KABAR MAPEGAA: PT.Freeport

Persidangan Sudiro di PN kota Timika beberapa waktu lalua.Ist

TIMIKA,KABARMAPEGAA.com-- Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Timika memastikan proses persidangan perkara dugaan penggelapan yang menjerat Ketua PUK SP-KEP SPSI PT Freeport Indonesia, Sudiro, akan tuntas September 2017 mendatang.

Ketua Majelis Hakim, Relly D Behuku, mengatakan proses persidangan perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan saksi, yang diajukan Penasehat Hukum Sudiro, Wahyu H Wibowo dan Sharon Fakdawer.

"Tinggal ada sekitar empat saksi lagi termasuk saksi ahli yang diajukan penasehat hukum akan dimintai keterangan," kata Behuku yang juga Ketua PN Kota Timika di Timika, Selasa (15/8/17.

Behuku menuturkan, belakangan ada sejumlah hari raya Papua sehingga membuat agenda persidangan sempat ditunda beberapa kali. Namun, dia meyakini persidangan ini akan segera tuntas.

"Kami majelis menargetkan dan telah berkomitmen, paling lambat September nanti proses persidangan ini sudah selesai," tandasnya.

Majelis Hakim sejauh ini telah memeriksa lebih dari 10 saksi. Termasuk saksi pelapor Virgo Henry Solossa selaku mantan Ketua PC SP-KEP SPSI Mimika, dan Bendahara PT Freeport, Sugianta.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Johannes Aritonang dan Maria Masella juga telah menghadirkan Ahli Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Akhiar Salmi SH MH sebagai saksi ahli.

Dalam perkara ini, Sudiro didakwa menggelapkan iuran keanggotaan organisasi dipimpinnya sebesar Rp3,3 miliar yang dianggap harus disetor ke PC SPKEP SPSI Mimika (saat itu diketuai Virgo Solossa).

Aktifis serikat pekerja yang santer dibicarakan karena perjuangannya membela hak-hak pekerja, kini harus duduk di kursi pesakitan setelah dijerat Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dengan ancaman lima tahun penjara.

Sebelumnya Penasehat Hukum Sudiro, Wahyu H Wibowo, menyebut penyelidikan kasus dugaan penggelapan iuran keanggotaan serikat pekerja ini penuh rekayasa, dan dilakukan karena adanya pesanan sponsor berkepentingan.

Wibowo menilai, perkara Sudiro tidak terdapat unsur tindak pidana kejahatan. Menurutnya, perkara ini harusnya diadili melalui peradilan perdata atau Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) karena masih dalam lingkup organisasi.

"Telah terjadi kekeliruan Ketua PC SPKEP SPSI Mimika, Virgo Henry Solossa, yang menjadi saksi pelapor dalam perkara ini. Penangguhan pembayaran iuran oleh terdakwa hanya sebagai akibat dari tidak diakui dan dilantiknya organisasi yang dipimpin terdakwa oleh PC SPSI Mimika," jelasnya.

Pewarta: Eki Gbai/SP

Read more 0 Comment

BERITA PAPUA Internasional PT.Freeport

Misi Solidaritas IndustriALL terhadap Buruh PT Smelting dan PT Freeport Temukan Pelanggaran HAM

By Kabar Mapegaa 8:12:00 AM BERITA PAPUA , Internasional , PT.Freeport

Para pimpinan-pimpinan tingkat tinggi serikat pekerja dari berbagai serikat di Australia (AWU dan CFMEU), Belanda (FNV), Amerika (USW) dan Afrika Selatan (NUM) usai konfrensi Press yang telah menyelesaikan misi ke Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 8-11 Agustus 2017 di Jakarta.

JAKARTA,KABARMAPEGAA.com– Misi IndustrialALL Global Union ke Indonesia dalam solidaritas dengan buruh PT Freeport dan PT Smelting yang di PHK, menemukan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Para buruh kehilangan pekerjaan, kehilangan akses terhadap makanan, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan dasar.

