 |
| Soleman Itlay. (Foto : Alexander Gobai/KM) |
Jayapura, (KM)—Solidaritas
Mahasiwa Papua dan Alam Semesta Papua (SMPASP), meminta kepada Badan Eksekutif
dan Legislatif Jayaijaya dengan secepatnya membuka ruang dialog sebelum
membangun Mako Brimob di Jayawijaya.
Dengan
dibangun Mako Brimob, sampai saat ini, kehadiran masyarakat merasa ada kejadian-kejadian
pro dan kontra antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah.
“dengan
demikian, kami dari solidaritas meminta dengan tegas kepada DPRD dan Pemerintah
jayawijaya segara membuka ruang dialog. Sehingga, dalam dialog itu, kita
mencari solusi yang membangun. agar mencegah terjadinya pro dan kontra dari
masyarakat dan pemerinatah sebagai lembaga pembagunan,”kata Penanggung Jawab
Solidaritas Mahasiswa Papua dan Alam semesta Papua, Soleman Itlay, kepada www.kabarmapegaa.com,
Rabu (04/03/15) belum lama ini.
Kata
dia,sebelum membangun mako brimob di jayawijaya, pemerintah dan DPRD Jayawijaya,
harus duduk bersama-sama dan membuka ruang dialog sekaligus bagaimana
menentukan langkah-langkah yang tepat, sebelum membangun pembangunan tempat
keamanan,”katanya.
Kalau,
Bupati secara insiatif merelakan membangun pembangunan Mako Brimob, yang jelas
akan terjadi konflik antarmastarakat. Kata dia lagi, lahan yang kami lihat yang
sebagai pemilik ulayat, itu sendiri terjadi pro dan kontra,”katanya.
“maka
itu, kedepannya pasti akan terjadi perang suku, antara masyarlaat dengan
masyarakat,”katanya.
Jadi,
pada intinya, kata dia bahwa pemerintah daerah segera membuka ruang dialog. Kalau
tidak membuka ruang dialog, sama saja akan terjadi pro dan kontra,”jelasnya.
Ia
tambahnya lagi bahwa, tindakan itu, semua permainan oleh aparat kepolisian. “aparat
kepolisian buat wacana untuk pembangunan mako brimob melalui bupati,”katanya.
“pro
dan kontra, yang jelas kedepanya masyarakat akan jadi korban,”pungkasnya.
Untuk
itu, kata dia, bupati dan aparat keamana jangan membuang isu hanya sebatas
pembangunan. Tapi, sebelumnya harus membuka ruang dialog. Dalam ruang dialog
itu, tercipta stokhoder semua pihak. entah
dari TNI/PORLI, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemerintah daerah
sendiri, DPRD, duduk dan cari colusi sama-sama,”mintanya.
“Ini
sebenarnya, pembagunan Mako brimob adalalah bukan kebutuhan dasar masyarakat
jayawijaya, tidak,”katanya.
Kebutuhan
dasar masyarakat jayawijaya pada khususnya dan umunya papua, yaitu ada empat pilar, yaitu kesehatan, pendidikan,
pemberdayaan ekonomi masyarkaat dan infrastruktur. Hal-hal itu yang harus
diutamakan,”jelasnya.
Sekarang
yang menjadi pertanyaan ialah, kata dia, 4 pilar yang tadi sudah disebutkan, masyarkat
masih belum merasakannya. Kemudian, pertanyanya, mengapa prioritaskan
pembangunan Mako Brimob. Ada apa, kosentarasi militersime di daerah ini,”tanyanya.
Ia
menilai pembangunan Mako Brimob, adalah bagian dari persitiwa sejarah. Maka
itu, kata dia, kami sangat menolak dengan tegas. Bahwa kejadian itu, memorialkan
pasal yang duluhnya tejadi, masih sampai saat ini dirasakan oleh masyarakat.,”tambahnya.
“Persitiwa
gejolak tahun 19977, Wamena berdarah, dan peristiwa lainya. Masih bergocalak
dibenak. Karena, ada keterlibatan
TNI/PORLI termasuk Brimob juga,”pungkasnya.
Dan
cerita-cerita itu, masyarakat masih trauma sampai saat ini. contoh kecil saja,
terjadi penembakan di lani jaya, puncak jaya, paniai dan di daerah-daerah lain,
brimob yang naik, itu saja , mereka siaga satu, pegang senjata di jalan-jalan.
