 |
Anggota Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long dan Laurenzus Kadepa - Jubi/Arjuna |
Jayapura,KM antara Jubi – Berbagai program Pemerintah Pusat ke Papua yang sebagian besar dianggap tak menguntungkan Orang Asli Papua (OAP) dikritik anggota Komisi I DPR Papua bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa.
Katanya, pemerintah sebaiknya menghentikan kegiatan – kegiatan seremonial dan program yang tak berdampak pada manusia Papua, dan lebih fokus menyelesaikan semua insiden penembakan terhadap warga sipil asli Papua, mulai kasus Paniai hingga Timika, dan pelanggaran HAM berat sejak 1960 an di Tanah Papua. “Rakyat Papua tak butuh program apa – apa. Orang Asli Papua hanya mau hidup tenang dan aman di negerinya sendiri. Harus ada bukti, kalau pemerintah itu pro rakyat,” kata Kadepa via teleponnya kepada Jubi, Minggu (6/9/2015).
Menurutnya, yang diingkan rakyat Papua, bukan program – program besar seperti pembangunan rel kereta api, ikut festival dimana – dimana, serta pembangunan infrastruktur lain yang yang tak berpihak pada masyarakat.
“Bukan hal itu yang diinginkan rakyat, karena program besar itu. Ujungnya – ujungnya buang – buang anggaran. Sebaiknya gunakan anggaran untuk program yang 100 persen membangun manusia Papua, karna manusia adalah subjek pembangunan,” ucapnya.
Pada suatu kesempatan, anggota Komisi I DPR Papua lainnya, Tan Wie Long mengatakan, ketidak adilan Pemerintah Pusat terhadap Papua, sangat melukai hati rakyat Papua.
“Papua juga Indonesia. Tapi keadiilan untuk rakyat Papua tak ada. Pola pendekatan Pemerintah Pusat di Papua harus dirubah. Semua peristiwa di Papua tak tercermin dalam sila ke lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Tan kala itu.
Menurutnya, setiap ada peristiwa penembakan di Papua selalu bias, dan ada penyelesaian. Katanya, jika kondisi seperti itu terus terjadi, luka rakyat Papua tak akan pernah sembuh. (Jubi/Arjuna)
Katanya, pemerintah sebaiknya menghentikan kegiatan – kegiatan seremonial dan program yang tak berdampak pada manusia Papua, dan lebih fokus menyelesaikan semua insiden penembakan terhadap warga sipil asli Papua, mulai kasus Paniai hingga Timika, dan pelanggaran HAM berat sejak 1960 an di Tanah Papua. “Rakyat Papua tak butuh program apa – apa. Orang Asli Papua hanya mau hidup tenang dan aman di negerinya sendiri. Harus ada bukti, kalau pemerintah itu pro rakyat,” kata Kadepa via teleponnya kepada Jubi, Minggu (6/9/2015).
Menurutnya, yang diingkan rakyat Papua, bukan program – program besar seperti pembangunan rel kereta api, ikut festival dimana – dimana, serta pembangunan infrastruktur lain yang yang tak berpihak pada masyarakat.
“Bukan hal itu yang diinginkan rakyat, karena program besar itu. Ujungnya – ujungnya buang – buang anggaran. Sebaiknya gunakan anggaran untuk program yang 100 persen membangun manusia Papua, karna manusia adalah subjek pembangunan,” ucapnya.
Pada suatu kesempatan, anggota Komisi I DPR Papua lainnya, Tan Wie Long mengatakan, ketidak adilan Pemerintah Pusat terhadap Papua, sangat melukai hati rakyat Papua.
“Papua juga Indonesia. Tapi keadiilan untuk rakyat Papua tak ada. Pola pendekatan Pemerintah Pusat di Papua harus dirubah. Semua peristiwa di Papua tak tercermin dalam sila ke lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Tan kala itu.
Menurutnya, setiap ada peristiwa penembakan di Papua selalu bias, dan ada penyelesaian. Katanya, jika kondisi seperti itu terus terjadi, luka rakyat Papua tak akan pernah sembuh. (Jubi/Arjuna)
0 thoughts on “OAP Tak Butuh Program, Tapi Ingin Hidup Tenang di Negerinya”