Program Pemberdayaan Bagi Karyawan Papua
By Kabar Mapegaa 5:02:00 PM ARTIKEL , PTFI
Pertemuan Pemerintah Daerah dan tim kerja pemberdayaan Tujuh Suku Papua serta Tim Restrukturisasi dan Revitalisasi PT. Freeport Indonesia. Dok. KM |
Oleh : Manase Degey
ARTIKEL, KABARMAPEGAA.COM-- Menindaklanjuti Interoffice Memorandum PT. Freeport Indonesia tertanggal 23 April 2017 kepada seluruh Karyawan PTFI tentang Prospek Oprasi Produksi dan Tenaga Kerja. Hal ini memberikan kemajuan positif bagi Pekerja Papua dalam Perusahaan PT. Freeport Indonesia yang telah sedang mempersiapkan kwalitas Sumber Daya Manusia untuk peningkatan kegiatan penambangan dan penggilingan secara bertahap dengan mengedepankan azas keselamatan.
Dengan demikian melalui Program Pemberdayaan karyawan Papua yang bekerja bersama sebagai bagian dalam Management PT. Freeport Indonesia, bukan hanya pekerja Papuan saja tetapi juga kami percaya tenaga kerja yang berbakat dan terampil yang dapat dapat memenuhi target produksi yang mampu mengerjakan dalam wilayah-wilayah kerja yang telah ditetapkan sebagai lahan dan komoditi bersama Program Pemberdayaan karyawan Papua yang diakomodir kedalam Coorporate Empowerment Management sebagai bagian dari perusahaan.
Untuk itu target yang akan dicapai melalui Program tersebuat adalah bagaimana menata Management supayamencapai tager untuk meningkatkan produksi menjadi 145.000 ton per hari di Tambang Terbuka Grasberg, Tambang Bawah Tanah Deep Ore Zone yang akan meningkatkan produksi menjadi 40.000 ton per hari, dan mengembalikannya ke 60.000 ton per hari dengan target pada Oktober 2017, terus Tambang Bawah Tanah Deep Mill Level Zone melanjutkan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagaimana direncanakan, kemudian Tambang Bawah Tanah Big Gossan melanjutkan perawatan dan pemeliharaan, dan mensupport Divisi Concentrating untuk mencapat target produksi lebih dari 200.000 ton per hari, tergantung pada persediaan bijih, keterbatasan penyimpanan konsentrat, dan ketersediaan kapal ekspor bahkan Program Pemberdayaan karyawan Papua melaksanakan Tambang Bawah Tanah Grasberg Block Cave melanjutkan evaluasi rencana pembangunan berdasarkan perkembangan proses negosiasi untuk menghasilkan kesepakatan jangka panjang; mengatur pengeluaran secara cermat bersama management PT. Freeport Indonesia.
Dengan adanya PT. Freeport Indonesia memiliki tenaga kerja aktif dengan jumlah yang sesuai untuk memenuhi target dan rencana operasi yang baru tersebut, maka bersama Papuan Empowerment Program sebagai bagian dari Management PT. Freeport Indonesia siap untuk melaksanakan sesuai kebutuhan Perusahaan.
Untuk itu kami Karyawan yang sedang mengikuti Program Pemberdayaan Karyawan Papua mendukung penuh segala upaya dengan melihat kebutuhan untuk memulai program furlough, maka melalui uapaya Papuan Empowerment Program tidak mendukung tambahan program furlough karena management PT. Freeport Indonesia memfokuskan untuk mendorong karyawan tetap memberikan kontribusi, namun bersama Papuan Empowerment Program ini kami sampaikan sesuai upaya kepersaman Pekerja, maka perusahaan tidak memiliki rencana untuk memanggil kembali para karyawan yang sedang menjalani program furlough.
