KABAR MAPEGAA: EKONOMI BISNIS

Para pimpinan-pimpinan tingkat tinggi serikat pekerja dari berbagai serikat di Australia (AWU dan CFMEU), Belanda (FNV), Amerika (USW) dan Afrika Selatan (NUM) usai konfrensi Press yang telah menyelesaikan misi ke Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 8-11 Agustus 2017 di Jakarta.

JAKARTA,KABARMAPEGAA.com – Para pimpinan-pimpinan tingkat tinggi serikat pekerja dari berbagai serikat di Australia (AWU dan CFMEU), Belanda (FNV), Amerika (USW) dan Afrika Selatan (NUM) telah menyelesaikan misi ke Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 8-11 Agustus 2017 terkait PHK Massal dari pekerja yang melakukan mogok kerja di PT Freeport dan PT Smelting.

Misi ini dilakukan oleh IndustriALL Global Union, mewakili 50 juta anggota di 140 negara-termsuk didalamnya 11 federasi afiliasi di Indonesia- Untuk menyampaikan solidaritas kepada pekerja yang terkena dampak, investigasi terkait PHK massal, dan menawarkan bantuan terkait para pihak yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dari perselisihan yang ada.

Misi ini telah bertemu dengan pimpinan-pimpinan dari serikat pekerja di Indonesia, KEP SPSI (CEMWU), FPE SBSI dan FSPMI. Misi juga telah bertemu dengan Pejabat Pemerintah dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Misi juga telah bertemu dengan pimpinan Freeport –sebuah anak perusahaan dari perusahaan Amerika Freeport McMoran yang merupakan pemegang saham utama dan operator dari tambang Grasberg di Papua Barat- dan dengan Rio Tinto, yang merupakan investor dalam tambang ini.

Misi ini menyampaikan penghargaan kepada serikat pekerja, Kementerian, Rio Tinto dan PT Freeport untuk berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan. Kami sangat menyesalkan bahwa PT Smelting- yang saham nya mayoritas dimiliki oleh Perusahaan Jepang Mitsubishi dan PT Freeport juga memiliki saham 25% atas Smelting- telah menolak permintaan kami untuk bertemu.

Misi ini menemukan banyak fakta-fakta yang cukup mencengangkan. Lebih dari 4200 pekerja yang melakukan mogok di PT Freeport di tambang Grasberg telah di PHK selama beberapa bulan terakhir, sementara itu 309 pekerja di PT Smelting di Gresik telah di PHK sejak bulan Januari karena melakukan mogok. Keduanya baik itu PT Freeport dan PT Smelting telah memperlakukan pekerja yang telah di PHK secara tidak manusiawi dan penuh penghinaan.

PT Smelting telah menolak untuk membayar upah pekerjanya atau tunjangan-tunjangan sementara itu mereka juga harus memperjuangkan kasus PHK nya di pengadilan, berdasarkan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi. PT Smelting telah secara berulangkali menolak untuk melakukan negosiasi dengan serikat pekerja FSPMI agar bisa merundingkan solusi atas perselisihan.

Berdasarkan laporan dari FSPMI, pekerja yang di PHK ini telah diperlakukan dengan tidak baik di dalam ruang persidangan, dalam penjagaan polisi yang membawa senjata tajam dan gas air mata. Hal mana tindakan-tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius dari hak-hak pekerja untuk berserikat, berunding secara kolektif dan hak mogok, sebagaimana termuat dalam konvensi-konvensi ILO.

PT Freeport menunjukkan penghinaan terhadap ribuan pekerja yang telah dipecatnya, untuk keluarga mereka dan masyarakat mereka. Misi tersebut telah mengetahui bahwa, setelah para pekerja menghentikan pekerjaan mereka sebagai protes terhadap penolakan berulang perusahaan untuk menegosiasikan masalah-masalah perburuhan dasar seperti kompensasi dan keamanan kerja, PT Freeport memecat para pekerja dengan kepura-puraan yang luar biasa bahwa para pekerja telah “mengundurkan diri secara sukarela.”

Misi telah mengetahui bahwa setelah memutuskan hubungan kerja dari para pekerjanya, perusahaan tersebut secara paksa mengeluarkan pekerja dari tempat tinggal perusahaan, menolak akses mereka ke rumah sakit perusahaan dan sekolah perusahaan, dan telah bekerjasama dengan bank setempat untuk membatasi akses pekerja terhadap kredit. Kami menerima informasi yang mencengangkan bahwa beberapa pekerja dan anggota keluarga mereka yang ditolak perawatan medis telah menyebabkan mereka meninggal. Banyak pekerja yang kehilangan tempat tinggal mereka sekarang tinggal di tenda atau kantor serikat pekerja.

Misi tersebut setuju dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia bahwa tindakan PT Freeport merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Orang-orang dipecat karena menjalankan hak-hak dasar mereka karena para pekerja sekarang kehilangan hak asasi manusia mereka, termasuk akses – untuk diri mereka sendiri, pasangan mereka dan anak-anak mereka – untuk makanan, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan dasar.

Misi tersebut mengetahui bahwa perselisihan antara para pekerja dengan PT Freeport berawal dari kebijakan sepihak perusahaan terkait Furlough untuk mengurangi biaya tenaga kerja sebagai respon atas larangan ekspor tembaga yang diberlakukan oleh perusahaan Pemerintah Indonesia selama negosiasi awal tahun ini mengenai masa depan tambang. PT Freeport mengakui bahwa furlough mengurangi kompensasi pekerja sekitar 30% dan melemahkan kepastian pekerja, namun menegaskan bahwa pihaknya tidak berkewajiban untuk bernegosiasi dengan perwakilan serikat pekerja yang terkena dampak furlough.

