ARTIKEL, KABARMAPEGAA.Com - Penentuan nasib sendiri bukan pelanggaran Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, namun setiap orang atau setiap bangsa manapun hak penentuan nasib sendiri. Hal ini telah dijamin oleh hukum internasional dan juga telah termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Kemerdekaan Itu Ialah Hak Segala Bangsa, Maka Penjajahan di Atas Dunia Harus Dihapuskan.” Oleh karena itu,rakyat Papua menuntut hak penentuan nasib sendiri (The right of Self-determination) adalah jalur mekanisme.

Rakyat West Papua harus menjadi penentuan nasib sendiri demi massa depan di tanah papua adalah suatu komitment oleh rakyat Papua itu sendiri sehinga Indonesia. Jangan ditawaran paket politik kolonial melalui Otsus, Pemekaran, dan segala bentuk rupa adala penipuan politik

Sehingga lebih baik rakyat Papua Barat tidak ada jalan lain demi massa depan hanya satu jalan untuk melepaskan diri dari bingkai NKRI itu suatu solusi yang tepat agar kita akan merdeka bangsa Papua Sorong hingga Samarai.

Sebagaimana diungkap melului tulisan yang disampaikan oleh Victor Conde (1999) bahwa “Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan suatu prinsip hukum internasional yang dapat ditemukan sebagai norma dalam berbagai perjanjian internasional, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang memuat tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tertentu dan hak ini menyatakan bahwa semua negara (all states) atau bangsa (nation) mempunyai hak untuk menentukan nasib bangsanya sendiri. 

Apa Indonesia malas menanggapi tututan oleh oleh rakyat Papua dan Indonesia sudah di gagal integrasi sosial Papua ke Indonesia. Mengapa Indonesia masih tetap ditawarkan banyak progrem yang tidak sesuai harapan rakyat Papua? Apa tujuan mereka adalah rakyat papua dipertahankan keutuhan NKRI, namun rakyat Papua disampaikan melalui tulisan maupun lisan pernyataan sikap bahwa benar benar sesungguhnya Rakyat papua keluar dari bingkai NKRI adalah harga mati. 

Seluruh pejuang Papua telah membawa masalah West Papua kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB) dengan maksud untuk mendaftarkan deklonisasi PBB. Tetapi, para pembuat kebijakan dan akademisi senior (link bersifat eksternal) oleh Bambang Dharmono, mantan kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (Yudhoyono Papua Barat) pada 28 September lalu kemudian dua hari sebelumnya, Benny Wenda, atas nama Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP), telah menyerahkan sebuah petisi kepada PBB yang ditandatangani oleh 1,8 juta orang Papua.

Kritik Dharmono terhadap kebijakan pemerintah di Papua sesuai dengan analisis di "Peta Jalan Papua" Indonesia Institute (LIPI) yang direvisi (link eksternal). LIPI mencatat bahwa kelompok perlawanan berbasis Papua dan diasporik telah menjadi lebih kuat dan terkoordinasi dengan baik dalam perjuangan mereka untuk melakukan referendum dan kemerdekaan.

Sejak didirikan pada tahun 2015 lalu, ULMWP telah mendapatkan legitimasi sebagai wakil dari banyak orang Papua yang pro-kemerdekaan. Sebagian karena lobinya, isu Papua telah sering diangkat pada pertemuan regional di Pasifik dan di PBB.

Diangkat isu West Papua adalah masalah pelanggaran hak asasi manusia menjadi isu utama lobi internasional . Permintaan untuk penentuan nasib sendiri itu bukan pelanggaran Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada interpretasi Papua yang pro-kemerdekaan terhadap integrasi Papua ke Indonesia selama tahun 1960-an.

Laporan ini menyoroti sekuritisasi pemerintahan dan kegagalan untuk mengintegrasikan orang Papua ke negara Indonesia. Pentingnya permohonan ini adalah bahwa ini adalah kesempatan pertama ULMWP telah berusaha memberikan bukti fisik dukungan rakyat Papua atas permintaan penentuan nasib sendiri dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

ULMWP mengklaim bahwa petisi tersebut ditandatangani oleh 1.804.421 orang dengan populasi 3.122.854. Bagaimana jumlah tanda tangan ini bisa dirangkai di bawah pengawasan pihak berwenang Indonesia mengundang beberapa skeptis tentang angka tersebut.

