 |
| Foto Dok Frans Nawipa |
Kunjungan Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) ke Jayapura, Provinsi Papua 9-10 Mei 2015 lalu mengagendakan peninjauan Pasar Pharaa di Sentani, Peresmian Gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Papua, Peninjauan jembatan Holtekamp, Peluncuran tiga “Kartu Sakti” dan pemberian grasi untuk lima tahanan politik (TAPOL) Papua. Satu hari kemudian, Presiden Jokowi melanjutkan kunjungannya ke Merauke dan Manokwari sebelum melanjutkan perjalanannya ke Papua Nugini.
Usai upacara penyerahan grasi kepada lima tahanan politik Papua di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura, Sabtu (9/5/2015), Jubi berkesempatan melakukan wawancara ekslusif dengan Presiden Indonesia ini di ruang VIP LP Abepura. Langkah selanjutnya setelah pemberian grasi, Dialog Jakarta-Papua dan akses jurnalis asing menjadi topik wawancara ekslusif Jubi ini.
Kunjungan tersebut, JOKOWI merasakan persolan Papua sudah selesai hanya karna, dua poin yang meyelesaikan, pertama bebaskan Tahanan Politik (TAPOL) dan yang kedua membuka akses Jurnalis asing ke Papua, tetapi kedua poin ini tidak sepenuhnya hanya stengah-tengah, melainkan bagi Tapol musti diberikan garansi, sedangkan dalam kunjungan Jurnalis asing yang datang menyikapi berita juga hanya menggarah ke sisi, Politik Pembangunan, Politik kesejahteraan., sedangkan disisi separitis di larang, kemudian di lindunggi dengan norma-norma kusus yang Pemerinta pusat tentukan untuk Jurnalis Asing selama dan setipa kali kunjungannya.
Seharusnya Jokowi tidak membumkankan jalanya seorang jurnalis, karna berdirinya wadah Jurnalis untuk mencari tauh dan menemukan titik terang insiden-insiden yang terjadi baik itu positif maupun negatif yang terjadi di muka bumi ini, terlebih kusus di Tanah Papua Barat.
Dalam kunganya, Jokowi menyatakan pertanyaan pertama : Di Papua sudah tidak ada masalah. Dialog untuk apa? Saya sudah sering ke sini. Sudah berbicara dengan ketua adat, dengan pimpinan agama, bupati, wali kota, semua sudah berbicara. Itu artinya apa? Kemuadia kedua Tapi itu tentang pembangunan dan ekonomi kan? Bukan tentang politik, situasipolitik.
Presiden Jokowi : Ya politik kita di Papua, politik Pembangunan, politik kesejahteraan. Anda tidak akan membicarakan masalah yang lalu? Masalah yang dialami rakyat Papua? Presiden Jokowi : Tutup. Kita harus membuka lembaran baru. Kita harus menatap ke depan.
Terkait dengan diatas jokowi belum mampu menyelesaikan persoalan di papua, kehadiran jokowi di papua hanya melukai hati rakyat. Yang selama ini hidup di bawah tekanan Imperialisme, Klonialisme NKRI, Milisterime NKRI.
Dulu hingga sampai saat ini, Rakyat Papua belum merasakan kepedulian dari negara klonial indonesia, dan belum merasahkan kepuasan hanya karna Pemerintah Indonesua gagal selesaikan Akar masalah Papua.
Jadi Jokowi harus menatap kebelakan, persoalan-persoalan terjadi masalah perlu di meluruskan, apa bila di lupakan, pasti persolan yang lampau itu bisa jadi sebua inggatan bagi anak cucu nanti dan bisa terjadi dampak antara mereka, dicuriagai, dicemburu, dan egois antara, ras ke rasi lain, lani karna persolan lampau, maka penting untuk memandang realita kehidupan kebelakan demi mewujudkan masah depan yang kasih dan damai.
PAPUA ZONA DARURAT
PAPUA ZONA DARURAT, kalimat yang pantas untuk mencerminkan situasi Tanah Air West Papua hari ini, pembungkaman, penangkapan, dan pembunuhan merajalela. Berbagai kekerasan terjadi sejak 19 Desember 1961 setelah pengumandangan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang secara sepihak, Ir. Soekarno mengklaim wilayah Papua Barat di Alun-Alun Utara Kota Yogyakarta.
Invasi militer besar-besaran ke seluruh wilayah Papua Barat terus dilakukan dengan penambahan MAKODAM dan MAKO Brimob yang kemudian membantai Rakyat Papua demi menguasai territorial West Papua. Rakyat Papua hingga hari ini masih berada dalam pembungkaman besar-besaran ruang-ruang public, termasuk ruang demokrasi dan akses jurnalis asing ke Papua Barat di saat Orang Asli Papua menjadi minoritas.
Tanggal 1 Mei 2015 Rakyat Papua Barat dalam rangka mengutuk hari pencaplokan atau penyerahan kekuasaan sepihak dari UNTEA ke dalam Indonesia, aksi penangkapan dan pembungkaman ruang demokrasi dilakukan, bahkan penutupan akses jurnalis asing pun diterapkan demi membungkam Suara Rakyat Papua.
Di Merauke, 16 orang aktivis termasuk ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Merauke dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Merauke malam pukul 01.00 WP. Di Manokwari, 12 Orang aktivis di tahan saat membagikan selebaran aksi tanggal 1 Mei 2015. Di Kaimana 2 orang aktivis Kaimana ditahan karena hendak melakukan aksi mimbar bebas dalam rangka mengutuk pencaplokan Indonesia atas wilayah Papua Barat. Di Jayapura 30 Orang aktivis termasuk Jubir Nasional KNPB ditangkap saat menggelar demonstrasi damai.
Jumlah penangkapan pada 1 Mei 2015, sekitar 269 orang ditangkap kepolisian Indonesia, hanya karena menyatakan menolak pencaplokan Indonesia atas tanah air dan manusia Papua.
Penulis : Sekertaris Umum (AMP) Komite Kota-Jakarta Frans Nawipa
0 thoughts on “Jokowi-JK Persoalan Papua Belum Selesai”