Oleh: Yulianus U. Nawipa 

Manokwari, (KM)-- Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat suku Walani, Mee dan Moni (LPMA SWAMEMO) melalui Sekertaris Jendral (Sekjen) John Kobepa,  menilai perkembangan pembangunan  daerah wilayah Meepago khsusnya Kabupaten Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, dan Intanjaya, di masa era otonomi khusus banyak projeck-projek masih belum menyentuh kepada masyarakat setempat.

Dikatakan Jhon Kobepa, dalam keterangan tertulis yang menerima pada kabarmapegaa.com, senin (21/11/2016), menurutnya melihat beberapa masalah-masalah di daerah ini belum tangani dengan serius seperti pembangunan pendidikan fisik maupun nonfisik, dibidang kesehatan, kesejahteraan rakyat, bahkan infrastruktur yang dibangun pemerintah sama sekali belum menyentuh masyarakat setempat.

Misalnya pemerintah upaya bangun gedung sekolah tapi tenaga gurunya mengalami kendala, dan gurunya ada tapi kekurangan gedung sekolah sudah lapuk, fasilitas sekolah juga mengalami kendala, sisi lain kurang perhatian dari pemerintah daerah, belum turun ke sekolah-sekolah di kampung-kampung, hanya sekolah di kota saja belum normal baik tingkat sekolah SD. Smp, Sma dan perguruan tinggi daerah  di meepago.

Kata Jhon lagi, Saya terima laporan dari masyarakat ada beberapa SD sudah tidak aktivitas proses belajar mengajar seperti di SD inpres Tuguwai Paniai, siswa ada tapi gurunya belum ada. karena ada yang macam-macam persoalan di sekolah sehingga anak-anak penerus bangsa jadi korban. dia juga minta kedepan dinas yang bersangkutan berperan aktif melihat permasalahan tersebut.

Pemerintah perlu melihat berbagai gejolak sosial bukan hanya pendidikan tapi pembangunan sisi kesehatan, sosial, budaya khusunya wilayah adat di meuwo perlu kontrol jalan dan jembatan juga menjadi perahatian serius masing-masing kabupaten dan pemerintah bersama dewan daerah duduk melihat dan menyusun program-program yang mengarah pada sasaran ke masyarakat setempat,"ungkap Jhon.

Dia juga, mendesak Pemerintah daerah mengutamakan program kesejateraan masyarakat dan keamanaan daerah untuk membangun daerah perlu ada libatkan semua komponen stakeholder apa yang perlu di kejar supaya daerah meuwo itu bisa maju dalam segala bidang seperti daerah lain Papua atau Indonesia.

Sebenarnya lebih banyak yang harus di lakukan study banding di daerah lain yang sudah maju, karena di wilayah meeuwo meepago itu belum ada nampak wajah pembangunan sedikitpun. kita lebih tingkatkan penggunaan anggaran negara demi perbaikan pembangunan daerah,"ujar Jhon.

Jhon Juga, mengharap  masyarakat daerah meepago harus  maju, dalam segala bidang, harus berubah kesejahteraan, perlu perbaiki gisi anak dan bayi, perlu perbaiki kesehatan, harus ada pasar yang memadai,  contohnya masyarakat  menjual hasil pertanian mereka jual di pinggir jalan kena hujan, kena panas matahari, dingin. pasar yang dibangun tidak sesuai keinginan masyarakat setempat.

Kemudian kesehatan mengenai rumah sakit masyarakat Deiyai banyak yang datang dari mana-mana fasilitasnya pun belum memadai itu terjadi semua kabupaten. Masalah yang sama kedepan perlu melihat dan perbaiki sama-sama demi negeri kita bersama,"harap Sekjen LPMA SWAMEMO.

Selaku sekjen LPMA SWAMEMO, menambahkan bukan kritik ke pemerintah namun ini hal yang perlu kita bersama melihat dan majukan bersama demi negeri kita kalau bukan kita yang kerja siapa lagi? kalau bukan sekarang kapan lagi?, mari kita bangun bersama mengatasi masalah bersama perbaiki negeri kita.

