Malang,Jawa Timur (KM) -- Aliansi Mahasiswa Malang Papua (AMP) Kota Malang dan Surabaya menggelar aksi di depan Balai Kota Malang, Jumat (7/4/2017).

Aksi ini merupakan aksi kali ini juga bertepatan dengan hari  ulang tahun  kontrak karya Freepot ditanda tangani oleh Presiden Soeharto.

Puluhan demonstran ini kembali menyuarakan sejumlah tuntutan tentang, menolak kesepakatan antara pemerintah indonesia dengan freeport dan berikan hak penetuan nasib sendiri bagi bangsa wet papua sebagai solusi demokratis.

Aadapula demonstran membawa kertas bertulisan tentang penutupan Freeport dan pengusiran perusahaan tambang emas itu dari bumi Papua dan memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa west papua.

Koordinator aksi Jhons Raffael Giyai Kepada Wartawan menjelaskan,demo kali kami tuntut kepada pemerintah  indonesia Freeport tutup dan berikan referendum bagi bangsa west papua.

“Kami dibunuh oleh TNI-PORLI tidak secara manusiawi.Nah,sekarang solusinya adalah  Referendum bagi bangsa west papua,” Ujarnya.

Menurutnya,pembanguan yang dijalankan di papua dibawah tekanan militer sehingga banyak masyarakat korban diatas hanya mau menikmati kekayaan alam papua.

 nis subur bagi meliter.ia mencotohkan pembangunan jalan di papua yang di kerjakan militer sehingga seketika masyrakat minta rugi berhadapkan meliter,” Kata Jhons Raffael Giyai.

Sementara itu, Musa Pekey dalam orasinya menjelaskan pembutan karya kontrak Freeport pada tanggal 7 April 1967 adalah  illegal.pemerintah indonesia dengan amerika buat karya kontrak kerja tidak pernah libatkan masyaraka setempat.

“Mau menikmati hasil kekayaan alam papua. sekarang juga kata dia, semua pembangunan di papua dijalankan dengan kekuatan militer ” Ungkapnya.

Dalam pantauan media ini,massa juga teriak kami tidak butuh pembangunan.kami minta penentuan nasib sendiri.

Pernyataan aksi AMP Malang dan Surabaya sebagai berikut :

1.Usir dan tutup freeport

2.Audit kekayaan dan kembalikan freepot dan serta berikan pesangon untuk buruh.

3.Audit cadangan tambang dan kerusakan lingkungan.

4.Tarik TNI-PORLI organik dan non organik dari tanah papua.

5. Berikan hak penetuan nasib sendiri solusi demokratis bagi bangsa west papua.

6.Usut,tangkap,adili dan penjarakan pelanggaran HAM selama keberadaan Freeport di papua.

7.Biarkan rakyat dan bangsa west papua   menentukan masa depan pertambangan freeport.

8. Freeport wajib merehabilitasi lingkungan akibat ekspotasi tambang. 

Pewarta : Martinus Pigome

Paniai, (KM)-- Mahasiswa pencinta alam Se-Indonesia. menggelar aksi demo damai, rabu, (01/02/2017) didepan kator DPRD Kabupaten Paniai Madii, terkait dengan penambangan perusahan ilegal sepanjang kali Degeuwo Paniai yang merusak alam dan merugikan warga setempat terdiri dari tiga suku besar yakni Mee, Moni, dan Wolani di sekitar lokasi tersebut. 

Ketua kordinator Lapangan  (Koorlap) sekali gus dengan penagung jawab umum Petrus Yatipai, mendesak kepada pemerintah Kabupaten Paniai dan Propinsi Papua agar segera tangani dengan serius masalah ini.

Dia juga diminta, "pada pemerintah harus mengrekomendasikan tambang emas ilegal disepanjang kali di Degeuwo tersebut harus di tutup,"tegas Petrus.

