Papua Ditidurkan Oleh Jakarta!
By Kabar Mapegaa 8:29:00 PM Dana Otus , Opini
Foto: Ilustrasi Nomen D/KM |
Oleh: Nomen Douw
OPINI, KABARMAPEGAA.COM – Bicara aktivitas harian paling semua orang tahu bagaimana orang ditidurkan dengan tertidur. Ini barangkali urusan masing-masing mau tidur sendiri atau mau ditidurkan tapi sebagai manusia dewasa paling yang ada hanya tertidur sendiri kecuali anak kecil di bawah lima tahun. Maksud saya kita ditidurkan barangkali secara konteks ke-Papuan itu sama dengan kehidupan orang Papua saat ini. Hal ini, berangkat dari perjalanan sejarah bangsa Papua hingga saat ini, sudah sekian dilaluinya puluhan tahun belakangan saya pikir kita ditidurkan dengan segala macam kehidupan yang empuk,enak-enak sampai dengan yang harapan palsu. OTSUS itu contoh nyatanya seketika 100 tokoh Papua injak Istana Negara Indonesia – Jakarta minta merdeka, setelah berjalan satu tahun Indonesia memberikan OTSUS agar orang Papua tidak minta merdeka lagi, lebih jelasnya semua regulasinya ada dalam UU OTSUS Nomor 21 tahun 2001.
Saya tidak ingin bicara masalah OTSUS di aspek progresnya karena jelas hal itu sama sekali tidak ada dampak positifnya hingga hari ini di Papua. Memang banyak program yang dibuat pemerintah Papua dengan peluruh OTSUS itu, tapi belum ada buah yang manis dinikmati rakyat kecil Papua itu sendiri. Jadi istilahnya Indonesia melalui perhatian khusus OTSUS sudah mandul tidak satu pun menjadi tolak ukur dalam kemajuan rakyat Papua saat ini. Ya, barangkali ini hanya sedikit observasi saya tentang OTSUS itu, semoga saya benar.
Orang Papua sudah memiliki masalah yang sangat kompleks,dari hari ke hari selalu di beradabkan dengan satu masalah yang berbeda. Berbeda hidup setelah Papua belum dianeksasi ke dalam pelukan kasar Indonesia pada tahun 1963 belakangan, banyak kesaksian nyata menjadi saksi manis di pelukan Indonesia. Sudah sekitar 50 tahun lebih Papua sudah bersama Indonesia dengan berbagai masalah, dari yang intimidasi, ketidakadilan, ketakutan, pembunuhan, perampasan dan kegelisahan hidup. Semua itu telah diperhadapkan dalam kehidupan orang Papua yang sebelumnya sudah hidup tenteram dan damai.
Ada kehidupan yang dipaksa harus hidup sesuai apa yang mereka perintah berarti otomatis kehidupan orang Papua akan terus dijajah, didiskriminasi dan akan terisolasi karena migran terus berdatangan. Artinya bahwa saat itu Papua dipaksa dengan memanipulasi hasil PEPERA pada tahun 1969, sehingga saat itulah orang Papua mengalami ketidaknyamanan hidup seperti orang di luar Papua yang selalu hidup sesuai filosofi hidup mereka sendiri (hidup bahagia). Berangkat dari semakin suramnya hidup orang Papua di atas, telah menyadari adanya sejarah perjuangan bangsa Papua dahulu, sehingga sampai hari ini solidaritas melawan ketidakberesan kehidupan yang direkayasa negara semakin kokoh digaris lawan, hal ini sudah bangkit setelah Negara West Papua ditutupi oleh ketiga negara adidaya Amerika, Belanda dan Indonesia demi kepentingan politiknya di Papua.