Membangun daerah kita di daerah meuwo pada hal daerah meuwo ini posisi geografis sangat menentukan alam kita alam yang luar biasa sekarang kembali putra daerah maju atau undur di tangan kita bersama.

Pembangunan daerah perlu semua komponen dengan semangat otonomi khusus pemerintah daerah di wilayah meepago perlu mengukur apa yang utama dan terutama pendidikan, kesehatan, inpra struktur dan kesejahteraan rakyat, perlu ada perda tentang miras dan penyakit sosial lainnya,"ajaknya.

Pewarta: Demianus Yabokei Bunai

Editor : Andy

Dogiyai, (KM) –Kelompok intelektual asal distrik Kamuu Timur, Kabupaten Dogiyai, Papua merasa kecewa dengan pernyataan Kepala Distrik (Kepdis) dan Jajarannnya yang akan mengundang Para Insan Pers saat meliput kegiatan pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) Ke-71 pada Rabu, (17/08/16) besok.  

Salah satu Intelektual Asal Kamuu Timur Marten Agapa, menyatakan,mengapa kegiatan HUT RI diluput, sedangkan kegiatan gereja, kegiatan masyarakat setempat dan program kerja yang sudah dicanangkan  oleh distrik timur tidak mengundang Insan Pers untuk mengeskpos di media masa secara transparasnci.

“Semestinya Kepala Distrik harus ketahui program yang harus diperioritas dan tidak,” kata Agapa kepada kabarmapegaa.com, Selasa, (16/08/16) saat diadakan Diskusi bersama kelompok Intelektual di Distrik Kamu Timur. 

Kata dia, HUT RI ke-71, bagi Kepdis dan jajarannya dengan senang hati melakukan serangkaian kegiatan dengan lancar. Lalu, rencana mengundang wartawan untuk mengekspos berita keluar pun sangat cepat.  Angin bagus apa yang memotivasi diri mereka, sehingga dapat tonjolkan program buruh-buruh itu.

“Kami Tim intelektual asal distrik Kamuu Timur menanyakan program kerja Distrik Kamuu Timur apa saja sebab sejauh ini programnya tidak Nampak,”katanya. 

Lanjutnya, soal program kerja itu masih sangat jauh, hanya halaman distrik saja rumput tinggi dan juga binatang babi piaraan masyarakat sering lalung-lalang di halaman kantor distrik. 

“Hal itu, apakah hal itu mau dibersihkan saat-saat kegiatan HUT RI berlangsung ataukah memang sudah terjadwalkan. Hal demikian, kata dia, kami mengatakan motivasi kegiatan tersebut tidak singkrong dengan kehidupan masyarakat setempat,”tanyanya. 

Ia berpesan dalam diskusi itu,  kalau anak pribumi tidak bangun daerahnya, rakyatnya dan rumah sendiri dengan segenap hati, terjadi perang Kekeluargaan. 

“Biar distrik kamuu timur bisa melakukan yang terbaik dan bisa mensejatrakan masyarakatnya,”harapnya. 

Pewarta          : Petrus Douw

Editor             : Alexander Gobai

Masih banyak masalah yang terjadi tapi masih banyak yang belum memahami apa yang menjadi dasar dari sebuah permasalahan yang terjadi, hidup itu merupakan perumusan dari setiap masalah yang akan kita hadapi, banyak yang berbicara mengenai masalah yang terjadi merupakan awal dari keberhasilan yang tertunda tapi banyak yang tidak tahu kalau masalah mempunyai banyak arti di lahat dari sudut pandang kehidupan maka masalah timbul karena tidak adanya keseriusan yang ditumbuhkan dalam diri setiap masyarakat Papua maupun non-Papua.

Pada umumnya, perjuangan adalah awal untuk membentuk kemajuan diri untuk mengatasi masalah karakter yang akan menjadi dasar dari pembawaan diri di tengah masyarakat, beradaptasi dalam dunia pendidikan, ekonomi, politik, sosila-budaya, agama, dan masalah sosial lainnya merupakan tantangan yang harus diperjuangkan disetiap waktu. Kalau bukan kamu siapa lagi. Kita harus membangun sebuah masa depan yang beradab dan bijak diatas tanah yang masih dijajah.

