 |
| Foto : Doc/prib Dance Nawipa/Guru bahasa Jepang di Papua/KM. |
Kegagalan pengentasan masyarakat miskin di Papua selama ini barangkali lebih karena perspektif sempit yang digunakan Jakarta. Papua hanya dipandang sebagai suatu daerah, sebanding dan sejajar dengan daerah lainnya. Jumlah penduduknya yang sedikit dan tanahnya yang luas, serta dananya yang besar, sudah dianggap sebagai indikator utama keberhasilan. Indikator itu membuat pemerintah berpikir: makin besar dana untuk Papua, dengan sendirinya makin tinggi tingkat kesejahteraan dan pendapatan orang Papua.
Cara berpikir ini tentu tidak keliru. Namun, tanpa melihat konteks dan lanskap masyarakat dan kondisi alamiah Papua sebagai faktor pendukung, atau bahkan faktor utama, hal itu akan menimbulkan implikasi serius. Otonomi khusus Papua memang datang untuk mengantisipasi kemerdekaan teritorial dan politik yang disuarakan sebagian masyarakat Papua, terutama di pegunungan dan perbatasan Papua Nugini. Suara itu begitu nyaring, diiringi tarian perang, pengibaran bendera, dan nyanyian O Tanaku Papua. Jakarta, yang mengalami delegitimasi politik pasca-lengser keprabon, menyambutnya dengan rumusan-rumusan politik pemerintahan baru.
Namun, setelah Undang-Undang Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua berlaku, semua persoalan seolah bertumpu pada undang-undang itu. Di sinilah paradoks pertama muncul, betapa penyusunan dan pengesahan sebuah undang-undang atau peraturan dianggap sebagai penyelesaian banyak persoalan. Padahal secara kasatmata dapat diukur apakah tingkat kesejahteraan penduduk Papua menjadi lebih tinggi, atau malah lebih rendah, setelah otonomi khusus dijalankan. Data-data kasar tidak menunjukkan itu. Kelaparan masih melanda, kerusakan hutan kian parah, dan semakin sulit menemukan produk lokal yang asli dan berkualitas. Memang, lebih banyak jabatan politik dipegang oleh orang asli Papua, tetapi juga makin sedikit peluang ekonomi yang gagal digarap dan dikembangkan.
Belum selesai Yahukimo dilanda kelaparan tahun lalu, lalu para pengungsi di Distrik Yamo Puncak Jaya tahun ini mengalami kesulitan makanan, Jakarta malah dilanda banjir. Sementara banjir di Jakarta tiba-tiba secara detik per detik ditayangkan dan dilaporkan ke seluruh khalayak, bagaimana dengan kelaparan di daerah-daerah miskin, marginal, dan tidak terjangkau oleh jaringan reporter televisi atau koran? Adakah tangan-tangan kuat yang mengulurkan bantuan, atau malahan tangan-tangan kurus yang langsung lunglai karena kehabisan tenaga?
Barangkali inilah bedanya. Karena Anda jauh dari Jakarta, Anda miskin, Anda buta huruf, atau anak-anak Anda berperut buncit, Anda tidak berhak mendapat perhatian. Kalaupun perhatian ada, lantas segala kerumitan itu disampaikan kepada pejabat dengan nada tinggi, Anda dinilai provokator yang tidak paham tentang orang Papua. Atau karena Anda adalah seorang petugas kesehatan yang menghuni pedalaman Papua, Anda hanya dinilai sebagai angka.
Bahkan pidato awal tahun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut soal Papua meletakkannya sebagai masalah politik dan keamanan. Barangkali hal itu karena pendekatan ala Jakarta adalah dengan membentuk Desk Papua yang berada di bawah koordinasi Kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Sepanjang Papua diletakkan sebagai masalah politik dan keamanan, tujuan utama otonomi khusus Papua yang meletakkan pada segi kesejahteraan penduduk akan sulit dicapai. Selalu saja perhatian berlebih akan diberikan kepada satu tembakan (oleh siapa pun) ketimbang kepada satu nyawa melayang karena kelaparan. Perhatian berlebih atas tragedi di Abepura tahun lalu, ketimbang kelaparan di Puncak Jaya tahun ini, menunjukkan hal itu.
Padahal, sekali lagi, Papua adalah sebuah benua yang tertanam kukuh di lautan Pasifik. Meletakkan persoalan Papua sekadar urusan para anggota TNI dan Polri, serta birokrasi pusat, adalah cara berpikir yang sempit. Bandingkan negara tetangga Provinsi Papua, yakni Papua Nugini, yang diurus oleh organisasi setingkat negara karena memang telah menjadi negara, dengan Papua yang diurus oleh jajaran birokrasi lokal yang kurang disokong oleh aparatur pemerintahan pusat dan organisasi pemerintahan pusat lainnya. Bukan soal Papua Nugini adalah sebuah negara sehingga tidak layak dibandingkan, tetapi letak soalnya lebih pada cara mengelola Papua.
