KABAR MAPEGAA: DPRP Prov. Papua

DPR Papua Prihatin Tehadap Pelayanan Kesehatan di Korowai

By Kabar Mapegaa 3:52:00 PM BERITA PAPUA , DPRP Prov. Papua , Kesehatan

Anggota DPR Papua, Komisi V, Bidang Kesehatan dan Pendidikan, Nason Uti. (Foto: Alexander Gobai/KM)

JAYAPURA, KABARMAPEGAA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) merasa perhatin terhadap kondisi buruk pelayanan kesehatan, gizi buruk dan pelayanan pendidikan yang terjadi terhadap suku Korowai di Kabupaten Merauke. Hal ini disebebkan karena jangkauan pelayanan medis dan tenaga medis yang sangat terbatas.

“Kami memang sangat perhatin terhadap kondisi yang terjadi terhadap suku Korowai yang sangat membutuhkan pelayanan yang baik dari semua pihak, baik dari LSM, Tokoh Agama dan pemerintah daerah,”kata Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Komisi V, Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Nason Uti, Selasa, (21/03/17) Kepada kabarmapegaa.com dari Ruang Kerjanya.

Menuruttnya, Pelayanan kesehatan di tanah Papua dikaitkan dengan ketersediaan biaya, salah satunya bersumber dari APBD, memang tidak menjawab kondisi dan geografis yang ada di tanah Papua, misalnya, suku Korowai yang hidupnya jauh dari perkotaan.

“Jangankan kita bicara di suku korowai yang jangkauan dari perkotaan, yang dekat dari kota Jayapura saja seperti wilayah Skouw, Arso Sarmi, Sentani termasuk di rumah-rumah sakit, baik itu milik pemerintah masih saja terbatas untuk mengobati orang sakit,”ungkapnya.

Kata Uti, kalau secara betul diaudit oleh bidang kesehatan, pasti penyakit kronis kita dapatkan seperti catatan yang kami terima dari UP2KP dengan dinas kesehatan bahwa ada temuan-temuan penyakit Kronis yang selama ini belum ditemukan selain kaki gajah, luka bakar yang sulit untuk disembuhkan di beberapa daerah di tanah Papua.

“Memang kami perihatin karena kemampuan jangkauan tenaga medis sangat terbatas. Uang banyak tenaga tidak ada, tenaga banyak uang tidak ada. Selain itu, ada medis juga dengan obat yang cukup tetapi kematiaan terus-menerus terjadi,”Kata Nason.

Ia berharap kepada pihak LSM yang penggiat kesehatan, tokoh Agama dan pemerintah daerah untuk fokus menangani, kalau memang masalah di korowai menjadi masalah di tanah Papua.

Dikatakan, masalah di korowai, kalau sudah masuk pada tahapan masalah di rana atas dan itu berujung pada pemerintah provinsi berarti DPRP siap bentuk Pansus atau Panja untuk menagani masalah tersebut. Tapi, sementara ini masih berada pada rana daerah.

Terkati rumah sakit, kata Uti, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok 2, Kota Jayapura hingga kini masih belum jelas status aset tanah. Tanah itu, apakah milik Pemerintah, Adat, atau tanah Gereja. Karena dokumen-dokumen sampai sekarang masyarakat masih saling palang-memalang.

“Untuk itu, kami dari DPR Papua dalam waktu yang dekat akan mengecek kembali, karena kami sudah bentuk Pansus dari sebelumnya untuk tangani masalah itu,”Ungkapnya.

Liputor : Alexander Gobai

Read more 0 Comment

BERITA BERITA PAPUA DPRP Prov. Papua KABAR PAPUA POL-HUM-HAM

Legislator: Jika Papua Ingin Ada Kemajuan Sesuai Harapan Pempus Berikan Kewenangan Sepenuh Pada Gubernur Papua

By Kabar Mapegaa 2:46:00 PM BERITA PAPUA , DPRP Prov. Papua , Mamta , POL-HUM-HAM

Anggota DPRP, Komisi I, Laurenzus Kadepa. (Foto: Dok KM)

Jayapura, (KM) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Komisi I, Laurenzus Kadepa mengatakan jika Papua ingin ada kemajuan seperti yang diharapkan pemerintah Pusat (Pempus) syaratnya adalah berikan kewenangan seluas-luas kepada pak Gubernur Provinsi Papua untuk membangun Papua dengan konsepnya sendiri dan tidak harus dikritik berlebihan yang bukan positif dan membangun.

“Saya berharap, semua pihak perlu memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Lukas Enembe untuk membangun Papua dengan konsepnya sendiri,”kata kadepa, Kepada kabarmapegaa.com, Kamis, (20/10/16).

