Sekjen LPMA SWAMEMO Tetap Membela Demi Rakyat 3 Suku Degeuwo Paniai
By Kabar Mapegaa 11:12:00 AM BERITA PAPUA , Lingkungan , YLSM
 |
| Sekjen LPMA SWAMEMO, Jhon Kobepa, (Foto: Demianus B/KM) |
Jayapura (KM)-- Dari tahun ke tahun belum ada titik penyelesaian persoalan Degeuwo penambangan emas ilegal membuat masyarakat hidup dibawah garis kemiskinan dalam segala bidang, belum ada gambaran kesejahteraan hidup rakyat 3 suku yakni Suku Walani, Mee dan Moni yang ada di di lokasi sekitar pinggiran kali Degeuwo sangat menderita, walaupun hidup kita dalam masa otsus tapi belum ada ruang kebebasan keselamatan dan kesejahteraan hidup.
Hal tersebut diutarakan oleh John kobepa, selaku Sekertaris Jendral (Sekjen) Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat suku Walani, Mee dan Moni (LPMA SWAMEMO), pada awak media ini, kamis (23/02/2017). kata dia kami akan tetap membelah kepada hak-hak rakyat tiga suku yang mendiami di lokasi sekitar pinggiran kali Degeuwo.
Dia menilai melihat kondisi lapangan disana ada banyak masalah sosial dan kerusakan lingkungan dan kemanusiaan itu juga perlu di pertimbangkan semua pihak terutama pemerintah daerah setempat, "karena dengan adanya pengusaha iilegal bongkar sana bongkar sini tanpa di hormati pada nilai nilai adat budaya pada rakyat 3 suku disana," Katanya.
Kedepa juga menjelaskan sementara ini pantauan kami seluruh sthakoder sedang desak kepada pihak pemerintah harus cabut seluruh ijin ijin yang di lakukan oleh pejabat bupati dan SKPD yang berwewenang. selama ini kami melihat semua belum ada itiket baik sisi keselamatan dan hak hak rakyat belum dampak namun sementara yang terjadi hanya melihat pada kekayaan sehingga hak hidup rakyat di korbankan.
"Kami menyetahui seluruh orang dari mana mana datang untuk mencari emas tanpa aturan sehingga semua akan membuat kehidupan rakyat disana sangat menderita,"jelasnya.
Dia juga mencontohkan PT Fi di timika asal Amerika juga menjadi persoalan sisi aturan sehingga semua penggusaha yang mau investasi ke Papua harus hormati pada UU Minerba supaya menguntungkan pada pemerintah.
"jadi siapapun baik pemilik usaha dari Indonesia maupun luar Indonesia harus hormati pada aturan republik Indobesia, jangan berlebihan namun semua mengikuti pada rambu rambu atau UU Minerba. sehingga semua pihak saling menguntungkan,"Beber Kobepa.
Pihak lembaga SWAMEMO melihat sisi aturan pengusaha di Degeuwo belum ikuti pada aturan perijinan namun mereka masuk melalui pintu apa, sehingga harus ada kordinasi antara pemilik Perusahan dan Pemerintah serta harus melibatkan pemilih hak ulayat setempat.
"Sehingga semua pengusaha Didegeuwo kategori Ilegal, maka itu harus angkat kaki dari Degeuwo. jangan kita lupakan hak hak rakyat disana, bagaimanapun pihak pemerintah daerah harus bertanggung jawab karena masyarakat sangat merugikan,"ujar Kobepa.
Liputor: Demianus Y. Bunai
Sekjen SWAMEMO John Kobepa, Mengajak Jaga Lingkungan
By redaksikabarmapegaa 1:18:00 AM BERITA PAPUA , Lingkungan , ORGANISASI , YLSM
 |
| Sekjen LPMA SWAMEMO, Jhon Kobepa, (Foto: Demianus B/KM) |
"Kita jangan takut membelah demi keselamatan manusia dan lingkungan alam yang sedang kita menikmati, seperti berkebun, di danau, kali, gunung dan alam sekitar kita, yang kita tinggal itu harus kami jaga baik dan di lestarikan bersama,"ujar Jhon Kobepa, minggu (01/22/2017).
Kata dia, "Kita sebagai makhluk yang mulia di ciptaan Tuhan, shingga ada tugas utama manusia untuk melestarikan dan memelihara lingkungan termasuk mengelolah lingkungan dan melestarikan kebutuhan manusia,"ungkapnya.
Menurut dia, salah satu yang kita lihat lingkungan Degeuwo di tempat pendulangan emas ilegal, akibat dari pengusaha ilegal Degeuwo membuat lingkungan sudah hancur jadi pencemaran tidak digunakan akibat kerusakan lingkungan membuat air jadi kotor tak dapat di gunakan sebagai kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.
"Hingga saat ini Pemda Paniai belum tanggapi serius, dia juga minta instansi yang berwewenang perlu melihat lingkungan sesuai dengan bidang perlu di jaga secara baik pula,"bebernya.
Lanjut dia, kami lihat akibat dari pembangunan daerah yang tidak adil membuat semua lingkungan tidak indah di jalan di gunung di lembah semua hancur total, dia juga pesan,kita harus melihat alam itu mana yang alam keramat, mana yang tempat umum dan mana yang tempat khusus hal hal itu perlu mempertimbangkan.