Lebih dari 4.200 pekerja di Freeport Freeport, PT Freeport, yang mengoperasikan tambang emas dan tembaga Grasberg di Papua Barat, telah di PHK karena mogok kerja. Sementara sekitar 300 pekerja di PT Smelting di Gresik di PHK setelah melakukan pemogokan pada bulan Januari 2017.

Dilansir dari industriall-union.org, misi solidaritas internasional IndustriALL Glibal Union ini berlangsung dari tanggal 8 hingga 11 Agustus 2017. Diikuti pemimpin tingkat tinggi dari afiliasi serikat pekerja IndustriALL dari Australia (AWU dan CFMEU), Belanda (FNV), Amerika Utara (AS) dan Afrika Selatan (NUM). Mereka bertemu dengan pimpinan serikat pekerja Indonesia seprti CEMWU SPSI, FPE SBSI dan FSPMI, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Misi juga bertemu dengan manajemen perusahaan PT Freeport dan Rio Tinto, yang memiliki kepentingan di bidang pertambangan.

Sementara itu, PT Smelting – mayoritas dimiliki oleh perusahaan Jepang Mitsubishi dan di antaranya PT Freeport memiliki 25 persen – menolak untuk bertemu.

Misi tersebut, mendengar kesaksian serius tentang perlakuan terhadap pekerja PT Freeport, yang menurut perusahaannya “secara sukarela mengundurkan diri.

Misi mendapatkan informasi, setelah menembaki pekerja, perusahaan secara paksa mengeluarkan pekerja dari tempat tinggal yang disediakan perusahaan, menolak akses mereka ke rumah sakit perusahaan dan sekolah perusahaan, dan telah bekerja dengan bank lokal untuk membatasi akses pekerja terhadap kredit. Misi juga menerima laporan yang mengganggu bahwa beberapa pekerja dan anggota keluarga mereka yang ditolak perawatan medis telah meninggal sebagai hasilnya. Banyak pekerja yang kehilangan perumahan mereka sekarang tinggal di tenda atau kantor serikat pekerja, “kata misi IndustriALL dalam sebuah pernyataan pada 11 Agustus.

Baik PT Freeport maupun PT Smelting telah memperlakukan pekerja yang mereka secara tidak manusiawi.

PT Smelting telah menolak untuk membayar gaji atau tunjangan pekerja. Pengusaha membawa kasus ini ke pengadilan, meskipun ada catatan dari Dinas Tenaga Kerja agar upah dan hak pekerja dibayarkan.

FSPMI melaporkan bahwa pekerja yang dipecat sekarang diperlakukan lebih buruk dalam persidangan di pengadilan. Para buruh dijaga oleh polisi yang membawa senjata api dan gas air mata. Tindakan ini merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hak pekerja untuk berorganisasi, melakukan tawar-menawar secara kolektif, dan mogok kerja, yang ditetapkan dalam Konvensi ILO.

Dalam pertemuan dengan para pemimpin dari Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 9 Agustus, misi tersebut meminta mereka melipatgandakan usaha mereka untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan PT Freeport dan PT Smelting. Misi tersebut juga meminta PT Freeport dan PT Smelting untuk segera mengembalikan semua pekerja yang telah mereka PHK kemudian menegosiasikan keputusan yang adil mengenai hal-hal yang membuat pekerja mogok kerja.

Sekretaris Jenderal IndustriALL, Valter Sanches, mengatakan,Ini bukan hanya perselisihan perburuhan, ini bukan hanya pelanggaran hak mogok, tapi ini adalah krisis hak asasi manusia. PT Smelting belum membayar upah atau tunjangan yang berhak mereka dapatkan selama enam bulan yang memgakibatkan keluarga menderita. Ini tidak bisa dilanjutkan. Kami mendesak kedua perusahaan untuk mengembalikan pekerja dan segera melakukan negosiasi sebelum masalah semakin memburuk.

