KABAR MAPEGAA: NASIONAL

Persidangan Sudiro di PN kota Timika beberapa waktu lalua.Ist

TIMIKA,KABARMAPEGAA.com-- Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Timika memastikan proses persidangan perkara dugaan penggelapan yang menjerat Ketua PUK SP-KEP SPSI PT Freeport Indonesia, Sudiro, akan tuntas September 2017 mendatang.

Ketua Majelis Hakim, Relly D Behuku, mengatakan proses persidangan perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan saksi, yang diajukan Penasehat Hukum Sudiro, Wahyu H Wibowo dan Sharon Fakdawer.

"Tinggal ada sekitar empat saksi lagi termasuk saksi ahli yang diajukan penasehat hukum akan dimintai keterangan," kata Behuku yang juga Ketua PN Kota Timika di Timika, Selasa (15/8/17.

Behuku menuturkan, belakangan ada sejumlah hari raya Papua sehingga membuat agenda persidangan sempat ditunda beberapa kali. Namun, dia meyakini persidangan ini akan segera tuntas.

"Kami majelis menargetkan dan telah berkomitmen, paling lambat September nanti proses persidangan ini sudah selesai," tandasnya.

Majelis Hakim sejauh ini telah memeriksa lebih dari 10 saksi. Termasuk saksi pelapor Virgo Henry Solossa selaku mantan Ketua PC SP-KEP SPSI Mimika, dan Bendahara PT Freeport, Sugianta.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Johannes Aritonang dan Maria Masella juga telah menghadirkan Ahli Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Akhiar Salmi SH MH sebagai saksi ahli.

Dalam perkara ini, Sudiro didakwa menggelapkan iuran keanggotaan organisasi dipimpinnya sebesar Rp3,3 miliar yang dianggap harus disetor ke PC SPKEP SPSI Mimika (saat itu diketuai Virgo Solossa).

Aktifis serikat pekerja yang santer dibicarakan karena perjuangannya membela hak-hak pekerja, kini harus duduk di kursi pesakitan setelah dijerat Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dengan ancaman lima tahun penjara.

Sebelumnya Penasehat Hukum Sudiro, Wahyu H Wibowo, menyebut penyelidikan kasus dugaan penggelapan iuran keanggotaan serikat pekerja ini penuh rekayasa, dan dilakukan karena adanya pesanan sponsor berkepentingan.

Wibowo menilai, perkara Sudiro tidak terdapat unsur tindak pidana kejahatan. Menurutnya, perkara ini harusnya diadili melalui peradilan perdata atau Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) karena masih dalam lingkup organisasi.

"Telah terjadi kekeliruan Ketua PC SPKEP SPSI Mimika, Virgo Henry Solossa, yang menjadi saksi pelapor dalam perkara ini. Penangguhan pembayaran iuran oleh terdakwa hanya sebagai akibat dari tidak diakui dan dilantiknya organisasi yang dipimpin terdakwa oleh PC SPSI Mimika," jelasnya.

Pewarta: Eki Gbai/SP

Read more 0 Comment

BERITA PAPUA NASIONAL PT.Freeport

Lagi-Lagi Tak Ada Jawaban, DPR Papua Berikan Waktu Dua Minggu Pertemuan Manajemen dan SPSI

By Kabar Mapegaa 6:38:00 PM BERITA PAPUA , NASIONAL , PT.Freeport

Suasan Pertemuan Ketiga Kali Antara DPR Papua, Manajemen Freeport, Serikat Pekerja, Pemrov, Pemda Mimika dan Kontraktor Freeport di Ruang Rapat Banggar, Gedung DPR Papua, Senin, (10/07/17). (Foto: Alexander Gobai/KM)

Jayapura, KABAR MAPEGAA.com – Bertempat di Ruang Rapat Banggar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Jayapura, Senin, (10/07/17), DPR Papua, Pemerintah Provinsi dan Daerah, Manajemen Freeport, Kontraktor dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mengadakan pertemuan yang ketiga kali membahas soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi 8.000 lebih karyawan yang bekerja pada areal operasi pertambangan PT Freeport.

