Pernyataan Sikap; Mahasiswa Kab. Maybrat Menolak Pembangunan RINDAM dan POLRES
By Kabar Mapegaa 8:53:00 PM Aksi , Masyarakat Adat , suara mahasiswa
 |
| Foto: Carla M/KM |
Oleh: Carla Assem Makay
PERNYATAAN SIKAP
Ketegasan Penolakan Mahasiswa Nusa Tenggara Barat, Kota Mararam Terhadap Pembangunan RINDAM dan POLRES
Yang bertanda tangan di bawah ini, melihat dan menganggap pembangunan RINDAM dan POLRES sebagai ancaman kelangsungan hidup masyarakat Maybrat. Kami sebagai mahasiswa yang berasal dari kota studi Mataram sebagai anak adat dan masyarakat pemilik hak ulayat tidak percaya lagi terhadap Dewan Adat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, DPRD dan Pemerintah Kab. Maybrat sebagai pelindung tanah milik masyarakat adat yang berdomisili di Kab. Maybrat.
Dengan ini, kami sebagai Mahasiswa Papua, Kuliah di Mataram menyerukan dan menyatakan pernyataan sikap, antara lain :
1) Menolak keras pembangunan RINDAM dan POLRES di Kab. Maybrat.
2) Meminta Kepada Presiden Republic Indonesia Ir. Joko Widodo untuk menghentikan segala rencana yang berkaitan dengan pembangunan RINDAM dan POLRES.
3) Demi keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan ketenteraman hidup masyarakat Maybrat, maka dengan tegas saya menolak segala macam kegiatan atau eksistensi TNI/POLISI di Kab. Maybrat.
4) Menolak keras pendekatan militer dalam rangka penyelesaian segala masalah yang timbul di tanah Papua khususnya Kab. Mayrbat.
5) Menolak keras kebijakan pemerintah Jokowi-JK yang mana kunjungan pulang pergi Papua hasil yang didapatkan bukan memajukan tetapi kebijakan pembangunan militer. Demikian pernyataan sikap ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan secara bersama-sama demi kedamaian kita di bumi (Ayamaru, Aifat, Aitinyo.) (FP/KMP)
Mataram, 13 April 2017
Yang Membuat Pernyataan Sikap, Mahasiswi Papua, Kuliah di Kota Mataram
DPW AMPTPI Kota Manado Demo Di Kantor DPR
By Kabar Mapegaa 3:45:00 PM Aksi , AMPTPI Se-Indonesia , BERITA PAPUA
 |
| Massa Pendemo saat menyerahkan surat tuntutan kepada pihak DPR Sulawesi Utara Foto : AG/KM |
MANADO,
KABARMAPEGAA.COM--- Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah
Papua Se-indonesia (DPW-AMPTPI) Sulawesi utara kemaring jumat ( 7/17) demo di
depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi utara.demo kali ini juga
menuntut freepot tutup dan memberikan nasib sendiri bagi rakyat west papua.
Aksi
gabungan berbagai organisasi ini langsung di terima oleh Anggota DPDP Provinsi
Utara Angouw Budi.
Demonstran berjumlah tujuh orang yang
menamakan rakyat Papua untuk menuntut tutup PT Freeport.demo kali ini DPW-AMPTPI, IPMIPA bersama Pelajar, dan
Mahasiswa di Kota Study Manado.
Hadirnya Freeport di Tanah Papua Ribuan
non-OAP merajalelah diatas tanah Papua hanya Merampas Kekayaan Alam. " tuntutan
kami hanya satu "tutup Freeport dari tanah Papua dan berikan kebebasan
bagi rakyat west papua", kata koordinator Lapangan, Efer Lokobal.
Sejauh Pantauan wartawan media kabarmapegaa.com
dijaga ketat oleh pasukan gabungan TNI/ Porli bersenjata lengkap.
Salah satu Mahasiswa Papua Permenas
Walom mengatakan, Pemerintah Pusat dan pemilik saham disepakati mengubah
Kontrak karya Freeport menjadi izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) itu Mahasiswa
papua tolak dan segera tutup Freport dan memberikan nasib sendiri west papua.
“Hadirnya Freport Rakyat Papua tak
keuntungan bagi masyarakat adat hanya ada Pembunuhan, pemerkosan, penculikan,
kerusakan lingkungan dan perampasan tanah adat,”bebernya.
“NKRI tidak mampu mengatasi masalah.
Tutup Freeport berikan hak penetuan Nasib Sendiri bagi rakyat Papua,”katanya.
Ketua (IMIPA) Sulut Eltinus Kogoya
menggatakan dengan terang benar kami menyuarakan PT.Freeport harus di tutup.
Kehadiran Freeport malah hancur memumpuk masalah "tegasnya.
Anggota DPR Sulawesi Utara Angouw Budi
menjelaskan aspirasi mahasiswa itu saya akan teruskan ke pemerintah pusat yang
bersangkutan,” uangkapnya.
Ia mengatakan, masalah ini tidak bisa di
putuskan disini karena,undang-undang mengatur.kami akan menyampaikan aspirasi kepada
yang berwewenang di jakarta" katanya dia didepan para pendemo.