"Kobepa juga berpesan pada pemerintah khusunya Pembangunan wilayah meepago yang sedang membangun pembangunan utama dan teruma adalah lingkungan harus lindungi, dan di lakukan reboisasi lingkungan atau penghijauhan kembali di perhatikan untuk menjadi bermaanfaat kita semua sebagai aset kesulungan anak-anak wilayah meepago sekarang dan masa akan datang,"pesanya
Liputor: Demianus Bunai
Editor: Andy-Go
Rakyat Papua Diminta Dukung Advokat Gugat Pepera 69 di Belanda
By Kabar Mapegaa 2:22:00 PM BERITA , BERITA PAPUA , Hukum , POL-HUM-HAM , Politik , YLSM
 |
| Ketua YLSM Wilayah Pegunungan Tengah Papua, Servius Kedepa. (Foto: Dok Prib/KM) |
Menurut, Ketua YLSM Pegunungan Papua Barat, Servius
Kedepa, “Semua pelanggaran HAM yang terjadi tanah Papua itu kalau digali
kembali terkait sejarah, kesalahannya ada di Negara Belanda. Karena Negara belanda
yang rintis pertama dan dokumen yang dimiliki diserahkan kepada Negara
Indonesia akibat tekanan Amerika serikat.
“Jadi pada saat New
York Agrement ditandatanggani rakyat pada 19 Agustus 1962, orang asli Papua
tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu. Kenapa belanda yang betindak selaku pemilik
tanah Papua,”kata Kedepa kepada kabarmapegaa.com,
Sabtu, (12/11/16).
“Dalam penentuan nasib sendiri pun One Man One Vote, di tahun 1969 tidak dilakukan satu orang satu
suara secara politik, ini kan tidak sah,”tambahnya.
Untuk itu, melalui SWP YLSM pegunungan Papua Barat sedang
menggugat belanda, satu-satunya supaya pemerintah juga tidak bersalah di dalam
kesalahan belanda.
“Mulai dari aparat desa, rakyat sampai ke Gubernur harus
mendukung dan membiayai proses gugatan itu, supaya advokat-advokat itu
bisa kerja bebas,”mintanya.
Selain itu, Kata Kedepa, menggugat Pepera itu, sama sekali tidak mengganggu perjuangan
lainnya. Adovokasi ini sedang menempu di jalur hukum dan politik.
Pewarta : Alexander Gobai
Pendekatan Internal Kepada Orang Asli Papua Untuk Menggugat YLSM PTPB-SWP
By Kabar Mapegaa 5:38:00 PM ARTIKEL , artikel papua , Meepago , YLSM
 |
| (Foto: Dok. Ilustrasi/KM) |
Oleh: Servius Kadepa
YLSM News, 26 Oktober 2016
Artikel, (KM). Pendekatan internal kepada sesama Orang Asli Papua (OAP) untuk menjelaskan Latar Belakang dan Tujuan Agenda gugatan YLSM PTPB - SWP kepada pemerintah kerajaan Belanda telah mulai dilakukan sejak 01 September 2016 lalu dengan route Paniai, Timika, Jayapura, Nabire, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak Jaya dan seterusnya. Berkas gugatannya telah disampaikan secara simbolis kepada pemerintah kerajaan Belanda pada tanggal 7 September 2016 lalu.
Pemerintah kerajaan Belanda telah menipu Orang Asli Papua dalam isi New York Agreement, 15 Agustus 1962 dengan isinya Satu Orang Satu Suara dalam pemungutan suara saat PEPERA 1969 dilangsungkan di Papua. Orang Asli Papua selaku pemilik tanah adat di pulau Papua Bagian Barat tidak dilibatkan dalam penandatanganan New York Agreement, 15 Agustus 1962.
Ribuan Orang Asli Papua sudah mulai dibunuh oleh Indonesia melalui berbagai cara sejak 01 Mei 1963 hingga 2016. Dalam tahun 1967 Amerika telah menanamkan modal asing di Indonesia untuk operasikan tambang tembaga dan emas di Tembagapura, Papua.
Pelaksanaan PEPERA 1969 telah dipercepat untuk menangkan NKRI di bawah kontrol TNI. Pasca pelaksanaan PEPERA 1969, di Paniai terjadi peristiwa pertumpahan darah antara TNI dan Orang Asli Papua di bawah pimpinan Karel Gobai dengan menggunakan jubi dan anak panah. Alm. Yohanes Bunai Degepa tertembak dalam peristiwa 69 di Pasir Putih tersebut. Peristiwa itu bukti penolakan hasil PEPERA 1969.
Indonesia juga telah melanggar keputusan Satu Orang Satu Suara dalam pemungutan suara pada PEPERA 1969. Indonesia tidak memberikan waktu bagi setiap Orang Asli Papua untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Karena pemilihan secara kolektif itu terbukti melanggar hak Orang Asli Papua.
Peristiwa penembakan Paniai berdarah, 08 Desember 2014 lalu. Peristiwa itu sudah terbukti kasus pelanggaran HAM berat yang dinilai tidak mampa selesaikan hingga saat ini 27 Oktober 2016.
Keluarga korban dan seluruh Orang Asli Papua (OAP) Barat di Paniai dengan sangat menolak cara-cara presiden Jokowi, Wiranto, KAPOLDA Papua dan PEMDA Paniai untuk mau membayar kepala kepada orang tua korban seperti yang telah dilakukan terhadap keluarga korban Zondegau di Sugapa, Intan Jaya, Papua. Semua suku-suku di Papua tidaklah sama bidaya dan prinsipnya.