Sementara itu, IndustriALL akan berdiskusi dengan afiliasinya di seluruh dunia bagaimana untuk lebih mendukung dan meningkatkan tekanan pada kedua perusahaan tersebut.

Pewarta: Eki Gobay/KB

Read more 0 Comment

BERITA PAPUA Domberay PT.Freeport

Pekerja Papua bersatu Membangun Daerah

By Kabar Mapegaa 4:47:00 AM BERITA PAPUA , Domberay , PT.Freeport

Aser Gobai/Foto:Dok/KM

JAKARTA,KABARMAPEGAA.com--Pimpinan Cabang Pekerja Seluruh Indonesia (PC SPSI) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua mengatakan selama ini pekerja papua menonton setia dalam pengemban karilnya melalui program pergeseran promosi pengembnang kopetensi.

Sejarah membuktikan perjuangan SKEP SPSI pada tahun 2011 pekerja Papua menduduki sampai jabatan EVP mengisih enam posisi, sebelumnya PT Freeport memberikan satu posis EVP (community relaction).

“Kami sebagai pekerja papua merasa bangga dengan perjungan SPSI dibawah pimpinan PUK SKEP SPSI Sudiro karena dia, benar-benar memperjuangkan hak orang papua via program kebijakan PT Freeport Indonesia untuk demi kemjuan masyarakat pekerja papua dan keluarganya,”pinta Aser Gobai ditemui Wartawan Kabar Mapegaa Senin, (14/8/2017) di Jakarta

Dikatakan, waupun pekerja papua yang menerima posisinya dalam jajaran PT Freeport indonesia peretentangan dengan serikat pekerja kata dia, kami sebagai fungsionaris serikat pekerja berbesar hati menerima segala tudingan perjungan serikat pekerja.

Tujuan perjungan serikat pekerja adalah membelah, melindungi dan memperjuangkan kesejahtran pekerja dan keluarganya.

“Kami serikat pekerja berharap pekerja PT Freeprot Indonesia, privatisasi, kontraktor dan sub kontraktor adalah pekerja yang mendukungan oprasional PTFI wajib hukumnya mendukung perjuangan serikat pekerja,”harapnya aser alias Koyame Gobai

Menurutnya, kami sebagai fungsionaris sangat kesal dengan pengelompokan masyarakat pekerja papua untuk demi kepentingan melindungi pribadi dan kelompok utuk melakukan kepentingan bisnisnya.

Sesunghnya yang punya perusahan melakukan hubungan kerja sama antara perushaan dan hak ulayat (Masyarakat 7 suku dan papua lain) antara perusahan dan pekerja (pekerja lokal papua 315 suku, nasional dan pekerja asing) antara perusahan dan pemerintah.

Tiga hal ini perusahan melakukan hubungan kerja sama yang baik untuk menentukan kepastian jaminan usaha dan kesejahatraan baik jangka pendek, menegah dan panjang.

“Perusahan tidak mengorbankan tiga unsur kepentingan pemenuhan hak dan kewajiban, perusahan mentaati sesuai perjanjian yang telah disepakati antara masyarakat pekerja, hak ulayat dan pemerintah,”bebernya

Politisi NasDem itu mengatakan, perusahan FTPI, privatisasi, dan kontraktor tidak di perbolehkan mencampur bahurkan masalah apabila masalah itu terjadi perusahan dan pemerintah, perushan dan masyarakat ulayat, perusahan dan pekerja.

Kami meminta kepada pekerja papua tidak boleh memanfatkan pribadi dan kelompok karena terbukti perusahan PTFI, privatisasi, dan kontraktor belum menjalangkan peraturan daerah provinsi papua No 4 Tahun 2013 mengatur tentang tentang tata cara prekrutan tenaga kerja karyawan baru orang asli papua 70 persen non papua 30 persen sampai saat ini belum realisasi.

