JAYAPURA, KABARMAPEGAA.COM--Dari sejak Pagi tadi, Sabtu, (20/05/2017), beberapa media nasional mengungkap kalau Polisi telah menangkap pelaku pembunuhan wanita pekerja warung tahu tek di Jalan Taruna Bhakti, Kota Jayapura yang terjadi Jumat (19/5/2017) pukul 05.40 WIT  itu, yang menyebutkan 8 orang, sampai saat ini belum mendapatkan data akurat.

Dengan ini, Kepolisian penanggung jawab keamanan di Papua terkesan mengabaikan, tidak pernah mengusut tuntas. Hal ini dibuktikan dengan adanya setiap peristiwa pembunuhan denagn berbagai cara secara sitematis masif dan terstruktur di Papua. Kasus-kasus tersebut menggunakan beberapa metode seperti tabrak lari, penemuan mayat dimana-mana belum satu pun terungkap pelaku pembunuhan.

"Anehnya salah satu ibu asal ambon dibunuh kemarin subuh kepolisian kerja keras mencari pelaku menangkap warga dan menembak warga di daerah perumnas III waena,” tulis Sekretaris Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Ones Suhuniap dalam akun Fbnya.

Ia menjelaskan,  tadi malam kelompok orang Ambon memalang jalan depan dengan peralatan lengkap parang, Badik, Pisau Sanggur, Samarai membunuh dua orang Papua asal Puncak Jaya.

"Satu korban yang dapat potong meminta tolong dan lari ke arah polisi namun polisi tidak melindungi korban sehingga pelaku mengayunkan parang dan pisau sangkur mengakibatkan dua korban meniggal," jelasnya.

Kemudian, tulis  Ones lagi,  pada siang ini salah satu warga sedang mabuk dan pegang parang di depan asrama uncen unit III Waena ditembak oleh polisi hingga kritis.

"Heranya tadi malam sekelompok orang Ambon pegang alat tajam lalu memalang jalan tempatnya depan Rumah Sakit Dian Harapan, membunuh dua orang Papua yang melintas di jalan menggunakan sepeda motor dibiarkan dibunuh oleh orang ambon walapun ada kepolisian di tempat itu namun dibiarkan dua korban dibunuh," katanya dalam akun Fb.

Hal ini juga mengakibatkan kondisi Jayapura saat ini bahkan seluruh Papua pada umumnya sangat tidak kondusif.

Sementara itu, beda tempat,  Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Komisi I bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, HAM (Polhukham), Laurenzus Kadepa minta pihak eksekutif dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Lembaga legislatif, Pimpinan TNI/ Polri dan pimpinan gereja ( PGGP), Kepala-kepala suku dan paguyuban untuk duduk bersama melihat kondisi Jayapura saat ini.

"Itu permintaan kami hingga saat ini tidak berubah. Kami melihat kondisi Jayapura saat ini bahkan seluruh Papua pada umumnya sangat tidak kondusif. Rakyat sedang bingung dengan tugas pemerintah dan pihak keamanan ( TNI / Polri) ini apa ?" tanya Kadepa.

"Rakyat hanya butuh satu, yaitu ingin hidup aman. Kewajiban pemerintah dan pihak keamanan mewujudkan itu!" tegas Kadepa saat diwawancara media ini, Sabtu, (20/05/2017) via pesan elektroonik.

Kata Kadepa, hingga saat ini kami masih belum mendapatkan data akurat terkait masalah ini, tetapi kami sedang mengikuti perkembangan yang ada. Sebagai solusi damai atas peristiwa ini kami komisi I DPRP meminta semua pihak yang berwenang duduk bersama evaluasi besaran atas kondisi kamtibmas di masayarakat yg tidak kondusif.

"Dimana Polda Papua Penanggung jawab Keamanan di Papua," tanya Ones.

Sementara itu, menyikapi situasi ini, Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar akan menyiapkan tim khusus untuk menindak tegas setiap pelaku yang nanti tertangkap.