Program Pemberdayaan karyawan Papua tetap mendorong agar kebutuhan-kebutuhan terkait seperti susunan kepegawaian dalam organisasi menjadi prioritas Program Pemberdayaan karyawan Papua agar para karyawan yang telah menjalani furlough dan mereka yang berpartisipasi dalam Program dapat dipertimbangkan berdasarkan anjuran Management PT. Freeport Indonesia untuk mengisi posisi-posisi yang lowong sepanjang Program Pemberdayaan karyawan Papua tersedia, termasuk untuk para kontraktor.
Oleh karena itu Program Pemberdayaan karyawan Papua tetap mengacu dan melaksanakan ketentuan dalam PKB dan PHI secara konsisten mendorong untuk saling menghargai kerjasama dari semua pihak dalam menghadapi tantangan-tantangan ini.
Kami juga meminta semua karyawan tetap hadir di tempat kerja sesuai dengan jadwal dan melakukan pekerjaan dengan efisien dan aman untuk menjemput Program Pemberdayaan karyawan Papua agar memiliki PT. Freeport Indonesia demi mewjudkan dukungan para karyawan pada masa ini diperlukan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang bersama Program Pemberdayaan karyawan Papua yang akan dikerjakan melalui Papuan Empowerment Management PT. Freeport Indonesia.
Dengan demikian untuk mengurangi angka dan volume issue yang beredar dalam perusahaan, maka melalui Program Pemberdayaan karyawan Papua menyarankan agar semua komponen dalam perusahaan sebagai mitra segera memahami dan membedakan masalah yang berhubungan dangan industrial dan masalah non industrial.
Kami pengurus Program Pemberdayaan Karyawan Papua meminta kepada pimpinan agar segera klarifikasi dan identifikasi persoalan proses Hukum antara Ketua PUK-SPKEP-PT. Freeport Indonesia dan Mantan Ketua PC – SPSI Kabupaten Mimika untuk tidak menjaring kasus industrial, maka melalui Program Pemberdayaan Karyawan Papua Kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar segera menghentikan dan mencabut Perkara Kelanjutan Proses Hukum karena kasus ini bukan kasus industril.
Demikian hal ini kami sampaikan agar kita menjaga perusahaan bersama menjalankan dan mendorng Program Pemberdayaan Karyawan Papua untuk mewujudkan harapan bersama agar perusahaan tetap beroperasi dan investasi di wilayah Papua.\
Kami sebagai Pengurus Program Pemberdayaan Karyawan Papua menyampaikan teriama kasih banyak kepada pihak Management PT. Freeport Indonesia, Tongoi Papua PUK - SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia dan kepada seluruh Tokoh dan Masyarakat bahkan kepada seluruh Karyawan Tujuh Suku Papua yang telah mendukung untuk merealisasikan Program Pemberdayaan Karyawan Papua melalui usaha dan kerja keras Pemberdayaan yang telah diterima oleh Management, sehingga kami telah diberikan kepercayaan untuk membahu Management PT. Freeport Indonesia. (Admin/KM)
*) Penulis Adalah Sekretaris Jenderal Pemberdayaan Tujuh Suku Papua dan Sekretaris Executive Tim Restrukturisasi dan Revitalisasi PT. Freeport Indonesia.
Masalah PT Freeport Menjadi Tolak Ukar Bagi Karyawan
By Kabar Mapegaa 1:43:00 AM Opini , PT.Freeport , PTFI
Foto; Dok, Prib Albert G/KM |
OPINI, KABARMAPEGAA.COM – Beberapa point penting yang harus di kehatui oleh pihak terkait, antara lain; Pertama; Pada hari Senin, 01 Mi 2017 rencananya mau mogok kerja karyawan SPSI PT Freeport Indonesia itu sangat bagus, tetapi pembahasan ini menjadi berbicara bagi hak karyawan-karyawati seperti cara perhutungan contohnya; 8x besik, maka itu harus di naikan menjadi 30x besik atau lebih dari 30x besik dan hak-hak lainnya. Itu baru di nyatakan sangat sensitif bagi karwayawannya supaya karyawan bisa puas atas apa yang mereka kerjakan sesuai dengan ketentuan atau kebijakan dari manajernya, bilamana mereka juga akan merasa puas, karena masalah ini belum bisa menyelesaikan dalam waktu yang dekat, tetapi masalah PT Freeport ini sudah rumit.
