Komnas HAM Usir Perwakilan PT Freeport Terkait PHK Sepihak Ribuan Buruh
By Kabar Mapegaa 10:29:00 PM BERITA PAPUA , Domberay , PT.Freeport
Komisioner Komnas HAM RI Natalius Pigai. Ist |
JAKARTA, KABARMAPEGAA.com–Komisioner Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai mengatakan tidak menerima perwakilan
PT Freeport Indonesia terkait persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) 8.100
karyawan karyawan perusahan subkontraktor (privatisasi dan kontraktor).
Komnas HAM sebelumnya sudah melayangkan surat panggilan
kepada pimpinan Freeport untuk membahas persoalan nasib ribuan karyawan yang
mengalami PHK pada bulan Mei lalu.
Natalius menegaskan jika PT Freeport tidak segera
menyelesaikan masalah ini maka pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi kepada
Pemerintah. Rekomendasi yang dimaksud adalah untuk menahan izin ekspor sampai
penyelesaian masalah PHK.
“Kami juga akan merekomendasikan ke PBB jika Freeport
melakukan kejahatan kemanusiaan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Cabang SP-KEP SPSI Kabupaten
Mimika Aser Gobai mengatakan, sesuai pasal 156 ayat (1) UU nomor 13 tahun 2003,
jika terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang
penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
Uang pesangon tersebut dijelaskan pada ayat selanjutnya
dalam pasal yang sama.
Aser mengatakan PT Freeport juga melakukan PHK secara
sepihak kepada ribuan karyawan ini. “Tidak ada sosialisasi sama sekali,”
ujarnya.
Menurut Aser, Freeport melakukan PHK dengan alasan
mengurangi produksi sangat tidak masuk akal. Sebab, hingga saat ini perusahaan
masih beroperasi.
“PHK itu kalau perusahan dalam keadaan pailit atau tutup
operasi,” ujarnya.
Pewarta: Eki Gobai/NP
Pekerja Papua bersatu Membangun Daerah
By Kabar Mapegaa 4:47:00 AM BERITA PAPUA , Domberay , PT.Freeport
Aser Gobai/Foto:Dok/KM |
JAKARTA,KABARMAPEGAA.com--Pimpinan Cabang Pekerja Seluruh Indonesia (PC SPSI)
Kabupaten Mimika, Provinsi Papua mengatakan selama ini pekerja papua menonton
setia dalam pengemban karilnya melalui program pergeseran promosi pengembnang
kopetensi.
Sejarah membuktikan perjuangan SKEP
SPSI pada tahun 2011 pekerja Papua menduduki sampai jabatan EVP mengisih enam
posisi, sebelumnya PT Freeport memberikan satu posis EVP (community relaction).
“Kami sebagai pekerja papua merasa
bangga dengan perjungan SPSI dibawah pimpinan PUK SKEP SPSI Sudiro karena dia,
benar-benar memperjuangkan hak orang papua via program kebijakan PT Freeport
Indonesia untuk demi kemjuan masyarakat pekerja papua dan keluarganya,”pinta
Aser Gobai ditemui Wartawan Kabar Mapegaa Senin, (14/8/2017) di Jakarta
Dikatakan, waupun pekerja papua yang
menerima posisinya dalam jajaran PT Freeport indonesia peretentangan dengan
serikat pekerja kata dia, kami sebagai fungsionaris serikat pekerja berbesar
hati menerima segala tudingan perjungan serikat pekerja.
Tujuan perjungan serikat pekerja adalah
membelah, melindungi dan memperjuangkan kesejahtran pekerja dan keluarganya.
“Kami serikat pekerja berharap pekerja
PT Freeprot Indonesia, privatisasi, kontraktor dan sub kontraktor adalah
pekerja yang mendukungan oprasional PTFI wajib hukumnya mendukung perjuangan
serikat pekerja,”harapnya aser alias Koyame Gobai
Menurutnya, kami sebagai fungsionaris
sangat kesal dengan pengelompokan masyarakat pekerja papua untuk demi
kepentingan melindungi pribadi dan kelompok utuk melakukan kepentingan
bisnisnya.
Sesunghnya yang punya perusahan
melakukan hubungan kerja sama antara perushaan dan hak ulayat (Masyarakat 7
suku dan papua lain) antara perusahan dan pekerja (pekerja lokal papua 315
suku, nasional dan pekerja asing) antara perusahan dan pemerintah.
