Pengurus Serikat Pekerja Freeport Menemui Ketua DPD RI
By Kabar Mapegaa 12:19:00 AM BERITA PAPUA , Bomberay , NASIONAL , PT.Freeport
 |
| Pekerja PT Freeport dan kontraktor memperingati Hari Buruh Internasional di Timika.Papua.Antara Foto/Whayu Putro A/kye/17 |
JAKARTA, KABARMAPEGAA.com-- Ketua DPD Oesman Sapta menerima
pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Freeport Indonesia di Kompleks
Parlemen. Pertemuan tertutup ini dihadiri Wakil Ketua DPD Nono Sampono dan
Ketua SPSI Freeport Sudiro.
Dalam pertemuan tersebut, Sudiro menyampaikan keluh kesahnya
perihal kejadian yang dialami ribuan karyawan Freeport.
"Kami ingin menyampaikan keluh kesah kami serikat
pekerja, yang akhir-akhir ini mengalami masalah terkait kebijakan perusahaan
mengurangi tenaga kerja," kata Sudiro yang kutip Metrotvnews.com, Selasa (15/8/2017).
Protes yang disampaikan serikat pekerja Freeport berujung
pada mogok kerja. Saat karyawan mogok kerja, perusahaan justru mengambil
keputusan sepihak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Sebanyak 4.200 pekerja permanen di PHK, dan terdapat 4
ribu kontraktor yang di PHK. Total ada 8 ribu. Segala kebijakan bantuan untuk
karyawan dicabut. Tidak ada lagi akses BPJS dan pendidikan," tandas Sudiro.
Pewarta: Eki Gobai/TK
Komnas HAM Ancam Bawa Kasus PHK Freeport ke Dunia Internasional
By Kabar Mapegaa 4:20:00 PM Bomberay , Ham , PT.Freeport
 |
| Ketua PUK SPKEP SPSI PT Freeport non aktif, Sudiro, menyerahkan data kasus PHK kepada Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai di Timika Juni lalu Foto : Sevianto |
TMIKA,KABARMAPEGAA.com--
Komisioner Komnas HAM RI Natalius Pigai mengancam akan membawa kasus Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) ribuan karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) ke Dunia
Internasional jika perusahaan itu tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan
persoalan tersebut.
Natalius mengatakan, PHK yang dilakukan oleh
Manajemen PT Freeport Indonesia merupakan pelanggaran terhadap asas
kemanusiaan. Pasalnya, akibat PHK tersebut, ribuan karyawan dan keluarganya
saat hidup sengsara karena tidak memiliki pendapat tetap.
"Saya akan jatuhkan citra Freeport di mata dunia jika mereka tidak segera menyelesaikan masalah ini, dan mengembalikan karyawan yang telah mereka PHK," kata Pigai di Timika, Jumat (11/8/17) dikutip seputarpapua.com
Komnas HAM, katanya, minggu ini telah mengirim surat panggilan pertama kepada pimpinan PT Freeport Indonesia untuk hadir di Jakarta membicarakan masalah ini bersama Komnas HAM.
"Kalau dia ((Freeport) tidak indahkan satu kali 14 hari kerja, nanti saya kirim pangilan kedua. Kalau panggilan kedua tidak datang, maka saya minta ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memanggil paksa mereka," tegasnya.
Natalius mengemukakan, PHK sekitar 8.100 pekerja Freeport benar-benar telah mencederai prinsip kemanusiaan. Kondisi ini menurutnya sudah sangat memprihatinkan. Karenanya Freeport harus bertanggugjawab.
"Freeport harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah ini secara arif dan bijaksana. Pekerja cuma minta dua hal, pertama mengembalikan mereka ke posisi semula, dan kedua hak-haknya dipenuhi dan itu harus mutlak dilaksanakan," kata dia.
Menurut Pigai, jika Freeport tidak memiliki niat baik mengembalikan ribuan karyawan yang telah di-PHK, maka sama halnya Freeport telah menambah kemiskinan dan kesengsaraan rakyat Indonesia.
"Yang menjadi korban dalam mogok kerja ini adalah 80 persen masyarakat non Papua. Mereka ini tidak memiliki apa-apa lagi untuk pegangan hidup. Mereka hanya hidup dari gaji," ujarnya.
Pigai mengatakan, dua bulan lalu dirinya telah menemui ribuan karyawan korban PHK di Timika. Dia juga telah bertemu dengan manajemen PT Freeport untuk memperoleh data-data real mengenai masalah ini.