“Sehingga,
masyarakat merasa panik, ini saja hanya turun dari jayapura. Apalagi,
pembangunan mako brimob,”jelasnya.
Hal-hal
seperti ini yang harus, pemerintah harus pertimbangkan. Ketika terjadi itu
semua.
Kata
dia, peran kepada suku akan bergeser, jika pembangunan mako brimob sudah
dibangun di wamena,”katanya.
“contoh
kecil saja, beberapa bulan lalu, terjadi perang antara asli lokobal dan kurima,
saja itu, aparat keamanan biarkan dan hanya menonton dan bupati sedikit membuka
ruang untuk masyarkaat perang. Inikan aneh toh,”tanyanya.
Dengan
demkian, peran aparat keamanan, tidak terjamin di waena, sekarangkan ada koramil, batalion, porles, itu fungsinya
nntuk apa. Hanya ada itu saja, masyarakat sudah terjamin. Jadi kami sangat
tidak membutuhkan mako brimob.
Lahan
masyarakat, juga akan bergeser, jika pemerintah daerah membuka, lahan lokasi
mako brimob. Itu berapa hektar itu. Ketika, membangun, masyarkat untuk cukupi
kebutuhan akan merasa susah. Ketika, membangun mako bribom.
Dari
bupati, bupati sendiri dia sangat setuju dengan pembangunan mako brimob. Itu
baru-baru adopsi terkait dengan pembangunan itu, bupati sendiri, kerja sama dengan
porli. Sehingga, mendegarkan hal itu, kami langusng menolok,”tegasnya.
Beberap
hari lalu, dalam media, bahwa bupati mengagtakan bwhaa masyarakat yang memnyuai
lahan, memberikan kesempatan untuk membangun mako brim itu pernyataan yang
salah. Jadi, 4 distrik di jayawijaya itu, sangat menolok. bupati harusnya berpikir
untuk kepentingan rakyat. Mengapa ia inign menbanugn, dibalik ini ada apa.
Pastnya ada kepentinngan.
Kami
sangat mendukung kepada bupati, seperti
telah membuka pasar untuk mama-mama asli papua. Harus seperti itu yang kami
butuh,”katanya.
“Peresmian
pasar mama papua, adalah salah satu langkah yang sangat baik sekali,”katanya.
Sementara
pembangunan Mako Brimob, tidak memenuhi syarat. Seharunya, kata dia lagi, bahwa
pembangunan mako brimon harus ditempat pada tempat yang rawan terjadi
peperangan,”jelanya.
Ia
menilai kalau di wamena, kalua terjadi perang, bukan karena daerahnya rawan perang, tapi pemicu utama
adalah minuman keras.
“Daerah
rawan itu seperti palestina dan Israel boleh. Dan seharusnya bangun di tempat-tempat itu atau bangun di
perbatas. Itu baru, yang kemudian tepat,”jelasnya.
Tapi,
inikan belum menjadi provinsi, kota madya, kemudian mau bangun mako brimob. Itu aneh toh, bupati
ngotot untuk membangun mako, itu ada
apa,”Tanya lagi.
Ia
menambahkan lagi, Kami mendukung sikap
pernyataan dari Ketua DPRP, Yunus Wonda, bahwa kami menolok pembangunan mako brimob
kami sangat memberikan apresiasi.
“Kami
mendesak kepada DPRD Jayawijaya segera lengkapi perlengkapan sidang untuk
menyikapi masalah pembangunan mako brimob<”pungkasnya. “sebelumya kami telah
mendesak untuk membuat Tim Khusus, dan dalog.
Pemerintah
daerah, harus utamakan dialog duluh, bila tidak terjadi dialog, kami akan
meggelar aksi besar-besar, yang akan bergabung dengan pemekaran-pemekaran baru
yang ada di pegunungan tengah dan pada umumnya papua, “katanya.
Kami
sangat menolok dengan tegas untuk membangun mako brimob, kami sangat tolak
dengan tegas,”harapnya. (Alexander
Gobai/KM)
.jpg)
0 thoughts on “Diminta SMPASP, Eksekutif dan Legislatif Harus Membuka Dialog Sebelum Membuka Mako Brimod di Jayawijaya”