"Ada banyak hal yang termuat dalam UU No 13 tahun 2003 tentang penyelenggaran ketenagakerjaan dan beberapa kepmen tentang mekanisme ketenagakerjaan belum jalangkan sepenuhnya,”tegas lelaki asal paniai ini

Kalau kondisi demikian anak negeri tuan diatas negeri dimonopoli oleh kepentingan pribadi dan kelompok dimana anak negeri sedang berjuang mencari keadilan dan kebenaran agar segala SDA dikelola untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat sesuai bunyi keadilan sosial bagi seluruh indonesia,"harapnya

Pewarta: Eki Gobay

Read more 0 Comment

Bomberay Ham PT.Freeport

Komnas HAM Ancam Bawa Kasus PHK Freeport ke Dunia Internasional

By Kabar Mapegaa 4:20:00 PM Bomberay , Ham , PT.Freeport

Ketua PUK SPKEP SPSI PT Freeport non aktif, Sudiro, menyerahkan data kasus PHK kepada Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai di Timika Juni lalu Foto : Sevianto

TMIKA,KABARMAPEGAA.com-- Komisioner Komnas HAM RI Natalius Pigai mengancam akan membawa kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ribuan karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) ke Dunia Internasional jika perusahaan itu tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Natalius mengatakan, PHK yang dilakukan oleh Manajemen PT Freeport Indonesia merupakan pelanggaran terhadap asas kemanusiaan. Pasalnya, akibat PHK tersebut, ribuan karyawan dan keluarganya saat hidup sengsara karena tidak memiliki pendapat tetap.

"Saya akan jatuhkan citra Freeport di mata dunia jika mereka tidak segera menyelesaikan masalah ini, dan mengembalikan karyawan yang telah mereka PHK," kata Pigai di Timika, Jumat (11/8/17) dikutip seputarpapua.com

Komnas HAM, katanya, minggu ini telah mengirim surat panggilan pertama kepada pimpinan PT Freeport Indonesia untuk hadir di Jakarta membicarakan masalah ini bersama Komnas HAM.

"Kalau dia ((Freeport) tidak indahkan satu kali 14 hari kerja, nanti saya kirim pangilan kedua. Kalau panggilan kedua tidak datang, maka saya minta ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memanggil paksa mereka," tegasnya.

Natalius mengemukakan, PHK sekitar 8.100 pekerja Freeport benar-benar telah mencederai prinsip kemanusiaan. Kondisi ini menurutnya sudah sangat memprihatinkan. Karenanya Freeport harus bertanggugjawab.

"Freeport harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah ini secara arif dan bijaksana. Pekerja cuma minta dua hal, pertama mengembalikan mereka ke posisi semula, dan kedua hak-haknya dipenuhi dan itu harus mutlak dilaksanakan," kata dia.

Menurut Pigai, jika Freeport tidak memiliki niat baik mengembalikan ribuan karyawan yang telah di-PHK, maka sama halnya Freeport telah menambah kemiskinan dan kesengsaraan rakyat Indonesia.

"Yang menjadi korban dalam mogok kerja ini adalah 80 persen masyarakat non Papua. Mereka ini tidak memiliki apa-apa lagi untuk pegangan hidup. Mereka hanya hidup dari gaji," ujarnya.

Pigai mengatakan, dua bulan lalu dirinya telah menemui ribuan karyawan korban PHK di Timika. Dia juga telah bertemu dengan manajemen PT Freeport untuk memperoleh data-data real mengenai masalah ini.

“Setelah itu, sampai di Jakarta saya undang presiden Freeport tapi dia utus vice president dan manajer. Saya usir mereka. Ini bukan untuk mencari data atau mau berargumentasi. Tetapi ini untuk mengambil keputusan, mau tidak mengembalikan karyawan ke tempat semula,” kata Pigai.