ULMWP dan YLSM PTPB-SWP sudah bersatu untuk segera akan menggugat pemerintah kerajaan Belanda, antara lain:
Pertama, Belanda menyampaikan minta maaf kepada Orang Asli Papua pada kesempatan pertama.
Kedua, Dengan sendirinya Papua akan kembali wilayah tak berpemerintahan karena hasil REKAYASA PEPERA 1969 akan dibatalkan demi hukum.
Ketiga, Orang Asli Papua punya kesempatan emas untuk lepaskan Papua dari NKRI sesuai mekanisme PBB yang berlaku.
*) Penulis adalah Ketua YLSM Meepago – Papua
Editor: Muyepimo Pigai
Orang Asli Papua Wajib Menghormati Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, 8 Desember 2014 Lalu
By Kabar Mapegaa 1:23:00 PM BERITA PAPUA , Meepago , POL-HUM-HAM , YLSM
 |
| korban Paniai Berdarah, 8 Desember 2014 lalu |
Keluarga
Korban Paniai Berdarah, 8 Desember 2014 Lalu Tidak Beri Izin Nkri Melaksanakan
Upacara Bendera Merah Putih Pada 17 Agustus 2016 Mendatang
Seluruh
Orang Asli Papua di Paniai tidak akan mengikuti upacara benderah Merah Putih,
17 Agustus 2016 mendatang. Kami keluarga korban Paniai Bedarah minta
"SEMUA ORANG ASLI PAPUA DI PANIAI TIDAK AKAN IKUT UPACARA 17 AGUSTUS 2016
MENDATANG UNTUK MENGHORMATI MAYAT-MAYAT KORBAN PENEMBAKAN TNI/POLRI YANG TELAH
DIKUBURKAN DI LAPANGAN SEPAK BOLA KAREL GOBAI, ENAROTALI.
Menurut
informasi yang sedang beredar di kalangan masyarakat, peserta yang akan ikut
itu hanya keluarga PNS saja karena takut akan diberi sanksi oleh Bupati, TNI
dan POLRI di Paniai.
Dalam
hati seluruh Orang Asli Papua di Paniai tidak akan memperingati hari
kemerdekaan RI, 17 Agustus 2016. Karena 17 Agustus 1945 adalah hari kemeedekaan
negara ras Polynesia. Bukan bangsa Melanesia.
Empat
Siswa SMA Paniai telah ditembak mati di tempat pasukan gabunagan TNI dan POLRI.
Belasan orang Asli Papua lainnya mengalami luka tembak. Mereka telah dirawat di
rumah sakit umum Uwibutu, Madi. Semua mayat korban telah divisum oleh Dokter
Agus di lapangan sepak bola Karel Gobai di Enarotali, depan kantor Koramil
Paniai Timur, sebelum dimakan di lapangan tersebut pada 10 Desember 2014 lalu.
Lapangan
Sepak Bola Karel Gobai telah dijadikan TAMAN MAKAM KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT
sejak 4 jenazah dikuburkan di lapagan tersebut.
Kami
keluarga korban Paniai Berdarah juga sangat menolak kedatangan rombongan Luhut,
Wiranto dan Kejagung Australia ke Papua untuk menyelesaikan kasus pelanggaran
HAM di Papua. Karena TNI/POLRI adalah pelaku. Sedangkan pemerintah Australia
adalah Pendukung. Indonesia, Australia, Amerika, Belanda, PM PNG, PM. Fiji, Uni
Eropa, PBB dan lain-lain adalah satu kekuatan yang sedang membunuh Orang Asli
Papua.
Indonesia
sudah cap kami Orang Asli Papua SEPARATIS, BABI dan MONYET. Indonesia sendiri
yang sudah lepaskan kami Orang Asli Papua dari NKRI. Kami sedang menantikan
campur tangan pemerintah Belanda, Amerika Serikat dan PBB untuk selamatkan kami
Orang Asli Papua dari pemusnahan dalam NKRI ini.
Cara
selesaikan kasus pelanggaran HAM berat Paniai, 8 Desember 2014 lalu itu tidak
susah yaitu LEPASKAN PAPUA DARI BINGKAI NKRI melalui mekanisme PBB yang
berlaku. "PR" ini yang sedang diperjuangkan oleh rakyat Papua melalui
ULMWP, MSG, PIF dan ACP menuju PBB.
Semua
Orang Asli Papua dan Papua Barat diminta percaya dirinya sendiri untuk belajar
mandiri menghidupi keluarga dengan cara BERKEBUN diatas tanah adatnya sendiri
sambil menunggu proses lepaskan Papua dari NKRI.
REKOMENDASI
:
Pertama
:
Kami
keluarga korban minta dukungan negara Afrika, Caribia dan Pasifik untuk desak
PBB selesaikan secara menyeluruh berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua dan
Papua Barat.
Kedua
:
Untuk
percepat proses pengembalian negara Papua Barat, pemerintah Belanda segera akan
digugat tentang proses penyerahan Papua ke dalam bingkai NKRI tanpa dilibatkan
Orang Asli Papua.
Ketua Yayasan Lembaga
Swadaya Masyarakat (YLSM) Wilayah Meepago, Papua, Servius Kedepa
Pemerintah Indonesia Diduga Bicara Lain, Main Lain, Dalam Bingkai NKRI di DIY dan Jakarta
By Kabar Mapegaa 3:05:00 AM BERITA PAPUA , POL-HUM-HAM , YLSM
 |
| Pertemuan Mahasiswa dan DPR Papua di Yogyakarta Foto:Dooc |
Bogor,
(KM)-- Ketua Yayasan Swedaya Masyarakat (YLSM) Pegunugan Tengah Papua Servius Kedepa mengatakan apakah Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat masih tetap
akan percaya dan menghormati perlakukan pemerintah pusat.