Kalau Papua Nugini harus mendatangkan sejumlah pasukan asing untuk menjaga keamanan, termasuk mengendalikan tribalisme, Papua sebetulnya lebih beruntung karena masih memiliki banyak saudara sebangsa dan senegara yang berasal dari beragam suku bangsa. Ruang terbuka bagi Papua masih luas. Sebagai masyarakat terbuka, Papua memiliki potensi untuk berkembang dan maju. Potensi-potensi itulah yang belum banyak digali sehingga menimbulkan kecemburuan terus-menerus di hati masyarakat dan elite Papua.
Dengan otonomi khusus, sebetulnya terdapat indikasi juga untuk menutup Papua. Seolah Papua hanyalah benua hitam yang dihuni manusia-manusia berambut keriting dan berkulit legam, sebagaimana persepsi yang telanjur diterima oleh-mungkin--sebagian besar di antara kita. Perspektif ini juga keliru karena Papua tidaklah sehitam yang kita bayangkan itu. Cara berpikir "hitam-hitam" ini juga mulai disusupkan oleh kalangan elite Papua kepada para anak adatnya masing-masing. Dengan pola pikir itu, terlihat sekali indikasi untuk terus membawa Papua ke dalam kegelapan.
Padahal, di balik kemasan "hitam-hitam" ala UU 21/2001, sebetulnya yang dilakukan adalah upaya mengejar kesetaraan akibat kesenjangan selama ini dengan apa yang disebut sebagai penduduk pendatang. Masalahnya bukan karena hampir tidak ada orang Papua yang menjadi sopir angkot atau pelayan toko swalayan, melainkan bagaimana dengan otonomi khusus orang Papua bisa menjadi sopir taksi, pekerja bengkel, atau anak buah kapal, tidak hanya berjualan pinang dan sirih. Pengarusutamaan di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, sampai ekonomi kerakyatan yang dikembangkan lewat otonomi khusus adalah sarana untuk "mengangkat" derajat orang-orang Papua asli itu.
Intinya, proses otonomi khusus Papua masih sebatas kertas. Itu pun belum tersosialisasi dengan baik. Impian umum masyarakat Papua belum terbentuk sebagai suku-suku yang menghuni benua besar. Pembangunan Papua, untuk itu, tidak bisa hanya dilihat sebagai pembangunan sebuah daerah otonomi khusus, melainkan pembangunan sebuah benua yang sebagian belum disentuh oleh modernisme tetapi sudah "terjajah" secara teknologis oleh informasi-informasi sampah yang dibawa televisi, telepon seluler, dan selebaran dari Jakarta. Dengan cara ini, berarti masih panjang jalan bagi Papua untuk menyeimbangkan berbagai ketertinggalannya, tetapi sekaligus terbuka peluang untuk melakukan pendekatan yang jauh dari pola-pola konvensional pembangunan yang selama ini dipakai. (Mank/KM)
Cara berpikir ini tentu tidak keliru. Namun, tanpa melihat konteks dan lanskap masyarakat dan kondisi alamiah Papua sebagai faktor pendukung, atau bahkan faktor utama, hal itu akan menimbulkan implikasi serius. Otonomi khusus Papua memang datang untuk mengantisipasi kemerdekaan teritorial dan politik yang disuarakan sebagian masyarakat Papua, terutama di pegunungan dan perbatasan Papua Nugini. Suara itu begitu nyaring, diiringi tarian perang, pengibaran bendera, dan nyanyian O Tanaku Papua. Jakarta, yang mengalami delegitimasi politik pasca-lengser keprabon, menyambutnya dengan rumusan-rumusan politik pemerintahan baru.
Namun, setelah Undang-Undang Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua berlaku, semua persoalan seolah bertumpu pada undang-undang itu. Di sinilah paradoks pertama muncul, betapa penyusunan dan pengesahan sebuah undang-undang atau peraturan dianggap sebagai penyelesaian banyak persoalan. Padahal secara kasatmata dapat diukur apakah tingkat kesejahteraan penduduk Papua menjadi lebih tinggi, atau malah lebih rendah, setelah otonomi khusus dijalankan. Data-data kasar tidak menunjukkan itu. Kelaparan masih melanda, kerusakan hutan kian parah, dan semakin sulit menemukan produk lokal yang asli dan berkualitas. Memang, lebih banyak jabatan politik dipegang oleh orang asli Papua, tetapi juga makin sedikit peluang ekonomi yang gagal digarap dan dikembangkan.
Belum selesai Yahukimo dilanda kelaparan tahun lalu, lalu para pengungsi di Distrik Yamo Puncak Jaya tahun ini mengalami kesulitan makanan, Jakarta malah dilanda banjir. Sementara banjir di Jakarta tiba-tiba secara detik per detik ditayangkan dan dilaporkan ke seluruh khalayak, bagaimana dengan kelaparan di daerah-daerah miskin, marginal, dan tidak terjangkau oleh jaringan reporter televisi atau koran? Adakah tangan-tangan kuat yang mengulurkan bantuan, atau malahan tangan-tangan kurus yang langsung lunglai karena kehabisan tenaga?
