BREAKING NEWS
Search

Hanya Satu Kata "Lawan", Imperialisme, Kolonialisme dan Militerisme

Oleh : Frans Nawipa
Opini (KM) --Satu kata "lawan" tidak asing bagi rakyat yang masih berjuang untuk kedaulatan menentukan nasip bangsanya. Tentu kata "lawan" sebagai simbol perlawanan para aktivis untuk melawan tiga kepentingan modern di dunia yakni imperialisme, kolonialisme dan militerisme untuk menuju kejayaan bangsanya. 
Kata lawan sering dimunculkan oleh para aktivis pembebasan nasional Papua Barat yang terlibat di dalam aksi politik damai di lapangan terbuka untuk melawan tiga sistem tersistematis diterapkan oleh penguasa untuk menekan rakyat sipil. 

Tiga musuh utama (Imperialisem, Kolonialisem dan militerisme) tentu tidak terlepas dari perjuangan bangsa Papua Barat yang masih lawan, hingga lebih dari 53 Tahun sejak tahun 1960 an sampai saat ini. Mengenal beberapa gerakan rakyat yang hingga kini masih eksis melawan tiga musuh utama yaitu seperti AMP, GEMPAR, PERJAL, FNMP, GARDA, KNPB, OPM dan organ lainnya. Gerakan- gerakan ini sebagai sebuah jembatan dari rakyat untuk menyampaikan aspirasi politik kepada Pemerintah kolonialisme Indonesia, dan imperialisme Amerika untuk menuai harapan yang di cita-citakan oleh rakyat Papua Barat.


Dalam sejarah perjuangan Papua Barat, pada awal tahun 1960an sudah tercatat bahwa, yang secara paksa memanipulasi sejarah kebenaran Papua Barat ialah penguasa imperialisme, kolonialisme dan militerisme hanya untuk kepentingan ekonomi politik dan pemusnaan etnis Melanesia. Kelompok penguasa menstigmatisasi dengan kata separatis, padahal para aktivis mengejar sejarah pencaplokan sebuah bangsa secara paksa melalui  PEPERA illegal,sehingga rakyat di marginalkan sejak Papua Barat di deklaraiskan kemerdeka 1 Desember 1961 hingga saat ini, masih adat tanda- tanda, suka dan duka, seluruh hak, politik dan ekonomi rakyat diambil secara membabi buta dan melakukan berbagai penindasan dan pengisapan seperti diculik, ditangkap, di penjarakan, disiksa, diperkosa dan bunuh oleh militer gabungan TNI dan PORLI  Indonesia, sebagaimana negara-negara imperilasime di tugaskan kepada Pemerintah kolonialisme Indonesia untuk melakukan upaya-upaya yang rasialisme terhadap rakyat Papua Barat yang selalu melakukan perlawanan terhadap kapitalis yang sudah di bangun dan sudah di tanamkan di atas tanah Papua Barat sejak dahulu hinga dewasa ini.


Membaca tiga musuh besar rakyat bangsa Papua Barat, penulis paparkan sedikit pandangan tentang ketiga musuh kita supaya perjungan kita terarah sesuai dengan pelaku perlawanan bagi bangsa Papua Barat sebagai berikut.