“Setelah itu, sampai di Jakarta saya undang presiden Freeport tapi dia utus vice president dan manajer. Saya usir mereka. Ini bukan untuk mencari data atau mau berargumentasi. Tetapi ini untuk mengambil keputusan, mau tidak mengembalikan karyawan ke tempat semula,” kata Pigai.
Seperti diketahui, masalah ini berawal dari adanya kebijakan furlough (merumahkan sementara) ribuan karyawan menyusul penghentian izin ekspor konsentrat PT. Freeport Indonesia oleh pemerintah karena tidak memiliki niat baik untuk membangun pabrik Smelter (Pemurnian) di dalam negeri sesuai amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Februari lalu.
Kebijakan ini menimbulkan keresahan di kalangan pekerja. Ribuan pekerja kemudian melakukan aksi mogok kerja pertanggal 1 Mei bertepatan pada peringatan May Day 2017.
Aksi mogok kerja karyawan dianggap tidak sah, lalu manajemen Freeport menyatakan ribuan karyawan mogok telah mangkir dari tempat kerja. Mereka diklaim telah mengundurkan diri secara sukarela.
Freeport menyebut keputusan mereka sudah sesuai UU Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Namun serikat pekerja mengatakan kebijakan furlough tidak dikenal dalam UU, kemudian PHK Freeport adalah keputusan sepihak.
"Saya akan jatuhkan citra Freeport di mata dunia jika mereka tidak segera menyelesaikan masalah ini, dan mengembalikan karyawan yang telah mereka PHK," kata Pigai di Timika, Jumat (11/8/17) dikutip seputarpapua.com
Komnas HAM, katanya, minggu ini telah mengirim surat panggilan pertama kepada pimpinan PT Freeport Indonesia untuk hadir di Jakarta membicarakan masalah ini bersama Komnas HAM.
"Kalau dia ((Freeport) tidak indahkan satu kali 14 hari kerja, nanti saya kirim pangilan kedua. Kalau panggilan kedua tidak datang, maka saya minta ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memanggil paksa mereka," tegasnya.
Natalius mengemukakan, PHK sekitar 8.100 pekerja Freeport benar-benar telah mencederai prinsip kemanusiaan. Kondisi ini menurutnya sudah sangat memprihatinkan. Karenanya Freeport harus bertanggugjawab.
"Freeport harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah ini secara arif dan bijaksana. Pekerja cuma minta dua hal, pertama mengembalikan mereka ke posisi semula, dan kedua hak-haknya dipenuhi dan itu harus mutlak dilaksanakan," kata dia.
Menurut Pigai, jika Freeport tidak memiliki niat baik mengembalikan ribuan karyawan yang telah di-PHK, maka sama halnya Freeport telah menambah kemiskinan dan kesengsaraan rakyat Indonesia.
"Yang menjadi korban dalam mogok kerja ini adalah 80 persen masyarakat non Papua. Mereka ini tidak memiliki apa-apa lagi untuk pegangan hidup. Mereka hanya hidup dari gaji," ujarnya.
Pigai mengatakan, dua bulan lalu dirinya telah menemui ribuan karyawan korban PHK di Timika. Dia juga telah bertemu dengan manajemen PT Freeport untuk memperoleh data-data real mengenai masalah ini.
“Setelah itu, sampai di Jakarta saya undang presiden Freeport tapi dia utus vice president dan manajer. Saya usir mereka. Ini bukan untuk mencari data atau mau berargumentasi. Tetapi ini untuk mengambil keputusan, mau tidak mengembalikan karyawan ke tempat semula,” kata Pigai.
Seperti diketahui, masalah ini berawal dari adanya kebijakan furlough (merumahkan sementara) ribuan karyawan menyusul penghentian izin ekspor konsentrat PT. Freeport Indonesia oleh pemerintah karena tidak memiliki niat baik untuk membangun pabrik Smelter (Pemurnian) di dalam negeri sesuai amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Februari lalu.
Kebijakan ini menimbulkan keresahan di kalangan pekerja. Ribuan pekerja kemudian melakukan aksi mogok kerja pertanggal 1 Mei bertepatan pada peringatan May Day 2017.
Aksi mogok kerja karyawan dianggap tidak sah, lalu manajemen Freeport menyatakan ribuan karyawan mogok telah mangkir dari tempat kerja. Mereka diklaim telah mengundurkan diri secara sukarela.
Freeport menyebut keputusan mereka sudah sesuai UU Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Namun serikat pekerja mengatakan kebijakan furlough tidak dikenal dalam UU, kemudian PHK Freeport adalah keputusan sepihak.