Namun, mengesampingkan kebenaran angka tersebut, salah satu tujuan dari petisi tersebut adalah untuk membedakan dirinya sendiri, sebagai ungkapan opini populer, dari Act of Free Choice 1969, (tautan bersifat eksternal) di mana 1.026 orang Papua yang dipilih pemerintah memilih dengan suara bulat untuk penggabungan di Indonesia Seolah-olah petisi ULMWP meminta PBB memperbaiki kesalahannya pada tahun 1969, dengan memberi orang Papua suara (nother.)

Menurut LIPI, isu Papua sering diajukan di PBB dalam beberapa tahun terakhir. Itulah banyak pidato para pemimpin Kepulauan Pasifik di Majelis Umum dan Dewan Hak Asasi Manusia yang membuka jalan untuk presentasi petisi ULMWP. Pidato para pemimpin Pulau Pasifik telah memberi orang Papua yang pro-kemerdekaan suara di PBB.

Penulis adalah Jurnalis muda Papua media www.kabarmapegaa.com, Tinggal di Paniai, Papua

Editor: Muyepimo Pigai

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.Com – Persoalan kelapa sawit merupakan persoalan serius yang harus di perhatikan dan disikapi oleh semua kalangan. Terlebih pada mahasiswa yang mana telah menjadi tulang punggung masyarakat, harus membantu masyarakat mengawal dan mengontrol secara detail terahadap segala kebijakan yang di ambil oleh pemerintah yang tidak menjamin kehidupan dan tidak tepat sasaran bagi keberlangsungan kehidupan manusia, bahkan akan menghanurkan eksistensi Masyarakat dan segala ekosistem akan terancam punah.

Sebagai mahasiswa mempunyai peran penting untuk mengawal dan mencermati setiap program perencanan pemerintah karena berbagai perencanan yang diputuskan oleh pemerintah tidak semuanya memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Selain mengawal pemerintah Mahasiswa juga mempunyai peran penting yaitu memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar tidak semena-mena mempercayakan omongan pemerintah yang berbau politis dan ekonomis keberpihakan, karena dampak dari perusahaan kelapa sawit itu sendiri menyebabkan kehilangan dan kehancuran eksistensi Manusia maupun alam. 

Mahasiswa Tambrauw Daerah Istimewa Yogyakarta menyikapi serta menolak keras terhadap kebijakan pemerintah kabupaten Tambrauw provinsi papua barat atas pembukaan lahan kelapa sawit yang mana telah berdasarkan surat rekomendasi bupati nomor 551/296/2015, terhadap surat keputusan kementrian kehutanan nomor –II/2014 tentang pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversikan untuk kelapa sawit dengan luas lahan 19.368,77 Ha. Mahasiswa Tambrauw Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan sikap keras melalui dihasil diskusi pada Sabtu, 11/11/2017 dituntut kepada pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw segera mencabut segala hasil negosiasi terhadap perkebunan kelapa sawit dikebar. Terutama terkait surat rekomendasi bupati karena apa bila disetujui dan di terima maka akan secara otomatis berdampak pada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan Masyarakat setempat maupun seluruh masyarakat Kabupaten Tambrauw seperti perubahan budaya, pencemaran Air, kerusakan hutan yang akan mengakibatkan bencana alam.

Perubahan Budaya 

Indonesia dikenal dengan kebaragaman budaya dan adat istiadat, nah yang menjadi ukuran disini tidak hanya dilihat dari pakaian adat, cara hidup masyarakat tetapi keanekaragaman tanaman itu juga mempengaruhi nilai-nilai budaya dan adat istiadat setempat, misalnya obat-obatan alam (kulit kayu, daun dll), tanaman yang dapat menghasilkan kreatifitas masyrakat atau tanaman yang dapat memberikan feedback kepada masyarakat. 

Pencemaran Air 

Indonesia merupakan sumber air yang melimpah namun Ketika hadirnya perusahaan kelapa sawit semuanya menjadi susah sepperti kekeringan air, dan kekeringan tanah, proses pertumbuhan kelapa sawit membutuhkan air sekitar 12/liter secara otomatis air disekitar itu pasti habis. Selain itu juga dapat menyebabkan pencemaran air yang akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat.

Kerusakan Hutan 

Indonesia merupakan ssalah satu negara dengan luas hutan terbesar didunia . kekayaan hutan Indonesia juga menyediakan berbagai macam spesies flora dan fauna, apabila Perusahan kelapa sawit hadir dimuka diindonesia akan menyebabkan kegundulan tanah, kekeringan, tanah menjadi tandus, kebakaran, hewan-hewan yang hidup dihutan mengalami kepunahan secara pelahan-lahan, mengakibatkan pencemaran udara yang dapat mengganggu pernapasan manusia dalam menghirup oksigen ketika manusia mengalami kehilangan semua ini merupakan bencana alam yang mengancam kehidupan masyarakat dan tentunya merenggut nyawa manusia.

