Kepala Suku Besar Mee Wilayah Adat Meepago Se-Papua Nus Gobay Terima Anak Panah Sebagai Resmi Dilantik Foto : MK/KM

Oleh: John NR Gobai, Ketua Dewan Adat Daerah Paniyai/Sekretaris I Dewan Adat Papua

Pengantar

                                                 
Banyak kalangan selalu bingung antara LMA, DEWAN ADAT, dan Kepala Suku, oleh karena itu saya berpikir kalau kami sepakat dulu nama apa yang mau kita pakai, agar jangan terjadi salah paham antar masyarakat dan juga, agar kelompok-kelompok ini tidak saling curiga serta akan bermuara kepada perpecahan, sehingga mudah saja dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu.

Dari semua itu sebenarnya DEWAN ADAT, LMA dan Kepala Suku mempunyai TUPOKSI yang sama, tergantung Pimpinan dan Pengurusnya, bagaimana melaksanakan TUPOKSInya, sungguh-sungguh untuk berbakti kepada Negeri dan mengabdi kepada Masyarakat. Pasti banyak orang mempunyai pandangan masing-masing, tentang tujuan, TUPOKSI Dewan Adat, tetapi kami akan memaparkan menurut pemahaman dan pengalaman saya.   

Masyarakat Adat dan Dewan Adat

UU OTSUS Papua, bagi Papua merupakan Jawaban Jakarta atas aspirasi Papua yang mengemuka di Papua sejak tahun 1999 dan bagi Jakarta ini adalah komitmen Jakarta untuk bangun Papua. Hal yang menjadi perhatian utama dari UU OTSUS adalah Pengakuan dan penghormatan bagi Masyarakat Adat dengan Roh nya adalah Perlindungan, Keberpihakan dan Pemberdayaan:  Perlu diketahui bahwa, Masyarakat Adat yang adalah Warga Masyarakat asli yang hidup dalam wilayah tertentu sejak dahulu kala sebelum masuknya pengaruh luar tunduk kepada norma-norma dan nilai-nilai tertentu.

Dalam hidupnya mereka di atur oleh, Hukum Adat yang adalah aturan atau norma yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, mengatur mengikat dan dipertahankan serta mempunyai sanksi; Masyarakat itu di atur dan tinggal dalam sebuah wilayah, yang kami sebut, Wilayah Adat adalah Wilayah tempat tinggal kelompok orang(suku) secara turun–temurun dengan interaksi sosial yang diatur oleh norma-norma adat yang baku.

Sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman maka diperlukan adanya organisasi yang mengatur masyarakat adat, Hak-hak masyarakat adat dalam Wilayah Adat yang disebut dengan Dewan Adat;
Tujuan, Kedudukan, TUPOKSI Dewan Adat.

Dewan Adat, dibentuk dengan tujuan :
a.   Melindungi, mempertahankan, nilai-nilai adat istiadat yang positif dan untuk memperjuangkan Hak-hak Masyarakat Adat;
b.   Mendukung program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta yang bertujuan baik bagi masyarakat adat;
c.   Memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Sumber Daya Alam yang terdapat di atas dan yang terkandung didalamnya di Wilayah Adatnya;
d.   Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Adat  melalui pengelolaan sumber daya alam yang berbasis ekonomi kerakyatan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah;
e.   Memfasilitasi upaya penyelesaian sengketa-sengketa yang terjadi diantara anggota masyarakat adat, maupun masyarakat adat dengan pihak Iuar di wilayah adat;

Kedudukan Dewan Adat 

Dewan Adat  mempunyai fungsi antara lain : 

Informator, Mediator dan Fasilitator  antara Masyarakat Adat, Perusahaan, Swasta sosial dan, lembaga lain;
Dewan Adat  mempunyai Hak sebagai berikut :

Dewan Adat mempunyai kewajiban sebagai berikut: 

Struktur Organisasi Dewan Adat 

Organisasi  sebagai berikut:

Syarat Pengurus 

Relevansi Dewan Adat saat ini

Banyak persoalan tanah, tambang, penetapan aparatur pemerintah, penentuan pengurus partai politik, ORMAS dll. Ada juga keinginan merdeka di daerah Papua dan keinginan yang sedang muncul didalam masyarakat adat  baik secara Internasional, Nasional maupun daerah, maupun program baik dari Pemerintah, Swasta maupun Aparat Militer. Jika ada persoalan yang muncul dalam masyarakat, yang harus dilihat adalah, apakah itu adalah bidang tugasnya Dewan Adat atau tidak, jika hal itu hal yang sudah ada aturannya karena itu ada aturan pemerintah baik Keputusan Pemerintah (Presiden sampai Bupati), tidak perlu Dewan Adat memaksa diri untuk menyelesaikannya tetapi serahkan kepada aturannya.