Semakin sulit perjuangan dukungan kemerdekaan bangsa Papua adalah fakta hari ini, Indonesia merasa gelisah karena jelas kita tahu bahwa Indonesia hidup berkat alam Papua, hasil emas yang PT Freeport explotasi dengan sahamnya diberikan menjadi nafas yang segar bagi kekuatan ekonomi Indonesia. Untuk itu negara melalui sistem pemerintahan di Papua mulai bekerja keras melumpuhkan ideologi bangsa Papua yang memang nyatanya sudah ada sejak lahir, sudah menjadi sebuah bangsa yang berdaulat erat yaitu tetap menjadi diri sendiri (Negara West Papua). Ada banyak dampak yang kerap dilakukan Indonesia melalui sistem Pemerintahan di Papua,seperti mencetak ulang mata uang sepuluh ribu dengan memasang pahlawan asal Biak Frans Kaisepo, melalui pendidikan mereka membagikan gambar pahlawan asal Papua untuk Indonesia di setiap kota di Papua, mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia di setiap SD di pedalaman Papua, menciptakan lembaga yang berbasis orang Papua dengan biaya yang besar, menerima anggota TNI/Polri dengan muda bagi putra daerah,dan masih banyak lainnya yang Pemerintah ingin mencuri ideologi dan jiwa Nasionalisme Papua, dengan berjuang menumbuhkan nasionalisme Indonesia, kata simpelnya mengindonesiakan orang Papua.
Secara konfrensif pemerintah Papua ditidurkan Jakarta, coba tengok ke belakan jejak daripada pemerintahan di Papua untuk membangun SDM, adakah toko buku khusus untuk orang Papua yang pemerintah bangun? Adakah panti asuhan khusus untuk anak Papua terlantar dan yatim piatu? Adakah lapangan kerja khusus untuk orang Papua? Adakah usaha mikro bagi masyarakat kecil di daerah yang diusahakan? Adakah rumah yang layak bagi rakyat kecil dan mama Papua untuk berjualan? Ternyata di mata saya semua itu belum dijawab oleh pemerintah hingga saat ini. Bukti ketidakpedulian itu adalah pemerintah Papua hingga hari masih ditidurkan oleh Jakarta dengan kebijakan yang membuahkan kenikmatan yang melupakan jati diri sebagai lembaga yang harus melayani kepada masyarakat kecil di daerah, esensi dari pada pentingnya membangun SDM sudah di makan dengan pemimpin yang mental uang.
Jakarta memberikan banyak uang melalui kebijakan yang diambil seperti, OTSUS, DBH, DAU, DAK yang cukup besar dananya itu hanya menggiling orang Papua pada tahap kenikmatan yang lupa segalanya yang baik. Hal ini, sudah terbukti saat ini banyak orang Papua lupa jati diri sebagai orang Papua demi uang, terjadi konflik karena politik, ego semakin membengkak dalam diri, saling tidak memandang keluarga suku dan ras dan lebih sadis adalah terjadi konflik berdarah di berbagai kota di Papua saat ini. Itu semua karena Jakarta bikin kita terlindung di bawah payung uang dan kita pun terbawah karena kita sudah lupa semua yang kita punya seperti budaya kerja keras seperti nenek moyang kita dulu. ”Budaya dan Agama jauh lebih penting.”
Di mata saya orang Papua itu memiliki dua persepsi yang sangat kontroversial, pertama; orang Papua yang ditidurkan oleh Jakarta dengan uang, kedua; orang Papua yang belum ditidurkan Jakarta. Artinya bahwa merasa kebutuhan dilengkapi dengan apapun yang diberikan oleh Jakarta sehingga lupa sadar diri pada kondisi Papua yang sebenarnya, manusia Papua seperti ini paling banyak di dalam sistem pemerintahan. Ada pula yang memang sudah memahami perjalanan perjuangan bangsa Papua sehingga benar-benar menyadari akan suramnya keberadaan sistem Negara Indonesia di Papua setelah Papua dianeksasi ke dalam payung NKRI.