Tiga hal ini perusahan melakukan
hubungan kerja sama yang baik untuk menentukan kepastian jaminan
usaha dan kesejahatraan baik jangka pendek, menegah dan panjang.
“Perusahan tidak mengorbankan tiga
unsur kepentingan pemenuhan hak dan kewajiban, perusahan mentaati sesuai
perjanjian yang telah disepakati antara masyarakat pekerja, hak ulayat
dan pemerintah,”bebernya
Politisi NasDem itu mengatakan,
perusahan FTPI, privatisasi, dan kontraktor tidak di perbolehkan mencampur
bahurkan masalah apabila masalah itu terjadi perusahan dan pemerintah,
perushan dan masyarakat ulayat, perusahan dan pekerja.
Kami meminta kepada pekerja papua tidak
boleh memanfatkan pribadi dan kelompok karena terbukti perusahan PTFI,
privatisasi, dan kontraktor belum menjalangkan peraturan daerah provinsi papua
No 4 Tahun 2013 mengatur tentang tentang tata cara prekrutan tenaga kerja
karyawan baru orang asli papua 70 persen non papua 30 persen sampai saat
ini belum realisasi.
"Ada banyak hal yang termuat dalam
UU No 13 tahun 2003 tentang penyelenggaran ketenagakerjaan dan beberapa kepmen
tentang mekanisme ketenagakerjaan belum jalangkan sepenuhnya,”tegas lelaki asal
paniai ini
Kalau kondisi demikian anak
negeri tuan diatas negeri dimonopoli oleh kepentingan pribadi dan kelompok
dimana anak negeri sedang berjuang mencari keadilan dan kebenaran agar segala
SDA dikelola untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat sesuai bunyi
keadilan sosial bagi seluruh indonesia,"harapnya
Pewarta: Eki Gobay
KNPB Wilayah Mnukwar Menolak Tegas Hari Aneksasi 1 Mei 1963 Sebagai Hari Bermulanya Genosida di Papua
By Kabar Mapegaa 9:02:00 PM BERITA , BERITA PAPUA , Berita Tanah Papua , Domberay , KNPB
Fhoto bersama usai Jumpah pers,di Gubuk Walak, Reremi Pemda Manokwari, Senin, (01/05) (Fhoto : Petrus Yatipai/KM) |
Manokwari, KABARMAPEGAA.COM
– Memperingati 1 Mei 1963 sebagai hari sejarah, dimana orang Papua mulai
dibantai, pemusnahan etnis Melanesia yang ada di Papua seluruhnya. Dan
pihak-pihak yang terkait dengan
Belanda, Amerika kemudian Indonesia pun ikut terlibat untuk mengorbankan kami
orang asli Papua. Salah satunya Negera Belanda yang pernah mendirikan kami satu
Negara, namun dia mengkianati kami, sehingga Belanda disaat itu gagal dalam
mendekolonisasikan kami Bangsa Papua ke PBB. Dan itu semua mereka dibuat dalam
perjanjian New York Agreement.
Berdasarkan perjanjian tersebut sehingga Trikora mulai masuk pada 1 Mei 1963
yang diperintahkan oleh Soekarno bahwa Papua itu dianeksasi, dicaplok atau
dirampas. Sejak itu orang Asli Papua mulai didiskriminasi diberbagai segi.
Demikian disampaikan Ketua
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Mnukwar, Alexander Nekenem, pada
kesempatan jumpah pers kepada wartawan media ini, Senin, (04/05) siang, di Gubuk Walak,
Reremi Pemda Manokwari, ditengah-tengah puluhan anggota KNPB pun ikut menghadirinya.
Dengan melihat situasi
Papua yang terus memanas soal kemunusiaan, sejak tahun 1963 – 2017 ini, maka,
Alexander selaku Ketua KNPB Mnukwar menolak tegas 1 Mei 1963 sebagai hari
integrasi Papua kedalam Indonesia ini, karena dirinya menilai pada tahun itu
juga telah terjadi pelanggaran kemunusiaan besar-besaran, diskriminasi di Papua
menuju pemusnaan etnis,ujarnya.
“menolak atau memprotes
tegas hari aneksasi 1 Mei 1963 yang dulu itu, karena itu adalah sejarah
pelanggaran HAM besar pada Bangsa Papua dan memulai genoside di Papua dan
terjadinya diskriminasi terhadap Bangsa Papua”.
Nekenem meminta supaya
kedepan PBB menindak lanjuti terkait bermulanya pelanggaran HAM, diskriminisasi
sejak 1963 itu,pintahnya.