Seperti diketahui, masalah ini berawal dari adanya kebijakan furlough (merumahkan sementara) ribuan karyawan menyusul penghentian izin ekspor konsentrat PT. Freeport Indonesia oleh pemerintah karena tidak memiliki niat baik untuk membangun pabrik Smelter (Pemurnian) di dalam negeri sesuai amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Februari lalu.

Kebijakan ini menimbulkan keresahan di kalangan pekerja. Ribuan pekerja kemudian melakukan aksi mogok kerja pertanggal 1 Mei bertepatan pada peringatan May Day 2017.

Aksi mogok kerja karyawan dianggap tidak sah, lalu manajemen Freeport menyatakan ribuan karyawan mogok telah mangkir dari tempat kerja. Mereka diklaim telah mengundurkan diri secara sukarela.

Freeport menyebut keputusan mereka sudah sesuai UU Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Namun serikat pekerja mengatakan kebijakan furlough tidak dikenal dalam UU, kemudian PHK Freeport adalah keputusan sepihak.

Pewarta: Eki Gobai/SP

Read more 0 Comment

EKONOMI BISNIS PT.Freeport

Pernyataan Sikap Misi Solidaritas Internasional ke Indonesia

By Kabar Mapegaa 12:45:00 PM EKONOMI BISNIS , PT.Freeport

JAKARTA,KABARMAPEGAA.com – Para pimpinan-pimpinan tingkat tinggi serikat pekerja dari berbagai serikat di Australia (AWU dan CFMEU), Belanda (FNV), Amerika (USW) dan Afrika Selatan (NUM) telah menyelesaikan misi ke Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 8-11 Agustus 2017 terkait PHK Massal dari pekerja yang melakukan mogok kerja di PT Freeport dan PT Smelting.

Misi ini dilakukan oleh IndustriALL Global Union, mewakili 50 juta anggota di 140 negara-termsuk didalamnya 11 federasi afiliasi di Indonesia- Untuk menyampaikan solidaritas kepada pekerja yang terkena dampak, investigasi terkait PHK massal, dan menawarkan bantuan terkait para pihak yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dari perselisihan yang ada.

Misi ini telah bertemu dengan pimpinan-pimpinan dari serikat pekerja di Indonesia, KEP SPSI (CEMWU), FPE SBSI dan FSPMI. Misi juga telah bertemu dengan Pejabat Pemerintah dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Misi juga telah bertemu dengan pimpinan Freeport –sebuah anak perusahaan dari perusahaan Amerika Freeport McMoran yang merupakan pemegang saham utama dan operator dari tambang Grasberg di Papua Barat- dan dengan Rio Tinto, yang merupakan investor dalam tambang ini.

Misi ini menyampaikan penghargaan kepada serikat pekerja, Kementerian, Rio Tinto dan PT Freeport untuk berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan. Kami sangat menyesalkan bahwa PT Smelting- yang saham nya mayoritas dimiliki oleh Perusahaan Jepang Mitsubishi dan PT Freeport juga memiliki saham 25% atas Smelting- telah menolak permintaan kami untuk bertemu.

Misi ini menemukan banyak fakta-fakta yang cukup mencengangkan. Lebih dari 4200 pekerja yang melakukan mogok di PT Freeport di tambang Grasberg telah di PHK selama beberapa bulan terakhir, sementara itu 309 pekerja di PT Smelting di Gresik telah di PHK sejak bulan Januari karena melakukan mogok. Keduanya baik itu PT Freeport dan PT Smelting telah memperlakukan pekerja yang telah di PHK secara tidak manusiawi dan penuh penghinaan.

PT Smelting telah menolak untuk membayar upah pekerjanya atau tunjangan-tunjangan sementara itu mereka juga harus memperjuangkan kasus PHK nya di pengadilan, berdasarkan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi. PT Smelting telah secara berulangkali menolak untuk melakukan negosiasi dengan serikat pekerja FSPMI agar bisa merundingkan solusi atas perselisihan.