Mantan Sekjen PBB KOFYANAN mengatakan bahwa pencemaran air dan udara adalah penghinaan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan ketika air bersih dan udara bersih dapat dikonsumsi oleh massyarakat maka hak asasi manusia sudah terlindungi. 

Kedatangan perkebunan kelapa sawit selain berdampak buruk bagi sumber daya alam dan juga berdampak pada Manusia terutama perempuan dalam hal ini adalah kesamaan dalam pengelolaan sumber daya alam lebih pada hutanya. 

Dalam undang-undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mengatur tentang hak-hak masyarakat dalam tanah namun lahirnya undang-undang dibawahnya memposisikan tanah adat sebagai tanah negara seketidakjelas terhadap hak masyarakat atas tanah namun perusahan berusaha untuk merampas tanah tersebut untuk perkebunan sawit.

Dalam ulasan diatas dapat perlu diperhatikan agar jangan mudah untuk menyerahkan tanah kepada perusahan karena ketika tanah sudah menjadi milik perusahan semua yang menjadi milik kita tidak ada gunanya, semua jadi hancur dan sebagai masyarakat tidak mempunyai hak berbicara atas tanahnya sendiri. Mahasiawa Tambrauw Daerah Istimewa Yogyakarta mengharapkan segala yang tersedia oleh alam biarkan mereka (masyarakat) yang mengolah secara kearifan lokal seperti yang sekian lama di lakukan oleh pendahulu-pendahulu tanah itu. Tanpa kelapa sawit maupun peruasahan lainpun masyarakat Tambrauw tetap hidup bahkan lebih nyaman untuk hidup bersama alamnya. (Muyepimo/KM)

Penulis adalah Mahasiswa Tambrauw Papua, Kuliah di Yogyakarta

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.Com - Keberadaan Gereja di muka bumi dari dahulu sampai sekarang dan terus menerus melaksanakan Amanat Salib Yesus Kritus. Salib menyatakan bahwa menghormati hak asasi manusia sebagai makluk mulia dan unik yang diciptakan Tuhan. Menghormati dan memproteksi martabat manusia. Mengangkat dan menghargai persamaan derajat sebagai manusia. Membebaskan manusia dari penindasan, pemenjarahan, penyiksaan, pembodohan. Ini semua mutlak dilakukan oleh Gereja Tuhan di muka bumi ini tanpa kompromi. Gereja mempunyai fungsi, peran, tugas dan tanggungjawab melalukan perlindungan (proteksi) semua umat manusia tanpa memandang status social, kedudukan, pangkat, pandangan politik dan ideology Papua. Karena semua orang mempunyai hak untuk mendapat perlindungan, pengayoman dan penghormatan. Ahli psikologi ternama, William James menyatakan “prinsip yang paling besar dalam sifat manusia adalah mendambakan penghargaan, penghormatan”. Sedangkan Jhon C. Maxwell, menyatkan “Jika orang menghormati dan menghargai seseorang sebagai individu, mereka mengaguminya. Jika mereka menghormatinya sebagai sahabat, mereka mengasihinya. Jika mereka menghormati dan menghargainya sebagai pemimpin, mereka akan mengikutinya”.

Setiap suku, ras, etnis di setiap benua dan pulau merupakan kelompok komonitas yang memiliki asal-usul leluhur, secara turun temurun mendiami dengan letak wilayah geografis yang memiliki system nilai, ideology, ekonomi, politik, budaya, social dan bahasa tersendiri, itu semua di hormati oleh Gereja.

Suhendra dalam pergerakan perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah Belanda pernah mengatakan, “harga manusia Indonesia menjadi terlalu murah di mata penjajah Belanda”. Ini kita tempatkan dalam konteks Papua, harga manusia Papua menjadi terlalu murah di mata orang Indonesia.

Gereja tidak bias membiarkan harga diri dan kehormatan manusia di injak-injak penguasa.