Kadangkala juga ada persoalan, meninggalnya orang atau kecelakaan akibat perbuatan atau kelalaiannya sendiri, yang tidak ada kaitan dengan pemerintah atau pihak lain, masyarakat kita berusaha untuk mengkaitkan dengan Pemerintah dan menuntut pemerintah bertanggung jawab, jika persoalan tersebut maka Dewan Adat jangan muncul sebagai pahlawan hanya untuk di puji tetapi Dewan Adat harus menyelesaikan dengan melihat akar masalahnya bukan hanya karena kesan semata.Yang penting sekarang DEWAN ADAT haruslah menjadi PAGAR (Eda), Eda itu bukan Pagar kayu tetapi Pagar dengan aturan-aturan Organisasi Dewan Adat, Aturan-aturan Dewan Adat, Kesadaran diri dan Dewan Adat adalah RUMAH atau Emawa, Tempat ini biasanya digunakan sebagai tempat mereka melakukan Musyawarah, melakukan Praktek Demokrasi dalam usaha mencapai suatu kesepakatan bersama, ditempat ini segala hal baik hal yang baik maupun tidak baik mereka bicarakan antara lain: Pembicaraan tentang pelestarian nilai-nilai adat, Perkembangan budaya, Marga, kehidupan dalam masyarakat, penyelesaian masalah serta hal-hal lain tentang nilai-nilai yang datang dari berbagai pihak, yang datang kepada Masyarakat Adat, pembicaraan inilah yang dimaksudkan DEWAN ADAT sebagai PAGAR (Eda) dan RUMAH (Emawa)

Penutup

Akhirnya Dewan Adat haruslah bersama Gereja, Pemerintah Swasta membangun Deiyai pada bidang pelayanannya dengan menempatkan Kesejahteraan Masyarakat sebagai Hukum Tertinggi, dan membangun dengan kesungguhan dan dengan hati yang penuh ketulusan, dengan membuang sikab Ego kedaerahan, Marga dan Agama.

Dewan Adat harus membuka diri dengan siapa saja, darimana pun dia, yang penting mempunyai niat yang tulus untuk membangun Deiyai dan merasa Deiyai adalah Rumahnya.
Dewan Adat adalah Rumah bagi semua orang bukan orang-orang tertentu, jangan dari DEWAN ADAT  muncul hal-hal yang memecahbelah masyarakat karena banyaknya kepentingan rawan terjadi konflik, jangan dari Dewan Adat muncul kata-kata Kamu Pendatang dan Kami Asli, Daerah ini TUHAN titip untuk kami jaga jangan kotori dengan kerakusan, egoisme, dan lain-lain.

Dewan Adat adalah Tempat untuk mengajak orang berpikir dengan Otak yang bersih, melayani dengan hati yang tulus, dan melayani dengan tangan yang sungguh-sungguh supaya kami bisa membangun dengan baik kampung halaman ini sebagai EMAWA semua masyarakat Deiyai

Akhirnya Dewan Adat ada untuk Masyarakat Adat, Wilayah Adat dan Hak Adatnya serta untuk kepentingan Masyarakat adat bukan pribadi dan golongan, untuk itu semua pihak haruslah memberikan 

PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN;
KOYA UMINA ,NAGAYAWEGA EBATEGA KOUYA

 (Terima Kasih karena anda telah membaca)

[1] Makalah di sampaikan pada Musyawarah Adat Daerah Deiyai, Wakeitei, 27-28 Februari 2012

Sumber:  Dewan Adat Paniai (DAP)

(06/Red/PO/KM)

Nabire, (KM)--- Ketua Dewan Adat Wilayah (DAW) Meepago, Okto Marko Pekei, menyatakan kesal atas tindakan kekerasan yang dialami seorang jurnalis, kemarin (21/11/2016) siang, saat meliput berita, di Kantor Pengadilan Negeri Nabire, Papua.

Menurut Marko, tindakan tersebut seharusnya tidak terjadi. Apalagi dimasa kini peran media sangat besar dalam menciptakan nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki.