Ketua KNPB Mnukwar ini
menghimbau kepada seluruh rakyat Papua bahwa
hari ini Indonesia mulai membuat propaganda di Dunia Maya melalui,
Fecebook, media elektronik, dan Media cetak secara nyata dilapangan itu adalah
tindahkan yang mendorong Papua ini tidak terlepas dari NKRI. Dalam hal ini
mereka berupaya membalik-balikan fakta sejarah yang sebenarnya melalui
propaganda-proganda yang dimainkan di Dunia maya maupun secara nyata.
Maka, dia menghimbau kepada
seluruh masyarakat asli Papua, jangan mudah tertipu dengan seribu-dua ribu dan
kita diajak pegang Bendara Indonesia kemudian disana akan dibilang Papua harga
mati di NKRI, tidak boleh tertipu dengan apa yang dibuat oleh NKRI ini, pesan
sekaligus himbauan umum oleh Ketua KNPB wilayah Mnukwar untuk seluruh rakyat
Melanesia di Papua.
Sementara itu, Ruben Bonay
selaku Ketua 1 Parlemen Rakyat Daerah Wilayah Mnukwar, mengatakan 1 Mei 1963 adalah
dimana kejadian Papua dianeksasi kedalam Indonesia sehingga populasi penduduk
selalu berkurang di Papua.
“1 Mei 1963 adalah dimana
kejadian Papua dianeksasi kedalam Indonesia sehingga populasi penduduk selalu
berkurang di Papua”.
Jadi, Ruben meminta kepada
masyarakat asing untuk membuka mata melihat kondisi nyata hari ini di Papua,
karena dinilai aspirasi orang Papua selalu dibungkam oleh Indonesia dan tidak
masuk hingga di Dunia internasional,pintah Bonay.
“Kami meminta kepada
masyarakat internasional supaya melihat hal ini. Dimana kami punya aspirasi ini
selalu ditekan sehingga aspirasi kami tidak berkembang dan kehidupan kami
selalu diteror, selalu dikejar, membuat aspirasi kami dijenjang internasional
tidak ditanggapi dengan baik”.
Disamping itu, Ketua
Diplomasi Komisariat Pusat, Babe Wanimbo, mengatakan mulai dari 1963 masuk
Indonesia di Papua awal dimana pembantaian, pembunuhan semua terjadi di Negeri
ini.
“mulai dari aneksasi 1963
Indonesia masuk itu awal dimana pembantaian,pembunuhan semua terjadi diatas
negri ini”.
Dikatakan Babe, keberadaan
Indonesia diatas Tanah Papua adalah illegal,ujarnya.
“orang Papua merasa
keberadaan Indonesia diatas teritori West Papua itu illegal. Tidak sesuai
dengan prinsip dan mekanisme internasional”.
Dalam wawancaranya Wanimbo,
mengungkap kembali kata Alimurtopo yang pernah mengatakan "Indonesia masuk di
Papua membutuhkan kekayaan Papua, bukan manusianya".
Jadi, kata dia, sudah jelas
bahwa Indonesia ada di Papua membutuhkan kekayaan Alam Papua, dan akan
memusnahkan orang Papua diatas teritori west Papua.
Ia menegaskan lagi kepada
masyarakat internasional mendorong persolan Papua menuju Self determination
secara demokratis.
“masyarakat internasional
membawa west Papua untuk menentukan masa depan hak penentuan nasib sendiri
secara demokratis”.
Dirinya menilai, selagi
Indonesia masih ada diatas tanah Papua, orang Papua akan punah diatas
negerinya.
Komisariat Pusat ini pun memintah
kepada masa kepemimpinan pemerintahan Jokowi-JK, jangan hanya menjanjikan kepada
rakyat sebagai sebuah slogan untuk menyelesaikan semua persoalan di Papua.
Tetepi, Pemerintahan Jokowi-JK, harus membuka diri dan memberikan hak penentuan
nasib sendiri bagi Bangsa Papua. karena itu solusi demokratis,ucap Wanimbo.
Wanimbo berpesan kepada
Kapolda dan Pandam Papua dan Papua, jangan
melakukan arogan atau penangkapan dengan tidak berdasarkan pada aturan
yang berlaku di Negara ini. Dan segera bebaskan semua tahanan politik yang berada
diseluruh teritori west Papua.