Kadepa mengaku bahwa Pak Gubernur Papua, Lukas Enembe memiliki nyali yang sangat besar untuk memajukan Provinsi ini. Namun, menurutnya, terlihat kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah Pusat, oleh para SKPD, oleh para Bupati bahkan dari politisi.

“contohnya saja, tidak sedikit media hadir hanya untuk menjatuhkan dan mengkritisi dan program-programnya terus dipolitisir,”bebernya.

Padahal, kata dia, ide gagasan dan terobosan pak Gubernur Papua selama ini sangat luar biasa dan dapat menguntungkan pemerintah jika pemerintah dan semua pihak mendukungnya.

Sementara itu, Salah satu mahasiswa Papua, AY (inisial) yang kuliah di Yogyakarta, mengatakan, "Saya membanggakan konsep yang dibuat Enembe dalam membangun tanah Papua. Akan tetapi dirinya juga menilai, Enembe masih ragu dalam menyuarakan nasib rakyat yang ingin lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),"Ungkapnya.

“Memang Enembe punya konsep untuk membangun dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat dibanggakan. Sementara, masih ada keraguan dalm hal menyuarakan tentang Papua lepas dari NKRI. Karena, kata dia, Enembe bicara tanpa konsep kemerdekaan yang jelas,” Bebernya.

Selain itu, salah satu mahasiswa dari Bogor, YG (Inisial) juga mendukung atas visi dan misi Enembe ‘Papua Mandiri’.

“Kepemimpinan Lukas Enembe saya sangat mendukung penuh sesuai dengan visi dan misinya, yakni Papua, bangkit mandiri dan sejahtera," katanya.

Ia menilai, realita, dana Otsus delapan puluh persen ke Kabupaten dan dua puluh Persen di Provinsi ini adalah nilai positifnya.

“Sementara di sisi Negatifnya, gubernur Papua masih memegang prinsip Nepotisme. Karena dilihat, Pulau Papua adalah miliki publik. Enembe adalah orang Publik di tanah Papua yang mendiami dalam tujuh wilayah adat,” katanya saat diwawancara media ini.

Pewarta : Alexander Gobai

Read more 0 Comment

BERITA PAPUA DPRP Prov. Papua MAHASISWA

Mahasiswa Pertahankan Sikap, DPRP Minta Gubernur Tuntaskan Kasus Asrama Kamasan I

By Kabar Mapegaa 11:36:00 PM BERITA PAPUA , DPRP Prov. Papua , MAHASISWA

Saat Ipmapa DIY, Aris Yeimo memberikan Laporan Kronologi ke DPRP , Polda Papua dan Perwakilan dari Pemprov, bidang Kasbanpol. (Foto; Manfred/KM)

Yogyakarta, (KM)- Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Komisi I, bidang Polhukham, Kesbanpol bidang Penanganan Konfilk bersama perutusan dari Kapolda Papua, Selasa (26/7) menemui langsung mahasiswa asal Papua di Yogyakarta, untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi seputar aksi unjuk rasa mahasiswa Papua bersama Pro demokrasi pada Kamis-Sabtu (14-16/7).

Mereka yang hadir dalam pertemuan ini, Ketua DPRP Komisi 1, Elpius Tabuni, Sekretaris komisi 1, Ibu Matea Mameyau, dan 3 (Tiga) Anggota Komisi 1: Tan Wie Long, Wilhelmus Pigai dan Laurenzus Kadepa serta perwakilan Pemprov Helen Waromi, Bidang Kesbanpol, bersama wakil Ketua Badan Intejen Negara wilayah Papua, Alfred Papare.

Pertemuan tersebut berlangsung di dalam Aula Kamasan I. Tidak hanya disaksikan oleh mahasiswa Papua di Yogyakarta. Tapi ada juga perwakilan dari setiap kota studi di sejawa-Bali dalam hal ini yang dihadiri oleh ketua-ketua Ikatan Pelajar dan Mahsiswa (Ipmapa).

Sebagai pengantar, Aris Yeimo, Ketua Ipmapa DIY yang juga sebagai pembicara dalam pertemuan ini menjelaskan Kasus-kasus tindakan kekerasan bahkan sampai pembunuhan yang menewaskan beberapa mahasiswa Papua di Yogyakarta khususnya dan pada umumnya sejawa-bali yang diberi kesempatan kepada ketua-ketua Ipmapa setempat untuk menjelaskan kondisi di kota studi masing-masing.