Landasan Strategi dan Taktik Perjuangan Papua Barat
 
Landasan Strategi dan taktik perjuangan pembebasan Nasional Papua Barat diatur berdasarkan pembacaan situasi obyektif politik, baik situasi politik di Tanah Papua, Indonesia, maupun Internasional. Pada setiap periodisasi program kerja organisasi-organisasi pergerakan pembebasan nasional Papua Barat , landasan Stratak dapat diubah berdasarkan kebutuhan politik organisasi. Tetapi landasan stratak yang utama tidak dapat dirubah sebelum adanya perubahan politik bagi Papua Barat.
  1. Landasan Perlawanan Imperialisme
Perjuangan sesungguhnya dari bangsa Papua adalah perjuangan melawan imperialisme. Sejarah penjajahan Bangsa Papua erat kaitannya dengan kepentingan-kepentingan ekonomi negara-negara Imperialis terutama Imperialis Amerika dan jajaranya di Tanah Papua barat.
Imperialisme adalah tahap perkembangan tertinggi kapitalisme di dunia. Imperialisme adalah adalah tahap kapitalisme monopoli yang ditandai oleh 5 ciri penting yaitu 
  1. Konsentrasi produksi dan sitem telah berkembang sebuah tahapan tinggi sehingga menciptakan monopoli yang memegang peran penting dalam kehidupan ekonomi 
  2. Perpaduan antara sistem_bank dengan sistem-sistem dan penciptaan basis bagi apa yang dinamakan sistem finans 
  3. Eksport sistem yang berbeda dengan ekport komoditi 
  4. Pembentukan formasi kapitalisme monopoli internasional dan pembagian dunia di antara mereka 
  5. Pembagian teritori di seluruh dunia di antara kekuatan kapitalis besar telah selesai.
Masuknya Freeport Mc Moran Gold & Copper pada tanggal 7 April 1967 di Papua dapat menjelaskan dengan pasti kepada kita bahwa perebutan wilayah Papua pada tahun 1950-an sampai dengan tahun 1960-an adalah merupakan perebutan terhadap sumber-sumber ekonomi yang ada di Tanah Papua.
Kehadiran Freeport dua Tahun sebelum pelaksanaan Pepera 1969 adalah merupakan sebuah tindakan politik yang tidak bermoral dari Amerika Serikat dan Indonesia. Pertanyaan sekarang, mengapa Freeport bisa masuk ke Papua pada tahun 1967 sementara Pepera dilakukan pada tahun 1969? Mengapa AS berani teken Kontrak Karya dengan Indonesia tanpa melibatkan rakyat Papua Barat? Kalau mau jujur dan adil seharusnya Kontrak Karya semacam itu harus melibatkan rakyat Papua Barat dan minimal dilakukan setelah Pelaksanaan PEPERA.
Itulah sejumlah kejanggalan politik dalam “integrasi” Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian satu lagi Landasan Strategi dan Taktik Perjuangan Politik kita adalah Perlawanan Terhadap Imperialisme dalam segala bentuknya di Tanah Air Papua Barat.
Maka rumusan perlawanan politik kita yang pertama adalah melakukan penyerangan terhadap sistem penjajahan oleh Imperialisme yang dibangun oleh Amerika atas Papua Barat adalah dengan landasan politik sebagai berikut: pertama:Tutup Freeport Rio Tinto dari Tanah Papua !!! Kedua:Amerikan Serikat Bertanggungjawab atas Manipulasi sejarah Rakyat Papua Barat!!! Ketiga:Tutup semua Perusahaan milik Imperialis ; Freeport, Brithis Petroleum (BP), LNJ Tangguh dll dari Tanah Papua!!!Kempat:Menolak segala bentuk perampasan tanah bagi kepentingan Investasi kaum Imperialis!!! 

