KABAR MAPEGAA: Lingkungan

Masa Aksi sedang bediri memegang Spanduk sambil aksi di Halaman Kantor Gubernu Papua. (Foto: KM)

Jayapura, KABAR MAPEGAA.com – Bertempat di Halaman Kantor Gubernur Papua, Rabu, (18/10/17), Masa aksi unjuk rasa yang tergabung di dalam Asosiasi Pertambangan Rakyat Tanah Papua (ASPRATAPA) menyikapi izin pertambangan di Papua telah menghasilkan lima poin pernyataan sikap.

Pernyataan sikap mereka sebagai berikut:

1. Mentri ESDM Republik Indonesia agar merubah Peraturan Mentri ESDM Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Papua dan memasukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dalam Peta Wilayah Pertambangan (WP) Papua.

2. Gubernur Papua agar mencabut Pergub No 41 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan batubara.

3. Gubernur Papua untuk Mencabut Izin-izin yang dikeluarkan pada tahun 2011 dan melakukan Penataan Ulang Ijin Ijin Tambang di Papua;

4. Gubernur Papua harus Memberikan Kesempatan Kepada Anak Papua yang sedang aktif bekerja untuk memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Papua. Contohnya; PT.Tunas Anugerah Papua di Nifasi, Nabire

5. KAPOLDA Papua agar memerintah aparatnya untuk memerintahkan bahawannya menghentikan upaya hukum terhadap anak-anak papua yang sedang melakukan penambangan di Nabire.

Sementara isinya sebagai berikut:

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, pada Pasal 2 huruf n, disebutkan bahwa Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b dan c yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat di lakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR. Kegiatan Penambangan Rakyat telah ada di Papua sejak tahun 1990-an Suasana baru muncul lagi ketika, Pemerintah provinsi berdasarkan Pergub Papua No 41 Tahun 2011, mengeluarkan izin dengan alasan UU No 21 Tahun 2001 kepada beberapa badan usaha. Pemberian IUP itu juga untuk wilayah dalam satu kabupaten, padahal sesungguhnya itu adalah kewenangan bupati ini yang kadang menimbulkan tumpang tindih dalam pemberian izin, sehingga semua ijin yang telah ada dari kabupaten wajib dihormati oleh provinsi, bukannya provinsi mengatakan ijin ijin kabupaten itu illegal. Pergub No 41 Tahun 2011 tersebut juga telah dicabut oleh Mendagri pada tahun 2016.

Dalam pemahaman kami, Pergub tidak dapat dijadikan dasar memberikan izin, Pergub adalah turunan dari Perdasi atau Perdasus, sementara itu Perdasi atau Perdasus tidak ada dan juga batasan kewenangan telah jelas dalam UU No 4 Tahun 2009, ini penting ditegaskan agar tidak dapat dipahami bahwa ketentuan UU No 23 Tahun 2014 tidak dapat berlaku surut untuk membatalkan IUP yang dikeluarkan oleh Bupati yang belum berakhir masa berlakunya.

Ada kerinduan lain di Papua adalah adanya Ruang kelola bagi pengusaha anak Papua yang sudah mampu dan berpengalaman haruslah menjadi hal yang sangat khusus diperhatikan dalam memberikan ruang kelola, mereka harus didahulukan untuk mendapatkan ruang untuk mengelola potensi tambang tetapi mereka juga harus melakukan kompensasi kepada masyarakat adat atau bisa juga masyarakat adat pemilik tanah dapat diberikan kemudahan mengurus izin usaha pertambangan untuk mengelola wilayah adatnya.

Hal yang lain juga adalah karena banyaknya izin kadang kala terjadi tumpang tindih wilayah, atau melakukan upaya penyerobotan dan memberikan label ilegal, karena adanya izin yang diberikan di atas wilayah yang ada kegiatan pendulangan rakyat, ini yang terjadi di Nifasi dan Degeuwo.