Kemudian, Ketua DPRP Komisi 1, Elpius Kogoya menyampaikan maksud kedatangan timnnya ke Yogyakarta.

“Kami dari komisi satu , mendengar bahwa pada tanggal 14-15 Juli kemarin, ada peristiwa yang terjadi terhadap mahasiswa Papua, sehingga kami turun langsung untuk memastikan kejadian secara langsung kepada mahasiswa Papua” ujarnya saat pertemuan berlangsung.

Dia juga meminta kepada mahasiswa untuk memberikan keterangan berita yang pasti. “Harus sesui dengan apa yang terjadi sebenarnya. Setelah itu saya bersama tim akan audensi dengan Polda dan Guberbur DIY,” katanya

Kedatangan tersebut diperintakan oleh Ketua DPRP Papua, Yunus Wonda, untuk memastikan hal ini, kemudian masalahnya akan disampaikan kepada ketua DPRP papua, Kapolda Papua dan kepada Gubernur Papua.

Dia berharap semua persoalan yang ada, harus ada keterangan yang pasti, dan kami akan ambil data lansgsung kepada mereka yang telah di tahan oleh polisi DIY.

Menanggapi pernyataan tersebut, Aris Yeimo mengatakan untuk menyelamatkan seluruh mahasiswa Papua di sejawa Bali yang saat ini diatas statemen “Sepratis”. Maka, kami siap untuk eksodus Pulang ke Papua. Itu kesimpulan buat mahasiswa Papua.

“Kami tidak pikir soal kuliah, tetapi kami pikir keselamatan kami, ‘nyawa’. Nyawa ini Tuhan yang berikan kepada kami,” tuturnya

Kenapa saya katakan begitu ,lanjut Yeimo, di Yogya kami sudah tidak aman, kami sudah dikatakan lebel separatis. “kalau sudah ada lebel separatis, itu kami sudah tidak aman. dorang sudah mengiyakan untuk kami ditangkap, dibunuh, dan diteror,” tegas Aris dengan nada kecewa.

Aris juga menghimbau agar Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, tolong bagaimana cara supaya menghubungi kepada pemerintah DIY untuk tindaklanjuti peristiwa ini, Karena Setiap kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Papua, selalu saja dipantau oleh pihak kepolisian dalam hal ini intel.

“Kenyamanan terhadap mahasiswa Papua sejawa-Bali, kami menuntut kepada DPRP dan dan pemeritah, segera mendesak kepada Sri Sultan, serta meminta pertanggungjawaban terkait pernyatan-pernyataan sepataris yang rasis, dan menjamin keamanan kepada mahasiswa dan warga Papua di Yogyakarta.

Pernyataan Aris ditanggpai langsung oleh Anggota DPRP Komis 1, Laurenzus Kadepa, kami sangat prihatin terhadap mahasiswa Papua, ini masalah serius.

Menurut Kadepa, ini peristiwa luar biasa, yang telah terjadi pada 14-16 Juli. Persoalan ini menjadi perhatian di mata dunia.

“Setelagh kami melihat laporan serta tonton sedikit tayangan situasi yang terjadi saat itu, kami sangat prihatin karena Kami manusia normal,” katanya

Terkait dengan aspriasi dari mahasiswa, lanjut Kadepa, “Mahasiswa Papua siap eksodus Pulang ke Papua”, Kami DPRP, terutama saya pribadi tidak bisa memaksa atau mengajak untuk segera pulang ke Papua.

“Interpensi apapun, keputusan mahasiswa adalah hak kalian, karena yang akan merasakan hidup aman adalah mahasiswa itu sendiri bukan saya, tapi saya hargai keputusan yang telah diambil. Itu kata hati kalian. Jadi keputusan yang diambil itu, bijaksna” tutur Kadepa yang ditangkap oleh Kabar Mapegaa.

Kemudian, Tang Wie Long, anggota Komisi 1, mengutuk atas peristiwa ini. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian, ormas dan pernyataan- pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono X.

“Apa yang kami lihat di audio visul, yang pertama kami sangat prihatin, Kami komisi satu mengutuk atas peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan korban dari adik-adik mahasiswa,” tegasnya

Katanya, Kami tidak tinggal diam, sesuai dengan apa yang telah kami lihat dan dengar, atas apa yang telah dirasahkan oleh mahasiswa Papua, akan diteruskan kepada Gubernur dan Ketua DPRP.

“Dan ini menurut kami, emergency. sudah sangat membahayakan bagi kehidupan kelangsungan dan kebebasan ekpresi bagi mahasiswa Papua dimana saja mereka berada, terutama di Yogyakarta,” pungkas Politikus dari Partai Hanura ini.