Kedua; Saya pikir Program Fourlogh yang dilakukan oleh manajemen PT Freeport itu wajar, karena barangnya masih belum expor atau belum laku. Oleh karena itu, Organisasi SPSI jika berniat untuk memogokkan kerjanya, saya sebagai salah satu karyawan minta dengan hormat harus berbicara untuk hak-hak karyawan agar karyawan bisa merasakan dengan baik untuk hasil keringat mereka, karena masalah PT Freeport Indonesia ini kita belum tahu kapan pula akan selesainya.
Katiga; Selama ini kami menilai bahwa, masalah PT Freeport ini, yang membuat masalah adalah Pemerintah Pusat Indonesia dan para elit-elit tertentu dan mereka tidak melihat latar belakangnya seperti apa, bukan manajemen PT Freeport. Perkiraan saya, secara terbuka saya menyampaikan kepada Manajemen PT Freeport Indonesia bahwa, cara pembayaran untuk karyawan-karyawati yang sudah memilih paket sukarela (PPHKS). Pembayarannya harus jelas supaya mereka bisa puas dengan apa yang mereka kerjakan artinya bahwa sejahtera dalam hal pembayarannya. Kejujuran harus di utamakan, tidak mungkin jika kesempatan lain waktu kita tidak ada di dunia ini tidak mungkin kita akan bawah dengan hasil, harta benda dan kekayaan yang kita memiliki selama kita berada di dunia ini, itu semuanya adalah bersifat sementara maka perlu harus diketahui oleh pihak terkait.
Keempat; Pemerintah Pusat Indonesia, harus tahu bahwa, pembayaran karyawan hak bagi pihak manajemen untuk mesti dibayar sesuai ketentuan harganya atau pembayar pajak aktif setiap bulan. Bukan ini milik pribadi yang mesti harus disembunyikan oleh pihak atasan. BUMN tidak punya modal untuk bisa menjamin karyawan. Pemerintah Pusat harus bertanggung jawab atas masalah PT Freeport karena perusahaan ini bukan milik Amerika bahkan Indonesia yang semena-mena melakukan kebijakan tersendiri. Kekayaan PT Freeport adalah milik orang asli Papua, karena melalui masalah ini yang selalu korban nyawa adalah karyawan dan masyarakat lokal, Papua. Oleh sebab itu, harus tanggapi belit-belit masalah yang terjadi karena PT Freeport ini.
Oleh sebab itu, permasalahan-permasalahan sebagaimana diungkapkan di atas merupakan sebagian kecil saja dari penderitaan yang dialami masyarakat dan pemerintah Indonesia sebagai akibat dari eksploitasi yang terus dilakukan oleh PTFI. Selama PTFI dibiarkan menguasai sumber daya alam di Papua, maka selama itu pula masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang merupakan masyarakat asli Papua tidak akan pernah sejahtera dan akan semakin tertindas. Tidak tegasnya pemerintah dan sikap kompromistis terhadap keberadaan PTFI di tanah Papua telah menyebabkan aspek sosial, ekonomi, hingga lingkungan terus mendera rakyat Papua sebagai akibat dari eksploitasi yang dilakukan oleh PTFI.