Betapupun kesukaran hidup dan penindasan yang dialami orang Papua tetap memiliki kehormatan sebagai manusia. Orang Papua harus menghormati hak-hak asasi dan martabat tanpa memandang mereka kawan atau lawan. Tak ada yang harus disesali. Karena orang Papua sedang dan terus membela kehormatan. Pdt. Dr. Marthen Luther King Jr, pernah menyatakan, dalam pidato pada muim panas tahun 1963, sejumlah besar orang kulit hitam dan putih berbaris secara damai mmenuju Washington. “Aku memiliki sebuah impian,” katanya: “suatua hari nanti, keempat anakKu akan hidup di sebuah Negara dimana mereka dinilai bukan dari warna kulitnya, tetapi dari kepribadian mereka dan Watak mereka…”

“Zaman akan berubah dan terus berubah. Peta politik Indonesia yang sekarang adalah peta politik yang sedang dan teru berubah. Bagi bangsa tertindas sesudah berabad-abab berada dalam penjajahan, akhirnya mampu menyerap kecerdasan, pengetahuan dan ketrampilan yang dulu hanya dimiliki bangsa kulit putih. Cpat atau lambat, masa keemasan tanah-tanah jajahan akan berakhir. Bgaimana pun bodoh, terbelakang, termiskin, tertinggal dan primitifnya suatu bangsa, mereka akan tumbuh, berkembang dan memiliki naluri mempertahankan hidup”. Sebagaimana Firman Tuhan menyatakan,” Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan Kamu, ketika Kamu dipanggil: menurut ukuran manusia tidak banyak yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang.

Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, dipilih Allah bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusiapunyang memegahkan diri di hadapan Allah” (Korintus 1:26-29).

Pdt. Dr. Marthen Luther king Jr, seorang Pendeta Bapti tampil dan berjuang untuk membebaskan kulit hitam dari diskriminasi rasial di Amerika Serikat. Di India Mahadma Gandhi tetap melakukan puasa untuk melawan penindasan dan penjajahan. Ketika seluruh dunia berpacu meningkatkan pertahanan dengan senjata, Gandhi justru kembali menggumuli perlawanan tanpa senjata, tanpa peperangan. Mahadma Gandhi, seorang beragama Budha yang mendapat inspirasi adari ajaran Yesus Kristus dan jadikan kuasa Injil sebagai pedoman dan pandangan hidupNya dan berjuang secara damai membebaskan India dari Kolonialisme dan penindasan kulit putih di India. Nelson Mandela yang di penjarakan selama 25 tahun menyuarakan kebebasan , keadilan, perdamaian dan hak asasi manusia dan membebaskan Afrika Selatan dri penindasan raialis dari kulit putih. Ini semua terinspirasi karena Injil Kristus. (FP/KM)

Sumber : BUKU PEMUSNAHAN ETNIS MELANESIA: MEMECAH KEBISUAN SEJARAH KEKERASAN DI PAPUA BARAT

(Bab. I, Hal: 36-38)

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.Com – Berbicara permasalahan di Papua perlu kita melirik Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagai mana diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua menjadi UU dan selanjutnya disebut Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat.

Pemberitaan media daerah akhir-akhir ini telah terjadi polemik isu perbincangan kalangan elit- elit lokal Papua dan elit-elit Papua di pusat, akan ada suatu pemekaraan DOB 'Daerah Otonomi Baru.'

Sebagaimana kita ketahui dalam perkembangan kehidupan bernegara Orang Asli Papua (OAP) bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKIR) terjadi beberapa peristiwa panting diantaranya;

Dua Kali mendapatkan Otonomi Khusus, yaitu; Pertama: Otonomi Daerah tahun 1970 dan kedua Otonomi Khusus tahun 2001. Kedua, massa otonomi tersebut manghasilkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang sangat berbeda.

Masa otonomi pertama bersifat otoriter sehinga orang asli Papua tidak mendapatkan kesempatan untuk mengaktualisasikan keinginannya secara terbuka secara publik.

Sebaliknya pada masa Otonomi Khusus yang kedua bersifat demokratis, sehingga Orang Asli Papua (OAP) secara terbuka dan bebas mengaktualisasikan keingginaannya secara jelas dan pasti terhadap publik baik di dalam dan luar negeri.

Empat masalah utama yang diteliti oleh Lembaga LIPI tahun 2008 yaitu: Pertama, masalah marjinalisa dan efek diskriminasi terhadap orang asli Papua akibat pembangunaan ekonomi, konflik politik dan migrasi masal ke Papua sejak tahun 1970. Kedua: Kegagalan pembangunaan di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketiga: adanya kontradiksi sejarah dan kontradiksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Keempat: pertagung jawaban negara terhadap masalah Orang Asli Papua (OAP) dimasa lalu dalam dalam konteks politik ekonomi, sosial dan budaya orang. 

