OPINI, KABARMAPEGAA.Com – Pemilihan umum datang lagi. Perdamaian universal di kumandangkan dan rubah (anjing utang) menunjukkan satu minat yang tulus untuk memperpanjang hidup unggas (yang menjadi santapannya). George Eliot, novelis Inggris, Felix Holt. Itulah pepatah yang cocok dengan pesta demokrasi. 

Seperti yang kita ketahui pesta demokrasi adalah momentum 5 tahuanan untuk mencari kader terbaik yang dipercaya oleh rakyat untuk memimpin suatu daerah selama 1 periode. Baru-baru ini kita juga telah melaksanakan pesta demokrasi yang secara serentak terjadi di beberapa daerah pada tanggal, 15 Februari 2017 lalu. Pesta demokrasinya memang telah usai tapi ceritanya akan dikenang oleh masyarakat. 

Jika, lebih detail tentang motavasi seseorang mencalonkan dirinya sebagai bupati dan wakil bupati, maka pertanyaan mendasar yang akan muncul adalah “apakah moment Pilkada di jadikan sebagai ajang untuk menunjukan kehebatan dan seberapa besar pengaruh dari masing-masing kandidat, atau apakah di bawah payung demokrasi satu partai selalu mencurahkan energinya yang terbesar untuk mencoba membuktikan bahwa partai lain tidak cocok untuk memerintah – dan keduanya umumnya sukses, dan benar atau apakah ini adalah kerinduan dari masing-masing kandidat saat melihat daerah mereka tertinggal, terbelakang dan terdepan sehingga hati mereka tergerak untuk mempertaruhkan segalanya demi membangun daerahnya ke arah yang lebih baik. 

Dalam dunia politik, apa saja bisa terjadi. Banyak kandidat yang mempertaruhkan segalanya demi ambisinya, gengsinya dan kerinduannya dengan harapan dialah yang akan menjadi pemimpin. Itu wajar saja karena tidak ada larangan untuk menjadi kepala daerah. 

Demokrasi memerlukan para demokrat. Benar, seperti kata Charles de Gaulle Presiden Prancis, Untuk menjadi tuan, politisi menampilkan diri mereka seperti pelayan. Mereka berjanji membangun jembatan bahkan di tempat yang tidak ada sungai. Kita punya banyak kepercayaan di negeri ini, tapi kita kekurangan sekali orang baik untuk ditempatkan pada kepercayaan kita. Inilah masalah sesungguhnya bahwa saat ini kita kehilangan orang jujur. 

Sesuai dengan fenomena yang terjadi dikancah perpolitikan bahwa pemilihan kepala daerah adalah seni halus mendapatkan suara dari orang miskin dan dana kampanye dari orang kaya, dengan menjanjikan melindungi satu dari yang lain.

Oscar Ameringer, system Saat ini telah membenarkan pernyataan diatas, bahwa kandidat yang memenangkan pemilu dialah yang berhak mengendalikan sistem pemerintahan sesuai dengan kemauannya. Sedangkan kandidat yang kalah menjadi penonton. Jika sistem semacam ini terus di lestarikan maka, percayalah saat matahari terbit kamu hanya akan melihat kemiskinan. 

Apakah ini ambisi atau kerinduan. Hasilnya akan kita ketahui setelah masa kepemimpinannya berakhir. Karena kita tidak mungkin menilai seseorang sebelum melihat kinerjanya. Selama kampanye, angin terisi penuh dengan pidato-pidato – dan sebaliknya pidato hanya berisi angin. 

Kita boleh mengatakan bahwa banyak janji kampanye yang tidak akan di tepati, itu adalah hal yang wajar karena masyarakat hanya percaya pada eksekusi bukan perkataan. Tetapi dalam prosesnya hingga hasilnya masyarakat akan sadar bahwa pemimpinnya membangun, pemimpinnya korupsi atau bisa jadi pemimpinnya gagal menjalankan amanah rakyatnya. 

