BREAKING NEWS
Search

Ini Pernyataan IPMA Papua dan AMP Terkait kedatangan Kemlu RI Ke UGM

Seusai menyatakan pernyataan sikap "Mahasiswa Papua Yogyakarta Tolak Menlu R.I di UGM", Bertempat Asrama Mahasiswa Papua, (Kamasan 1) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (23/05/2017). Foto: Manfred/KM

YOGYAKARTA, KABARMAPEGAA.COM--Berhubungan dengan suratnya mengenai Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, Direktorat Keamanan Diplomatik, dan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik yang berencana akan ke Yogyakarta, tepatnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menyelenggarakan kegiatan Peran Mahasiswa Papua Dalam Meningkatkan Citra Positif Indonesia di Luar Negeri  pada, Rabu, (24/05/2017) itu  ditanggapi IPMA Papua dan AMP Komite Kota Yogyakarta . 

Sesuai press Release yang diterima media ini, Selasa, (23/05/2017), Pukul 23:40 WIB, bertempat asrama mahasiswa Papua (Kamasan 1) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bahwa  IPMA Papau dan AMP dengan tegas menolak kedatangan Menlu RI ke UGM. Press Releasenya sebagai berikut:

Press Release!
Menolak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di UGM
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (Ipmapa) DIY

Beberapa hari ini kami mahasiswa Papua, terutama rakyat Papua dikagetkan dengan adanya surat undangan yang beredar di media sosial. Surat ini diedarkan oleh beberapa kawan mahasiswa Papua (di kampus-kampus negeri Yogyakarta) yang juga tidak sepakat dengan isi dari surat undangan tersebut.

Suratnya mengenai Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, Direktorat Keamanan Diplomatik, dan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik yang berencana akan ke Yogyakarta, tepatnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menyelenggarakan kegiatan Peran Mahasiswa Papua Dalam Meningkatkan Citra Positif Indonesia di Luar Negeri. Kegiatan tersebut direncanakan akan diselenggarakan pada 24 Mei 2017 pada pukul 08:00 pagi di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM.

Dalam surat undangan yang sudah beredar itu, tujuan yang disampaikan: untuk meningkatkan engagement dengan universitas-universitas dan mahasiswa Papua di Yogyakarta sebagai langkah antisipatif dalam menangani kampanye negatif terkait perkembangan Papua di luar negeri.
Dengan rencana diselenggarakan kegiatan ini, kami melihat bahwa kegiatan tersebut sangat bermasalah.

Dengan adanya undangan yang diberikan oleh mereka dan tidak melibatkan rakyat Papua, bahkan seluruh mahasiswa Papua di Yogkayarta, tetapi dilakukan hanya diundang dari perwakilan-perwakilan rektor kampus UGM, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Universitas Atma Jaya (UAJY), dan Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan lima-lima orang (Papua) dari keenam kampus tersebut, menjadi salah satu “kepentingan politik” Indonesia, melalui kementerian luar negeri.

Kepentingannya tidak lain, tidak terlepas dari kotraversi Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), beberapa negara besar di dunia dan tujuh negara Pasifik yang berbicara keras soal kebusukan (pelanggaran HAM, akses jurnalis asing yang dibatasi negara, eksploitasi sumber daya alam di Papua dan lain-lain) Indonesia di atas tanah Papua satu bulan lalu.
Indonesia dimata dunia telah menjadi negara pelanggar HAM terbesar. Indonesia di mata dunia telah menjadi negara kapitalis yang menguras kekayaan alam rakyat, terutama rakyat Papua. Dan hal-hal tersebut Indonesia malah mau menyembunyikan kebusukan mereka. 

Maka dari itu kami AMP dan Ipmapa DIY menyatakan dengan tegas:
  1. Menolak adanya kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia, karena kegiatan ini ilegal dan tidak merepresentasikan seluruh rakyat Papua.
  2. Menolak pemanfaatan dan peralat mahasiswa Papua Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Universitas Atma Jaya (UAJY), Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan seluruh Universitas di Indonesia oleh Kemlu RI untuk kepentingan diplomasitis.
  3. Hentikan intervensi militer di Kampus dan tarik kembali ke baraknya.
  4.  Menolak Kemlu RI yang selalu melakukan pembohongan publik dan pengalihan isu di dunia Internasional soal pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, terutama di Papua. 
  5. Buka seluas-luasnya akses jurnalis asing, serta ruang Demokrasi di Papua.
  6. Negara harus bertanggung jawab atas semua pelanggaran HAM di Papua. 
  7. Berikan kebebasan dan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua
Penanggung Jawab
BPH Ipma Papua: Aris Yeimo
AMP Koite Kota Yoyakarta: Mikael Kudiai

Demikian press release yang diterima media ini.





nanomag

Media Online Kabar Mapega adalah salah situs media online yang mengkaji berita-berita seputar tanah Papua dan Papua barat secara beragam dan berimbang.


0 thoughts on “Ini Pernyataan IPMA Papua dan AMP Terkait kedatangan Kemlu RI Ke UGM