Sedih
untuk mendengarkan berita kekecewaan karena tim DPRP dan Gubernur Papua tidak dihormati sebagai
umat manusia Papua dalam bingkai NKRI oleh gubernur DIY Sultan dan Presiden
Jokowi-JK di Jakarta.
Mahasiswa
Papua masih diberlakukan Separatis dan Monyet di DIY dan sekitarnya oleh
gubernur DIY dan Presiden Republik Indonesia di Jakarta,
Sungguh,
hatinya sakit dan sedih tetapi, apa boleh buat,” kata Servius Kedepa kepada
wartawan www.kabarmapegaa.com
Sabtu,(6/16) malam ini.
Dikatakan,
apabila seluruh mahasiswa berkomitmen untuk masih mau tinggal di DIY dan
sekitarnya secara paksa hanya karena mengejar kepentingan pendidikan bagi nusa
dan bangsa Papua. Alam Papua dan Tuhan Allah sebagai sang pencipta, termasuk
kita umat manusia tetap akan melindungi saudara-saudara sekalian.
 |
| Suasana Pertemuan Mahasiswa dan DPR Papua di Asrama Mahasiswa Kamsann I Yogyakarta |
Kami
belum bisa berbuat apa-apa selain doa, ditribusi dan promosi situasi kekerasan
Negara dan kejahatan kemanusiaan terhadap Orang Asli Papua dan lain-lain untuk
mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,
“Situasinya
sudah semakin jelas terutama perlakuan NKRI terhadap Orang Asli Papua secara
menyeluruh, yang telah dimulai sejak 1 Mei 1963 lalu,” kata servius
Menurutnya,
apalagi situasi kemanusian bagi bangsa Papua pasca pelaksanaan KTT MSG yang
akan dilaksanakan pada September 2016 mendatang di Vanuatu. Langkah-langkah apa
seperti apa saja yang akan dilakukan oleh seluruh Orang Asli Papua, apabila
status ULMWP akan diterima menjadi anggota penuh di MSG? Apakah Indonesia akan tinggal diam menghadapi
kemajuan diplomasi demikian?
Kata dia, Karena, para pemimpin NKRI ini
dinilai urat malunya sudah diputuskan oleh darah Orang Asli Papua. Perbuatan
DOSA kekerasan Negara Indonesia dan kejahatan kemanusiaan ini yang menghantui
para pemimpin Indonesia untuk masih mau membunuh Orang Asli Papua terus hanpir
tiap hari.
Peristiwa
pengepungan TNI-POLRI terhadap asrama Mahasiswa Papua di Yogya seperti demikian
biasa dilakukan juga hampir tiap hari di seluruh Papua dan Papua Barat,”
bebernya
Ia
mengatakan, tergantung mahasiswa apakah mau minta bapak Gubernur dan rombongan
Pemerintah Daerah Provinsi Papua untuk
akan segera eksodus atau masih tetap mau bertahan untuk belajar?
"Tidak
lupa kami sampaikan kepada Tim Gubernur Papua dan DPRP agar Tuhan pulangkan mereka
dengan aman dan lancar sampai di Papua,”tambah kedepa
YLSM
Merekomendasikan:
1. Kami meminta dengan sangat, penderitaan Orang Asli Papua Barat segera akan dibebaskan oleh Negara-Negara penyelamat dunia yang peduli terhadap kondisi pelanggaran HAM berat yang dipraktekan Indonesia sejak 1 Mei 1963
2. Kami minta dengan hormat, para pemimpin MSG penuhi kriteria keanggotaan yang kurang sesuai pendirian Piagam MSG untuk segera akan menerima ULMWP menjadi anggota penuh di MSG pada KTT MSG di Vanuatu dalam bulan September 2016 mendatang tanpa dibutuhkan kriteria lagi.
3. Pemerinta Provinsi Papua dan Papua Barat diminta segera akan memberikan dukungan politik sebagai anak negeri Melanesia untuk mendukung upaya-upaya diplomasi ULMWP, MSG dan PIF untuk membawa masalah penyelesaian akar masalah politik Papua di sidang-sudang PBB mendatang. Melalui upaya-upaya tersebut Indonesia segara akan diberiksa oleh Komisi Dewan HAM PBB Urusan Pembunuhan Kilat dan Terencana terhadap kasus Paniai berdarah 8 Desember 2014 lalu. Selain itu, kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah dan sedang diberlakukan oleh aparat TNI/POLRI dengan cara pemalangan masa aksi demo damai, penangkapan masal dalam jumlah yang banyak, pemenjarahan, penangkapam, penembakan terhadap Orang Asli Papua.
