib sendiri tanpa ada dukungan dari masyarakat Internasional, untuk itu rakyat West Papua sangat membutuhkan dukungan Internasional  yang lebih kuat untuk membawa West Papua ke Komite Dekolonisasi PBB.

“Masyarakat West Papua membutuhkan dukungan yang lebih kuat dari masyarakat Internasional agar West Papua bisa didaftarkan ke Komite Dekolonisasi PBB. tanpa dukungan Internasional West Papua tidak dapat menentukan nasib sendiri ” tambahnya.

Sementara itu, Tabloid Wani melaporkan, Sebuah tim yang terdiri dari enam perenang warga negara Inggris sedang disiapkan untuk merenangi Danau Jenewa, Swiss sepanjang 69 kilometer. Mereka akan membawa petisi yang menyerukan dimasukkannya kembali Papua ke dalam daftar dekolonisasi PBB dan diselenggarakannya referendum penentuan nasib sendiri untuk Papua. 

Mereka akan menyerahkan petisi tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres di markas PBB di Jenewa. 

Liputor: Manfred/KM