Kata dia lagi, jangan
sewenang-wenang menangkap orang Papua seperti Babi liar yang harus
dikejar-kejar diatas Negerinya. Itu pesan KNPB kepada POLDA dan PANDAM Papua
dan Papua Barat.
Aktivitas seluruh anggota
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Mnukwar dalam memperingati hari
aneksasi 1 Mei 1963 dan hari ini 1 Mei 2017 digelar dalam bentuk jumpah pers
bersama untuk menolak tegas 1963 sebagai hari bermulanya pemusnahan etnis (genosida) di Papua. Kegiatan jumpah pers yang telah digelar siang tadi telah berjalan kondusif.
Liputor
: Petrus Yatipai
Jelang ULMWP Lobi Menjadi Full Member di MSG, KNPB Mnukwar Menyampaikan Pernyataan Sikap Bangsa Papua.
By Kabar Mapegaa 10:48:00 PM BERITA PAPUA , Berita Tanah Papua , Domberay , KNPB , Pernyataan Sikap
Fhota bersama seusai Ibadah dukungan ULMWP lobi full member di MSG, di Sekretariat KNPB wilayah Manokwari,Amban Permai,Rabu. (13/07). (Fhoto : Petrus Yatipai/KM) |
Manokwari, (KM) --- Hari ini Rabu, (13/07),
di Sekretariat KNPB,Jl.Gunung Salju Amban Permai Manokwari, Melalui Ibadah
dukungan yang digelar dibawah mediasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Manokwari,
bersama puluhan rakyat Papua yang telah hadir, bersama-sama menyatakan
pernyataan sikap, sebagai bentuk dukungan rakyat Papua kepada lembaga perwakilan
pemersatu bangsa Papua yaitu ULMWP yang sedang melobi di ditingkat Negara-negara
Melanesia pada pertemuan di MSG, menjadi full member.
Pernyataan sikap dibacakan oleh Sekretaris
Jenderal (Sekjen) KNPB, Melkias Beanal, seusai orasi politik dari setiap tokoh-tokoh
perwakilan yang ada, diantaranya, Tokoh Pemuda Papua, Tokoh Agama, dan lainnya.
Kami Bangsa Papua Barat melalui KNPB menyampaikan
pernyataan sikap sebagai berikut:
1. Kami
rayat west papua melalui ULMWP, sudah siap menjadi anggota penuh MSG,dan
berpartisi dalam membangun bangsa – bangsa malanesia sesuai prinsip – prinsip dan
komunike MSG.
2. Kami
bangsa papua mendukung penuh pertemuan pimpinan MSG pada hari ini tanggal 13 –
14 Juli 2016, dengan penuh harapan agar para
pemimpin MSG dalam komunike bersama peneriam ULMWP sebagai anggota penuh MSG
mewakili rakyat Melanesia di west papua
sorong sampai merauke.
3. Rakyat
papua barat menyambut baik ULMWP mewakili bangsa papua menjadi anggota penuh
MSG, demi penyelamatan demi bangsa papua dari pemusnaan ras Melanesia di west
papua.
4. Kami
bangsa papua menyatakan bahwa kekuasaan colonial Indonesia di west papua illegal,
saatnya rakyat papua kembali kerumah keluarga Melanesia.
5.
Kami
sendiri sesuai dengan resolusi majelis umum PBB 1514 dan 1541 (XV).
Demikian pernyataan bangsa papua
mendesak para pemimpin MSG mengambil satu langkah penyelamatan sesuai dengan
deklarasi DEKLARASI WESTMINSTER pada poin 5 memanggil sebuah pengawasan internasional
terhadap suara west papua untuk menentukan nasib ini kami buat dengan
sesungguh-sungguhnya, demi menelamatkan bangsa papua diteritori west papua.
Mnukwar,
13 Juli 2016
Badang Pengurus Wilayah
Komite Nasional Papua Barat (KNPB)
Mnukwar
Alexander Nekenem Melkias
Beanal
Ketua Sekretaris
Tembusan kepada Yth:
1.
Sekertariat
MSG Vanuatu
2.
Sekertariat
PIF di Fiji
3.
Sekertariat
ULMWP di Vanuatu
4.
IPWP
di london,inggris
5.
Sekertariat
ILWP
6.
Sekertariat
Fre West papua campaign
7.
Pemerintah
papua New Gunea PNG di port Moreby
8.
Pemerintah
Solomon islands di Honiara
9.
Pemerintah
Vanuatu di port vila, Vanuatu
10. Sekertariat FNLKS
11. Arsip
Pewarta : Petrus Yatipai