4. Kami selaku bagian dari penduduk Melanesia yang tinggal bergumulan Darah Orang Asli Papua yang tidak berdosa di Papua mendesak kepada MSG dan PIF untuk membawa masalah pelanggaran HAM Papua Barat kepada PBB untuk selanjutnya didaftarkan di daftar perwalian PBB percepat Dekolonisasi dan seterusnya sampai Papua Barat benar-benar lepaskan diri dari NKRI
Pewarta:
Yunus E Gobai
Suasana Perdebatan Antara Tim DPRP dan KAPOLDA DIY, 27 Juli 2016
By Kabar Mapegaa 5:57:00 PM ARTIKEL , artikel papua , Meepago , YLSM
 |
| YLSM News, 28 JULI 2016 (Foto: Dok. Prib Kadepa/KM) |
YLSM News, 28 JULI 2016
Perdebatan sangat alot dalam pertemuan bersama KAPOLDA DIY hari ini. Kami sudah berbicara banyak sesuai data fakta yang kami dengar dan terima lansung oleh mahasiswa Papua Kamasan I Yogyakarta. Kami pun sudah meminta Kapolda tentang jaminan keamanan dan kenyamanan bagi mahasiswa Papua di Yogyakarta dalam bentuk tulisan namun tidak dihiraukan.
Jawaban KAPOLDA terlihat keras karena kita lebih keras dalam pertemuan.
Ini jawaban KAPOLDA DIY:
1. KAPOLDA menyesal kasus Yogyakarta sudah menjadi konsumsi politik bagi pihak" yang tidak bertanggjawab. Kapolda bantah semua data di medsos, media online, media masa yang beredar masalah pengepungan asrama mahasiswa Papua Kamasan I Jln. Kusuma Negara No. 119 tanggal, 14-16 Juli 2016 adalah salah, tidak benar, data itu memutarbalikan fakta, itu kerja LSM yang selalu menjual negara, juga ada keterlibatan pihak ke tiga/ asing. Sehingga siapa yang menjadi otaknya kami sedang dalam penyelidikan.
2. KAPOLDA bicara, polisi justru datang hanya melakukan pengaman jangan sampai terjadi bentrok antara ormas NKRI Harga Mati dan kelompok mahasiswa yang mau melakukan kegiatan separatis.
3. KAPOLDA bicara, Yogyakarta aman untuk semua orang, termasuk juga orang Papua dan mahasiswa Papua, saya jamin, saya jamin. Kecuali mereka melakukan kegiatan yang berhubungan dengan separatis, makar yaitu tuntutan Papua Merdeka. Kami tetap bertindak.
Tanggapan Hasil Pertemuan Antara KAPOLDA DIY dan DPRP di Yogyakarta, 27 Juli 2016
Mengapa Sultan Yogyakarta cap mahasiswa Papua separatis?
Pada tanggal, 14-15 Juli 2016, mahasiswa Papua tidak ada yang membawa senjata dan amonisi untuk tembak pasukan gabungan TNI/POLRI dan Ormas Reaksioner di Yogya. Tetapi Sri Sultan sebut mereka adalah separatis. Bukti-bukti separatisnya juga harus ditunjukan di public. Karena tuntutan kemerdekaan Negara Republik Papua Barat yang telah dan sedang digencarkan Orang Asli Papua itu bagian dari implementasi penegakan hukum dan HAM dalam sebuah Negara Demokrasi.
Bukti PTNI/POLRI DIY
Perlakuan TNI/POLRI dan Ormas Reaksioner di DIY, 14-15 Juli 2016 lalu telah diketahui hampir semua orang dunia melalui bukti-bukti foto, video dan berupa laporan-laporan tertulis yang terbagi melalui berbagai media. Semua bukti yang terjual ini bukan hasil rekayasa LSM dan jurnalis baik dalam maupun luar negeri tentang perkembangan situasi kemanusiaan di Papua dan Papua Barat. Mahasiswa Papua dinyatakan tidak aman tinggal di wilayah Indonesia lainnya. Karena mahasiswa DIY dicap Separatis dari bangsa Monyet. Mahasiswa Papua tidak ada yang bawa senjata di Yogya tetapi dicap Separatis. Kata Sultan Yogya, tidak ada tempat bagi separatis di DIY.
Ada apa di balik pernyataan SEPARATIS dan MONYET itu di Yogya 14-15 Juli 2016?
Himbauan TPN-PB OPM Dev II MAKODAM PEMKA IV Paniai, seluruh Orang Asli Papua (rakyat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, tokoh wanita, tokoh-tokoh pemuda, PNS, semua faksi perjuangan Papua Merdeka seperti ULMWP, LSM, MRP, DPRP dan Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat) dituntut melalui peristiwa pengepungan mahasiswa Papua Yogya untuk menjawab pertanyaan dan kata-kata penghinaan “MONYET” yang telah diucapkan seperti tersebut diatas.
(Penulis adalah Servius Kedepa, Ketua YLSM Wilayah Meepago)
Editor: Frans Pigai
Siapa Pelaku Genocide Terhadap Orang Asli Papua?
By Kabar Mapegaa 4:05:00 PM ARTIKEL , artikel papua , YLSM
 |
| YLSM News, 25 Juli 2016 (Foto: Dok. Google Ist/KM) |
Artikel, (KM). Para pelaku genocide terhadap Orang Asli Papua (OAP) bukan hanya Negara Indonesia saja di tanah Papua dan Papua Barat, sejak 01 Mei 1963.
Para aktor yang bermain di belakang Negara Indonesia adalah Bapak Sri Paus di Vatican atau Roma, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kerajaan Belanda, Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, Selandia Baru, Inggris, PM. Fiji dan PM. Vanuatu.
Negara-negara kapitalis dan kolonialis seperti tersebut diatas ini yang mempunyai kepentingan ekonomi paling besar di pulau Papua bagian Barat.