2. Landasan Perlawanan Terhadap Kolonialisme 
Sejarah “integrasi” Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan sebuah proses sejarah yang direkayasa oleh negara imperialis Amerika, Belanda dan Indonesia. Masuknya Pemerintahan Kolonial Indonesia di Papua sejak tanggal 1 Mei 1962 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tanggal 14 Juli – Agustus 1969 tidak diatur sepenuhnya berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi yang berlaku secara universal. Walaupun telah diatur dalam New York Agreement tentang “hak menentukan nasib sendiri” tetapi dalam pelaksanaannya ketentuan tersebut dilanggar oleh Indonesia dengan membentuk Dewan Musyarah Pepera (DMP) yang tidak mengakui right to self determination dan DMP didukung sepenuhnya oleh Amerika Serikat dan para sekutunya, termasuk Belanda. Inilah yang melandasi semangat perjuangan Pembebasan Nasional Papua saat ini. Sejarah juga mencatat tentang Kongres Rakyat Papua ke-1, dalam Kongres Dewan Rakyat Papua (Nieuw Guinea Raad) pada tanggal 1 Desember 1961 telah dihasilkan sejumlah resolusi penting, yaitu Pembentukan Papua Barat sebagai Negara Merdeka dengan Bendera Bintang Kejora sebagai bendera Negara, West Papua (Papua Barat) sebagai nama Negara, Lagu Kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dan Burung Mambruk sebagai Lambang Negara.
Dengan demikian, Faksi Faksi perjungan Pembebasan Nasional papu Barat) mempunyai tanggung jawab sejarah untuk meneruskan cita-cita perjuangan tersebut. Inilah yang diatur oleh organisasi radikal kita dalam landasan perlawanan terhadap kolonialisme Indonesia, dengan platform dasar sebagai berikut:
  • Tuntutan Politik Kita, Segera Lakukan Review atau Peninjauh Kembali Pelaksanaan “Penentuan Pendapat Rakyat / PEPERA” 1969, sebab pelaksanaan PEPERA 1969 Tidak Depokratis dan Tidak Mengunakan Ketentuan New York Agreement yang Mengatur tentang Acr of Free Choisce.
  • Tuntutan Politik Kita untuk Segera Lakukan Penentuan Pendapat ( PEPERA) Ulang atau REFERENDUM yang sesuai dengan Mekanisme secara universal dengan dua opsi yaitu : Tetap bergabungan dengan Indonesia (NKRI) atau Berdiri Sendiri/Merdeka
  • Pelurusan Sejarah Papua Barat Secara Ilmiah Kepada Akademisi Indonesia, Aktivis Pro Demokrasi Indonesia dan Kepada Rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional.
Landasan tanpa bermaksud mengurangi makna persperktif ilmiah dari ilmu sosial lain, kajian historis Indonesia dan Papua keduanya merupakan bagian dari Hindia Belanda, tapi kedua bangsa ini sungguh tidak memiliki garis pararel maupun hubungan politik sepanjang sejarah manusia.

Maka rumusan perlawanan politik kita yang pertama adalah melakukan penyerangan terhadap sistem Kolonialisme yang dibangun oleh Indonesia atas Papua Barat adalah dengan landasan politik sebagai berikut:


Pertama:Menolak Integrasi Papua lewat PEPERA 1969 Kedua: Paket UU No 21 Tahun 2000 tentang Otonomi Khusus Ketiga: Menolak Peraturan Pemerintah Tentang Pemekaran Wilayah di Papua Keempat:Menolak Transmigrasi Kelima:Menolak segala bentuk Paket Undang-Undang NKRI di Papua Keenam:Menolak segala bentuk peraturan atau kebijakan yang diterapkan kolonialis Indonesia di Papua