Masih banyak masyarakat yang di mainkan mengapa masih banyak terjadi seperti itu. Padahal itu dilakukan oleh para pajabat putra daerah karena jabatan saja mereka rela korbankan masyarakatnya padahal itu hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri, anda (pejabat) anda merasakan sekolah itu seperti apa dan bagaimana anda sekolah anda tidak memikirkan masa lalu tetapi anda hanya kaget dengan segelintir uang saja yang datang hanya semenit anda rela menjual dan membiarkan sodara-sodari anda merasa dijajah diatas tanahnya sendiri.

Dan sering anda (pejabat) bisa disebut juga preman berdasi yang hanya duduk dan mengambil uang rakyatnya untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri tidakkah anda mencukupinya dengan gaji yang anda terima, uang rakyat merupakan uang rakyat ingat itu wahai para pejabat berpreman dasi. Mengapa anda mau dibodohi oleh para kolonialisme yang dengan sengaja untuk mengaduh domba anda pejabat dan masyarakat untuk merebut tanah air bangsa Papua.

Masyarakat merupakan senjata dari suatu masalah yang akan dihadapi untuk menjadikan masalah itu sebagai tolak ukur dari keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang menjadi dasar untuk mensejahterakan rakyatnya.

 

(Penulis adalah Mahasiswa Papua)

Oleh, Petrus Douw

"Semoga masyarakat tidak tertipu dan hasil dari hak suara itu, mendapatkan kesejatraan yang seutuhnya"

Opini,(KM)--Meliht relita yang terjadi dalam Politik yang berkembang di indonesia, spesifiknya di MEEPAGO, dalam konteks  Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  dan Bupati, yang dinilai terus merugikan masyarakat setempat. Dimana mesyarakat mejadi korban atas apa yang mereka memilih, padahal masyarakat beranggapan bahwa Mereka-mereka yang memilih akan mengubah nasib mereka, membawa masyarakat ke arah hidup yang lebih baik dari sebelumnya.

Politik yang berkembang di  di MEEPAGO, dalam hal ini  Pemilukada, DPRD dan Bupat harus menujukan sikap yang tidak merugikan pada masyrakat.

Tahun 2017badalah bergulirnya pesta Pemilukada Kabupaten Dogiyai, yang tentunya akan melibatkan seluruh elemen memegan masing-masing idola. Hal ini waspana bagi masyarakat adalah banyak kandidat yang membagi-bagi uang (money politik), kepada orang-orang tertentu demi mendapatkan suara, sementara hak suara itu belum tentu diberikannya. Ini satu persoalan yang seutuhnya akan menimbulkan pro dan kontra, seketika bukti-bukti suara yang telah peroleh dari kandidat yang lain, mulai dari PPS, TPS hingga KPU Kabupaten serta Provinsi.

Banyak pengalaman yang telah memperlihatkan awal dari manipulasi suara serta berbagai kebohongan atas suara rakyat, justru kembali mengorbangkan masyarakat karena perbuatan golongan tertentu itu. Berawal dari itu, pada tahun 2008 juga, hampir korban nyawa, antara masyarakat, para intelektual dan kandidat ituu sendiri. Semua itu berawal dari manipulasi dan kebohongan liar terhadap masyarakat.

Dalam pemilukada para intelektual yang terlibat dan menyuarakan para kandidat itu pun, masih mengkwatirkan. Mulai dari kebohongan manipulasi atas kepentingan pribadi, sementara masyarakat itu ditipu dengan cara-cara yang bisa dipercayai.

Semoga tahun 2017, pesta pemilukada Bupati Kabupaten Dogiyai dapat berjalang tanpa konflik.