Berdasarkan laporan dari FSPMI, pekerja yang di PHK ini telah diperlakukan dengan tidak baik di dalam ruang persidangan, dalam penjagaan polisi yang membawa senjata tajam dan gas air mata. Hal mana tindakan-tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius dari hak-hak pekerja untuk berserikat, berunding secara kolektif dan hak mogok, sebagaimana termuat dalam konvensi-konvensi ILO.

PT Freeport menunjukkan penghinaan terhadap ribuan pekerja yang telah dipecatnya, untuk keluarga mereka dan masyarakat mereka. Misi tersebut telah mengetahui bahwa, setelah para pekerja menghentikan pekerjaan mereka sebagai protes terhadap penolakan berulang perusahaan untuk menegosiasikan masalah-masalah perburuhan dasar seperti kompensasi dan keamanan kerja, PT Freeport memecat para pekerja dengan kepura-puraan yang luar biasa bahwa para pekerja telah “mengundurkan diri secara sukarela.”

Misi telah mengetahui bahwa setelah memutuskan hubungan kerja dari para pekerjanya, perusahaan tersebut secara paksa mengeluarkan pekerja dari tempat tinggal perusahaan, menolak akses mereka ke rumah sakit perusahaan dan sekolah perusahaan, dan telah bekerjasama dengan bank setempat untuk membatasi akses pekerja terhadap kredit. Kami menerima informasi yang mencengangkan bahwa beberapa pekerja dan anggota keluarga mereka yang ditolak perawatan medis telah menyebabkan mereka meninggal. Banyak pekerja yang kehilangan tempat tinggal mereka sekarang tinggal di tenda atau kantor serikat pekerja.

Misi tersebut setuju dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia bahwa tindakan PT Freeport merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Orang-orang dipecat karena menjalankan hak-hak dasar mereka karena para pekerja sekarang kehilangan hak asasi manusia mereka, termasuk akses – untuk diri mereka sendiri, pasangan mereka dan anak-anak mereka – untuk makanan, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan dasar.

Misi tersebut mengetahui bahwa perselisihan antara para pekerja dengan PT Freeport berawal dari kebijakan sepihak perusahaan terkait Furlough untuk mengurangi biaya tenaga kerja sebagai respon atas larangan ekspor tembaga yang diberlakukan oleh perusahaan Pemerintah Indonesia selama negosiasi awal tahun ini mengenai masa depan tambang. PT Freeport mengakui bahwa furlough mengurangi kompensasi pekerja sekitar 30% dan melemahkan kepastian pekerja, namun menegaskan bahwa pihaknya tidak berkewajiban untuk bernegosiasi dengan perwakilan serikat pekerja yang terkena dampak furlough.

Namun, kedua serikat pekerja Indonesia dan Kementerian Tenaga Kerja mengatakan kepada Misi bahwa furlough tidak memiliki dasar di dalam hukum Indonesia. PT Freeport mengatakan kepada Misi bahwa mereka tidak ingin bernegosiasi dengan serikat pekerja selama furlough karena melakukan negosiasi dengan serikat pekerja selama furlough akan memberi hak kepada pekerja untuk mogok.

Misi tersebut sepenuhnya menolak gagasan ini bahwa PT Freeport atau perusahaan manapun dapat mengurangi hak fundamental pekerja untuk mogok hanya dengan menolak untuk bernegosiasi dengan serikat pekerja. Ini akan menjadi pelanggaran yang jelas terhadap Konvensi ILO 87 dan 98 yang mencakup hak pengorganisasian dan perundingan dasar pekerja, yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Misi tersebut memuji Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Sumber Daya Mineral dan Energi untuk intervensi mereka guna mencari penyelesaian perselisihan PT Freeport dan PT Smelting. Kami menyadari bahwa lingkungan peraturan dari kedua perselisihan itu rumit, dengan tanggung jawab dibagi antara tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, dan dengan kedua perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan multinasional besar yang menerapkan sumber daya mereka dalam upaya membuat perangkat peraturan melayani kepentingan mereka.