Kini kewenangan memberikan Izin berada di Provinsi, dalam tahun 2017 kewenangan pemberiian izin usaha pertambangan telah ditetapkan untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan dilakukan melalui sistem Lelang ini adalah cara cara yang berupaya untuk memulai sebuah upaya meminggirkan Pengusaha Papua secara sistematis serta membuka peluang kolusi dengan label lelang.

Sehingga saya harus tegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Roh dari OTSUS PAPUA yaitu Keberpihakan, Perlindungan dan Pemberdayaan, makaTanah Papua tidak perlu diberlakukan sistem lelang dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) agar betul-betul orang Papua menjadi Tuan di Negeri Sendiri, tetapi harus terus dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Pertambangan bukannya memberikan izin kemudian melepaskan pemberi izin seperti orang mabuk di tengah jalan. Sebagai contoh, di wilayah adat Meepago, terdapat beberapa Pemegang Izin yang menguasai Tanah Adat antara lain; PT.Benliz Pasific, PT.Pasific Mining Jaya, PT.Benliz Pasific Makmur tidak diketahui oleh masyarakat pemilik tanah, dari data yang kami peroleh masih memilih utang ke Negara karena belum membayara Pendapatan Negara Bukan Pajak, belum pernah melakukan kegiatan di wilayah, serta sedang membuat gadung dengan melaporkan kepada Polisi, Pengusaha Anak Papua ke POLDA Papua.

Kondisi ini telah merugikan dan mengganggu kegiatan Pertambangan Rakyat yang dikerjakan masyarakat, Contohnya; Degeuwo, Topo, Agisiga, Timika dan Nifasi, dan jelas bertentangan dengan UU No. 4 tahun 2009, Pasal 24, berbunyi :“Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Hormat Kami

ASPRAPTAPA, Jhon Gobai

Pewarta : Alexander Gobai

Read more 0 Comment

Aksi Demo Damai BERITA BERITA PAPUA Lingkungan

Besok, ASPRATAPA Akan Aksi Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Papua

By Kabar Mapegaa 7:54:00 PM Aksi Demo Damai , BERITA , BERITA PAPUA , Lingkungan

Read more 0 Comment

BERITA BERITA PAPUA Lingkungan Meepago

Masalah Degeuwo, LPM Swamemo Diharapkan Bekerja Dengan Hati

By Kabar Mapegaa 10:37:00 PM BERITA , BERITA PAPUA , Lingkungan , Meepago

Mahasiswa Paniai Demo Menutut Pemda Paniai Agar Tutup Perusahaan Ilegal yang beroperasi di Degeuwo, Paniai. (Foto: KM)

Jayapura, KABAR MAPEGAA.com – Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Paniai (FKM KP) Jayapura, Yosafat Mai Muyapa mengharapkan agar Lembaga Pengembangan Masyarakat Suku Walani, Mee Dan Moni (LPM Swamemo) Degeuwo-Paniai agar bekerja dengan hati tak boleh bekerja berdasarkan kepentingan apapun dalam menangani masalah Degeuwo.

“Kalau memang ingin mengatasi masalah degeuwo, maka harus benar-benar bekerja dengan hati jangan hanya dilakukan untuk mencari kepentingan tertentu,”kata Muyapa, Kepada kabarmapegaa.com, Jumat, (13/09/17).

Kata dia, secara umum, kami sebagai mahasiswa sangat mendukung apa yang sudah dlakukan oleh pengurus Swamemo. Namun, apakah benar yang ditangani benar atau tidak, sementara masyarakat di degeuwo hingga kini belum diselesaikan masalahnya.

Tambah Muyapa, pada awal bulan tahun 2017, kami mahasiswa telah melakukan demo mendukung dan menolak adanya perusahaan illegal yang beroperasi di degeuwo dan dimediasi langsung oleh lembaga Swamemo. Namun, pada hari H, tak di tempat pihak yang berwenang.

“Kami ingin tanyakan lagi, apa benar Swamemo bekerja dengan hati atau tidak dalam menangani masalah di degeuwo,”Tanya Muyapa.