Maka, Pemerintah RI untuk segera membuka ruang melibatkan masyarakat adat Papua, DPRD, dan elemen masyarakat Papua guna menentukan masalah kelangsungan PTFI di tanah Papua dan langkah yang akan diambil pemerintah ke depan untuk kesejahteraan rakyat Papua. Karena kalau di lihat dari segi kehidupan ekonomi rakyat, masyarakat Papua terlantar atas kekayaan alam yang ada di tanah Papua. (Frans P/KM)
*) Penulis adalah Karyawan PT Freeport
Ketegasan Tenaga Karyawan Terhadap Problem PT Freeport
By Kabar Mapegaa 2:11:00 PM ARTIKEL , artikel papua , PT.Freeport , PTFI
Foto: Dok, Prib Albert M G/KM |
Oleh: Albert Muno Gobai
ARTIKEL, KABARMAPEGAA.COM – Saya sebagai anak Koteka dan Staff yang bekerja di “Departement Grasberg Operation PT Freeport milik Amerika ingin menyampaikan beberapa point-point penting yang harus diketahui oleh pihak yang berwewenang untuk menangani PT Freeport bahwa, antara lain;
1. Kami berharap pemerintah dan PT Freeport segera menyelesaikan masalah Freeport ini, sehingga kegiatan operasi produksi kembali berjalan normal.
2. Kami meminta dengan hormat kepada organisasi yang ada di lingkungan PT Freeport sebagai berikut, PUK SPKEP SPSI, SBSI dan TONGOI PAPUA, segera berbicara menyangkut sistem pembayaran untuk karyawan yang sudah di PHK sukarela dan di rumahkan itu, karena sangat tidak menguntungkan bagi mereka karena cara perhitungan perkalian itu yang tidak memadai dengan yang sebenarnya.
Percuma saja bahwa, mereka kerja di PT Freeport belasan tahun dan puluhan tahun itu, dan kami yang lain juga siap mau keluar dari PT Freeport karena tidak lama lagi BUMN masuk untuk menangani PT Freeport milik Amerika ini, maka itu organisasi yang ada ini tidak boleh berbicara untuk hal-hal yang lain.
3. Saya mau menyampaikan bahwa, untuk karyawan/i 7 SUKU yang bekerja di PT Freeport mulai dari Grasberg sampai Porsite, kita wajib menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, dan menjaga alat-alat yang kita biasa mengoperasikan dan mari kita menjaga lingkungan kita bersama, karena di sinilah tempat kehidupan kita, walaupun alam dan kekayaan kita sudah hancur, sebab Tuhan itu selalu memihak dengan orang yang lemah.
4. Kami masih bingung sampai saat ini, ketidakadilan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan PT Freeport sudah menghancurkan alam dan kekayaan milik orang Papua, hanya karena kepentingan. Apa bila Pemerintah Pusat dan PT Freeport salah satunya tidak mau mengalah, solusinya adalah PT Freeport harus tutup. (Frans P/KM)
*) Penulis adalah Karyawan PT Freeport, Staff yang bekerja di “Departement Grasberg Operation
Keluarga Besar 7 Suku di Areal Freeport, Dukung Tim Pemberdayaan yang Harus Atur Freeport
By Kabar Mapegaa 5:50:00 PM BERITA PAPUA , Lingkungan , Pemberdayaan 7 Suku Papua , PTFI
Baju Putih, Yoram Magal Tokoh Adat Amugme, Tengahnya, Menahem Magal Tokoh Adat Amngume dan Fasilitator Pembedayaan 7 Suku Nikodemus Kadepa. (Foto: Alexander Gobai/KM) |
Timika,
(KM)---keluarga besar tujuh suku yang hidup di Areal pertambangan PT. Freepoort Indonesia dan
sekitarnya mendukung dan mengawal penuh perjuangan Tim Pemberdayaan 7 suku yang
berjuang untuk membebaskan harga diri.
Hal
itu, Tim Pemberdayaan pantas mengatur perusahaan besar di Tembagapura, Papua.
“Kami
sangat mendukung sekali tim pemberdayaan 7 suku yang dapat mengatur perusahaan
besar di pertambangan Freeport. Karena mereka berjuang demi harga diri,”kata Tokoh
Adat Suku Amungme, Menahem Magal, Kepada kabarmapegaa.com,
Minggu, (19/06/16).