Saat ini yang kita tahu, pemimpin yang berhasil dan membangun karena kerinduannya terhadapnya rakyatnya adalah Pak Ahok. (Muyepimo/KM)

*) Penulis adalah Mahasiswi Papua, Kuliah di Tanah Koloni Indonesia

OPINI, KABARMAPEGAA.COM – PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) yang akan diselenggarahkan secara serentak pada tahun (2018) mendatang. PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) pada tahun 2018 mendatang, tentunya menjadi sebuah moment yang tepat bagi seluruh komponen masyarakat di tanah Papua untuk dapat menentukan dan memilih pasangan bakal calon (balon) kandidat secara cepat sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Artinya bahwa pasangan bakal calon (balon) kandidat yang akan dipilih oleh anda dengan saya itu yang benar-benar membangun daerah baik itu tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi dan bisa membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Yang dimaksud dengan membawa ke arah yang lebih baik adalah yakni ke arah perubahan yang lebih maju dari periode-periode sebelumnya.

Ingat kita pilih bukan sukuisme, familiisme, daerahisme atau dan margisme tapi yang layak menjadi seorang nomor satu di tanah Papua baik itu tingkat kabupaten maupun tingkat Propinsi adalah semestinya netralisme. 

Siapa dia netralisme itu, maksud daripada penulisan saya ini,orang yang sudah paham tentang dunia netralisasi, maka usul saya untuk kita semua bahwa suara dari anda dengan saya kasih sajalah tanpa memandang sebab, dia yang layak menjadi kepala Propinsi (Gubernur) dan kepala Kabupaten (Bupati) di Negeri Papua ini. 

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak baik itu tingkat Propinsi maupun tingkat Kabupaten di Tanah Papua tahun 2018 mendatang itu, tidak sedikit pasangan bakal calon (balon) kandidat yang akan merebutkan partai politik (parpol) yang bakal menjadi sebuh wada yang akan mengusungnya dalam pesta demokrasi yang akan diselenggarahkan dalam tahun 2018 mendatang.

Dunia telah mengetahui bahwa tidak sedikit harta dan uang yang dikorbangkan oleh para calon kandidat untuk memperebutkan partai sebagai jembatan penghusungnya. Kita sama-sama telah mengetahui bahwa dalam dunia perebuatan sebagai jabatan politik seperti presiden, gubernur, bupati dan DPRP tidak jarang atau pernah para kandidat juga melakukan, membudayakan money politik di negeri ini dengan tujuan untuk merangkul massa sebagai pendukunya dengan cara memberi bantuan kepada lembaga-lembaga tertentu menjelang pilkada, misalnya lembaga agama. Selain itu juga mereka atau para kandidat melakukan pendekatan dengan masyarakat setempat. Pertanyaan ketika sudah jadi, misalnya Bupati Budaya untuk mendekati dengan masyarakat biasa tidak ada dinegeri ini, (Tegas Kagipai Dobiobi Tenouye). 

Kaca mata saya atau pandangan saya tentang pilkada yang sudah melampaui dan yang akan mendatang pada tahun 2018 tidak jarang pula masyarakat lebih memilih pasangan bakal calon berdasarkan suku, agama dan budaya. 

Nah, budaya seperti ini yang kita sedang membudayakan atau menerapkan di negeri ini, tidak perlu menerapkan budaya buruk ini. Bayangkan lebih buruk lagi , para pasangan bakal calon menkondisikan kepada para pemuda dengan membeli minuman keras (miras) dengan tujuan untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis pada saat hari yang pemungutan suara berlangsung. Intinya, menurut saya pandangan kepemimpinan kaum tua pada periode mendatang tidak akan membangun daerah seperti periode sebelumnya. 

Sebab, menurut mereka, kamu tua akan lebih berorientasi untuk mengumpulkan harta sebagai bekal di hari tuanya kelak, maka menurut mereka pemimpin kaum muda merupakan agen perubahan atau dalam pepatah menyatakan bahwa “the future lies with the young” artinya suatu bangsa ditangan pemuda masa kini atau maju mundur suatu bangsa ditangan pemuda masa kini. (Muyepimo/KM)

*) Penulis adalah Mahasiswa Papua

Penulis sangat berterimakasih kepada Tuhan Allah Semesta alam atas nafas hidup yang telah berikan kepada saya sampai detik ini sehingga pada kesempatan yang bahagia ini saya boleh membuat tulisan saya dengan tema pandangan saya terhadap pilkada Pemilihan Kepala Daerah) serentak 2018 di Tanah Papua.

OPINI, KABARMAPEGAA.COM – Yang ingin kami sampaikan adalah untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua adalah Hak Seseorang,namun orang Papua harus bijak melihat realita yang terjadi, sehingga tidak terjebak dalam permainan Politik pribadi dan kelompok serta kepentingan Jakarta yang telah mengorbankan orang Papua selama 50 tahun. Sehingga saya memberi beberapa catatan dengan Pencalonan Paulus Waterpauw oleh Golkar ini.