Perwata : Anton F Gobai
Editor : Yunus Gobai
Diancam Rayakan 1 Desember, masa Aksi AMP katakan Tidak Takut
By Kabar Mapegaa 12:46:00 AM Aksi , AKTIVIS PAPUA , AMP , BERITA PAPUA
 |
| Ilustrasi, Logo AMP, Dok. KM |
Jakarta, (KM)--- Pemerintah Indonesia melalui Menkopolhukam, Wiranto, belum lama ini, menyatakan akan menangkap setiap orang yang merayakan kemerdekaan Papua Barat pada 1 Desember diseluruh teritorial wilayah Indonesia.
Meski demikian. Masa aksi AMP yang berencana akan turun jalan besok, kepada kabarmapegaa.com, mengatakan tidak takut dengan ancaman itu.
"Kami sudah dengar info itu, tapi kami tetap turun jalan. Kami tidak takut," kata Roberta Muyapa, sore (30/11/2016) ini, di Kantor PMKRI, Jakarta.
Menurut Roberta, memperingati kemerdekaan Bangsa Papua adalah kewajiban bagi setiap insan orang papua.
Untuk itu, lanjut dia, apapun bentuk ancaman dari pemerintah Indonesia, tidak akan menyurutkan semangat mereka untuk turun aksi.
"Mau tangkap kah, mau di penjara kah, kami tetap aksi," ucap dia.
Lebih lanjut, Anggota AMP dari Komite kota Yogyakarta ini mengatakan lebih bagus jika mereka ditahan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
"Kalau kami ditahan, saya pikir lebih bagus. sekarang persoalan papua sudah mendunia," ungkap dia. Frans Nawipa, Ketua AMP KK Jakarta, lebih menekankan apapun bentuk hukumannya agenda aksi damai tetap dijalankan.
"Hukuman model apapun dari Indonesia adalah konsekuensi bagi kita. Untuk itu, aksi besok tetap jalan," beber Frans, di waktu yang bersamaan.
Frans menjelaskan, masa aksi yang akan turun besok, berasal dari setiap anggota komite kota Jawa dan Bali.
"Selain itu, kawan-kawan dari FRI West Papua juga akan gabung," jawab dia.
Ketika ditanya soal jumlah masa, Frans katakan belum bisa memastikan. "Masa yang sudah ada saja banyak. Saya tidak bisa perkirakan berapa jumlahnya. Intinya tahun ini jumlah masa yang akan turun lebih banyak dari yang lalu-lalu," ucap dia.
Liputor: Stevanus Amoye Yogi
AMP Komite Kota Surabaya Gelar Massa Aksi Demontrasi Resolusi PBB 2504
By Kabar Mapegaa 5:21:00 PM Aksi , AMP , BERITA
 |
| AMP Komite Kota Surabaya, pada saat aksi demontrasi resolusi PBB 2504 (Foto: Dok. Frans P/KM) |
Surabaya, (KM). Resolusi PBB 2504 yang dikeluarkan pada tinggal 19 November 1965 yang menegaskan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), Juli-Agustus 1969 merupakan bentuk penghianatan PBB terhadap demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) rakyat Papua sebagai satu kesatuan masyarakat dunia yang harus diperlakukan dengan secara adil dan bermartabat, massa aksi demokrasi akan dilakukan AMP Limits Kota Surabaya, titik kumpul Monument Kapal Selam sampai Wali Kota Surabaya, 19/11/2016.
Ketua AMP Komite Kota Surabaya, Stefanus Pigai mengatakan bahwa, "Pelaksanaan PEPERA yang tidak demokratis dan penuh manupulasi, teror dan intimidasi bahkan penangkapan, pemenjaraan dan pembunuhan terhadap rakyat Papua yang pro-kemerdekaan harus oleh Indonesia untuk menduduki Papua."
Lanjut Pigai, "Selain itu PEPERA mengingkari isi Perjanjian New York yang menghapuskan tindakan penentuan nasib sendiri di Papua harus dilakukan melalui mekanisme Internasional yaitu one man one vote."
"Keterlibatan PBB dalam peningkatan terhadap hak-hak demokratis rakyat Papua merupaka fakta yang menunjukkan pemerintah Indonesia yang dilakukan 2 tahun sebelum PEPERA," tutupnya.
Maka, berdasarkan kenyataan diatas kami dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mendesak agar kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua, tutup perusahaan Malik negara Imperialis, Freeport dan perusahaan yang ada di tanah Papua.
Pewarta: Frans Pigai
Kurang Perhatikan Pendidikan, Mahasiswa Dogiyai Akan Demo
By Kabar Mapegaa 11:14:00 PM Aksi , BERITA PAPUA , MAHASISWA , Meepago , TERKINI
 |
| Spanduk Mahasiswa Demo Menuntut Dana Pendidikan Foto : Egedy News |
Malang,Jatim Kabarmapega.com– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Dogiyai, Papua, dinilai tak peduli terhadap Mahasiswa Dogiyai
Se-Indonesia. Hal itu disampaikan Ketua Mahasiswa Dogiyai Kota Study Semarang,
Yusup Anouw Kepada Media melalui telepon seluler berapa waktu lalu.