Mengapa pengumuman hasil keputusan KTT MSG tentang keanggotaan ULMWP menjadi anggota penuh di MSG ditunda sampai September 2016 mendatang di Vanuatu? Sedangkan dalam piagam pendirian MSG, semua pulau yang termasuk dalam rumpun bangsa Melanesia tidak harus dijajah oleh negara-negara rumpun lain di bumi ini. Dalam piagam ini, dengan sendirinya, Belanda dan Indonesia telah melanggar dalam proses penyerahan Papua Barat ke dalam NKRI.
Karena negara-negara pencuri, perampok dan pelanggar HAM berat di tanag Papua itu tahu tentang pelanggaran ini, maka pasukan gabungan TNI/POLRI telah diperbanyak untuk menangkap dan menembak di tempat di hadapan para tokoh-tokoh agama di pulau Papua bagian Barat.
Menagapa para tokoh-tokoh agama masih belum mendesak Bapak Sri Paus di Roma pada kesempatan pertama untuk menekan PBB meninjauh kembali kesalahannya di Papua sejak tahun 1960-an?
Bapak Sri Paua, PBB, Belanda dan Amerika Serikat diduga telah dan sedang membiarkan kepada pemerintah NKRI untuk segera akan memusnahkan Orang Asli Papua (OAP) dan Papua Barat. (YLSM News/KM)
Editor: Frans P
Servius Kedepa: Bagunan Demokrasi dan HAM dirusak Oleh TNI/Polri
By Kabar Mapegaa 9:24:00 PM Aksi Demo Damai , Berita Tanah Papua , YLSM
 |
| Masa aksi Rayat Papua yang dimediasi oleh KNBP dan PRD wilayah Timika. Rabu (13/07) di Kawasan Bundaran Timika Indah. ( Foto : Antara/KM) |
Yogyakarta, (KM)--Ketua Yayasan
Lembaga Swadaya Masyarakat (YLSM) Pengunungan tengah Papua, Servius Kedepa ,
Via Telon menyatakan Bangunan demokrasi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dirusak pasukan gabunganTNI/Polrii di Tanah Papua
sejak 1 mei 1963 hingga 13 juli 2016. Indonesia sudah terbukti merusak sistem
demokrasi yang telah dibangun pihak gereja dan aktivis ham di tanah papua dengan
tema "zona damai". Rabu, (13/07 di Paniai, Papua.
“Semua prosesi pengrusakan
bangunan demokrasiI dan HAM oleh NKRI melalui kekerasan TNI/POLRI telah dan
sedang dilakukan di depan mata tokoh-tokoh agama. Masa pendukung ULMWP selalu
berteriak di jalan-jalan di seluruh tanah Papua hanya untuk lepaskan Papua dari
NKRI dengan cara damai dan bermartabat,” katanya
Kurang lebih, lanjut Kedepa , 50 orang masa pendemo telah ditangkap di
Timika Indah kurang lebih pukul 09:00 pagi. Keberadaan mereka hingga saat ini
masih belum diketahui.
Katanya, Kurang lebih pukul 13 :
25 PM waktu Timika, seorang wartawan Kabar Mapega (KM) yang bernama Yulianus
Nawipa telah ditangkap polisi. Pimpinan redaksi KM, Alexander Gobai telah pergi
menghadap polisi di Timika untuk memberikan keterangannya.
“Informasi selengkapnya segera
akan dihubungi melalui nomor handphone ini +6281344571308,” ujar Kedepa
Kedepa menjelasakan, Polisi sudah
mulai main tangkap masa pendemo damai kurang lebih 69 orang pada hari selasa 12
Juli 2016. Dari dalam kota 54 orang jam 10:00 wpb dan saat bagi seruan dan
selebaran kemarin tanggal 12 Juli 2016. Sekitar 69 orang. Penangkapan yang sama
juga telah mulai dilakukan di Nabire. Salah satu diantara mereka yang ditangkap
Polisi di Nabire adalah saudara Yanpit Kadepa.
“Menurut keterangannya, ia telah
ditangkap dengan alasan memakai baju bergambar bendera Bintant Fajar,” kata
kadepa lagi
Lanjut Dia, Kemudian pada hari
ini 13 Juli 2016 kembali terjadi penangkapan terhadap rakyat sipil Papua di Jl.
SP-2 dimana ada lampu merah pertigaan
menuju Rumah Sakit Karitas SP-5, Kuala Kencana dan Timika. Polisi di Timika
telah menangkap ribuan masa aksi yang hadir dari berbagai arah seperi dari SP-4
dengan menggunakan truk dan 1 buah mobil pickup jam 11:00 wpb.
“Kurang lebih 113 orang yang
sudah sudah diketahui tertangkap hingga saat ini. Dan yang dalam 4 truk dan 1
pick up belum di hitung. Masih terjadi penangkapan dimana-mana di Timika dan sekitarnya,”
Tutup Kedepa
Pewarta : Manfred Kudiai
Laporan YLSM: 500 OAP DI Paniai Peringati HUT Proklamasi Kemerdekan Papua
By Kabar Mapegaa 3:30:00 PM BERITA PAPUA , Meepago , POL-HUM-HAM , YLSM
 |
| Upacara HUT Proklamasi Kemerdekaan Papua diperingati oleh TPNPB-OPM Devisi II Pemka IV wilayah Meemonala di Markas TPNPB-OPM , Jumat (1/7/2016) |
Tampak photo bergambar pasukan TPNPB Batalyon I
sedang melakukan apel untuk melakukan pemeriksaan Panglima Daerah terhadap
anggota tentang kelengkapan upacara yang sedang dilangsungkan di Paniai pada
hari ini, 1 Juli 2016.