"Menciptakan dunia yg berperikemanusiaan, maka disana dibutuhkan peran media. Oleh karena itu, karya jurnalis semestinya dihargai bahkan harus dilindungi, karena merekalah fasilitator yang berperan menyediakan ruang publik agar publik bisa berpartisipasi," kata dia melalui akun facebooknya, pagi (22/11/2016) ini.

Lanjut Marko, oknum yang diketahui sebagai anggota Legislatif di Kabupaten Paniai itu, seharusnya melindungi jurnalis.

"Sungguh sangat disesalkan apalagi dilakukan seorang Anggota Legislatif yang tidak diharapkan terjadi demikian," ucap Marko.

Seperti disiarkan sebelumnya di media ini, oknum anggota legislatif tersebut berinisial BY. Dan jurnalis yang menjadi korban pemukulan bernama Maikel Marey. Dia kerja sebagai kontributor Metro TV di sepanjang wilayah Meepago, lebih khususnya di Kabupaten Nabire.

(Baca ini : Kontributor Metro TV Dipukul Anggota DPRD Saat Meliput Berita)

Sementara itu, Abeth Youw, wartawan Jubi, mengatakan merasa malu atas tindakan kekerasan yang dilakukan anggota legislatif terhadap rekan seprofesinya itu.

"Tuan DPRD, tindakan jahatmu terhadap rekanku di Nabire saya wartawan anak Paniai sangat malu," kata dia, pagi ini, lewat akun Facebooknya.

Selain Abeth, Petrus Yatipai, wartawan kabarmapegaa.com, juga mengungkapkan hal yang sama. 

Menurut Petrus, oknum anggota legislatif tersebut harus pertanggungjawabkan perbuatannya.

"Alasan argumennya apa, anggota DPR itu harus beritahu. Tidak boleh main hukum seenaknya," kata Petrus.

Liputor: Stevanus Amoye Yogi

SIARAN PERS

DEWAN ADAT PANIAI ATAS KASUS PANIAI

Kasus Paniai telah sampai pada saat yang dilematis, disatu sisi masyarakat, saksi dan korban ingin agar kasus ini segera dibawah ke pengadilan namun disisi lain ada permintaan otopsi terhadap jenasah, korban penembakan, padahal ada saksi korban telah menyampaikan kesaksian bahwa pelakunya semakin jelas hal itu jika dikaitkan dengan  Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,disebutkan ada Sembilan perbuatan yang dikategorikan Pelanggaran HAM Berat. 

Kesembilan perbuatan tersebut, yakni: Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan dan  penghilangan orang secara paksa.

Kesembilan perbuatan adalah bentuk-bentuk perbuatan yang disebut, masing-masing dalam Pasal 9 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i Undang-Undang No¬mor 26 Tahun 2000. Sekarang telah jelas bahwa salahsatu saja tindakan dalam pasal 9 jika dilakukan oleh aparat negara maka aparat negara telah melakukan Kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga disebut Pelanggaran HAM Berat.

Disatu sisi orang Papua juga sudah tidak percaya kepada penegak hokum Indonesia, sehingga mengharapkan intervensi asing, hal itu juga jelas sekali membias kepada masyarakat di paniai Dalam menyikapi kasus paniai dan upaya penuntasan yang dilakukan oleh KOMNAS HAM melalui Tim Ad hoc.. Dalam hal ini yang harus dipahami adalah mekanisme domestic biasanya lebih dinantikan oleh dunia internasional tetapi juga dunia luar hanya akan bias melakukan bentuk kepedulian dengan sorotan, melalui pub;ikasi, pernyataan,dll` sehingga mekanisme domestic yang independen sangat dibutuhkan dalam membuka kasus paniai.

Aksi Aparat Negara yang melanggar hak asasi warga sipil adalah tindakan yang melalaikan kewajiban utama dalam melindungi dan menjamin hak asasi warga negaranya. Sebagaimana, setiap Negara termasuk Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban melaksanakannya pasca Deklarasi Umum HAM (DUHAM, 10/12/1948). Dengan demikian, dapat terlihat jelas bahwa serangan yang dilakukan aparat negara terhadap warga sipil di Paniai diduga dilakukan secara terencana atau sistematis dan meluas. Dua unsur terencana atau sistematis dan meluas dalam kasus ini dapat terpenuhi kriteria pelanggaran berat HAM yang diatur dalam hukum dan HAM. Terutama tentang kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pasal 9 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 104. Sehingga telah dibentuk Tim Ad Hoc Kasus Paniai, HAM 