3. Landasan Perlawanan Terhadap Militerisme Indonesia

 
Landasan perjuangan kita selanjutnya adalah perlawanan melawan Militerisme Indonesia. Pemberlakuan politik represi regime Kolonial Indonesia di Papua adalah dengan cara-cara penempatan militer dengan metode pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) sejak tahun 1978 – tanggal 5 Oktober 1998. Dari sejumlah operasi tumpas dan operasi initiligen di Papua, telah berdampak pada pelanggaran HAM secara sistematis yang dilakukan oleh NKRI.
Kolaborasi TNI (militer kaum penjajah) di Papua dengan sejumlah Multi National Coorporation (MNC) seperti Freeport, Conoco-Philips, Korindo Group, dan perusahaan asing lain telah membuka ruang bagi TNI untuk berbisnis dan menjaga basis-basis operasi perusahaan-perusahaan tersebut. Proses pengamanan modal asing telah menyebabkan TNI berlaku seenak perutnya untuk membantai rakyat Papua, mengusir rakyat Papua dari tanah-tanah adat mereka dan menjadikan rakyat Papua sebagai kaum tertindas yang dimarginalisasikan dari tempat hidupnya.
Gambaran secara singkat tentang Landasan Perlawanan terhadap Militerisme Indonesia diatas dapat menjadi acuan minimal dari gerakan kita untuk membangun struktur perlawanan yang rapi dan sistematis untuk menghajar kekuatan-kekuatan militeristik di Tanah Papua dan juga dapat menjadi sebuah senergis politik dengan kekuatan prodemokrasi Indonesia dalam makna perlawanan terhadap Militerisme di Indonesia. Hal ini akan membuka ruang bagi AMP untuk membangun solidaritas dengan gerakan prodemokrasi Indonesia dalam rangka pembangunan kampanye perjuangan politik Pembebasan Nasional Papua.
Maka rumusan perlawanan politik kita yang pertama adalah melakukan penyerangan terhadap sistem Militerisme NKRI yang dibangun oleh Indonesia atas Papua adalah dengan landasan politik sebagai berikut:
Pertama:Menolak Pengiriman Militer (TNI/Polri) di seluruh Papua, kedua:Tarik Pasukan Organik dan Non-Organik dari seluruh Papua, ketiga:Bubarkan KODAM, KODIM, KOREM, BABINSA, Barisan Merah Putih (BMP) dll  dan keempat:Mengapa Rakya Papua barat Harus melawan dan memilih tiga straktak penting diatas?
Rakya Papua Barat berjuang dengan tiga isu pokok ini, karena ketiga hal diatas tidak terlepas dari kepetingan-kepentingan terselubung negara-negara Imperialis dan Indonesia sebagai kaki tangannya di Papua. Perlawanan yang kita lakukan, karena kita sendiri menyaksikan bagiamana kekejian dan kemurkaan dari rupa Imperialisme dan Kolonialisme Indonesia yang terus melakukan berbagai kejahatan kemanusiaan sebagai upaya pembasmian etnis/Genocide di Papua, melalui sistem pemerintahan/birokrasi, represifitas militer dan program sosial ekonomi terhadap masyarakat Papua.
Penutup
Dengan melihat kenyatan ini, sebagai rakya Papua Barat yang sedang berjungan, dalam dunia yang nyata penuh dengan topan hitam ini. Bangkitkan semangan perlawan terhadap ketiga musuh diatas ini, karna Rakyat Bangsa Papua Barat tidak terlepas dari ketiga musuh ini sehingga, satukan upaya-upaya perjungan dan perlawan terhadap ketiga musuh yang tersebut diatas ini, dan satukan pandangan perjungan perlawanan supaya konsep yang di targetkan tidak mendapatakan jalan yang buntu yang berdampak negatif bagi perjungan ini.
Setiap aksi dan setiap tindakan gerakan yang di lakukan oleh berbagai faksi-faksi pergerakan pada landasan yang telah dirumuskan dalam strategi taktik perjuangan pembebasan nasional Papua Barat 


sebagai organisasi politik, tetap akan berjuangan demi sebuah Negara Papua yang Demokratis secara Politik, Adil secara Sosial, Sejahtera secara Ekonomi dan Partisipatif secara Budaya serta memperjuangkan penghapusan sistem penghisapan manusia atas manusia lainnya di Tanah Papua Barat sampai, menuju cita-cita pembebasan nasional papaua barat yang suci


Tulisan singkat ini dibuat sebagai acuan landasan perjuangan bagi rakya Papua Barat dan untuk diketahui oleh setiap faksi faksi dan ativis pro-kemerdekan Papua Barat dan seluruh rakyat Papua Barat yang selalu mendukung perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat.

Imperialisme HANCURKAN!!!
Klonialsiem LAWAN!!!
Milisterisme HAPUSKAN!!!

Penulis adalah  Ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Jakarta



nanomag

Media Online Kabar Mapega adalah salah situs media online yang mengkaji berita-berita seputar tanah Papua dan Papua barat secara beragam dan berimbang.


0 thoughts on “Hanya Satu Kata "Lawan", Imperialisme, Kolonialisme dan Militerisme