Karena kesadaran kita banyak yang ditidurkan oleh empuknya dampak kebijakan Jakarta, banyak dari kita yang penting untuk kita pegang dan lestari sudah dikikis habis, sehingga yang terjadi adalah menjadi diri kita yang bertelanjang tidak memiliki pegangan hidup yang pasti ke depan. Budaya kita sedang dibunuh, agama kita menjadi terancam dikikis. Budaya dan agama adalah tren yang harus dihancurkan, ini teori kolonialisme, hal ini yang Indonesia sedang pakai terhadap peradaban orang Papua saat ini untuk menjajah orang Papua. Semua itu terjadi karena pemerintah kita sedang ditidurkan Jakarta sehingga konsekuensinya adalah kebijakan kalang kabur, selalu mengorbankan esensi dari pada rakyat kecil di daerah dan konflik di mana-mana.
Itu semua di atas adalah kasus yang perlu dijawab oleh orang Papua itu sendiri,pemerintah harus bijak mengambil langka kebijakan yang membangun manusia Papua. Pemerintah harus lawan Jakarta apabila kebijakan tidak sesuai kehidupan orang Papua dan tolak pemberian uang secara jumlah yang besar karena dengan banyak uang yang diberikan malah masyarakat banyak dibodohi dan semakin mudah terjadi konflik karena uang. Tuntut Jakarta menciptakan lapangan kerja yang dapat menghasilkan uang melalui kerja keras. Memang benar masalah Papua sangat kompleks itu menurut para pemimpin pemerintah daerah dan Jakarta tapi menurut orang Papua secara konfrensif adalah hanya satu jika Papua ingin damai sejahtera dan bahagia itu hanya satu ”Merdeka” dengan alasan bahwa kehadiran sistem Negara Indonesia di tanah Papua membuat orang Papua hidup di atas masalah.
Pesan saya sebagai akhir dari tulisan ini bahwa, ”Membangun kesadaran akan ideologi bangsa Papua sambil bertindak melawan,akan lebih baik demi untuk mengakhiri penderitaan bangsa Papua ini. Penting juga seketika kita berada di suatu tempat satu dua anak muda Papua berkumpul perlu kita menjadi saksi atas ketidakadilan Negara ini, sehingga secara umum mereka menyadari akan kekerasan yang terus terjadi di bumi Papua.” (Frans P/KM)
*) Penulis adalah anak muda Papua
Perlindungan Terhadap Hak-hak Masyarakat Hukum Adat Di Tanah Papua Tidak Berjalan Efektif
By Kabar Mapegaa 12:07:00 PM Dana Otus , Hukum , Opini
*Oleh: Marthen Yeimo
Foto: Marthen Yeimo/KM |
Opin (KM)--Setiap
suku bangsa mempunyai tata aturan adat yang berlaku disuatu tempat dan itu
merupakan suatu kebisaan mereka. Tata aturan tersebut meliputi berbagai aspek
seperi; tanah hak ulayat yang meliputi hutan, hewan hutan dan segala sumber
daya alam yang terdapat didalamnya. Tanah Papua adalah tanah yang terdapat
berbagai sumber daya alam yang melimpah. Hal inilah membuat berbagai negara
didunia berlomba untuk menanamkan modal ditanah Papua, kita lihat china sebagai
negara yang memiliki modal yang cukup besar baik ditingkat asia maupun di
tingkat internasional. Sangat disayangkan tanah Pupua dijadikan objek bagi
kalangan pembisnis guna untuk mencari kepentingan dikantung mereka tanpa
melihat nasib dari masyarakat hukum adat setempat.
Undang-undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus di Provinsi Papua pun tak mampu
memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari masyarakat hukum adat. Mengapa demikian
? karena kita lihat dalam undang-undang otonomi khusus pada bagian ketentuan
umum huruf (s) yakni: Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh
masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan
lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah,
hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Kita lihat kalimat terakhir yang bunyinya “isinya harus
tunduk pada peraturan Undang-undang yang berlaku. Pasal bagian jelas bahwa hak
dari masyarakat hukum adat untuk menentukan sikap merekaterhadap tanah mereka
seakan tidak mendapat jaminan yang tegas dari undang-undang otonomi khusus di
Papua.
