 |
| Seluruh Anggota AMP Pusat usai rapat persiapan aksi Foto : Yudas Nawipa/KM |
Jakarta,KABAR MAPEGAA.COM
--
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua
(FRI-West Papua) akan aksi menuntut penutupan PT Freeport. Sumber daya alam
milik masyarakat Papua itu sampai hari ini dinilai belum dapat dinikmati
masyarakat lokal.
Keberadaan PT Freeport Indonseia dimulai dari konspirasi antara Pemerintah Indonesia pihak Freeport tanpa melibatkan rakyat Papua merupakan tindakan inkonstitusional.tentunya kontrak karya eksplorasi pertama kedua merupakan pengkhianatan terhadap negara.
Keberadaan PT Freeport Indonseia dimulai dari konspirasi antara Pemerintah Indonesia pihak Freeport tanpa melibatkan rakyat Papua merupakan tindakan inkonstitusional.tentunya kontrak karya eksplorasi pertama kedua merupakan pengkhianatan terhadap negara.
Hal tersebut disampaikan Frans Nawipa, Ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Via telepon Seluler kepada kabar mapegaa.com. (Minggu,(19/03/17).
"Kami
akan melakukan aksi demo damai besok Senin,(20/03) depan Gedung Kantor Freeport,
Kuningan, Jakarta Selatan.kami
akan aksi tidak hanya menuntut penutupan Freeport, aksi ini juga penentuan
nasib sendiri west papua,”katanya.
Sementara itu,Surya Anta Juru bicara Frond rakyat Indonesia untuk free west Papua ( FRI-WP) mengatakan,kami tuntut PT Freeport Indonesia dan menuntut penentuan nasib sendiri west papua.
Sementara itu,Surya Anta Juru bicara Frond rakyat Indonesia untuk free west Papua ( FRI-WP) mengatakan,kami tuntut PT Freeport Indonesia dan menuntut penentuan nasib sendiri west papua.
Menurut
dia,selama ini Negara Indonesia menikmati
kekayaan alam papua tanpa ijin bagaikan pencuri masuk lewat pintu belakang.kata
dia,lebih para lagi pembunuhan terhadap masyarakat pun terjadi setiap hari.
Lebih dari itu, kita tahu bersama bahwa pelaksanaan kontrak pertama tahun 1967 antara Pemerintah Indonesia Freeport merupakan tindakan illegal
Surya jelaskan, eksploitasi tambang terus dilakukan oleh Freeport. Perampasan tanah-tanah rakyat terus dilakukan, penempatan militer disertai operasi-operasi TNI-Polri di tanah Nemangkawi telah banyak menimbulkan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan kesengsaraan bagi rakyat Papua.
Lanutnya, kontrak kedua dilakukan
tanpa keterilabatan pamilik hak ulayat, maka AMP dan FRI-West Papua dengan
meminta Freeport tutup dan memberikan nasib penetuan sendiri.
Ia pun meminta,Negara indonesia tarik TNI/PORLI Organik dan Non organik dari tanah papua.
Berikan hak menentukan nasib sendiri solusi demokratik bagi bangsa west papua.
Ia pun meminta,Negara indonesia tarik TNI/PORLI Organik dan Non organik dari tanah papua.
Berikan hak menentukan nasib sendiri solusi demokratik bagi bangsa west papua.
“Adili dan penjarakan pelanggaran ham selama keberadaan freeport di papua.
biarkan rakyat dan bangsa west papua menentukan masa depan pertambangan Freeport di Tanah West Papua,” Pintanya.
Pewarta: Yudas Nawipa
Editor : MP
.jpg)