Pertama; Terpilihnya Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua periode 2014-2018 adalah Anugrah Tuhan buat orang Papua yang telah lama di kekang baik oleh Partai Golkar yang telah lama berkuasa,maupun oleh Pemerintah pusat di Jakarta.

Kedua; SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang saat itu di usung oleh Partai Demokrat dan menjadi Presiden RI selama dua Periode waktu itu namanya tercoreng dengan adanya Pelanggaran HAM di tanah Papua. Sehingga untuk membersihkan dirinya dari noda HAM dan Kekangan Demokrasi, dia membentuk UP4B melalui Bambang Darmono dan untuk membangun terus membuat tim dialog melalui Farid Husein yang juga bertemu berbagai elemen di Papua, sehingga Lukas Enembe yang saat itu di usung Demokrat menjadi Gubernur karena, KODAM XVII Cendrawasih dan Polda Papua saat itu Irjen. Tito Karnivian di perintah SBY dengan alasan 50 Tahun orang Gunung tidak pernah jadi Gubernur Papua agar menolong Lukas Enembe. Sehingga, bila ada tuntutan Papua Merdeka dari tokoh-tokoh Papua agar Papua di bicarakan, SBY katakan; Silakan anda minta apa saja, tetapi jangan minta Papua Merdeka.

Ketiga; Pada tanggal, 09 April 2013 Lukas Enembe di Lantik menjadi Gubernur Papua Periode 2013 - 2018 dan di lantik di lapangan Mandala Jayapura sesuai permintaan Lukas Enembe, dan dalam 100 hari kerja Lukas membakar 18.000 Proposal (12 Juli 2013) dan menebang pohon beringin (09 April 2013) di halaman kantor Gubernur Jayapura dengan mengubur 18 ribu Proposal itu sebagai hari runtuhnya Partai Golkar di tanah Papua.

Keempat; Dalam Pemilu 2014 Golkar yang selama ini menjadikan Papua sebagai lumbung suara buat anggotanya di DPR - RI dan DPRP serta DPRD Kabupaten di Propinsi Papua menurun drastis, sehingga mereka hanya memperoleh 1 kursi di Jakarta, DPRP 6 kursi dan di kabupaten 47 kursi. Akibatnya; salah satu jagoan atau pion dalam pencaturan politik di Indonesia milik Golkar yaitu Yoris Th. Raweyai menjadi korban dengan tidak menjadi anggota DPR - RI dalam kepemimpinan Lukas Enembe dan Klement Tinal sebagai Gubernur dan Wakil Gubenrnur Papua. Dalam Kepemimpinan Lukas Enembe ini juga mengeluarkan kebijakan melarang beredarnya Miras di tanah Papua dengan lasan telah menelan sekian ribu nyawa orang Papua. Alasan ini menjadi masalah buat kelompok yang telah lama menguasai Papua melalui Golkar ini, terutama yang menjadi marah adalah pemasok tunggalnya di papua yaitu Yoris Th Raweyai yaitu Ketua Asosiasi Bar dan Hiburan malam Indonesia serta Rudy Waswi Pengusaha Miras di Papua yang sekaligus sebagai manajer Persipura. 

Dalam hal larangan Miras ini, Henock Ibo yang juga anak buahnya Lukas Enembe di Partai Demokrat menuduh Persipura memperoleh prestasi karena di biayai uang haram yaitu dari Miras. Tuduhan ini di balas Benhur Tomy Mano dengan emosi besar pada tanggal, 31 Maret 2016, bahwa Persipura memperoleh prestasi bukan karena Miras, tapi karena Kualitas pemain. Atas tuduhan ini, kelompok yang membekap beredarnya Miras dan prostitusi di tanah Papua ini bekerja keras untuk menyingkirkan Boy Markus Dawiri sebagai Calon Walikota Jayapura dengan memborong semua partai politik buat Benhor Tomy Mano, sehingga KPU Kota menetapkan Mano tanggal, 11 Januari 2017 sebagai calon tunggal. 