Kata
dia, perjuangan harga diri selama ini berasal dari sang ketua Yesus itu
sendiri.
“Kami
selalu berdoa dan membungkuskan semua hati dan jiwa kami dengan herapan, agar
pemberdayaan 7 suku yang mengatur Freeport besar itu,”katanya.
Selain
itu, Tokoh Adat Suku Amungme, Yoram Magal, mengatakan, hati dan jiwa 7 suku ada
diperjuangan 7 suku.
“Karena
ini kerja Yesus menuju jalan pembebasan bagi harga diri yang selama ini
menderita di tanahnya,”ungkapnya.
Kata
dia, semua masyarakat kecil yang ada di Areal Frepoort dan sekitarnya sangat
mendukung dan kawal kerja tim Pembedayaan7 suku.
“Kami
selalu kawal dan juga berdoa agar Tim Pemberdayaan yang sebagai anak Negri yang
punya tanah harus mengatur Perusahaan besar,”ungkapnya.
Sedangkan
Metu saleh kadepa, ST yang juga peduli Tim Pembedayan 7 Suku, mengaku bahwa pihaknya
mendukung permintaan kepala suku terhadap hak ulayat yang harus mengatur perusahaan
besar.
“Anak
Negri yang harus duduk dan mengatur perusahan besar. Yahm karena mereka punya
kekayaan,”katanya.
Perlu
diingat kata kadepa, Perusahaann hadir harus disetuji oleh tiga komponen diantaranya,
1.) Hak Ulayat, Kewajiban Negara dan Pemilik Saham.
Hal
itu, lanjutnya, Pemberdayaan 7 suku membicarakan atas dasar masalah itu,”tutup
kadepa.
Pewarta : Alexander Gobai
ASER GOBAI, PEMILIHAN KETUA PUK SPSI PTPKI MEMILIH YANG AMANAH
By Kabar Mapegaa 1:05:00 PM BERITA , PTFI
Anggota Komisi C DPRD Mimika Footo: KM |
Timika,
(KM)— Ketua
Bidang Perselisihan Hubungan Industrial (PHII) dan Advokasi, Aser Gobai ST
menyatakan dalam pemilihan pengurus baru
PUK SPSI PT PKI Minggu (11-15/4/2016),jangan
asal main tunjuk menujuk tetapi, Memilih orang yang berani dan bisa
bertanggungjawab untuk kepentingan kita bersama.
“Untuk membawah
aspirasi pekerja, sesama rekan pekerja apapun alasannya, perjuangan inilah baru
awal dari rangkaiaan perjuangan yang masih panjang,” pinta Aser Gobai kepada
Wartawan Kabar Mapegaa Jumat ( 8/16).
“Menghilangkan budaya
memecah bela pekerja Papua demi melindungi kepentingan oknum tertentu yang selama ini dipraktekkan,”harap Aser.
Menurutnya, dalam
penentuan dan pemilihan ketua memilih dan dipilih orang yang berani bertanggungjawab
dengan sikap keberanian,” tutur nada yang tegas.
“Menjaring
terciptanya persatuan dan kesatuan mencapai tujuan bersama yakni pekerja sejahtera
, perusahaan Jaya, dengan sikap yang berani mewujudkan harapan pekerja dan keluarga,” Ucap kini menjadi DPRD
Kab. Mimika menangani pengawasan dibidan tenaga kerjaan itu.
“Kata dia, Salah satu
kasus selama ini dihadapi oleh departemen trailler 39 shop, transpor dan
logistik Hl, posisi orang Papua supertendent and general formen sampai sekarang
belum menempati pekerja orang Papua,”bebernya.
“Jadi, pekerja dan
keluarga memahami persoalan yang selama
ini dihadapi dalam penyelesaian industrial,pengupahaan, promosi dan pergeseran,
penempatan dan pelatihan,”pesan Aser.