Pertemuan itu tak membuahi hasil yang memuaskan antara serikat pekerja manajemen, DPRP, Pemprov dan Pemda. Hingga akhirnya, DPR Papua memberikan waktu dua minggu kepada manajemen dan serikat pekerja untuk duduk bersama yang akan difasilitasi oleh dinas ketenagakerjaan Kabupaten Mimika.

Di dalam pertemuan itu dihadiri pihak manajemen PT. Freeport, A. Ardianto Sebagai EVP HR PTFI berserta jajarannya, Aser Gobai, sebagai PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika berserta jajarannya, dan Pemerintah Provinsi Papua yang diwakili Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Papua dan Pemda Kabupaten Mimika yang diwakili Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika beserta pihak DPR Papua.

Ketua DPRP, Yunus Wonda
Sedang Memipin Rapat (KM)

Yunus Wonda, ketua DPR Papua usai memimpin rapat kepada Wartawan, mengatakan, kesimpulan pertemuan bersama manajemen, pemerintah, dan serikat pekerja dikembalikan kepada pihak manajemen untuk kembali membahas poin ketiga dengan mengedepankan sisi kemanusiaan terhadap kondisi objektif yang terjadi di Timika.

“Kami memberikan kesempatan kepada pihak manajemen dan serikat untuk duduk bersama-sama membicarakan permasalahan, salah satunya ialah poin ketiga. Menurutnya pembahasan poin ketiga ini dilakuakn selama dua minggu, mulai terhitung dari hari ini,”katanya.

Poin ketiga itu, kata Wonda ialah manajemen sudah bersedia mengembalikan para karyawan yang sudah di PHK untuk bekerja tapi perlu patui aturan PKB dan PHI, sementara SPSI inginkan karyawan tak harus ada sanksi, tapi kembali kerja dengan keadaan normal. Untuk itu menurutnya, pihak manajemen dan serikat harus kembali duduk mengadakan rapat.

“Untuk itu, pihaknya mendukung pertemuan itu harus difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika, karena mereka sudah berjalan dan pemda pun harus progres dan terbuka. Sementara pihaknya berserta anggota DPR Papua akan mengawasi selama kedua belah pihak bertemu,”tuturnya.

Lebih lanjut, Wonda mengatakan, setelah dilakukan pertemuan kedua belah pihak maka, akan dilanjutkan pertemuan bersama pemerintah Provinsi untuk mendegarkan solusi.

Kalau kedua belah pihak tidak ada keputusan, kata dia, maka solusinya akan dijalankan sesuai rana proses hukum seperti yang sudah diutarakan oleh pihak manajemen dalam pembahasan rapat kita.

“Saya pikir itu saja solusi terakhir, yakni berjalan sesuai rana hukum, kalau tidak ada kesepakan oleh kedua bela pihak,”bebernya.

A. Ardinato (Didi) Sedang Menjelaskan
Keadaan Freeport. (KM)

Sementara itu, A. Ardianto atau disapa akrab Didi sebagai Eksekutif Vice Presiden Humas Resources dan Industrial (EVP HR PTFI) menyepakati kesempatan bersama bahwa akan diadakan pertemuan bersama serikat pekerja dalam dua minggu ini.

“Ya, kami akan duduk bersama-sama dengan SPSI untuk membicarakan soal pekerja ini,”ungkapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Perkerja Seluruh Indonesia (PC SPKEP SPSI) Kabupaten Mimika, Aser Gobai, ST mengatakan, waktu yang diberikan selama dua minggu untuk bertemu bersama pihak manajemen dan seikat pekerja diharapkan harus terbuka dan membuka diri dalam menyelesaikan permasalahan ini tanpa ada tekanan dan ego pribadi.

Aser Gobai, Ketua PC SPKEP
SPSI Kab. Mimika.