Pewarta: Eki Gobai/SP
KOMPEKSTRAM di Kab. Maybrat Minta Segera Tutup Freeport
By Kabar Mapegaa 12:40:00 PM BERITA PAPUA , Bomberay , Kabar Papua Barat , Lingkungan , PT.Freeport
 |
| Yongki Yumte. (Foto: RY/KM) |
SORONG, KABARMAPEGAA.COM - Yongki
Yumte adalah salah satu pemuda dan aktivis KOMPEKSTRAM di kabupaten Maybrat,
Papua Barat meminta secara tegas agar Freeport Ditutup dan lebih baik
memberikan kebebasan penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua barat.
Dikatakan Yumte, karena kehadiran PT.
Freport Indonesia di Papua sangat tidak menjamin dan memberikan kesejahtraan
kepada orang asli Papua terlebih khusus masyarakat di Wilayah Domberai apalagi
masyarakat adat di daerah Timika.
"Kami minta Freeport harus tutup,”kata
Yumte, Sabtu, (18/03/17) Kepada kabarmapegaa.com.
Kata dia, Banyak orang mengklaim bahwa
kami sejahtera dan diberikan jaminan
hingga mendapat yang terbaik dari Freeport, tapi faktanya tidak begitu. buktinya saja,
rakyat di kawasan sekitar pertambangan saja hidupnya masih terlihat tidak
sehat.
Selain itu, kata dia, suku asli yang
mendiami dan menuntut saja meminta Freeport tidak memberikan kesejahteraan
hidup, padahal, tiap bulan PT. Freeport menghasilkan dana Triliyunan.
“Sangat, disayangkan sekali,”katanya
sambil berharap.
“Lebih baik, Freeport ditutup saja,”tambahnya
sambil menyesal.
Pewarta : Romario Yumte
Editor :
Admin
Mahasiswi STIKIP Sorong: Kehadiran Pesta Demokrasi di Kab. Maybrat Tak Membawa Dampak Positif Bagi Masyarakat
By Kabar Mapegaa 6:29:00 PM BERITA PAPUA , Bomberay , Kabar Papua Barat , PENDIDIKAN
 |
| Salah Seorang Mahasiswi STKIP, Sorong, Ludia Atanay. (Foto: Redaksi/KM) |
SORONG,
KABARMAPEGAA.COM – Salah seorang mahasiswi yang mengenyam pendidikan di Kàmpus
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhamamadiyah Sorong, Papua
Barat Ludia Atanay menuturkan kehadiran pesta demokrasi di kali ini tahun 2017 di
kabuaten Maybrat sama sekali tidak membawa dampak positif bagi masyarakat, melainkan membawah dampak negatif bagi
masyarakat kecil.
“Dengan
adanya politik yang dilakukan oleh pemerintah tidak menjamin kesejahtraan bagi
masyarakat,”Kata Atanay, Minggu, (12/03/17) Kepada kabarmapegaa.com.
Dikatakan
Ludia, pesta demokrasi jilid II (2017), hanya membawah keuntungan bagi kaum
elit-elit yang memiliki kepentingan proyek dan lain, maka membuat sengsara bagi
masyarakat kecil.
“Kita
bisa lihat politik di Maybrat yang membuat masyarakat menjadi menyangkal
keluarga hingga bisa membuat baku bunuh antarmasyarakat dan antarkeluarga,”ungkapnya.
Untuk
itu ia berharap, “mari kita jaga kita punya tanah dan hutan di Kabupaten Maybrat
untuk kepentingan anak,cucu kita di tahun yang akan datang.
Sementara
salah satu Aktivis Forum Independen Mahasiswa (FIM), Emeliano Yumte Papua Barat
membenarkan bahwa pesta demokrasi kali ini tak menyentuh bagi rakyat setempat.
“Karena,
pesta demokrasi tahun ini lebih mengarah
pada money politik. Jika begitu apa jadinya kehidupan rakyat kedepan. Apalagi
anak cucu kedepan,”ungkapnya.
Liputor : Redaksi
Sekjen KNPB Wilayah Timika Resmi Melantik BP KNPB Sektor Dagiito
By Kabar Mapegaa 6:15:00 PM BERITA PAPUA , Bomberay , KNPB , POL-HUM-HAM
 |
| Ketua BP. KNPB Sektor Daiigto, Jumat, (09/02/17). (Foto: KNPB/Ist) |
Manado
(KM)— Sekertaris Jendral (Sekjen) Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Timika,
Papua Sem Ukago, secara resmi melantik Badan Pengurus KNPB Sektor Dagiito, Jumat, (09/02/2017),
Pada pukul 10 :00 WPB, yang bertempat di ruang Sekretariat Dagiito, Timika.