(Yunus
E Gobai/KM)
Menase Degei: Pemberdayaan Tujuh Suku Siap Menjadi 01 PT Freeport
By Kabar Mapegaa 6:41:00 PM BERITA PAPUA , Internasional , NASIONAL , Pemberdayaan 7 Suku Papua , PTFI
Sekertaris Jendral Tim Pemberdayaan 7 Suku Freeport, Manase Degei (Kiri) dan Anggota Pemberdayaan 7 Suku, Yulianus Nawipa (Kanan) (Foto: Alexander Gobai/KM) |
Jayapura,
(KM)---Sekertaris Jenderal (Sekjen) tim pemberdayaan tujuh suku PT. Freeport Indonesia, Menase Degei,
mengatakan, pemberdayaan tujuh suku sudah siap menjadi Presiden Direktur (Presider)
PT. Freeport Indonesia dan pimpin perusahaan besar itu.
“karena,
kami sudah behasil dan sudah disahkan program kerja pemberdayaan sesuai dengan
pedomanan operasional PT. Freeport yang diterbitkan oleh James Moffet pada tanggal 06 April Tahun 2013 tentang status khusus
bagi 7 Suku,”kata Sekjen Pemberdayaan
Tujuh Suku Freeport Indonesia, Menase Degei, Kepada kabarmapegaa.com, Kamis, (31/03/16).
Menurutnya,
perjuangan pemberdayaan 7 suku, secara yuridis sudah disahkan dan diakui oleh
pemilik saham James Moffet, bahwa
pemberdayaan punya hak untuk menentukan 01 PT. Freeport,”ungkapnya.
“kami
siapa pimpin perusahaan PT. Freeport. Karena kami punya rancangan program
ilmiah, program kreatif yang sudah disambut oleh pemilik perusahaan James Moffet, untuk menjawab kebutuhan
Freeport, sesuai dengan juknis PT. Freeport,”bebernya.
Lanjutnya,
“01 PT. Freeport sudah jatuh di tangan 7 suku pada tanggal 13 Oktober
2014,”ungkapnya.
Selain
itu, kata dia, pemberdayaan sudah membawa pulang hasil perjuangan pembedayaan tujuh
suku berdasakan, pertama: Surat Keputusan (SK) New Era Agreement tertangan 27 November 2014. Tentang perjanjian
baru yang dberikan kepada orang asli Papua melalui pintuh pemberdayaan 7 Suku,”jelansya.
Kedua,
Surat Keputusan (SK) Hasil Kick Of
Meeting tertanggan 13-15 Oktober
2014 yang disahkan oleh Prisiden Direktur PT. Freeport Bpk. James Moffet itu sendirnya.
Sementara
itu, Anggota Tim Pemberdayaan Tujuh Suku PT. Freeport Indonesia, Yulianus
Nawipa, mengatakan, yang layak menjadi 01 Freeport adalah pemberdayaan tujuh
suku Freeport,”jawabnya dengan santai.
“karena
pemberdayaan mampu merangcang program kerja secara ilmiah, program kerja kratif
yang bisa menguntungkan perusahaan,”jelasnya.
Lanjutnya,
apabila pemberdayaan tidak menjadi Presdider PT. Freeport. Pihaknya, merasa
ragu, PT Freepport tetap akan terus terjadi masalah demi masalah,”tutupya.
(Alexannder Gobai/KM)
Alasan Pemprovinsi Papua Setuju Perpanjangan Kontrak Freeport
By Kabar Mapegaa 4:43:00 AM BERITA , PT.Freeport , PTFI
Presiden Freeport bertemu dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe di Tembagapura (Foto: Khatarina Janur) |
Yogyakarta KM - Pemerintah Provinsi Papua menyetujui
perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia yang akan berakhir
pada 2021. Gubernur Papua, Lukas Enembe menyebutkan perpanjangan kontrak karya
yang baru ini hingga 2041.
Pemprov Papua setuju dengan perpanjangan kontrak ini karena keberadaan Freeport di daerah itu telah memberikan kontribusi bagi kesejahteraan dan pembangunan di Papua.