Kesimpulan

Komnas HAM telah menyatakan kasus ini adalah Pelanggaran HAM berat, soal otopsi kalau dilihat dari keterangan saksi dan saksi korban kasus paniai ini, telah mengerucut ke beberapa diduga pelaku, sehingga tidak perlu otopsi, tetapi menjawab pertanyaan, Saat Kejadian Itu Oknum Anggota Siapa Brimob, Polsek, PASKHAS, KORAMIL,POLRES, TIMSUS Dan Ada Dimana Dan Komandan Siapa (Brimob, Polsek, PASKHAS, KORAMIL,Polres, Timsus) Perintahkan Apa, Ini Pertanyaan Kunci.  namun pihak aparat terlihat sangat tidak jujur dan menghalangi penegakan HAM di Papua serta mereka sebenarnya punya data tetapi aparat melakukan sortir berita. 

Tuntutan

Dikeluarkan pada tanggal 3 September 2016

JOHN NR GOBAI

Ketua Dewan Adat Paniai

Semarang, (KM)--Ulah aparat kepolisian dari satuan Briigada Mobil (Brimob) Detasemen C Biak yang sedang bertugas di Kabupaten Intan Jaya, yang  telah menembak  mati   siswa  SMP Negeri I Sugapa , Otinus Sondegau (16) di Yokatapa, itu ditanggapi oleh  Dewan Adat Papua (DAP) meminta segera usut tuntasakan kasus ini secara hukum yang berlaku.

“Kami tuntut, agar pelaku ini harus dihukum dengan pengadilan umum, bukan Profesi dan Pengamanan ( Propam) yang sangat tertutup, bila perlu dipecat  secara  terbuka dan  Kapolda Papua segera tarik Brimob dari wilayah adat  Meepago, baik yang kawal perusahaan maupun yang back up Polres Nabire, Paniai dan back up Pemda Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Intan Jaya serta Mimika.”  Hal ini disampaikan oleh DAP  yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, John NR Gobai , kepada Kabar Mapegaa, Senin (29/08) via telepon. 

Baca juga: Penembakan Lagi, Satu Siswa Tewas Masyarakat Sugapa Bakar Kantor Polsek

Menurut Gobai, masyarakat di Kabupen Intan jaya itu masyarakatnya baik, hanya bagaimana cara  kita melayani dan  mendengar mereka.

“Kapolda mesti menarik semua brimob di wilayah Meepago dan mendorong aparat pemda agar lebih melayani rakyat. Anak-anak muda yang menganggur ini perlu di beri lapangan kerja,”

Jhon Gobai menjelaskan  Peristiwa penembakan  terhadap rakyat yang dilakukan oleh Brimob ini sudah ke sekian kali. Sebelumnya ada kekerasan  di beberapa tempat di wilayah Meepagoo, Seperti:  Di  areal sawit Nabire, Wagete, Enarotali.

Ketua DAD Paniai  itu,  berharap agar  semua orang luar, baik aparat keamanan, Swasta maupun Pemerintah wajib menghormati budaya setempat dan  memberikan contoh yang baik kepada masyarakat asli, bukan dengan cara-cara yang tidak benar atau arogan.

“Oknum Brimob mestinya tau bagaimana hadapi orang mabuk bukan dengan cara main tembak begitu, masa oknum anggota brimob tidak  tau kan, aneh,” tegas kecewanya.

Baca juga: Brimob Tembak Mati Otinus di Intan Jaya, Ini Kronologinya

Untuk itu, DAP  Meepago menyatakan dua  tuntutan kepada pemerintah Pusat terkait kasus Otinus (16), sebagai berikut:

Tuntutan pertama,   Pelaku ini harus dihukum dengan Pengadilan Umum bukan "Propam yang sangat tertutup", bila perlu dipecat terbuka.

Kedua,  Tarik Brimob dari wilayah Meepago baik yang kawal perusahaan maupun yang back up Polres Nabire, Paniai dan back up Pemda Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Intan Jaya dan Mimika.

Gobai menambahkan, seorang mantan polisi Alm. Yance Ikomou,  pernah berkata “Jika kantor polisi diserang warga berarti ada polisi yang salah”. Untuk itu, kata Gobai, Polisi harus koreksi diri. Kasus ini terbukti bahwa aparat belum mampu membangun komunikasi dengan warga secara  baik. Mereka juga tidak  paham kebiasaan warga, pendidikan budaya setempat.

Pewarta: Yohanes Agapa
Editor  : Manfred Kudiai