Keempat pertagung jawaban negara terhadap masalah Orang Asli Papua (OAP) dimasa lalu dalam dalam Konteks politik ekonomi, sosial dan budaya Orang Asli Papua (OAP) yang begitu parah selam ini disikapi oleh presiden Jokowi "memberi kesejahteraan" melalui pembangunaan infrastruktur dan percepatkan pemekaran kabupaten/kota. Provinsi untuk perpanjangan pembangunaan tersebut pertanyaan saya.

Perlakuan UU Otonomi Khusus Papua dan Papua barat yang menjadi ajang pemekaran wilayah otonomi di Papua sudah mampu menjadi lokomotif perubahan di Papua dalam hal pembangunaan, dari berbagaikajian penelitian provinsi termiskin di NKRI adalah Papua barat dan Papua nomor urut terahir dari susunan mengurus berarti kesimpulanya kebijakan Otonomi Khusus Papua dan Papua barat belum optimal.

Apakah pemerintah ini lagi tuli dan buta sehingga mengadakan pemekaran DOB lagi, harusnya pemerintah mengadakan evaluasi dulu jangan karna sesama elit pusat dan elit daerah punya kepentingan maka terjadilah pemekaran DOP (Daerah Otonom Baru).

Penulis adalah Mahasiswa Papua, Kuliah di Yogyakarta

Editor: Frans Pigai

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.COM – Dalam hal ini, kami selaku badan pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamberamo Tengah Papua (IKB-PMMTP) Se-Jawa dan Bali, hendaknya kami dapat mempertanyakan terkait dana pemondokan (Kontrakan Mahasiswa) putri, yang mana sampai saat ini belum di realisasikan secara tuntas oleh pihak terkait yaitu, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Papua . 

Sedangkan dari sekian mahasiswa Se-Jawa dan Bali yang ada kuliah, sebagiannya sudah di penuhi pula keperluan dan kebutuhannya terkait dana pemondokan (Kontrakan Mahasiswa) putri oleh Pemda Mamberamo Tengah Papua.

Namun di sini sebagian dari mahasiswa Mamberamo Tengah Papua (IKB-PMMTP) Se-Jawa dan Bali masih mempertanyakan dana kepada Pemerintah daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Papua tak kunjung juga menjawab dan memenuhi kebutuhan mahasiswa yang ada secara penuh (tuntas). 

Dengan ini terkait pemondokan yang masih belum juga di penuhi secara tuntas atas mahasiswa Mamberamo Tengah Papua, oleh pemerintah Mamberamo Tengah Papua yakni, Pemondokan (Kontrakan Putri) Mahasiswa Mamberamo Tengah Papua (IKB-PMMTP) kota studi Bandung Jawa Barat, dan Pemondokan (kontrakan Putri) Mahasiswa Mamberamo Tengah Papua (IKB-PMMTP) kota studi Malang.

Dalam hal ini kami selaku badan pengurus (IKB-PMMTP) Se-Jawa dan Bali pada umumNya, dan pada khususNya kami pengurus (IKB-PMMTP) kota studi Bandung dan Malang, hendaknya dapat kami mempertanyakan terkait hal serupa (Pemondokan kontrakan), kepada yang terhormat Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Papua (Mamteng) yang ada.

Jalinan Komunikasi Antara Pengurus Mahasiawa Mamberamo Tengah Papua (IKB-PMMTP) dan Pemda Mamberamo Tengah Papua

Dengan ini, hasil dari pada jalinan miskomunikasi antara pengurus Mahasiswa Mamberamo Tengah Papua (IKB-PMMTP) kota studi Bandung Jawa Barat dan Malang bahwa, pertama hasil jalinan komunikasi dari bandan pengurus mahasiswa Mamberamo Tengah Papua (IKB-PMMTP) kota studi bandung dengan devisi keuagan yang langsung menangani terkait dana Pemondokan (Kontrakan) itu sendiri yakni, “Pak Deni Sadai”, mengatakan bahwa terkait pemondokan kontrakan buat putri.

Jika adik-adik mahasiswa kalau ingin ganti kontrakan yang baru, saya akan kordinasikan lagi dengan Bupati dulu, karena perintah dari Bupati bahwa, jika ada mahasiswa yang ingin pindah dari kontrakan lama ke yang baru haruslah kordinasikan dengan saya dulu kata (Bupati).