Sambil mengakui upaya Kementerian, Misi tersebut juga dengan hormat mendesak mereka untuk melipatgandakan usaha mereka untuk memfasilitasi resolusi perselisihan. Misi tersebut menyimpulkan bahwa sumber fundamental dari kedua perselisihan tersebut, dan akibat penderitaan manusia dan pelanggaran hak asasi manusia, adalah keputusan oleh PT Freeport dan PT Smelting untuk terlibat dalam konflik dengan serikat pekerja yang mewakili pekerja mereka, dan bukan untuk bernegosiasi dengan mereka. Kami mendesak kedua perusahaan untuk memilih jalan negosiasi, yang pada akhirnya akan melayani kepentingan semua pemangku kepentingan mereka.

Misi tersebut mendesak PT Freeport dan PT Smelting untuk segera mempekerjakan para pekerja yang telah di PHK, kemudian menegosiasikan keputusan yang adil mengenai hal-hal yang memancing pekerja untuk melakukan mogok kerja.

IndustriALL dan serikat pekerja afiliasi yang berpartisipasi dalam Misi ini tetap bersedia membantu para pihak sebaik mungkin untuk memfasilitasi penyelesaian terhadap perselisihan ini. Kami berdiri dalam solidaritas dengan serikat pekerja anggota afiliasi kami yang memimpin perjuangan penting yang telah menarik perhatian gerakan serikat buruh global. Kami juga berkomitmen untuk terus menarik perhatian pada pelanggaran hak asasi manusia dan penderitaan manusia akibat sengketa ini, dengan harapan bahwa ini akan meningkatkan tekanan untuk mencapai solusi yang tepat.

Pewarta: Eki Gobay/KP

Read more 0 Comment

BERITA PAPUA PT.Freeport

SP-KEP Timika Meminta PT Freeport Kembalikan Hak Ribuan Karyawan PHK

By Kabar Mapegaa 9:34:00 PM BERITA PAPUA , PT.Freeport

Karyawan PT. Freepor Indonesia Foto: IST/KM

JAKARTA,KABARMAPEGAA.com--Ketua Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (SP-KEP) SPS Kabupaten Mimika Aser Gobay meminta PT Freeport Indonesia membayar upah 8100 karyawan perusahan subkontraktor (privatisasi dan kontraktor) yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada bulan Mei lalu.

Ribuan karyawaan PT.Freepot Indonesia ini ikut dalam aksi mogok kerja pada peringatan Hari Buruh 1 Mei lalu.

Hal ini disampaikan Aser Gobay Ketua SP-KEP Kabuapten Timika kepada Media ini senin,(07/08). ia mengatakan,kami desak kembalikan hak karyawan. PHK ini tidak sesuai dengan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“ Kami Desak PT.Freeport Indonesia segera kembalikan hak karyawan yang sssudah PHK” kata kata Ketua Pimpinan Cabang SP-KEP SPS Kabupaten Mimika Aser Gobai Senin (7/8/2017).

Menurut lelaki asal paniai, dalam pasal 156 ayat (1) UU nomor 13 tahun 2003 dijelaskan, jika terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon
dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Uang pesangon tersebut dijelaskan pada ayat selanjutnya dalam pasal yang sama.

Aser mengatakan PT Freeport juga melakukan PHK secara sepihak kepada ribuan karyawan ini. “Tidak ada sosialisasi sama sekali,” seperti dilansir nerapolitik.com

Menurut Aser, Freeport melakukan PHK dengan alasan mengurangi produksi sangat tidak masuk akal. Sebab, hingga saat ini perusahaan masih beroperasi.

“PHK itu kalau perusahan dalam keadaan pailit atau tutup operasi,” ujarnya.