“Tim khusus ini terdiri dari beberapa satuan kepolisian yang ada di Polda Papua termasuk Reskrim Umum dan Brimob. Kami berharap timsus dapat bekerja maksimal sehingga para pelaku dapat ditangkap dan terungkap semuanya,” ujar Kapolda kepada Harian Papua, Jumat (19/5) pagi kemarin.

Kemudian, Kapolres Jayapura Kota AKBP Tober Sirait kepada Detik.com, Jumat malam mengakui, pihaknya telah mengamankan delapan orang termasuk MI yang diduga merupakan dalang sejumlah kasus kekerasan termasuk yang terjadi di wilayah hukum Polres Jayapura dan Keerom.

Sementara itu, Informasi yang beredar saat ini, hanya duga-dugaan terhadap pelaku yang ditangkap. Sebelum memastikan alat dan barang bukti sesuai hukum yang berlaku.

“Pada pukul 7.00 WPB kepolisian menagkap  sembilan warga yang tak bersalah hingga ada yang disiksa, lalu  kepolisian juga kembali menembak tiga orang yang tak bersalah," tuis dalam akun Fbnya.


Admin

DOGIYAI, KABARMAPEGAA.COM--Dogiyai Papua Berduka Truk pengangkut pasir yang ditumpangi anak-anak,  terbalik dalam perjalanan dari kampung Kimupugi menuju Egebutu, Kabupaten Dogiai, Papua. Kejadian tersebut menyebabkan 10 orang meninggal, sembilan di antaranya merupakan pelajar.

Timika, (KM)--Perjalanan rombongan Gubernur Papua, Lukas Enembe ke Enarotali Kabupataen  Paniai dalam rangka peresmian kantor bupati baru terkendala di Timika, Selasa (6/12/2016) kemarin. Batal dikarenakan karena cuaca tidak memungkinkan untuk pelayanan penerbangan rute Timika-Paniai. Hari ini, Rabu (07/12/2016) batal karena bupati Yalimo, Pak Er Daby yang rencana ikut bersama rombongan ke Paniai meninggal secara tiba-tiba di Timika.

Hal ini disampaikan oleh Legislator Papua, Laurenzus Kadepa Kepada media ini saat diwawancara, Rabu, (07/12/2016) via Fb.

“Selama dua hari kami di Timika, Pak bupati Yalimo, Er Daby,  sudah bersama rombongan Pak gubernur Papua, Lukas Enembe dalam  kondisi kesehatan sehat seperti biasa,” jelas anggota komisi I DPR Papua Politik Hukum Dan HAM ini.

Laurenzus juga salah satu peserta yang ikut rombongan  Gubernur Provinsi Papua dalam perjalanan dinas ke Paniai.

Kemudian, inforamasi yang dihimpung media ini atas sebab dari meninggalnya Bupati Yalimo belum diketahui. Dikabarkan mayatnya (Er Daby) Bupati Yalimo, saat ini di semayamkan di Rumah Sakit Klinik Kuala Kencana, Timika, Papua.

Sementara itu, lanjut Kadepa, kami masih menunggu apakah mayatnya (Er Daby) akan semayamkan di Timika atau akan di berangkatkan ke Yalimo tempat asalnya. Dan saat ini mayat  Bupati Yalimo, dari RS Klinik Kuala Kencana menuju RSUD Pemda Mimika di Sp 1.

Liputor: Manfred Kudiai/KM

Paniai, (KM)--- Kejadian misterius menimpah Marthen Degei, kepala Sekolah (KEPSEK) Sekolah menengah Pertama (SMP) Yayasan Pendidikan Persekolahan Gereja Injili (YPPGI) Enarotali,  meninggal setelah mengikuti acara pelantikan Sekolah Menengah Atas (SMA) YPPGI  Enarotali Kabupaten Paniai.

Pesan yang menerima awak media kabarmapegaa.com, selasa (22/11/2016), dari keluarga  korban almarhum Marthen Degei, pada awalnya siang hari tadi  guru-guru SMP dan SMA  YPPGI dan para undangan mengikuti acara pelantikan Kepala Sekolah baru SMA YPPGI, di aula gedung sekolah SMP dan SMA YPPGI Enaro Paniai.