"Kami seluruh pasukan TPNPB-OPM Devisi. II Makodam
Pemka IV Paniai sedang bersiap-siap di lapangan upacara untuk tuntut hak
kemerdekaan kami bangsa Papua Barat,”ujar Paul Wenda via telepon pagi ini,Jumat,
( 1 Juli 2016) ,pukul 07:20 waktu Paniai
Dikatakan, kami sedang mempertahankan roda
revolusi dan semangat perjuangan rakyat Papua Barat melalui TPNPB-OPM di Papua
Barat sampai hari ini untuk protes hasil pelaksanaan PEPERA 1969 karena dalam
pelaksanaannya dinyatakan tidak demokratis.
Oleh karena itu, kami seluruh rakyat Papua dan
TPNPB-OPM Paniai dan sekitarnya dengan suara bulat meminta kepada negara-negara
MSG untuk segera akan menerima ULMWP menjadi anggota penuh di MSG pada 14-16
Juli 2016 mendatang. Kata dia, “Karena, kami rakyat Papua Barat dan seluruh faksi
perjuangannya telah bersatu sejak terbentuknya ULMWP di Vanuatu,” ungkap Wenda
Menurut laporan yang diterima langsung dari TKP
tentang persiapan pelaksanaan upacara HUT Ke-45 pembacaan Teks Proklamasi
Kemerdekaan Negara Republik Papua Barat pada 1 Juli 2016, pukul 08:05 AM bahwa,
upacara segera akan dimulai. Seluruh
pos-pos penjagaan cukup ketat sesuai perintah panglima Devisi II Makodam Pemka
IV Paniai, Damianus Magai Yogi. Sebuah kamera milik Sekjend Panglima Devisi II
juga ditahan di pos penjagaan untuk melakukan pemeriksaannya.
Menurut laporan pemegang kamera, saya sedang
mendatangi kepada komandan di tempat untuk segera akan dikembalikan karena
kamera tersebut salah satu aset TPNPB OPM dari Batalyon I yang sementara
diizinkan untuk kebutuhan dokumentasi SEKJEND Panglima Devisi . II Paniai, jelas DB
Per telepon selulernya.
"Lokasi upacara sedang dibanjiri persertanya, baik
para anggota TPNPB-OPM maupun masyarakat yang datang dari berbagai kampung,
distrik dan kabupaten, tutup laporan. kata dia, Pemeriksaan di pos penjagaan yang ketat tidak
merubah semangat perjuangan rakyat bersama TPNPB-OPM Paniai dan sekitarnya,"bebernya
Kami sedang melaksanakan tugas sesuai agenda kerja kita untuk mendukung perjuangan rakyat
Papua Barat melalui ULMWP. ULMWP segera diterima MSG menjadi anggota penuh MSG
pada 14-16 Juli 2016 mendatang.
Baca:http://www.kabarmapegaa.com/2016/07/tpnpb-opm-siap-peringati-hut-proklamsi.html
Baca:http://www.kabarmapegaa.com/2016/07/bk-berkibar-di-hut-proklamasi-papua.html
Pewarta : Yunus E Gobai
Laporang YLSM : Uang Ijin Lahan Bongkar Tanah Adat Belum Bayar
By Kabar Mapegaa 5:25:00 PM BERITA PAPUA , Lingkungan , Meepago , YLSM
 |
| Perusakan pagar dan lahan milik masyarakat adat di Agadide Kabupaten Paniai (Foto: Dokumen YLSM Meepago) |
Paniai (KM)— Ketua Yayasan Swedaya
Masyarakat (YLSM) Wilayah Meepago Servius Kedepa melaporkan kepada www.kabarmapegaa.com Selasa (14/16) Pimpinan
PT. Modern masih belum bayar uang izin bongkar tanah adat tiga kampung
sepertinya Toyaimuti, Yabomaida dan Dauwagu di kecamatan Agadide Kabupaten
Paniai,Papua.
Masyarakat adat tiga
kampung meminta segerah membayar uang
ganti rugi kerusakan pembongkaran tanah adat
yakni lahan tidur, kebun, Pagar, darah Keramat sesusi tuntutan Orang Asli Papua di Agadide,"ucapnya
Jadi, kata Kedepa "Lokasi yang di bongkar oleh PT. Moderen adalah umum milik
YLSM Pegunungan Tengah Papua untuk Upacara adat Orang Asli Papua, pepohonan,
rerumputan dan lain-lain," tuturnya
Ia menegaskan, Bila
tidak bersedia membayar, maka seluruh kegiatan PT. Modern di Agadide dan
sekitarnya segera akan diberhentikan dari pekerjaan sampai selesai
dibayarkannya.
Pewarta :Yunus E
Gobai/KM
YLSM Meepago: Tolak Tim Ham Buatan Luhut Di Jakarta
By Kabar Mapegaa 10:09:00 AM BERITA PAPUA , PELANGGARAN HAM , YLSM
 |
| Gabungan Aparat Militer TNI/Polri Republik Indonesia Menembak Mati Warga Spil dan Anak Sekolah SMA di Kabupaten Paniai 8 Desember 2014 (Foto: Dokumen YLSM Paniai) |
Paniai,(KM)— Ketua Yayasan Swdaya Masyarakat (YLSM) Wilayah
Meepago Servius Kedepa menyatakan keluarga korban Paniai Berdarah dan seluruh
Orang Asli Paniai menolak dengan tegas terhadap kedatangan Tim HAM bentukan
Presiden Jokowi-Jk melalui Luhut Binsar
Panjaitan, Menteri Koordinator Politik hukum dan keamanan Republik Indonesia ke
Papua.