Padahal dari paling yang di buat Media Jubi, Boy di pastikan akan mengalahkan Benhur Tomy Mano, sehingga Mano menang tanpa perlawanan. Kemengan Benhor Tomy Mano ini tidak di ikuti dengan keberhasilan Persipura yang tidak mendapatkan sponsor dari PTFI dengan alasan, PTFI masih bermasalah dengan KK ke IUPK, padahal orang yang selama ini menolong membicarakan sponsor Persipura kepada PTFI agar PTFI memberikan dukungan yaitu Simon Patrice Morin (mantan Anggota DPR - RI dari Golkar), di marah, Agus Kafiar (mantan Rektor Uncen dan Vice Presiden PTFI) ada. 

Demikian juga, dengan empat kali menjadi Bintang di Indonesia, Persipura masih juga sulit mendapatkan sponsor karena kelompok penguasa tadi masih mengekang Persipura dan menjaganya agar tidak jatuh ke Sponsor lain. Karena Informasi beredar,uang yang di berikan oleh sponsor seperti dari PTFI dan Bank Papua, di manfaatkan dan di bagi oleh kelompok Pengusaha ini dengan menyerap uang tersebut ke Hotel dari kolega mereka, Perusahaan Penerbangan dan Transportasi lokal selama perjalanan. Sehingga dengan pertimbangan itu Bank Papua juga tidak memberikan Sponsor kepada Persipura melalui Bank Papua dengan terlebih dahulu Yohan Kafiar 20 Mei 2012 yang mensponsori liga di Indonesia ini di depak oleh Pemegang Saham yaitu PEMDA Propinsi Papua dari Direktur Utama Bank Papua dengan alasan tidak memberikan kontribusi dan menggantikannya.

Mengenai Persipura yang belum mendapatkan Sponsor, Gubernur Papua melalui SEKDA Harry Dosinaneen (17 Maret 2017) meminta waktu kepada Persipura agar membicarakan Sponsor buat mereka namun Benhor Tomy Mano menolak dengan alasan lagi Persipura tidak bisa menggunakan uang Pemerintah sebagai Tim Profesional (lihat).

Kelima,Untuk kepentingan Golkar adalah; bagaimana mereka menaikan elektablitas mereka sehingga seharusnya Klement Tinal yang seharusnya menjadi Ketua DPD Propinsi Papua di tarik dalam Munas 17 Mei 2016 partai Golkar Jakarta di Bidang Otonomi Khusus karena, Klement cocok untuk mengganggu Kekuasaan Jakarta dengan Pemekaran Papua Tengah bila di loloskan. Sehingga bila Klement Tinal masih menjadi Wakil LE pada tahun 2018 maka, Golkar akan mendulang keuntungan dengan mencalonkan dua kandidat sekaligus yaitu Klement Tinal dan Paulus Waterpauw.

Keenam; Kepentingan Pemerintah Pusat dengan pencalonan Paulus Waterpauw ini adalah hanya sebagai perang Psikologi atau perang urat Syarat dengan memanfaatkan kekuasaan Jokowi Golkar berusaha merebut Papua dengan asumsi Golkar membantu Pemerintah Jokowi dengan kehadiran Paulus Waterpauw untuk memotong mata rantai dukungan Birokrasi pemerintah kepada ULMWP dan kampanye Papua merdeka dengan pembersihan orang gunung dan pantai yang di anggap mendukung Papua Merdeka. Sehingga sebagai bagian dari perang urat Syaraf (PUS) Waterpauw adalah pion Politik Golkar dalam menemukan sikap Politik Pemerintahan yang sah, dan ini akan masuk akal. Padahal, Yoris TH Raweyai main untuk amankan kekuasaan diri pribadi serta usahanya melalui partai Golkar dengan menjadikan Paulus Waterpuw sebagai Pion Politik karena dia dianggap orang yang tepat untuk melindungi Bisnis Haram Yoris yang sudah membunuh sekian ribu orang Papua.

Ketujuh; sebagai kesimpulan, pencalonan Paulus Waterpauw sebagai Calon Tunggal dari Partai Golkar menunjukkan, Golkar masih mau mengekang orang Papua dengan memanfaatkan isu Papua dalam rangka mengganggu Kekuasaan Jakarta. Sehingga, bila Waterpauw terpilih sebagai gubernur. Semua Bisnis Ilegal mulai dari tambang, sawit, kayu, ikan, tanah dan sebagainya akan di kuasai oleh orang yang mencalonkan Waterpauw ini sebagaimana masa Soeharto dengan Ilegal Loging, kayu serta emas, perak. Silakan memilih. (Frans P/KM)