“Kami sangat tidak terima langkah-langkah penyelesaian yang diambil secara paksa menuju rana hukum. Karena, kata dia, proses yang dilakukan itu tidak sesuai dengan PKB,”bebernya.

“Kalau memang begitu, maka, manajemen harus terbuka kepada kita semua yang saat ini mengikuti rapat,”tambahnya.

Selam dua minggu kedepan, diharapkan manajemen jangan menciptakan konflik di dalam rana ini dalam bentuk apapun karena kita harus mengikuti aturan sesuai aturan UU 13.

Dalam Suasana Rapat. (Foto: Alexander Gobai/KM)

Pewarta : Alexander Gobai

Read more 0 Comment

BERITA PAPUA NASIONAL PT.Freeport

Besok, Pertemuan Pihak Freeport dan DPRP, Diharapan Manajemen Freeport Ambil Keputusan Positif

By Kabar Mapegaa 8:29:00 PM BERITA PAPUA , NASIONAL , PT.Freeport

Pertemuan Komisi I DPR Papua dengan Karyawan Freeport, Jumat (16/6) - (Foto: Jubi)

Jayapura, KABAR MAPEGAA.com – Pihak PT. Freeport dan Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) akan melangsungkan pertemuan yang ketiga guna membawas Pemutusan hubungan Kerja (PHK) yang selama ini terus berkepanjangan, Pada Senin, (10/07/17) Besok di Ruang Pertemuan DPR Papua, Jayapura.

Pertemuan pertama sudan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2017 dan pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2017, namun kedua belah pihak tak menghasilkan keputusan yang resmi akibat manajemen freeport tidak hadir. Pada pertemuan ketiga ini diharapkan pihak manajemen harus hadir dan mengambil keputusan positif agar karyawan kembali bekerja seperti semula.

Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Perkerja Seluruh Indonesia (PC SPKEP SPSI) Kabupaten Mimika, Aser Gobai, mengatakan, pada pertemuan besok manajemen harus berani memutuskan persoalan freeport yang berkepajangan ini, karena kalau tidak akan berdampak besar terhadap karyawan dan pengoperasian freeport.

“Yang kita bicarakan kan aturan, bukan di luar dari aturan, pekerja yang bikin mogok juga membela UU agar diberlakukan secara adil,”Katanya, Kepada Wartawan kabarmapegaa.com, Minggu, (09/07/17) Melalui Via Telefon dari Jayapura.

Fokus kita dalam pertemuan besok kata dia, akan kita menanyakan terhadap manajemen tentang program yang selama ini diambil. Hal ini menurutnya, padahal kebijakan punya ketentuan aturannya. Nah aturan itu yang ingin ditanyakan.

“Program agar diperjelas supaya mekanisme yang dijalankan ini kita sama-sama memahaminya, kalau memang tidak di aturan dan di dalam UU, ngapain dibuat gerakan-gerakan tambahan, kalau tidak jelas dikembalikan saja seperti semula,”ungkapnya.

Selain itu, melakukan perekrutan pekerja kontraktor yang sudah di PHK dan lainnya, menurutnya, hal ini kan tidak sesuai dengan aturan UU. Ia menilai manjemen sudan melakukan tindakan-tindakan pembayaran hak-hak kepada pekerja yang sedang mogok, apalagi menyurati di BPJS Provinsi terhadap para karyawan.

“Bukti surat itu, kami sudah dapatkan dari kementrian tenaga kerja yang dituliskan bahwa BPJS tidak boleh layani kalau dilakukan mogok terhadap para pekerja,”ujarnya.

Dengan banyak tindakan yang dilakukan manajemen kata dia, agar diperjelas pada pertemuan besok bersama DPRP dan freerport.

Ia berharap juga kepada DPRP agar bersama-sama mengambil satu langkah bijak untuk menjawab persoalan freeport ini.