Saat pelantikan Kepala Sekolah SMA dijaga ketat oleh anggota kepolisian  Polres Paniai. saat berlangsung pelantikan kepala sekolah lama dan baru sempat adu mulut bentrokan, namun diamankan oleh aparat keamanan dan acara berlangsung aman, "ungkap salah satu keluarga Amoye Yan.

Setelah pelantikan Marten Degei, keluar dari ruang pelantikan sampai dihalaman Sekolah berbincang-bincang dengan dua siswa SMA. kemudian dia lanjut jalan keluar sekolah menuju salah satu warnet depan dekat sekolah.

Tiba di warnet  Marten masuk dalam warnet untuk Akses Internet, setelah di akses internet beberapa waktu kemudian marten keluar dari Kamar warnet,  selanjutnya Marten ke arah warung makan  Padang dekat di depan jalan raya Enaro Madii- Deiyai. 

Kemudian Marten, berdiri depan warung makan padang  tidak jauh dari sekolah. depan warung tersebut, tiba-tiba marten jatuh pinsan tidak tahu diri. Setelah dia pinsan depan warung makan dia juga diangkut mobil yang tidak diketahui identitas tiba-tiba parkir depan marten dan dia diangkut bawah ke Rumah Sakit Umum Daerah  (RSUD) Paniai, di Madii. 

Sesampainya dirumah sakit Madii, korban diperiksa oleh suster dokter setempat, dan kata dokter Marten tidak bernyawa lagi, dia sudah meninggal, selanjutnya keluarga korban kaget didegar berita duka dari pihak rumah sakit, maka keluarga langsung ke munuju ke rumah sakit, dan keluarga di bawah kerumah diperumahan dinas belakang SMP YPPGI Enarotali.

Amoye  Yan juga,  menceritakan, Marten meninggal di duga karena ambisi jabatan Kepala Sekolah, karena setelah Pelantikan SMA, akan dilanjutkan dengan SMP. pada hal Marten tidak sakit apa-apa masih sehat-sehat saja selama ini.

"Dia juga menyatakan selama dua minggu berjalan di rumah korban ada hal-hal aneh yang terjadi seperti lampu buatan mati menyala diatas rumah korban pada malam hari, kata dia, Istrom udara, hal serupa juga pernah terjadi lokasi yang sama pada tahun 2015 lalu," katanya.

Liputor: Andy Ogobay

Gerakan Mahasiswa Peduli HAM Papua (GMPHP)

Press Release Penembakan Terhadap Pelajar SMP N1 Sugapa oleh Brimob Polda Papua

“REZIM JOKOWI-JK SEGERA MENYELESAIKAN SELURUH PELANGGARAN HAM DI TANAH PAPUA”.

Menyikapi terkait penembakan brutal Pada Sabtu 27 Agustus 2016 anggota Brimob yang bertugas di Kabupaten Intan Jaya menembak mati siswa SMP, Otianus Sondegau (16) di depan rumahnya di Yogasiga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Ditembak oleh Brimob Detazemen Kompi C Biak Polda Papua dan beberapa kasus-kasus lainnya di beberapa kota di Tanah PapuaPerilaku Negara Indonesia melalui Polisi, TNI, Intelijen, dan seluruh jajaran aparat keamanan Indonesia masih saja melakukan tindakan tidak manusiawi terhadap rakyat sipil dan tokoh Papua.

Tercatat dalam sejarah Papua, pada dekade 1960an – 1970an, pengkondisian, pencaplokan, pendudukan, pembantaian, pembunuhan massal, genosida, penculikan, pemenjaraan, pengejaran, dan membumihanguskan daerah-daerah di wilayah adat Papua masih terjadi secara sistematis hingga saat ini.

Kurang lebih tercatat dari 800 ribu jiwa orang Papua setelah aneksasi 1 Mei 1963 hingga konspirasi manipulasi PEPERA Juli-Agustus 1969 oleh Indonesia, jumlah orang Papua yang dibunuh dalam operasi-operasi militer Indonesia mencapai 500 ribu jiwa.