Pemprov Papua setuju dengan perpanjangan kontrak ini karena keberadaan Freeport di daerah itu telah memberikan kontribusi bagi kesejahteraan dan pembangunan di Papua.
Menurut Lukas, ada sekitar 7.700 orang asli Papua yang menumpukan hidupnya kepada Freeport, lalu Pemprov berkeinginan agar perusahaan tambang itu dapat membantu Bank Papua menjadi bank devisa.
"Bicara divestasi, Freeport salah satunya yang dapat mendukung untuk Bank Papua didorong menjadi bank devisa," kata Lukas usai rapat tertutup dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin di Tembagapura, Papua, Rabu (2/11/2015).
Caranya, kata dia, Freeport membuka rekening ekspor-impor di bank ini. Tak hanya itu, untuk lokal konten lainnya adalah pemprov berkeinginan agar Bandara Timika yang dikelola oleh Freeport bisa menjadi bandara milik pemerintah.
"Apalagi Menhub menyetujui dan akan mengembangkan bandara tersebut lewat APBN," kata Lukas.
Keadaan ekonomi di Papua, juga menjadi alasan pemerintah provinsi memperpanjang kontrak karya Freeport. Bagaimana tidak, kata Lukas, Freeport memberikan kontribusi sebesar 46% untuk Papua yang diperoleh dari hasil tambang. Terlebih untuk Kabupetan Mimika, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak 91% berasal dari Freeport.(Anselmus Gobai/KM)
Peringati HUT Pemberdayaan 7 Suku Ke-I, Tim Pemberdayaan 7 Suku Papua Akan Gelar Doa Syukuran Bersama
By Kabar Mapegaa 10:57:00 PM BERITA PAPUA , Pemberdayaan 7 Suku Papua , PTFI
Sekjen Tim Pemberdayaan7 Suku Papua, Manase Degei (Foto: Dok Prib) |
Timika, (KM)---Dalam rangka memperingati
Hari Ulang Tahun (HUT) Pemberdayaan 7 Suku Papua yang ke-1, Tim Pemberdayaan 7
Suku Papua akan menggelar doa syukuran bersama, seluruh pekerjaan dan
masyarakat yang ada di Timika, Papua, Selasa, (13/10/15) besok.
Kegiatan tersebut
akan dilaksanakan di masing-masing area kerja PT. Freeport Indonesia (PTFI),
kontraktor, Privatasi dan sub kontraktor dalam lingkungan kerja PT. Freeport
Indonesia.
Kata Sekertaris
Jendral Tim Pemberdayaan 7 Suku Papua, Menase Degei, mengatakan, acara dao dan
syukuran bersama dalam memperingati HUT itu merupakan Peringati bayi harga dari Tujuh suku Papua dan bayi ini
ada ditengah kita, sudah genap satu tahun,”katanya kepada www.kabarmapegaa.com.
Pihaknya mengajak,
mari kita jaga dan dukung bayi harga diri ini melalui program pembedayaan yang
disahkan oleh Presiden PT. Freeport Indonesia bapak Rozik B. Soetipo melalui
Kick Of meeting pada 13 Oktober 2015 di Jakarta dan ditandatangani oleh Mr.
James R. Moffat pada, 27 Oktober 2015,”ajaknya.
“saat itu, terjadi
kontra dalam Tim management dan Tim Pemberdayaan 7 Suku Papua,”tandasnya.
Tetapi, lanjutnya, Presiden
PTFI membentuk Tim Revitalisasi dan Restrukturisasi mangement secara menyeluruh,”katanya.
“akhirnya, MR.
James R. Moffatt mengeluarkan naska keputusan dan Interofficememor Andum dengan
nama Freeport New Era Agreement dengan nama Freeport goes to clean and good
goverment PTFI,”kata Sekjen Tim PTSP PTFI itu.(Alexander Gobai/KM)