Selain itu, lanjutnya, kalau dalam pertemuan itu tidak membuahi hasil, maka sebanyak 315 suku yang berkerja mulai dari grasberg sampai portsite yang akan melakukan mogok besar-besaran.

“Yah, mereka ini kan Komunitas Pekerja Papua (KPP) yang sudah menyatakan sikap kalau tidak ada jawaban dalam pertemuan, maka 315 suku yang tergabung di dalam KPP akan mengeluarkan surat mogok kerja,”katanya.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Komisi IV, Bidang Infrastruktur dan pertambangan, Lasarus Siep berharap di dalam pertemuan yang akan berlangsung besok agar pihak manajemen bisa memberikan satu kebijakan keputusan agar karyawan yang di PHK bisa kembali bekerja.

“Saya berharap jangan memperpanjang masalah, manajemen cepat mengambil kebijakan agar karyawan bisa aktif bekerja,”bebernya.

“Nasib karyawan PT. Freeport kembali aktif bekerja, karena ini kebun mereka manajemen harus perhatikan itu, lebih khusus OAP,”tambahnya.

Pewarta : Alexander Gobai

Read more 0 Comment

BERITA PAPUA NASIONAL Pemerintahan Pembangunan

Gubernur Papua Barat Diminta Prioritaskan Pembangunan Pendidikan

By Kabar Mapegaa 4:47:00 PM BERITA PAPUA , NASIONAL , Pemerintahan Pembangunan

Saat Presiden Jokowi dan Wapres JK beserta Rombongan empat Gubernur dan lima Wakil Gubernur memasuki ruang pelantikan di Istana Negara Cikeas, Bogor. Jumat, (12/5/2017) Foto: Kasiran Mubarokh.

BANDUNG, KABAR MAPEGAA.com --- usai pelantikan Dominggus Mandacan - Mohamad Lakotani sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara Cikeas, Bogor, Sekretaris Jenderal Ikatan Mahasiswa Se-Tanah Papua Jawa Barat Leonardus O. Magai meminta pemerintah daerah provinsi Papua Barat dapat agar mengutamakan Pembangunan pendidikan di Papua barat

“Pembangunan Pendidikan harus dipriotaskan karena manusia diberdayakan secara efektif dan efisien,“Kata Magai, Jumat, (12/5/2017) belum lama ini.

Ia menilai selama ini, Pemerintah provinsi Papua Barat selama enam tahun terakhir lebih banyak bergerak di sektor infrastruktur sementara pembangunan manusia kurang signifikan. Kenyataannya, lanjutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pusat IPM provinsi Papua Barat tahun 2016 mencatat 62.21% dibawah provinsi Sulawesi Barat.

Lebih lanjut, dia mengatakan dari empat Indikator Indeks Pembangunan Manusia provinsi Papua Barat hanya lebih menekankan pada Angka Melek Huruf dan Lama Sekolah. Karena melihat kasus pendidikan yang terjadi yakni ditemukan anak pelajar ADEM tidak bisa membaca dan menulis dikirim ke Jawa Barat selain itu hampir semua mahasiswa Papua Barat menyelesaikan perkuliahannya tersendat terkait biaya kuliah.

“Kasus seperti ini menjadi sebuah PR besar bagi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat yang telah dilantik oleh Bapak Presiden Jokowi sehingga kedepan dapat ditanggulanginya karena pemerintah yang baik pasti mengutamakan Pembangunan Manusianya dari pada Pembangunan infrastrukturnya,“ungkapnya.

Ia berharap kepada pemerintah provinsi Papua Barat terutama agar segera melihat kondisi Pendidikan dengan hati.

Anak asal Mee ini juga berharap agar kedepan dapat mengutamakan pilar pendidikan sehingga kasus-kasus pendidikan di provinsi Papua Barat diminimalisir dengan kepemimpinan baru,“harapnya.

Admin

Read more 0 Comment

BERITA PAPUA Ekonomi Ekonomi Rakyat EKONOMI BISNIS NASIONAL