Dalam aksi itu juga, Aspirasi dan orasi-orasi politik  dari perwakilan, mahasiswa  pecinta alam Se-Indonesia di Mepagoo. yakni  Deiyai, Dogiyai, Nabire, Intan Jaya dan Paniai, mendesak dengan tegas  pendulangan emas Ilegal  dan pengusaha ilegal tersebut harus  ditutup seutunya.

Mahasiswa juga menilai, kehadiran perusahan Ilegai dan pengusaha di Degeuwo membuat merusak lingkungan  dan merusak  analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). bahkan banyak dampak negatif yang terjadi di sekitar lokasi tersebut adalah pertama,  Kerusakan lingkungan lahan degeuwo, kedua, perusahan mencuri emas secara ilegal penambangan sepanjang kali degeuwo.

Ketiga, pengusaha-pengusaha elegal masuk disana menjual seperti penjual  Minuman Keras  (MIRAS) secara bebas tanpa ijin pemerintah setempat.

Keempat, Pekerja Seks Komersial (PSK) secara ilegal masuk disana, hingga terjadi  Sexsual bebas, sampai penyakit HIV Aids menular warga setempat hingga banyak jadi Korban.

Ini tuntutan Utama aksi Mahasiswa pecinta Alam Se-Indonesia bersama pemilik hak ulayat dengan seluruh kalangan masyarakat menuntut:

Pertama, Menolak dengan Tegas Perusahaan Ilegal yang sedang beroperasi sepanjang kali Degeuwo untuk ditutup.

Kedua,  segera hentikan seluruh aktivitas pengusaha Ilegal sepanjang kali Degeuwo yakni: pengusaha MIRAS, Bar, WTS, Dan Billyard.

Ketiga, segerah menarik kembali pasukan TNI-POLRI yang sedang bertugas sepanjang kali Degeuwo.

Dari pantauan media ini kabarmapegaa.com, puluhan masa aksi terdiri suku Mee Moni, Walani, Toko pemuda Toko agama Toko masyarakat, mereka juga  awalnya titik kumpul dijalan baru ujung lapangan Enarotali pada pukul 07.00 pagi,  dan mereka pun menuju kantor DPRD Kabupaten Paniai di Madii.

Liputor: Yudas Nawipa

Editor: Andy-Go

Jayapura, (KM) - Ardi Bayage, wartawan Suara Papua, ditahan dan diinterogasi aparat kepolisian saat menjalankan tugas jurnalistik di Abepura, Jayapura, Papua, Senin (2/5/2016).

“Tadi pagi sekitar jam 9.30 WIT saya sedang liput aksi demo yang dilakukan oleh KNPB untuk mendukung ULMWP diterima sebagai anggota resmi di MSG. Saya ditanya oleh polisi dan dibawa ke kantor Polsek Abepura, selanjutnya kami diarahkan ke Brimob Kotaraja, di sana banyak orang yang lebih dulu ditahan,” kata Ardi Bayage mengawali kronologi kejadian yang baru saja dialaminya.

Aksi demonstrasi yang diliput Ardi Bayage, digalang oleh KNPB dan diikuti mahasiswa dari beberapa kampus di Jayapura. Aksi ini menurut seruan dari KNPB Pusat sejak beberapa hari lalu, bertuju untuk mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam penyelenggaraan pertemuan forum pimpinan MSG di Port Moresby, Papua Nugini.

Ardi mengaku, tak hanya diinterogasi dengan berbagai pertanyaan, handphone miliknya dibanting hingga rusak. Ia telah memperlihatkan Kartu Pers sambil menjelaskan nama media, oknum polisi tak menggubrisnya, bahkan dituduh sebagai massa aksi.