Sampai hari ini masih terjadi pemusnahan terhadap orang Papua, Data statistik Populasi Orang Papua di Tanah Papua tercatat jumlahnya semakin menurun drastis akibat kekerasan Negara yang membabibuta secara nyata dan tersistematis.

Data tahun 2013-2015 mencatat jumlah orang asli Papua rata-rata 1,7 juta jiwa. Sedangkan non-Papua 2 juta jiwa. Data tahun 2016, hingga bulan Mei dikabarkan jumlah orang asli Papua 1,5 juta jiwa dan non-Papua 2,3 juta jiwa. Tidak hitung tahun, dalam beberapa bulan saja jumlah orang Papua berkurang 200 ribu.

Kasus penembakan di Intan Jaya, Jumat 27 Agustus 2016 yang menewaskan satu pelajar SMP N1 Sugapa, Tragedi yang memilukan lantaran tindakan tidak manusiawi oleh anggota Brimob Detasemen Kompi C Biak yang diBKOkan Polsek Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.

Nama korban: Otinus Zondegau (16) ditembak hingga tewas didepan halaman rumahnya, Korban kena peluruh timah panas didada dan bahu.Kemarin dikota semarang , Sabtu 21 Agustus 2016 atas nama Zakeus Kay Yepem Mahasiswa Papua asal Kabupaten Asmat yang menggenggam Pendidikan di Akademi Maritim Nasional Indonesia (AMNI) semester akhir, ditemukan tak bernyawa dipinggir jalan masuk asrama mahasiswa Asmat di Tlogosari, Semarang Timur yang hingga saat ini belum jelas pelakunya

Dan masih banyak Pelanggaran HAM berat yang negara Indonesia tidak pernah selesaikan yang ada hanya sekedar janji, seperti kasus pelanggaran HAM besar Paniai Berdarah yang menewaskan 4 (empat) orang pelajar SMA dikabupaten Paniai yang ditembak oleh Aparat TNI/Polri sampai saat ini belum diselesaikan, padahal kasus Paniai Berdarah sudah dibentuk Tim Ad Hock oleh Komnas HAM tapi tidak berjalan hingga saat ini, dan ini bukti negara tidak mampu menyelesaikan persoalan Papua dan memeliharan para pelaku pelanggaran HAM di tanah Papua. Jika negara tidak mampu menyelesaikan masalah Papua secara tuntas, Berikan kebebasan bagi orang Papua.

Hingga saat ini Indonesia terus memakai sistem Militerisme sebagai alat memburu manusia Papua demi kepentingan Ekonomi-Politik bagi Negara-negara Kapitalisme Indonesia dan Global 

Menyikapi hal-hal diatas ini, Maka kami Gerakan Mahasiswa Peduli HAM Papua (GMPHP) menuntut:

Pertama, KAPOLRI segera mencopot KAPOLDA PAPUA, KAPOLRES PANIAI dan KAPOLSEK SUGAPA karena gagal meneggakan tugas dan wewenang Polri sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayanan Masyarakat.

Kedua, KAPOLRI segara menindak tegas adili pelaku sesuai UU yang berlaku di NKRI, dan mencopot pelaku dari anggota kesatuan BRIMOB 

Ketiga, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat serta seluruh Kabupaten di tanah Papua segera Hentikan proses penyelesaian masalah pelanggaran HAM dengan Uang atau istilah bayar kepala tanpa penyelesaian Hukum yang jelas.

Keempat, Negara segera tarik Militer (TNI, Polri dan BIN ) organik dan non-organik, serta hentikan mengirim pasukan Militer Indonesia ke Papua

Kelima, Negara melalui aparat keamanan hentikan intimidasi dan teror serta memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan terhadap mahasiswa Papua yang menggengam pendidikan diluar Pulau Papua

Keenam, Semua elemen, Pro demokrasi, Organisasi, Individu bersama-sama menyikapi dan peduli terhadap kasus Pelanggaran HAM di Tanah Papua secara serius dari akar Persoalan.

Semarang, 2 September 2016

Kordinator Gerakan Mahasiswa Peduli HAM Papua (GMPHP)

Alexander Zondegau

(Manfred/KM)