Keterangan berikunya lagi yang di sampaikan oleh “Pak Deni Sadai” bahwa saya hanya bisa menjawab kontrakan putra/putri yang di perpanjang saja dari yang lama. Kalau ganti lagi yang baru saya tidak bisa, karena saya harus sampaikan terkait hal ini lagi ke Bupati sendiri. Namun keterangan yang di sampaikan oleh kepala dinas Pendidikan kabupaten.

Mamberamo Tengah Papua “Umar Pagawak” sendiri pada saat di temui oleh pengurus Mahasiswa Mamberamo Tengah Papua Bandung pada 07, September, 2017 bertempat di Bandung (Jabar) bahwa, terkait dana pemondokan sudah bukan kami dari dinas pendidikan lagi yang menangani dan mengurusnya, kalau dulu iya , kami dari dinas Pendidikan yang mengurus hal tersebut. 

Namun untuk saat ini bukan kami lagi yang mengurusnya. Untuk saat ini semua kewenangan terkait hal ini sudah di berikan secara penuh pada devisi keuangan dan yang mengurusNya adalah “Pak Deni Sadai” dan Pak ‘’Deni Sadai” sendirilah yang harus pengurus sampaikan terkait hal ini, ungkap kepala dinas Kabupaten Mamberamo Tengah Papua “Umar Pagawak”.

Hasil miskominikasi dari pengurus Mahasiswa Mamberamo Tengah Papua (IKB-PMMTP) Kota Studi Malang pun demikian samanya, jawaban yang di berikan dan di sampaikan oleh pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Papua . 

Dalam hal ini bagian devisi keuangan yang mengimplementasikan terkait pemondokan (kontrakan) untuk putri, Mahasiswa Mamberamo Tengah Papua (IKB-PMMTP) Se-Jawa dan Bali pada umumNya dan pada khususnya kota studi Bandung dan Malang.

Penulis adalah Badan Pengurus Harian Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamberamo Tengah Papua (IKB-PMMTP) Se-Jawa dan Bali

Editor: Frans Pigai

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.Com – Kamis, 28 September 2017 Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM mengatakan, terindikasi banyak kepala kampung di Kabupaten Maybrat memanfaatkan dana kampung tidak sesuai aturan.

Saya mendapat laporan dan pengaduan dari masyarakat bahwa ada kepala-kepala lampung yang menggunakan dana kampung atau yang diistilahkan dana Jokowi untuk membayar maskawin, denda masalah, pake untuk minum dan sebagainya.

Menurut Bupati Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM kepada Radar Sorong melalui sambungan telepon seluler, kemarin (26/9). Padahal lanjut Sagrim, dana kampung (Dana Desa,red) Rp, 1 miliar .

Yang dikucurkan pemerintah pusat setiap tahun, harusnya diperuntukkan untuk membangun infrastruktur kampung yang memadai supaya cita-cita pemerintah mensejahterakan rakyat bisa terwujud. 

Orang di Maybrat mandi uang karena hampir di setiap kampung itu hanya 15-20 KK. Bayangkan uang ratusan bahkan miliaran rupiah mengalir tiap tahun ke kampung, tapi tidak ada pembangunan yang nampak.

Pertanyaannya, uang miliaran rupiah selama ini lari kemana,” tukas Sagrim. Pihaknya lanjut Bupati Sagrim, telah menginstruksikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Maybrat, Korneles Kambu, S.Sos, MSi untuk membuat kotak pengaduan di tiga titik yakni di Ayamaru, Aitinyo dan Aifat.

Bagi masyarakat yang menemukan dugaan penyalahgunaan dana kampung bisa melaporkan dan laporan tersebut diverifikasi. Jika benar ada indikasi penyelewengan, maka akan direkomendasikan ke aparat penegak hukum (APH) untuk diproses hukum.

“Kalau temuan penyalahgunaan karena ketidaktahuan mungkin bisa dibina, kalau ada unsur kesengajaan maka direkomendasikan ke APH (Kejaksaan dan Kepolisian) turun proses, supaya ini menjadi pembelajaran bagi yang lain,” tegas Sagrim.

Terpisah, Kepala BPM Kabupaten Maybrat, Korneles Kambu, S.Sos, MSi mengatakan, setelah resmi ditunjuk dan mendapat nota dinas dari Bupati Drs. Bernard. (Muyepimo P/KM)

Penulis adalah Mahasiswa Papua Aifat, Kampus STIKOM Jayapura

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.Com – Beroperasinya perusahaan-perusahaan besar di Papua tetap mengambil peran atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Eksploitasi besar-besaran, kerusakan lingkungan dan penyerobotan hak adat terus berlangsung. Tuntutan masyarakat atas perlakuan tidak adil dijawab dengan kehadiran aparat keamanan dan operasi-operasi penumpasan separatisme.