Barangkali inilah bedanya. Karena Anda jauh dari Jakarta, Anda miskin, Anda buta huruf, atau anak-anak Anda berperut buncit, Anda tidak berhak mendapat perhatian. Kalaupun perhatian ada, lantas segala kerumitan itu disampaikan kepada pejabat dengan nada tinggi, Anda dinilai provokator yang tidak paham tentang orang Papua. Atau karena Anda adalah seorang petugas kesehatan yang menghuni pedalaman Papua, Anda hanya dinilai sebagai angka.
Bahkan pidato awal tahun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut soal Papua meletakkannya sebagai masalah politik dan keamanan. Barangkali hal itu karena pendekatan ala Jakarta adalah dengan membentuk Desk Papua yang berada di bawah koordinasi Kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Sepanjang Papua diletakkan sebagai masalah politik dan keamanan, tujuan utama otonomi khusus Papua yang meletakkan pada segi kesejahteraan penduduk akan sulit dicapai. Selalu saja perhatian berlebih akan diberikan kepada satu tembakan (oleh siapa pun) ketimbang kepada satu nyawa melayang karena kelaparan. Perhatian berlebih atas tragedi di Abepura tahun lalu, ketimbang kelaparan di Puncak Jaya tahun ini, menunjukkan hal itu.
Padahal, sekali lagi, Papua adalah sebuah benua yang tertanam kukuh di lautan Pasifik. Meletakkan persoalan Papua sekadar urusan para anggota TNI dan Polri, serta birokrasi pusat, adalah cara berpikir yang sempit. Bandingkan negara tetangga Provinsi Papua, yakni Papua Nugini, yang diurus oleh organisasi setingkat negara karena memang telah menjadi negara, dengan Papua yang diurus oleh jajaran birokrasi lokal yang kurang disokong oleh aparatur pemerintahan pusat dan organisasi pemerintahan pusat lainnya. Bukan soal Papua Nugini adalah sebuah negara sehingga tidak layak dibandingkan, tetapi letak soalnya lebih pada cara mengelola Papua.
Kalau Papua Nugini harus mendatangkan sejumlah pasukan asing untuk menjaga keamanan, termasuk mengendalikan tribalisme, Papua sebetulnya lebih beruntung karena masih memiliki banyak saudara sebangsa dan senegara yang berasal dari beragam suku bangsa. Ruang terbuka bagi Papua masih luas. Sebagai masyarakat terbuka, Papua memiliki potensi untuk berkembang dan maju. Potensi-potensi itulah yang belum banyak digali sehingga menimbulkan kecemburuan terus-menerus di hati masyarakat dan elite Papua.
Dengan otonomi khusus, sebetulnya terdapat indikasi juga untuk menutup Papua. Seolah Papua hanyalah benua hitam yang dihuni manusia-manusia berambut keriting dan berkulit legam, sebagaimana persepsi yang telanjur diterima oleh-mungkin--sebagian besar di antara kita. Perspektif ini juga keliru karena Papua tidaklah sehitam yang kita bayangkan itu. Cara berpikir "hitam-hitam" ini juga mulai disusupkan oleh kalangan elite Papua kepada para anak adatnya masing-masing. Dengan pola pikir itu, terlihat sekali indikasi untuk terus membawa Papua ke dalam kegelapan.
Padahal, di balik kemasan "hitam-hitam" ala UU 21/2001, sebetulnya yang dilakukan adalah upaya mengejar kesetaraan akibat kesenjangan selama ini dengan apa yang disebut sebagai penduduk pendatang. Masalahnya bukan karena hampir tidak ada orang Papua yang menjadi sopir angkot atau pelayan toko swalayan, melainkan bagaimana dengan otonomi khusus orang Papua bisa menjadi sopir taksi, pekerja bengkel, atau anak buah kapal, tidak hanya berjualan pinang dan sirih. Pengarusutamaan di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, sampai ekonomi kerakyatan yang dikembangkan lewat otonomi khusus adalah sarana untuk "mengangkat" derajat orang-orang Papua asli itu.
Intinya, proses otonomi khusus Papua masih sebatas kertas. Itu pun belum tersosialisasi dengan baik. Impian umum masyarakat Papua belum terbentuk sebagai suku-suku yang menghuni benua besar. Pembangunan Papua, untuk itu, tidak bisa hanya dilihat sebagai pembangunan sebuah daerah otonomi khusus, melainkan pembangunan sebuah benua yang sebagian belum disentuh oleh modernisme tetapi sudah "terjajah" secara teknologis oleh informasi-informasi sampah yang dibawa televisi, telepon seluler, dan selebaran dari Jakarta. Dengan cara ini, berarti masih panjang jalan bagi Papua untuk menyeimbangkan berbagai ketertinggalannya, tetapi sekaligus terbuka peluang untuk melakukan pendekatan yang jauh dari pola-pola konvensional pembangunan yang selama ini dipakai. (Mank/KM)
Dance Nawipa, S.Pd adalah Guru Bahasa Jepang dan yang menghidupkan Bahasa Jepang di Kalangan muda Papua .
0 thoughts on “Dence Nawipa, S.Pd : Membangun Benua Papua”