Dalam kesempatan itu juga, Tan Wie Long juga meminta maaf kepada mahasiswa Papua atas tidak hadirnya Ketua DPRP dan Gubernur Papua.

Tan menilai, kami dari dewan melihat kurang begitu serius respon dari pemerintah terhadap persolan-persoalan yang terjadi di mahasiswa. “Kami juga tidak tahu, setelah semua dikagetkan dengan peristiwa ini, kami di Papua, terutama pemimpin-peminpin kami hanya merasa prihatin, tapi tidak punya reaksi untuk bagaimana mereka-mereka itu datang kesini,” tegasnya didepan mahasiswa Papua.

Saat pertemuan berlangsung, Kabar Mapegaa menyaksikan. Pantauan Kabar Mapegaa, Mahasiswa menuntut kepada pemerintah Papua dan Papua Barat, untuk menjamin kemanan dan bebas ekpresi buat mahasiawa Papua se-Jawa Bali dan segera menyelesaikan pernyataan-pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono X melalui beberapa media online nasional, seperti di media online republika.co.id tgl 19 Juli 2016, 16:43 WIB, “Separatis tak Punya Tempat di Yogyakarta”. Juga pernyataan Bapak pada 20 Juli 2016. Tempo.co 20 Juli 2016 18:34 WIB “Aspirasi untuk menentukan nasib sendiri yang dilakukan mahasiswa Papua boleh dilakukan, asalkan tidak disampaikan kepada publik". “Kalau di asrama, silakan. Kalau disampaikan ke publik, di tempat lain sana, tidak di Jogja.”

Sementara itu DPRP menilai kasus ini serius, sehingga Gubernur Papua, Papua Barat serta Ketua DPRP segara turun untuk menyelesaikan persolan ini. Karena mereka yang hadir tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan.

“Pemerintah itu harus bisa bertemu dengan Gubernur, bertemu dengan Kapolda, supaya jangan ada lagi penekanan hak-hak demokrasi di Indonesia, bukan saja di Yogyakarta,” ujar Tan saat pertemuan berlangusng di Aula Kamasan 1, Jln. Kusumanegara Yogyakarta.

Lanjut Tan, tentu saja kami sangat prihatin. Kenapa sampai seorang raja, seorang gubernur menyampaikan tentang masalah adanya separatis-separatis setelah terjadinya peristiwa penekanan dari pada hak demokrasi.

“Jadi, kita minta kepada pemerintah Provinsi Papua, Bapak Gubernur, ketua DPR harus turun tangan, tidk boleh diwakilkan untuk menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya

Tan menilai, Bangsa Indonesia ini, setiap melaksanakan sesuatu agenda besar, NKRI itu dari Sabang sampai Merauke, tetapi coba dilihat secara rill, bagaimana kondisi-kondisi rakyat kita yang ada di Papua sana didalam ketertinggalan. Ini yang mungkin belum dilaksanakan secara serius oleh pemerintah Republik Indonsia.

“Oleh karena itu, pembungkaman dari pada asrpiarasi ini, salah satu ketertinggalan terhadap masyarakat Papua. Dan itulah yang tidak diperbolehkan, sehingga kami akan mendesak kepada gubernur dan ketua DPRP untuk segera menyelesaikan masalah ini,” katanya.

Kemudian, Wilhelmus Pigai, juga membenarkan pernyataan Tan yang meminta Pemerintah Provinsi dan DPRP turun tangan untuk menyelesaikan kasus ini.

Kata Pigai, dirinya sangat kecewa dengan ketidakhadiran Gubernur provinsi Papua. Para pemimpin-pemimpin Papua harus melihat masalah ini secara serius, apalagi dengan pernyatan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Sri Sultan.

“Pernyataan-pernyataan rasis, ini tidak boleh. Ini penyelesaiannya antar Pemerintah. Pemerintah Papua, Pemerintah Papua Barat dengan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta,” kata Pigai

Karena itu, lanjut Pigai, kami akan kembali untuk melaporkan masalah ini kepada Gubernur Papua. Meminta kepada Gubenur Papua segera datang ke Yogyakarta untuk melakukan pertemuan dengan Gubernur DIY serta pihak-pihak yang teribat dalam peristiwa ini.

Untuk menanggapi hal ini, Perwakilan Pemprov, Helen Waromi mengatakan sebenarnya memang yang hadir disini pimpinan tertinggi kami (gubernur).

Waromi menjelaskan, Pada awalnya Gubernur menugaskan kepada Sekda, namun ada agenda-agenda dari pemerintah yang mengharuskan kehadiran mereka. Harus ada di Jayapura.