“Saya sudah tunjukkan ID Card saya. Saya juga sampaikan bahwa saya adalah wartawan di Suara Papua, salah satu media online di Papua. Tetapi, polisi tidak percaya,” imbuhnya

Di Polsek Abepura, Ardi ditempatkan di ruang sel. Bersama 7 orang lainnya. “Waktu saya di Polsek Abepura, saya sudah sampaikan lagi bahwa saya adalah wartawan suarapapua.com. Bukan massa aksi. Tapi polisi sama sekali tidak menghiraukannnya. Malah polisi bilang, “Ah ko tipu saja”. Padahal, jelas-jelas ID Card saya ada di tangan polisi dengan noken saya,” tutur Ardi.

Setelah sekitar 30 menit kemudian, ia bersama 7 orang tersebut diarahkan ke Mako Brimob. Dalam perjalanan ke Mako Brimob, salah satu polisi bilang, jika mau liputan harus minta izin sama semua polisi yang ada di lapangan.

Tiba di Markas Brimob, Kotaraja, 7 orang tadi disuruh gabung dengan massa aksi yang sudah ada lebih dulu di lapangan Brimob. “Saya diarahkan ke tempat latihan, salah satu halaman terbuka yang ada di Mako Brimob. Saya lihat di tempat latihan itu ada beberapa aktivis KNPB, salah satunya Warpo Wetipo,” Ardi menceritakan.

Ardi diinterograsi dengan berbagai pertanyaan setelah disuruh duduk di satu kursi yang ada di pinggir lapangan latihan Brimob.

“Saat itu ada satu anggota Brimob periksa HP dan semua gambar-gambar yang ada di dalam HP dihapus. Termasuk beberapa video. Setelah itu dia pukul saya di muka sebanyak tiga kali, pukulannya kena di pipi bagian kanan,” ungkapnya.

Lanjut Ardi, “Flashdisc saya juga sempat disita. Mereka lihat isinya baru dikembalikan lagi.”

Beberapa menit kemudian Ardi diperintahkan untuk bergabung dengan massa aksi. Ia diminta buka baju, lalu dijemur di lapangan Brimob.

“Ada anggota Intelkam datang foto saya dan mencatat identitas. Saat itu saya sampaikan bahwa saya adalah wartawan Suara Papua. Mereka kemudian bawa saya ke ruang Intelkam Brimob.”

Di ruang Intelkam, tas milik Ardi digeledah. Noken termasuk HP diperiksa. Kemudian, diinterogasi lagi dengan banyak pertanyaan.

“Dalam proses interogasi, saya terus jawab bahwa saya adalah wartawan Suara Papua,” tutur Ardi yang kemudian dibebaskan karena tak ada bukti dan alasan untuk ditahan.

“Saya keluar dari ruang Intelkam dan diijinkan untuk memotret situasi saat itu,” imbuh Ardi.

Informasi yang dihimpun suarapapua.com, wartawan dilarang meliput dan mengambil gambar massa aksi yang ditahan di Lapangan Mako Brimob, Kotaraja, Papua. (Baca: Polisi Larang Jurnalis Meliput dan Mengambil Gambar di Jayapura)

Massa aksi KNPB itu ditahan di beberapa lokasi, seperti Expo Waena, Perumnas 3 Waena, dan Lingkaran Abepura. Mereka dibawa ke Mako Brimob dengan menggunakan dua buah truk.

Anggota Brimob disiagakan di depan dan samping Mako Brimob. Di luar pagar dan di pinggir jalan raya depan Mako Brimob,  tampak puluhan anggota melarang setiap orang berhenti melihat ke arah lapangan, tempat massa aksi ditahan dan dijemur dibawah terik matahari.(sumber : suara Papua) 

Admin/03

1 MEI 1963 ANEKSASI PAPUA AWAL PEMUSNAHAN RAKYAT PAPUA "HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI SIOLUSI DEMOKRATIS BAGI RAKYAT PAPUA"

1 Mei 1963 bagi rakyat Papua merupakan awal pendudukan Indonesia di Tanah Papua. Terjadinya penyerahan kekuasaan dari pemerintahan sementara PBB (UNTEA) kepada Indonesia melegitimasi Indonesia untuk menempatkan militernya dalam jumlah besar di Papua Barat. Sesuai perjanjian New York (New York Agreement) 15 Agustus 1962, Indonesia ditugaskan untuk membangun sambil mempersiapkan pelaksanaan Act of Free Choice (Tindakan Pilih Bebas) atau Self Determination (Penentuan Nasib Sendiri).