“Tim ini dibentuk untuk menggagalkan diplomasi ULMWP dan
menghambat Tim Pencari Fakta dari Pacific Island Forum (PIF) ke Papua,” kata
Servius Kedepa kepada media www.kabarmapegaa.com
Jumat,(10/16) via pesan singkat.
Kedepa menjelaskan, untuk perkuat penolakannya Tim Pencari Fakta
bentukan Luhut Binsar Panjaitan dan mendukung masuknya ULMWP ke MSG menjadi
anggota penuh, kelompok pendukung ULMWP melalui WPNCL, PNWP dan NFRPB akan
turun jalan menuju kantor DPRP pada 15 Juni 2016 mendatang,”Ucapnya
Ini Keterangan Laporang HAM di Paniai oleh YLSM Meepago;
- Pada tanggal, 8 Desember 2014, 09:41 AM telah terdengar bunyi tembakan pertama terhadap 4 Siswa SMA dan 17 orang lainnya mengalami luka tembak pasukan gabungan TNI/POLRI di PaniaI
- Laporan photo bergambar Paniai Berdarah, 8 Desember 2014 yang pertama pada jam 11:51 PM, laporan photo bergambar kedua dikeluarkan jam 02:40 PM, dan laporan terakhir dalam satu hari pada jam 05:53 PM.
- Laporan selengkapnya tentang proses monitoring dapat dibaca diwali media Facebook atas nama Servius Kedepa sejak 8 Desember 2014 lalu sampai 10 Juni 2016.
Ini Rekomendasi dari YLSM Meepago;
- Kami mendesak Tim Pencari Fakta dari PIF segera masuk ke Papua ketemu langsung dengan para keluarga korban menjawab tuntutan Orang Asli Papua.
- Kami menolak dengan tegas kedatangan Tim HAM bentukan presiden Jokowi melalui Luhut Binsar Panjaitan. Waktu Indonesia sudah lewat. Sudah waktunya untuk Indonesia segera akan diintervensi PBB dengan alasan pelanggaran HAM Berat
(Yunus E
Gobai/KM)
Aksi Massa di Papua Dinilai Kapolda Papua Melakukan Diskriminasi
By Kabar Mapegaa 7:39:00 PM BERITA PAPUA , POL-HUM-HAM , YLSM
 |
| Masa Aksi BARA NKRI di Halaman Kantor DPRP. (Foto: Dok KM) |
Yogyakarta,
(KM)---Polda Papua diduga telah melakukan diskriminasi antara massa aksi
kelompok Pro Papua merdeka dan Pro pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) yang tergabung dalam Barisan Rakyat Pembela (BARA) NKRI disikapi Ketua Yayasan Lembaga
Swadaya Masyarakat (YLSM) Wilayah Meepago.
Ketua
YLSM Wilayah Meepago, Servius Kedepa, mengatakan, perlu ditinjauh kembali reaksi Kapolda Papua terhadap penanganan massa aksi
antara pendukung Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United
Liberation Movement for West Papua (ULMWP), pada Senin (31/05) dan pendukung
Barisan Rakyat Pembela NKRI (Bara NKRI), Jayapura, Papua, (2/6).
“Seluruh
masa aksi demo pembela NKRI diantar jemput mobil, bus, truk dan motor beroda 4.
Mereka diizinkan KAPOLDA Papua untuk berdemo di kantor DPRP. Inilah sikap
Kopolda yang tidak bijak,”kata Kedepa Kepada kabarmapegaa.com, Kamis, (02/06)
dari Jayapura.
Kata
dia, sementara masa aksi KNPB dan rakyat pro kemerkaan Papua telah dihadang
polisi dan TNI di beberapa titik kumpul di Jayapura. Seperti Abe Lingkaran,
Perumnas 3 Waena, Sentani dan lain-lain.
“Dimana
kebijakan Kopolda Papua terhadap aksi KNPB pada 31 Mei 2016 lalu,”tegasnya.
Kata
dia, demo hari ini bukan orang asli Papua. Tetapi, orang Papua yang dianggap memperjuangkan
hak-hak untuk Negara Indonesia dan menolak perjuangan organisasi pro Papua
Merdeka.
“Jadi
hari ini terbukti bahwa, yang menolak KNPB dan ULMWP lalu mempertahankan NKRI
adalah orang non Papua dan bukan orang papua,”tegasnya.
Wakil
Ketua III DPR Papua, Yanni mengatakan, pihaknya menerima aspirasi massa dan
akan meneruskan ke Polda Papua. Katanya, menjadi tanggungjawab semua pihak
menjaga keutuhan NKRI.
“Papua
tanah damai. Tanggungjawab ada pada kita semua. Ini baru pertama kali saya
melihat demo seperti ini, selama saya tiga periode di DPRP. Mari menjaga
keutuhan NKRI. Non Papua juga mengambil bagian penting membesarkan dan
memajukan Papua serta menjaga Papua tetap menjadi tanah damai,” kata Yanni
dihadap massa,”kata Yanni, Seperti yang dikutip dari Jubi.com edisi, 02 Juni 2016.
Pewarta : Manfred Kudiai/KM