Sementara itu, berlakunya otonomi khusus belum menjadikan kondisi hak asasi manusia lebih baik dari sebelumnya. Ketidaksiapan pemda dan campur tangan pusat menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Sementara itu, dinamika politik local, praktik-praktik korupsi menjadikan Papua terus dalam keterpurukan. Sehingga berbagai bentuk hak ekonomi, sosial dan budaya terabaikan.

Penetrasi modal di Papua memberi warna bagi bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Di antaranya kehadiran perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang eksploitasi sumber daya alam. Dua tahun sebelum Pepera dilaksanakan, Pemerintah Indonesia telah memberikan ijin kepada PT Freeport Indonesia untuk mengeksploitasi tembaga dan emas di Papua. Freeport mulai beroperasi di Papua di saat status Papua belum resmi bergabung dengan NKRI atas dasar kontrak karya dengan Pemerintah Indonesia. 

Lokasi tambang Freeport sebenarnya merupakan tempat berburu dan hal-hal sakral lainnya bagi suku Amungme. Wilayah itu kemudian dijadikan kota perusahaan yang bernama Tembagapura. Sejak beroperasinya Freeport di wilayah itu, tujuh suku di sekitar areal tambang,[1] khususnya suku Amungme dan suku Kamoro, menjadi korban.

Aktivitas-aktivitas penebangan hutan tersebut sebagiandilakukan di wilayah hutan-hutan adat. Akibatnya menimbulkan konflik denganmasyarakat adat di sekitarnya. Terkadang, perusahaan-perusahaan yang memiliki ijin HPH kebanyakan tidak mengindahkan batas-batas wilayah HPH dengan hutan adat yangdikeramatkan dan tempat berburu. Selain itu, besaran ganti rugi sering lebih kecil dariyang diharapkan oleh masyarakat.[2] 

Kehadiran perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam Papua telah menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Baik itu berupa perampasan tanah, kehilangan akses ekonomi, kerusakan lingkungan maupun maupun pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat lainnya. 

Protes-protes masyarakat merupakan ancaman bagi keberlangsungan perusahaan-perusahaan di sana sehingga tenaga keamanan sangatdibutuhkan. Aparat keamanan dan perusahaan-perusahaan bersimbiosis untuk menghadapi perlawanan-perlawanan masyarakat Papua. Pos-pos pengamanan didirikan berdampingan dengan perusahaan. Bahkan, Perusahan-perusahaan besar di Papua menyediakan danakhusus untuk operasi-operasi pengamanan. Sementara itu, pos-pos militer dan polisisengaja ditempatkan lokasi konsesi, dan warga yang membuat ulah dituding sebagai separatis.[3] Gangguan keamanan melegitimasi penempatan-penempatan sejumlah pasukan di areal-areal eksploitasi.

Oleh karena iu, akibatnya, kekerasan-kekerasan di Papua terjadi pula atas dukungan perusahaan-perusahaan besar di Papua. Protes-protes masyarakat terhadap perlakukan perusahaan dihadapi dengan operasi militer, bahkan protes masyarakat dianggap sebagai bagian dari gerakan separatisme. Sehingga kekerasan, intimidasi, penculikan, pembunuhan danbentuk- bentuk pelanggaran hak asasi manusia kerap dialami bagi mereka yang menuntut keadilan kepada perusahaan.

*) Penulis adalah Mahasiswa Papua

Sumber;

[1] Ketujuh suku itu adalah Amungme, Kamoro, Nduga, Ekari/Mee, Lani, Damal, dan Moni.

[2] Lihat: Laporan ICG Asia, hlm 17

[3] Lihat: Ibid hlm 17

Oleh: Frans Pigai

OPINI, KABARMAPEGAA.COM – Pikiran, tindakan dan karakter dari seorang pemimpin, entahlah itu baik atau buruk, tentu sangat mempengaruhi mundur dan majunya sebuah kemajuan organisasi, baik organisasi pemerintahan, politik, agama, sosial-budaya, pendidikan dan ekonomi. 