Kenyataannya, upaya pengkondisian Papua mulai dilakukan militer Indonesia sejak 1963 hingga 1969. Terbukti hasil PEPERA dimenangkan oleh Indonesia, dengan keterlibatan 1.025 orang pemilih dari 800.000 orang Papua yang punya hak untuk memilih. Dua tahun sebelum PEPERA 1969 yaitu 1967 terjadi Kontrak Karya I Freeport Mc Moran Gold and Copper perusahaan tambang emas dan tembaga milik Imperialis Amerika dengan rezim Orba Soeharto. Kontrak ini dilakukan karena Indonesia yakin akan memenangkan PEPERA walaupun dengan cara keji sekalipun, seperti teror, intimidasi dan bahkan pembunuhan sekalipun.

Kehadiran Indonesia tidak serta merta diterima oleh menghendaki kemerdekaan sebagai sebuah negara. Kenyataan ini dibalas oleh Indonesia dengan berbagai operasi militer baik didaerah pesisir Papua maupun daerah pegunungan Papua. Ratusan ribu rakyat Papua tewas akibat kekejaman militer (TNI-Polri) Indonesia. Apalagi paska pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) sejak 1977-1998.

Kejahatan Negara Indonesia melalui kaki tanganya militer (TNI-Polri) terus berlanjut hingga dewasa ini. tanggal 8 Desember 2014 Rakyat Papua dikejutkan dengan kebrutalan Aparat Keamanan Indonesia di Paniai, yang menewaskan 4 Orang siswa SMA Negeri 1 Paniai dan belasan lainnya kritis. Kebrutalan berlanjut Pada 6 Januari 2015 di Timika, aparat gabungan militer dan polisi penyisiran kampung Utikini dan mengamankan setidaknya 200 orang, termasuk 48 perempuan dan tiga anak-anak.

Pada tanggal 21 Maret polisi membubarkan paksa kegiatan penggalangan dana kemanusiaan KNPB Yahukimo untuk Bencana Badai POM Vanuatu, yang menewaskan Obagma Senegil  dan 4 orang luka-luka akibat tertembak dalam insiden tersebut.

Hingga kini, Militer (TNI-Polri) merupakan alat negara Indonesia yang paling ampuh untuk menghalau gejolak perlawanan Rakyat Papua yang menghendaki kemerdekaan sepenuhnya dari Indonesia. Berbagai kasus pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Rakyat Papua yang terajadi sejak 1963 hingga saat ini akibat kebrutalan Militer Indonesia yang tidak terhitung jumlahnya. Situasi ini membenarkan bahwa, kehadiran Indonesia dia atas Tanah Papua sejak 1 mei 1963 hingga saat ini, dengan jelas hanya untuk memusnahkan Orang asli Papua (OAP), dengan tujuan untuk menguasai Teritory dan Sumber daya alam papua.

Berdasarkan kenyataan ini, dalam peringatan 54 Tahun Aneksasi Papua kedalam Indonesia, Aliansi Mahasiswa Papua menuntut Rezime JOKOWI-JK I dan Negara-negara Imperialis PBB utnuk segera;

Bubarkan Kodam, Kodim, Korem, Babinsa; Tarik Militer (TNI-Polri) Organik dan Non-Organik dari seluruh Tanah Papua.

Hentikan Eksploitasi dan Tutup seluruh perusahaan milik Kaum Imperialis; Freeport, BP, LNG Tangguh, Corindo, Medco dll

Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua sebagai solusi Demokratis 

Demikian press release ini kami buat. Kami mengharapkan kepada Kawan-kawan jurnalis untuk dapat memberitakan aksi kami dengan sebenar-benarnya sesuai apa yang kami sampaikan. Dan atas perhatian dan dukungan seluruh Kawan-kawan jurnalis, kami ucap terima kasih. Tuhan beserta kita.