“Tapi, semua data informasi, tanpa mengurangi atau menamba, akan saya laporkan kepada pimpinan kami. Saya juga berharap kerjasama dari DPRP komisi I,” pintanya

Inti dari pembicaraan ini belum selesai, tegas Yeimo, nanti kita akan bahas setelah kita bertemu dengan mereka semua. Kita bukan baru ketemu dengan DPRP, kemarin kami ke Papua terkait kasus Oplosan, sampai saat ini tidak ada tindak lanjut.

Kadepa kebali menanggapi hal tersebut. Kebutuhan mahasiswa sangat terancam. Akomodasi dari semua, adik-adik telah bicara. Kami terakhir sudah sepakat.

“Kunjungn ini akan berunjuk kepada Sultan, untuk meminta jaminan kesehatan dan keselamatan bagi mahasiswa Papua. Namun kesananya , ketemu mahasiswa Papua, jadi target kami, belum tuntas kami tidak puas, jadi terakhir kami akan kejar itu,” katanya

Lanjut Kadepa, tentang jaminan hidup, jaminan tertulis berupa peraturan daerah, atau intruksi gubernur ke seluruh rakyat yang berisi kepastian hidup mahasiswa Papua di Yogyakarta, termasuk rasisme. Jika tidak mahasiswa Papua telah sepakat pulang ke Papua.

Mahasiswa juga telah meminta tim dari DPRP Papua tidak boleh pulang meninggalkan Yogyakarta, sepanjang belum bekerja sampai surat jaminan keamana tertulis oleh gubernur DIY ada. Hal ini mahasiswa inginkan kedatangan ketua DPRP dan Gubernur Papua.

“Kalau tidak kami mendesak kepada gubernuyr Papua siapkan tiket. Eksodus Mahasiswa Papua ke Papua,” tegas Kadepa.

Kemudian, sekretaris DPRP Komisi I, Matea Mameyau dengan tegas mengatakan Indonesia gagal meng-Indonesia-kan orang Papua.

Pewarta: Manfred Kudiai

Read more 0 Comment

BERITA PAPUA DPRP Prov. Papua Gubernur Papua Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung DPRP

Gubernur Papua Resmikan Pembangunan Gedung II Kantor DPR Papua

By Kabar Mapegaa 3:07:00 PM BERITA PAPUA , DPRP Prov. Papua , Gubernur Papua , Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung DPRP

Gubernur Papua, Lukas Enembe, Ketua DPRP, Yunus Wonda dan Perwakilan Polda,dan Pangdam
Cendrawasih Papua Siap Meletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung II DPRP.
(Foto: AlexanderGobai/KM)

Jayapura, (KM) – Hari ini, Kamis (21/07/16), Pembangunan gedung II Dewan Perwakilan Rakyat Papua telah diresmikan pembangunannya ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Peletakan batu pertama ini di hadiri oleh sejumlah Muspida, Tokoh Adat, tokoh masyarakat dan sejumlah elemen masyarakat di wilayah Kota Jayapura. Untuk meningkatkan kinerja pimpinan dan anggota DPR Papua.

Gubernur Papua, Lukas Enembe mengemukakan, pembangunan gedung II itu untuk nenambah kapasitas ruangan yang representatif sebab satu komisi dan satu fraksi di tampung dalam satu ruangan.

"Saya atas nama Pemerintah Daerah Papua mendukung pembangunan gedung II kantor DPR Papua ini dengan menggunakan APBD Pemprov Papua tahun anggaran 2016/2017 melalui DPA sekretarian DPRP," kata Enembe.

Pembangunan gedung II yang merupakan kebijakan Pemda Papua dan DPR Papua itu disebutkan Enembe, bakal dibangun di atas tanah seluas 13.155 meter persegi dan akan akan dilengkapi parkiran dua lantai di atas permukaan laut.

"Ada 14 lantai dan dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama sembilan lantai menghabiskan dana Rp 72 miliar lebih dan dikerjakan selama 205 hari kalender. Tahap kedua akan dikerjakan tahun anggaran 2017 dilanjutkan pekerjaan lantai 10 hingga 14," ujar Enembe.

Untuk itu, Enembe meminta kepada PT Waskita Karya yang menjadi tender pembangunan gedung itu dapat melaksanakan pekerjaan dengan teliti, sehingga penerapan pekerjaan tepat waktu.

"Saya pikir ini akan bersejarah dan menjadi simbol kebanggaan bagi rakyat. Saya mengucapkan terima kasih kepada ondoafi yang telah merelakan tempatnya" ujar Enembe.