Seharus
undang-undang otsus perluh digodok ulang lagi sebab ada beberapa pasal yang lubang
dan tidak menjamin hak bagi orang Papua. Ditemukan lubang juga pada pasal 43
undang-undang otonomi khusus yang inti dari pasal ini bahwa memang hak ulayat
dilakukan tetapi harus tunduk juga pada undang-undang, kita lihat pada
undang-undang nomor 5 tahun 1960 juga membatasi kepemilikan hak ulayat tanah
adat, sebab itu diakui sepanjang tanah tersebut masi digunakan.
Saya
melihat bahwa disinilah masih terdapat pasal yang berlubang yang dapat
digunakan oleh negara guna kepentingan mereka dengan alasan kepentingan sebagai
sumber devisa bagi negara. Dengan hal demikian degara dapat melakukan segala
bentuk kegiatan usaha diatas tanah hak ulayat ditanah Papua tanpa melihat
syarat dan prosedur AMDAL yang baik. Semakin disayangkan lagi dengan adanya
berbagai bertuk usaha seperti pertambangan itu tentunya dampaknya akan diterima
oleh masyarakat adat setempat. Hutan yang dahulunya alami akan ikut rusak sebab
hal tersebut tadi mengenai AMDAL.
Walaupun
AMDAL telah memenuhi syarat tetapi siafat manusia itu selalu rakus dan
mempunyai rasa hidup edonisme. Apalagi kita tahu bahwa orang Indonesia selalu
hidup dengan tingkat Edonisme yang cukup tinggi yang hanya mengejar materi
saja. Tanpa melihat nasib dari pada rakyat Papua yang menderita diatas tanahnya
sendiri.
Penulis adalah mahasiswa papua, Kuliah di Tangeran
Sumber :www.communitycarepapua
Mahasiswa Sejayapura Gelar Aksi Dukung Kembalikan OTSUS ke Jakarta Pusat
By Kabar Mapegaa 2:16:00 AM Aksi Demo Damai , Aksi Kemanusiaan , BERITA , BERITA PAPUA , Berita Tanah Papua , Dana Otus
(Saat Orasi berlagsung di halaman Kantor Gubernur Papua. Fhoto :Y. Muyapa/KM) |
Jayapura,(KM) --- Mahasiswa/I Papua,
yang sedang mengenyam Pendidikan, Se-Kota Study Jayapura, telah menggelar aksi
demo damai,dalam Rangka , mendukung kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) Provinsi Papua,
agar dikembalikannya Otonomi Khusus
(OTSUS) ke Pemerintah Pusat, karena dinilai, kehadiran OTSUS diatas Tanah
Papua, merusak pola kehidupan masyarakat, serta tidak menjamin kehidupan
manusia Papua dengan baik, di bidang Ekonomo,Politik,Pendidikan dan kesehatan.
Ketika diwanwancarai media ini, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNCEN mengatakan, “aksi damai kali ini tentang mendukung PEMDA Papua, untuk
mengembalikan OTSUS ke pemerintah pusat. ini perlu dan wajar kita lakukan karena itu
hal fakta yang sedang memburuk di tanah papua ini”. Kata,Doni Gobai, kepada Media Online ini Rabu, (02/03/2016) tadi siang, di halama Kantor Gubernur
Jayapura Papua.
“Mau tidak mau,
kita harus mengembalikan ke Jakarta sana, karena kehadiran OTSUS sangat keliru
sekali sistem pemerintah Daerah Provinsi Papua ini, yang akhirnya berbahaya pada
kehidupan orang papua itu.” ujar Doni.
Dalam
aksi itu, ada beberapa pernyataan sikap yang telah disampaikan secara lisan,
diantaranya:
1)
OTSUS harus dikembalikan ke Pusat, karena kehadiran OTSUS di Papua sangat merusak tatanan hidup orang
Papua.