Salam!

Yogyakarta, 2 Mei 2016

Jubir Aksi

Telius Jikwa

Jayapura, (KM) – Terkait  United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)  menjadi anggota penuh di  negara- negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pasific Island Forum (PIF). Legislator Papua, Laurenzus Kadepa menilai, selama ini negara Indonesia dan ULMWP mengadu diplomasi untuk menarik perhatian dari negara- negara MSG dan PIF.

“Negara Kesatuan Republik Indonesiai (NKRI) melakukan diplomasi dengan uang miliaran, dibungkus dengan modus bantuan musibah di Fiji. Terus di Papua polisi Indonesia terus membatasi dan mengancam serta menangkap para aktivis pro ULMWP dalam melakukan kegiatan dukungan pada ULMWP,” kata Kadepa kepada media ini, saat dihubunginya, Kamis (14/04/16).

sementara itu, lanjut Kadepa, di pihak ULMWP bangun kesatuan, kekuatan dan turun jalan yang telah dimediasi oleh seluruh organ entah dari  mahasiswa, adat, gereja bahkan oleh KNPB. 

“Menunjukan bahwa ULMWP adalah wadah perwakilan orang Melanesia di dua Provinsi ( Papua dan Papua Barat) mau bebas dari segala bentuk kejahatan yang diterapkan bertahun-tahun oleh Indonesia,” jelas Anggota DPRP Komisi I ini. 

Kemudian, menurut Kadepa dengan melihat situasi ini, yang berasal dari Daerah Pemilihan III Papua, orang Papua merupakan satu keluarga dengan sesamanya yang juga sama-sama ras Melanesia yang ada di negara-negara Pasifik.

Dalam mengadu kekuatan ini, lanjut Kadepa, apakah ULMWP atau Indonesia yang akan menjadi full member di MSG. 

“MSG didirikan untuk bangsa Melanesia, bukan di luar dari Melanesia. Mari kita tunggu,” tuturnya.

(Manfret  Kudiai/KM)

Jayapura, (KM) -- Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusi (Polhukham) Laurenzus Kadepa menyikapi penangkapan aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) secara brutal di kantor DPRP Jayapura.

"Polisi semestinya tahu bahwa kantor DPRP adalah rumah rakyat, rumah bagi semua orang tanpa kecuali, baik secara individu, kelompok, organisasi, paguyuban dalam jumlah massa yang sedikit atau banyak adalah hak. Mereka punya hak untuk menyampaikan pendapat," kata Kadepa, kepada media ini, pada Kamis (15/04/16) sore ini.

" Gedung DPR adalah rumah rakyat. Warna parlemen akan hilang jika kantor rakyat ini terus dibatasi, terus menerus oleh pihak keamanan. Karena ini  menyangkut wibawa kita sebgai DPR, kita dipilih oleh rakyat untuk membelah mereka," lanjutnya.

Saya minta, lanjt Kadepa, mari kita, DPR Papua secara lembaga melihat ini sebagai sebuah masalah serius, kita harus kerja ini, butuh kerja dan tindakan kita. Kita fokus kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, kelompok atau partai.

"Kepolisian tidak buta melihat hal ini, dunia tetap akan tanya kondisi di Papua jika pihak keamanan menyikapi tiap aksi di Papua dengan cara represif. Kita perluh tahu, diplomasi Papua lebih tajam dari dari kerja inteligen, tak mampu membendungnya," lanjutnya lagi.

Kadepa juga meminta maaf kepada seluruh rakyat papua yang hendak datang ke kantor kami DPRP untuk menyampaikan pendapatnya namun telah dibubarkan dan ditangkap polisi, dan kami belum mengawalnya.

(Manfred Kudiai/KM)