“Kami merasa dan ini adalah suatu pelanggaran hak kemanusiaan makanya kami ke Komnas HAM. Kami percayakan kepada Komnas HAM saja,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Komisoner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan akan memanggil Presiden PT Freeport Indonesia dalam waktu dekat.

“Minggu ini kami layangkan surat pemanggilan pertama. Kalau tidak datang kedua dan ketiga, kami lakukan upaya pemanggilan paksa,” ujar Natalius.

Menurut Natalius, Komnas HAM sudah membahas masalah ini bersama Freeport dan SP-KEP SPS Kabupaten Mimika minggu lalu. Namun tak ada kesepakatan dalam pertemuan itu.

Kemudian, Jumat (4/8/2017) lalu, PT Freeport Indonesia mengirim utusan ke Komnas HAM untuk membahas kembali masalah ini.

“Kami tolak utusannya. Kami mau berbicara langsung dengan Presiden PT Freeport,” ujarnya.

Pewarta : NP/MP

Read more 0 Comment

Komnas HAM Usir Perwakilan PT Freeport Terkait PHK Sepihak Ribuan Buruh

Pengurus Serikat Pekerja Freeport Menemui Ketua DPD RI

Hakim Pastikan Proses Persidangan Sudiro Selesai September

Misi Solidaritas IndustriALL terhadap Buruh PT Smelting dan PT Freeport Temukan Pelanggaran HAM

Pekerja Papua bersatu Membangun Daerah

Komnas HAM Ancam Bawa Kasus PHK Freeport ke Dunia Internasional

Pernyataan Sikap Misi Solidaritas Internasional ke Indonesia

SP-KEP Timika Meminta PT Freeport Kembalikan Hak Ribuan Karyawan PHK

TEMUKAN KAMI

Kunjungan Kasih

KABARMAPEGAA.COM

Ikuti kami di Facebook

CINTA AWAL, PERTENGAAN, DAN AKHIR

UPNG Fakultas Politik dan Sains Memfasilitasi Seminar Perjuangan Papua Merdeka.

Balik Keindahan Pantai Nabire Dijadikan Tempat Mengonsumsi Miras

ALASAN INDONESIA MEMPERTAHANKAN WEST PAPUA, SEBAGIAN DARI INDONESIA

Turnamen Futsal IPMANAPANDODE CUP III Gelar Pencarian Dana Natal Se-Jawa & Bali 2015/2016

Rundown acara natal ipmanapandode

Dua Buku Lokal Papua Masuk Top Ten Buku Laris Versi Gramedia

KNPB Gelar Aksi Demo Damai Mendukung Papua Masuk di MSG

Rayakan bakar Batu, Angkat Kelahiran Sang Mesias

Kegiatan Pembukaan, latihan Dasar Kepemimpinan Tingkat II : UKM-KMK Uncen Telah Gelar

MAHASISWA

CINTA AWAL, PERTENGAAN, DAN AKHIR

UPNG Fakultas Politik dan Sains Memfasilitasi Seminar Perjuangan Papua Merdeka.

Balik Keindahan Pantai Nabire Dijadikan Tempat Mengonsumsi Miras

ALASAN INDONESIA MEMPERTAHANKAN WEST PAPUA, SEBAGIAN DARI INDONESIA

Turnamen Futsal IPMANAPANDODE CUP III Gelar Pencarian Dana Natal Se-Jawa & Bali 2015/2016

Rundown acara natal ipmanapandode

Dua Buku Lokal Papua Masuk Top Ten Buku Laris Versi Gramedia

KNPB Gelar Aksi Demo Damai Mendukung Papua Masuk di MSG

Rayakan bakar Batu, Angkat Kelahiran Sang Mesias

Kegiatan Pembukaan, latihan Dasar Kepemimpinan Tingkat II : UKM-KMK Uncen Telah Gelar