Kata dia, dalam waktu dekat, kami mahasiswa Paniai akan malakukan Jiild II mendesak Pemda Paniai untuk segera tuntaskan masalah di Degeuwo yang harus dimediasi oleh lembaga Swamemo.

Sementara itu, Sekertaris Jendral (Sekjen) Lembaga Pengembangan Masyarakat Suku Walani, Mee Dan Moni (LPM Swamemo) Degeuwo-Paniai, Yohanes Kobepa, menyatakan, Pemerintah Kabupaten Paniai agar segera menyelesaikan masalah Degeuwo yang hingga kini belum dituntaskan.

“Pemda, sudah tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang bekerja di Deguwo adalah perusahaan illegal, belum ada surat izin. Namun, sampai saat ini masih saja dibiarkan. Padahal, penimpaan korban masyarakat yang mempunyai tanah dan hasil kekayaan terguyur habis-habisan,”kata Kobepa,

Admin

Read more 0 Comment

BERITA PAPUA Lingkungan Meepago

Sekjen Swamemo Kembali Tegaskan, Pemda Paniai Segera Selesaikan Masalah Degeuwo

By Kabar Mapegaa 6:48:00 PM BERITA PAPUA , Lingkungan , Meepago

Read more 0 Comment

BERITA PAPUA Lingkungan

Peningkatan Kapasitas SDM :Green Papua Gelar Konsolidasi dan Workshop

By Kabar Mapegaa 10:09:00 PM BERITA PAPUA , Lingkungan

Zuzan Crystalia Griapon Saat Menyampaikan Materi Metode Riset dan Penulisan Foto : MP

MALANG,KABARMAPEGAA.Com—Komunitas Green Papua melakukan kegiatan konsolidasi dan workshop bertemakan “ Tern of Reference (Tor) rapat dan peningkatan kapitas pengurus Komunitas Green Papua” di Villa Syallom Batu,Malang, 15 September sampai dengan 17 september 2017.

Dalam kegiatan konsolidasi dan workshop memaparkan berbagai materi seperti,Sejarah lingkungan hidup,Frofil green papua,sejarah dan kondisi objektif masyarakat papua,metode riset dan penulisan,Green Jurnalisme,Arsitektur ekologis,ekonomi hijau,starategi taktik investigasi dan advokasi ,SPPS,pemetaan dan archGIS,politik hijau,pengantar mangrove di Papua,pengantar filsafat dan ideologi dunia.

Ketua Green Papua Yohanes Giyai ditemui wartawan menjelaskan,peserta konsolidasi dan workshop seluruh pengurus berasal dari beberapa kota tersebar di Jawa, seperti Surabaya,Jogyakarta ,Bogor dan Malang.

“ Kami melakukan Konsolidasi dan workshop ini dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia anggota komunitas green papua,"katanya.

Kegiatan konsolidasi workshop komunitas green papua menurutnya,sangat penting dilakukan sebab, banyak hal perlu untuk membicarakan seperti,isu-isu lingkungan.

Ia pun berujar,memahami situasi papua seperti apa sebelum melakukan perubahan-peubahan kecil secara bersama untuk mencegah dampak-dampak terhadap liingkungan.

Prinsipnya kata dia,Kegiatan konsolidasi kali belajar bersama supaya bisa mendorong riset dan pengembangan potensi masyarakat papua.

“kita harus punya wadah supaya seketika pulang ke papua apa yang teman-teman rencakan bisa kerja,”Ujarnya.

Salah satu anggota Green Papua Musa Pekey mengaku kegiatan konsolidasi dan workshop sangat berguna.

“Kita sebagai generasi muda papua harus berjiwa besar untuk menjaga dan melestrikan kekayaan alam papua.bukan kita siapa yang akan menjaga,”Ujarnya lelaki yang kuliah di kampus UMM.

Pewarta : MPI

Read more 0 Comment

BERITA PAPUA Lingkungan