Untuk itu kita harus menunjukkan kualitas terbaik dari seorang pemimpin, agar mendorong orang-orang yan meneladani Anda. Siapa pemimpin itu? Mengapa penulis ingin mengulas bagaimana menjadi pemimpin yang berani melawan sistem? Karena yang beredar di kalangan pemerintan dan masyarakat setempatnya hanyalah pemimpin yang serba ada dan hanya mengikuti situasional saja.

Siapa pemimpin itu?

Kepemimpinan adalah suatu proses di mana seseorang berupaya mempengaruhi sejumlah orang dan mengarahkan organisasinya untuk mencapai suatu tujuan, sehingga hubungan antara manusia di dalam organisasi tersebut lebih kohesif dan koheren. Atau suatu proses di mana seseorang berupaya mempengaruhi sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam rangka menjalankan proses kepemimpinannya ini, mereka menggunakan sejumlah “pengetahuan” dan “keterampilan” yang dimilikinya, terlepas dari apakah pengetahuan dan keterampilan tersebut ditunjang oleh bakat bawaan dirinya atau hasil dari proses pembelajaran (formal dan/atau non formal).

Pengetahuan merupakan kombinasi dari pengalaman, informasi kontekstual, nilai dan wawasan para pakar yang dijadikan acuan, sebagai kerangka untuk mengevaluasi dan menggabungkan informasi dan pengalaman baru. Menurut John Locke, kita memiliki kerangka ide dalam diri kita (gagasan pertama) yang kita gunakan untuk mengevaluasi informasi dan pengalaman baru (gagasan kedua). 

Menurut Peter F. Drucker, pengetahuan adalah informasi bagi seseorang sebagai landasan untuk melakukan suatu tindakan dalam situasi perubahan, sehingga individu atau organisasi mampu bertindak dengan cara yang berbeda dan lebih efektif.

Melalui pengetahuan dan informasi, seseorang diharapkan menghasilkan tindakan yang tepat dan mengartikulasikan tindakan yang paling mungkin. Yaitu dengan menseleksi dan menilai berbagai alternatif tindakan serta bagaimana tindakan tersebut harus diimplementasikan agar sesuai dengan hasil atau kinerja yang diinginkan.

Bagaimana menjadi pemimpin yang berani melawan sistem?

Pemimpin terbaik akan terlihat seperti nyaris tanpa usaha sedikit pun dalam memimpin dan ia mampu dan berani melawan sistem yang beredar di ruang lingkup organisasi pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan.

Itulah sebab, ketika Anda ingin jadi pemimpin, atau sekarang Anda adalah seorang pemimpin, maka pemimpin terbaik adalah pemimpin yang memahami pentingnya memberikan motivasi dan arah yang jelas untuk mencapai tujuan yang lenbih besar. Sedangkan pemimpin yang kerdil akan hilang keyakinan dan kepercayaan dari orang-orang yang dipimpinnya.

Menurut Lewis H. Lapham bahwa, “kepemimpinan lebih membutuhkan moralitas ketimbang usaha-usaha fisik dan intelektual, dan memberikan beban bagi dirinya sendiri dan bawahannya untuk dapat menahan dan mengendalikan diri sendiri.”

Dengan demikian peran yang dimainkan oleh seorang pemimpin adalah serangkaian perilaku yang diharapkan muncul dalam pekerjaan. Setiap peran memiliki seperangkat tugas, wewenang dan tanggung jawab. Peran memiliki dampak yang kuat terhadap perilaku karena beberapa alasan, di antaranya adalah adanya aspek prestise yang melekat pada peran, di samping adanya rasa kebanggaan baik tentang prestasi maupun kemampuan dalam mengatasi tantangan. 

Suatu hubungan dan interaksi dalam suatu organisasi akan ditentukan oleh tugas dan peran tersebut. Meskipun beberapa tugas dilakukan secara tersendiri, akan tetapi sebagian besar tugas dilakukan dalam hubungan dan berinteraksi dengan orang lain. 

Sementara tugas akan menentukan siapa pemegang peran yang akan memainkannya. Dengan demikian berbagai tugas dan perilaku yang berkaitan dengan peran akan ditentukan oleh pola hubungan dan interaksi dalam organisasi. Artinya, tugas dan perilaku baru yang diharapkan saat ini akan bergantung pada sejauh mana hubungan yang telah dijalin dan dikembangkan di masa lalu, baik oleh pemegang peran sebelumnya atau oleh pemegang peran sesudahnya.

Dari kesinambungan peran inilah suatu iklim organisasi akan tercipta, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembentukan budaya organisasi.

*) Penulis adalah Mahasiswa Papua