Untuk
itulah, Yusup Anouw Ketua Mahasiswa Dogiyai Semarang mendesak agar Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Dogiyai segera menaruh perhatian pada pendidikan di Dogiyai.
Selain itu dia meminta agar Pemkab Dogiyai serius memperhatikan pendidikan
mahasiswa yang menempuh pendidikan diluar Papua. Hal itu sering dikeluhkan
mahasiswa setelah pembagian dana Tugas Akhir dan Pemondokan tidak sesuai
kebutuhan mahasiswa.
Anouw
menjelaskan, jika melihat dari tahun sebelumnya pembagian dana tahun ini tidak
secara merata sesuai data mahasiswa.
“Persoalan
ini membuat kami kecewa terhadap Pemkab dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dogiyai,” ungkapnya.
’Dana
Pemondokan dan Study Akhir kami kwatir Pemerintah Dogiyai jadikan proyek,”tegasnya
anouw kepada media melalui telepon seluler dari semarang sabtu,(29/10/16)
Dia
menyarankan,seharusnya Pemkab Dogiyai membagikan anggaran dana secara merata
bukan dijadikan proyek bagi pihak tertentu. Ia juga mengatakan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Dogiyai, Yermias Anouw pernah berjanji
bahwa, tiga minggu kedepan akan bayar dana pemondokan dan studi akhir bagi
mahasiswa Dogiyai.
Seperti
diketahui ada beberapa kota studi yang belum dibayar pemondokan mahasiswa yakni,
kota Malang, Surabaya yang saat ini belum bayar. Begitu juga, uang pemondokan
kemudian semarang dan jogjakarta dana pemondokan dan dana tugas akhir belum
bayar.
Hal
yang sama disampaikan ketua mahasiswa Gogiyai Jogjakarta Ferdinan Tagi. Dia
menegaskan sangat kecewa pembagian dana yang dilakukan Dinas Pendidikan
Kabupaten Dogiyai.
“Seharusnya,
kalau pemerintah punya hati untuk SDM dana tersebut dibagi dalam
waktu tepat dan pembagianya sesuai data yang kami ajaukan ke pemerintah,”
tegasnya tagi.
Sementara
itu, salah satu mahasiswa Tugas Akhir (TA) Enias Yobe menegaskan , tugas akhir
yang pernah berjanji dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dogiyai akan
segera di bagikan dalam bulan ini karena dalam bulan akhir bulan ini tutup
buku.
“Namun
janji itu sampai saat ini beluim terealisasi. Kami sudah ada rekaman pada saat
Kepala Dinas telepon dari Dogiyai. berdasarkan bukti rekaman kami tuntut
pemerintah Dogiyai dengan aksi demo kalau tidak ditepati,”tegasnya.
Pewarta
: Martinus Pigome
Aksi Hmi, Pmkri, Gmki : Berkali Kehadiran Jokowi Ke Papua Tidak Membawa Revolusi Mental
By redaksikabarmapegaa 12:00:00 PM Aksi , Aksi Demo Damai , BERITA , BERITA PAPUA , MAHASISWA
 |
| Aksi Damai Hmi, Pmkri, Gmki di lingkaran lampu merah Abe,Jayapura, 20/09/2016, (Foto: Machelino K/KM) |
Jayapura (KM)--- Tiga organisasi besar mahasiswa Republik Indonesia cabang Jayapura yakni, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Masiswa katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), menggelar aksi demo damai, pada selasa (20/10/2916), pukul 10:20 Wpb, di lingkaran lampu merah Abe, Jayapura, Papua.
Berkali joko widodo ke papua untuk menambah infrastuktur di papua dan berbagai macam pembangunan lain bukan solusi untuk membebaskan papua dari segala intimidasi dan berbagai macam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua.
Di sela-sela aksi demo, salah satu orator mewakili Himpunan Mahasiswa Islam dalam orasinya mengatakan, kehadiran presiden Republik Indonesia harus menempati janji-Nya yang di ungkap bahwa akan membawa revolusi mental bagi papua, baik dari segala aspek,"ungkapnya.
“kehadiran Jokowi ke papua juga harus menepati janji yang mana akan membangun pasa mama papua sekaligus menyikapi kasus-kasus pelanggaran Ham di papua, jangan hanya datang jalan-jalan,” tegasnya.
Selain itu, salah satu mahasiswa dalam orasinya mengatakan, Dua tahun jokowi-Jk tidak membawah perubahan apapuan di papua hanya yang sedikit tercium adalah bauh insfratuktur dan pembangunan di mana-mana yang akan menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat, “Jelasnya
Masyarakat papua tidak butuh pembangunan, infrastruktur dan yang paling di bencikan adalah pangkalan militer di biak papua, yang di butuhkan oleh masyarakat adalah Keadilan,“tegas salah satu orator demo damai tersebut.
Reporter : Marchelino Kudiai
