 |
| Presiden Freeport bertemu dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe di Tembagapura (Foto: Khatarina Janur) |
Yogyakarta KM - Pemerintah Provinsi Papua menyetujui
perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia yang akan berakhir
pada 2021. Gubernur Papua, Lukas Enembe menyebutkan perpanjangan kontrak karya
yang baru ini hingga 2041.
Pemprov Papua setuju dengan perpanjangan kontrak ini karena keberadaan Freeport di daerah itu telah memberikan kontribusi bagi kesejahteraan dan pembangunan di Papua.
Pemprov Papua setuju dengan perpanjangan kontrak ini karena keberadaan Freeport di daerah itu telah memberikan kontribusi bagi kesejahteraan dan pembangunan di Papua.
Menurut Lukas, ada sekitar 7.700 orang asli Papua yang menumpukan hidupnya kepada Freeport, lalu Pemprov berkeinginan agar perusahaan tambang itu dapat membantu Bank Papua menjadi bank devisa.
"Bicara divestasi, Freeport salah satunya yang dapat mendukung untuk Bank Papua didorong menjadi bank devisa," kata Lukas usai rapat tertutup dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin di Tembagapura, Papua, Rabu (2/11/2015).
Caranya, kata dia, Freeport membuka rekening ekspor-impor di bank ini. Tak hanya itu, untuk lokal konten lainnya adalah pemprov berkeinginan agar Bandara Timika yang dikelola oleh Freeport bisa menjadi bandara milik pemerintah.
"Apalagi Menhub menyetujui dan akan mengembangkan bandara tersebut lewat APBN," kata Lukas.
Keadaan ekonomi di Papua, juga menjadi alasan pemerintah provinsi memperpanjang kontrak karya Freeport. Bagaimana tidak, kata Lukas, Freeport memberikan kontribusi sebesar 46% untuk Papua yang diperoleh dari hasil tambang. Terlebih untuk Kabupetan Mimika, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak 91% berasal dari Freeport.(Anselmus Gobai/KM)
0 thoughts on “Alasan Pemprovinsi Papua Setuju Perpanjangan Kontrak Freeport”