Sem Ukaga, mengajak simbol perlawanan dari KNPB yakni
tanda perlawanan. Untuk itu, selagi kami masih dibawa penjajahan Negara Kolonial
perlu mempertahankan hak kedaulatan bangsa Papua barat itu.
“kepada
mereka yang baru saja dilantik, perlu pertahankan citra KNPB, citra orang
Papua, citra ras, maka, mari kita satukan barisan untuk lawan,” ungkap Ukago
kepada kabarmapegaa.com melalui via telepon Pada, Sabtu,
(10/02/2016) tadi pagi.
Disamapaikan
kepada awak media ini bahwa, kegiatan Prosesi pelentikan KNPB sektor dagiito
diawali dengan Ibadah singkat dipimpin langsung oleh Pdt Beni Kayame.
Pewarta : Anton F Gobai
Editor : Alexander Gobai
Terbatasnya Pesawat, Penumpang Mudik Natalan Belum Diberangkatkan Dari Bandara Moses Kilangin Timika
By Kabar Mapegaa 11:31:00 PM BERITA , Bomberay
 |
| Para penumpang mengecek nama- nama penumpang hendak diberangkatkan mudik natalan Bandara Moses Kilangin Timika/ Doc MG |
Menurut informasih yang dihimpung awak media ini bahwa, akibat terbatasnya pesawat para penumpang belum diberangkatkan di kampung halaman mereka.
Panitia pemberangkatan wilayah Kab. Deiyai D Pakage mengatakan pesawat yang dikontrak tiap pagi diberangkatkan ke wilayah Kab. Puncak Jaya dan sekitarnya, setelah itu wilayah Paniai, Dogiyai, dan Deiyai.
Kurang lebih dua sampai empat plait tiap hari jika cuaca dimungkinkan dan selama ini cuaca tidak mendukung disertai dengan angin sehingga jam 13.00 WIT dibatalkan untuk berangkat, jelas dia.
Lanjut dia, Jelang natal ada empat pesawat dikontrak oleh pihak manajemen PT.FI selama satu bulan untuk kesejahteraan keluarga karyawan.
Adapun, Panitia pemberangkatan juga menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan yakni pangambilan foto. Sebelumnya ada syarat pengambilan foto bagi keluarga yang hendak diberangkatkan namun ditiadakan setelah dua minggu diberlakukan aturan tersebut.
Belum ada penjelasan oleh panitia dalam hal pembatalan mendokumentasikan para penumpang. Selain ini, ada keganjalan dalam kepanitian tahun ini.
Kejanggalan -kejanggalan lain, para penumpang juga wajib membayar uang kepada panitia sebesar Rp. 600.000;, banyak penumpang juga herang diberlakukan kompensasi dana tersebut.
Dalam hal kontrak pesawat penumpang bagi non karyawan sulut untuk memperoleh tiket selama bulan suci ini.
D Nawipa dikabarkan keluarga kami diberangkatkan lewat Jayapura tujuan ke Paniai. Lewat Jayapura, salah- satu jalan alternatif yang kami tempu untuk natalan bersama keluarga di kampung.
Kata dia, empat kali membayar tiket tidak apa- apalah, hanya kerinduan merayakan natal di Kampung. Biaya tiket cukup besar padahal harga tiket tujuan Timika- Paniai tidak begitu mahal, jika kita berangkat langsung dari tanah Amungsa.
Harapan kedepan, pemerintah setempat juga upayakan penyediaan pesawat bagi non karyawan. Soalnya masyarakat di Timika tidak semua karyawan PT.FI, dikatakan melalui pesan singkat mesengger media sosial.
Pesawat yang sedang beroperasi yaitu Susi Air, Ekor Kuning, Trigana Air, Joinline, sehingga pesawat yang bisa dimuat berjumlah 9 orang sampai dengan 14 orang ini tak mampu menghabiskan penumpang yang begitu banyak itu sebelum 24 Desember.
Dari lima wilayah di hari H+1 Natal 2016, rata- rata 32 plait belum diterbangkan, sehingga banyak keluarga akan natalan di Timika.
Empat pesawat tersebut dilayani enam Kab. di Pegunungan Tengah Papua yakni Kab. Puncak Papua, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai, Deiyai dan Kab. Dogiai.
Pewarta : Marinus Gobai