2)
OTSUS semata di nikmati oleh para perut pemimpin di Papua,
tidak jamin secara baik kepada masyarakat.
3)
Kehadiran OTSUS di Papua adalah mempersatukan orang papua kedalam
sistem negera kesatuan repoblik indonnesia(NKRI) maka, segera di kembalikan.
Berdasarkan pantauan Media Online ini, Aksi dukungan
pengembalian Otonomi Khusus ke Pusat (Jakarta) telah dilaksanakan dengan baik,
walaupun Gubernur Papua, Lukas Enembe tidak menyaksikan langsung dilapangan.
Ia menambahkan
juga, “Saya sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa/i Universitas Cenderawasi
Papua, sangat prihatin dengan OTSUS,kalau masih berlanjut di Papua, untuk itu,
mari Kawan-kawan Papua, kita mempersatukan hati dalam satu ikatan untuk
mengembalikan OTSUS ke jakarta.” Tutupnya.(Yustus Muyapa,Yerri Kogopa/KM)
Mahasiswa Papua di Yogya Nyatakan Pemprov Gagal Memanajemen Keuangan Dana Otsus
By Kabar Mapegaa 8:58:00 PM BERITA PAPUA , Dana Otus , Kunungan PEMDA Prov. Papua , MAHASISWA , POL-HUM-HAM
Otonomi Khusus (Otsus) di Papua Gagal.(Foto: Ist/KM) |
Jayapura, (KM)---Mahasiswa dan Mahasiswa yang sedang berstudi
di Yogyakarta menyatakan, pemerintah Provinsi Papua (Pemprov) telah gagal
memanajemen keuangan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang sekitar 16 tahun sudah
bergulir di Papua. Hal itu, dikatakan karena Pemprov, melalui Gubernur Papua,
Lukas Enembe, menyatakan Otsus akan dikembalikan Jakarta (Negara).
Presiden
Mahasiswa Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aris Yeimo, mengatakan,
menyangkut pengembalian dana Otsus kepada Jakarta, menurutnya, entah mau kasih
kembali atau tidaknya, terserah pada Pemprov,”jelasnya.
“karena
kami tidak punya stekmen menyatakan mendukung
Otsus untuk dikembalikan. Jadi terserah mau dikembalikan dan tidaknya. Tapi,
intinya yang menjadi catatan penting ialah Pemprov sudah gagal memanajemen
keuangan kas daerah,”kata PRESMA Papua DIY, Aris Yeimo, kepada
kabarmapegaa.com, Minggu, (21/02) melalui Via Telefon.
Kata
dia, kami (mahasiswa/I, Red) hanya akan mendegarkan dan menerima, bagaimana
dana Otsus itu, apakah mensejehterakan masyarakat atau tidak. Apabilan
dikembalikan,”katanya.
“karena
selama ini, meski dana Otsus sudah bergulir selama 16 tahun di Papua tidak juga
mengahasilkan kedamaian, keadilan dan kesejahteraan. Apalagi kalau mau
dikembalikan,”Tanyanya dengan sedih.
Tapi,
menurutnya, entah mau kembalikan dan tidaknya, terserah saja. Yang penting
kebijakan yang diambil membantu rakyat Papua,”bebernya.
Selain
itu, kata yeimo, Pemerintah Provinsi harus menyiapkan atau mengupayakan satu
program baru kepada masyarakat Papua untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean
(MEA),”jelasnya.
“karena
orang Papua akan hambat menghadapi pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Asen di
tahun 2016 dan di tahun-tahun yang akan datang terhadap suku bangsa di dunia,”pungkasnya.
Sekertaris
Mahasiswa Papua di DIY, Ruben. C Frasa, menyatakan, sangat mendukung dengan
pernyataan sikap Gubernur Papua untuk mengembalikan Otonomi Khusu (Otsus) kepada
Jakarta,”jelasnya.