Penulis adalah Mahasiswa asal Dogiyai, Kulaih di Jayapura Papua

Yogyakarta,(KM)--PT. Modern merusak lingkungan termasuk pagar dan kebun milik orang asli papua barat dalam wilayah adat Dakabo (Dauwagu, Bodatadi dan Katuwobaida ).Saya baru saja pulang dari Agadide, kampung perbatasan suku Moni distrik Homeyo dan suku Mee distrik Agadide untuk monitoring dampak-dampak pembukaan jalan trans Nabire Ilaga melalui Agadide, Paniai West Papua. PT. Modern merekruit tenaga buruh sebanyak 7 orang asli Agadide untuk menjaga alat berat baik siang maupun malam hari dengan dibayar upah  berupa uang per hari, kata mereka di lapangan, 13 November 2015. Hal ini disampaikan oleh  Servius Kedepa ketua Yayasan Lembaga Swadaya Masyarakat Pengunungan tengah Papua. Kepada media ini, Senin 16/11/15

Sesuai survey di lapangan Servius melihat Para karyawan lokal diberi makan hanya nasi dan supermi saja. Sedangkan para orang-orang  pendatang termasuk orang Indonesia, TNI/POLRI disiapkan makanan mereka di dapur khusus di kampung Dinubutu hingga saat ini.ujarnya

Lanjut servius, Crew survei  telah sampai di kampung Ibouwomaida, Desa Dauwagu, distrik Agadide. Sedangkan crew timbunan sedang ditimbun di sekitar air kali Eto, perbatasan kampung Etogei dan Bodatadi, desa Yabomaida.

Pagar, kebun dan lahan tidur  serta ekosistem lainnya telah mulai dirusak dari Wopagei sampai di Ibouwomaida hingga 13 November 2015. Masyarakat adat DAKABO minta PT. Modern diminta segera fokuskan pekerjaannya antara Ibouwomaida dan Wopabaida untuk sementara waktu perbaiki sistem pelayanan perusahaan terhadap hak-hak karyawan lokal, pembayaran material dan kerusakan lingkungan dan ekosistem lainnya akibat pembongkaran termasuk upah karyawan berdasarkan standard Upah Minimum Regional atau yang disebut UMR. Pinta masyarakat setempat

REKOMENDASI :

Pertama :

Pemerintah Indonesia diminta segera akan mengutamakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat Paniai, 8 Desember 2014 lalu untuk mengungkap pelakunya sebelum Tim Pencari Fakta Pelanggaran HAM diturunkan ke Paniai sebelum September 2016 mendatang.

Kedua :

Pemerintah Indonesia masih menggunakan pasukan gabungan TNI/POLRI bersenjata lengkap di sepanjang jalan Trans baru di Agadide saat mereka meminta izin lokasi untuk membongkar lingkungan dan merusak ekosistem lainnya. Oleh karena ketatnya control militer Indonesia, para pemilik tanah adat sangat takut bersuara untuk menyatakan keberatan dan tuntutan mereka di setiap ruang jalan baru yang sedang gencar dibongkarnya. Ada keberatan dan usulan tetapi takut diuangkapkan kepada perusahaan, kata mereka di lapangan. Pernah terjadi tembakan ke udara untuk membatasi penyampaian keluhan masyarakat adat setempat di kampung Gadoopa, Bodatadi.

Ketiga :

Pemetintah dan DPRD diminta segera akam memfasilitasi semua keluhan masyarakat adat agar perusahaan bertanggung jawab sesuai tuntutan yang disampaikannya. Proposal pembayaran material Dua Pugaa yang telah diajukan oleh masyarakat adat pemilik ulayatnya segera akan diproses cepat oleh PT. Modern pada kesempatan pertama.

Keempat :

PT. Modern diminta segera mendata ulang semua jenis pepohonan, rerumputan, lahan, pagar, kebun dan ekosistem lainnya akibat pembongkaran jalan trans Nabire ke Ilaga melalui DAKABO sebelum melanjutkan pembongkaran dari Ibouwomaida ke arah Makatakaida.(Manfred Kudiai/KM)

Laporan diterima oleh Media ini

Oleh Ketua Umum YLSM Pengunungan Papua Tenga

Servius Kedepa