 |
| Ketua DPC NasDem Kab. Mimika, Aser Gobai (Foto: Istimewa) |
Timika,
(KM)---Dewan Perwakilan Cabang Partai Politik Nasional
Demorkasi (DPC NasDem) Kabupaten Mimika,
Aser Gobai,
menegaskan pihak keamanan, TNI/Porli yang ikut
terlibat dalam peristiwa penembakan
2 anak pelajar,
harus diberikan sangsi sesuai hukum yang ada,
karena telah melanggar hukum Hak hidup dan Kemanusiaan seeorang.
“TNI atau Kapolda, jangan berani tidak memberikan
sangsi kepada TNI/Porli yang telah melakukan penembakan brutal kepada anak pelajar Kaleb Bagau, (18) tertembak mati, dan Efrando I.S
Sabarofek (17) di tembak di bagian dada
dan kaki, Senin
, (28/09/2015) Pukul
19.00 malam,”kata Ketua DPC NasDem Kab. Mimika,
Aser Gobai kepada www.kabarmapegaa.com, Selasa, (29/09) malam.
Kata dia, masyarakat inginkan
sebagai pihak keamanan harus mengayomi mayarakat, karena yang ditembak adalah manusia, apalagi anak sekolah,”katanya.
“Kami keluarga korban miminta
masalah ini segera dituntaskan berdasarkan jalur hukum yang ada,”tegasnya.
Gobai, menghimbau kepada masyarakat mimika, perlu waspai dengan beberapa peritiwa penembakana. Karena ada beberapa TNI/Porli
yang menjadi porvokai
untuk tidak menjadikan peritiwa menjadi diam,”jelas Anggota DPRD Kab. Mimika
yang belum dilantik itu
Juga, kata dia, mayarakat
kabupaten mimika juga jangan menjadikan provokator,”mintanya.
Kata dia, sebelumnya,
masyarakat masih mencium bauk aroma kejadian-kejadian sebelumnya,
contoh kasus penembakan beberapa anak
kamoro disaat dilakukan
ibadah di gereka Kaprapoka, Timika, Papua,”jelasnya.
“hingga kini, masih saja
terjadi peritiwa yang sama. maka, kami meminta TNI/Porl segera tuntaskan kasus
penembakan anak pelajar,”tutupnya.(Alexander Gobai/KM)
Aneksasi Papua Barat ke NKRI Ilegal dan tanah Papua adalah tanah yang tdk bertuan sehingaga dijadikan tempat perampokan hasil kekayaan alam.pembantaian,pembunuhan,pemerkosaan dan penjajahan.Para pelaku kejahatan terhadap orang Papua Asly rumpun melanesia dijadikan hewan atau binatang sehingga tidak perlu diadili atau dihukum. Kepada komisi keamanan PBB dan komisi Ham PBB untuk menekan pemerintahan penjajah di tanah Papua. Kalau tidak cepat dari sekarang maka masyarakat pribumi Papua rumpun melenasia akan punah dan hanya tinggal nama saja.
ReplyDelete