“karena
selama ini, adanya Otsus sudah gagal mensejahterakan rakyat Papua. Dari berbagai sektor, baik pendidikan,
kesehatan, ekonomi dll,”bebernya.
Ia
berharap, Otsus harus dikembalikan saja kepada Jakarta,”harapnya.
(Alexander Gobai/KM)
Mahasiswa/I Uncen, Dukung Pernyataan Gubernur Papua Otsus Dikembalikan
By Kabar Mapegaa 8:43:00 PM BERITA PAPUA , Dana Otus , MAHASISWA , PENDIDIKAN
Ketua Bem Uncen, Doni Gobai (Kanan), Ketua MPM Uncen, Pontius Omaldoman, (sebelahnya) dan Wakil Bem Uncen Benyamin (Sebelehanya MPM). (Foto: Alexander Gobai/KM) |
Jayapura, (KM)---Mahasiswa dan Mahasiswa Universitas
Cendrawasih (Uncen), Papua pada umumnya sangat mendukung pernyataan Gubernur
Provinsi papua, Lukas Enembe menyangkut pengembalian dana Otonomi Khusus
(Ostus) kepada Jakarta (Negara).
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Universitas
Cendrawasih (Bem Uncen), Papua, Doni Donatus Gobai, mengatakan, kami mahasiswa
Universitas Cendrawasih (Uncen) sangat mendukung Otsus dikembalikan kepada
Jakarta atas pernyataan Gubernur Prov. Papua.
“karena
sebenarnya dana Otsus yang diberikan dari pemerintah Pusat, tidak sebanding
dengan dana yang dihasilkan dari kekayaan alam Papua,”kata Bem Uncen, Doni
Donatus Gobai, Kepada kabarmapegaa.com, Minggu (21/02) melalui Via SMS.
Kata
Gobai, sebenarnya pemerintah Pusat keliru dengan diberikan Otsus, yang
kira-kira 16 tahun sudah ada di Papua. Tapi tidak memberikan kesejahteraan bagi
orang Papua,”jelasnya.
“karena
yang terpenting dari Otsus ialah regulasinya dan hanya memberikan dana. Padahal
Hasilnya untuk rakyat Papua tidak ada,”bebernya.
Ketua
Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, Universitas Cendrawasih (MPM Uncen), Papua,
Pontius Omaldoman, juga senada, mengatakan, kami (Mahasiswa Uncen, red) sangat
mendukung penuh atas kebijakan Gubernur papua, Lukas Enembe,”tuturnya.
“sebab,
menurut padangan mahasiswa adanya Otsus di Papua hanya ibarat selimut
membungkus yang menyembunyikan seluruh kejahatan di atas bumi emas. Juga ibarat
pisau bermata dua yang dimainkan oleh Negara,”katanya tegas.
Lanjutnya,
“kami juga mengakui atas stekmen
Kempolhukam yang menyatakan bahwa Gubernur Papua jangan macam-macam dengan
Pemerintah Pusat,”ungkapnya.
Hal
itu, kata dia, pantas dilontarkan atas ketidakmampuan menuntaskan HAM di
Papua,”bebernya.
“Otsus
sudah gagal mendamaikan orang Papua. Jakarta stop mengancam dan memandang orang
Papua miskin dan tidak mampu,”pungkasnya.
“karena
justru adanya Ostus mengancam orang Papua dari berbagai sudut,”tegasnya.
Selain
itu, Ketua MPM Uncen menambahkan, kembalikan PT. Freeport dan Smelter kepada mereka yang milik warga
Papua,”pintahnya.
Lanjutnya,
kami tidak meminta dan mendesak Presiden PT. Freeport ialah OAP dan
memperpanjang Otsus. Kami inginkan kembalikan Otsus yang tidak bermakna bagi
masyarakat Papua,”tutupnya.
(Alexander Gobai/KM)