Namun, kedua serikat pekerja Indonesia dan Kementerian Tenaga Kerja mengatakan kepada Misi bahwa furlough tidak memiliki dasar di dalam hukum Indonesia. PT Freeport mengatakan kepada Misi bahwa mereka tidak ingin bernegosiasi dengan serikat pekerja selama furlough karena melakukan negosiasi dengan serikat pekerja selama furlough akan memberi hak kepada pekerja untuk mogok.

Misi tersebut sepenuhnya menolak gagasan ini bahwa PT Freeport atau perusahaan manapun dapat mengurangi hak fundamental pekerja untuk mogok hanya dengan menolak untuk bernegosiasi dengan serikat pekerja. Ini akan menjadi pelanggaran yang jelas terhadap Konvensi ILO 87 dan 98 yang mencakup hak pengorganisasian dan perundingan dasar pekerja, yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Misi tersebut memuji Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Sumber Daya Mineral dan Energi untuk intervensi mereka guna mencari penyelesaian perselisihan PT Freeport dan PT Smelting. Kami menyadari bahwa lingkungan peraturan dari kedua perselisihan itu rumit, dengan tanggung jawab dibagi antara tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, dan dengan kedua perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan multinasional besar yang menerapkan sumber daya mereka dalam upaya membuat perangkat peraturan melayani kepentingan mereka.

Sambil mengakui upaya Kementerian, Misi tersebut juga dengan hormat mendesak mereka untuk melipatgandakan usaha mereka untuk memfasilitasi resolusi perselisihan. Misi tersebut menyimpulkan bahwa sumber fundamental dari kedua perselisihan tersebut, dan akibat penderitaan manusia dan pelanggaran hak asasi manusia, adalah keputusan oleh PT Freeport dan PT Smelting untuk terlibat dalam konflik dengan serikat pekerja yang mewakili pekerja mereka, dan bukan untuk bernegosiasi dengan mereka. Kami mendesak kedua perusahaan untuk memilih jalan negosiasi, yang pada akhirnya akan melayani kepentingan semua pemangku kepentingan mereka.

Misi tersebut mendesak PT Freeport dan PT Smelting untuk segera mempekerjakan para pekerja yang telah di PHK, kemudian menegosiasikan keputusan yang adil mengenai hal-hal yang memancing pekerja untuk melakukan mogok kerja.

IndustriALL dan serikat pekerja afiliasi yang berpartisipasi dalam Misi ini tetap bersedia membantu para pihak sebaik mungkin untuk memfasilitasi penyelesaian terhadap perselisihan ini. Kami berdiri dalam solidaritas dengan serikat pekerja anggota afiliasi kami yang memimpin perjuangan penting yang telah menarik perhatian gerakan serikat buruh global. Kami juga berkomitmen untuk terus menarik perhatian pada pelanggaran hak asasi manusia dan penderitaan manusia akibat sengketa ini, dengan harapan bahwa ini akan meningkatkan tekanan untuk mencapai solusi yang tepat.

Pewarta: Eki Gobay/KP

Read more 0 Comment

Ekonomi EKONOMI BISNIS Opini

Joni Haluk Merintis Kekuatan Pengusaha Asli Papua

By Kabar Mapegaa 8:39:00 PM Ekonomi , EKONOMI BISNIS , Opini

Entrepreneur Foto : Ist

Opini--Joni Haluk Putra Asal Baliem ,Wamena,Papua lahir sebuah kampung di Pugima pada tahun197.ia adalah anak Dani Balim yang biasa-biasa. Dia merantau ke Jayapura sejak SMA. Setelah lulus SMA, pada 1991-1992 dia mengaku kuliah di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih tapi beberapa bulan saja. Dia lebih memilih bekerja di PT Nindya Karya di Mamberamo sebagai operator excavator. Pada 1994 dia pindah kerja di Freeport yang bergaji lebih tinggi. Namun empat tahun kemudian dia kecewa karena perbedaan perlakuan Freeport antara terhadap pekerja pendatang dengan pekerja lokal. Misalnya, pekerja pendatang mendapatkan fasilitas cuti dengan tiket pesawat sedangkan yang lokal tidak. Selain itu, dia merasa karir pekerja lokal tidak berkembang dibandingkan pendatang. Belum lagi gaji yang dirasakannya kecil, yaitu kurang dari Rp 2 juta. Oleh karena itu si Dani Joni Haluk bersama si Batak Yasmin Manurung bekerjasama menggalang protes yang diikuti dengan pemogokan.

Pemogokan diikuti oleh pekerja non-staf dalam jumlah besar. Joni dan Yasmin mampu bertahan memimpin pemogokan hingga satu minggu meskipun tawaran jabatan baru di Freeport serta tekanan dan intimidasi. Karena tawaran manajemen pada satu sisi dan intimidasi pada sisi lainnya, satu demi satu para pimpinan mogok mengundurkan diri. Tinggal Joni dan Yasmin yang bertahan. Untungnya, Freeport akomodatif dan pemogokan berakhir di meja negosiasi. Sebagian besar tuntutan karyawan dipenuhi. Tapi Joni dan Yasmin bernasib lain. Keduanya dipaksa mengundurkan diri oleh pejabat Human Research and Development (HRD) Freeport Indonesia. Meskipun mencoba bertahan, dia akhirnya tidak tahan menerima perlakuan intimidatif yang dialami ketika kembali bekerja pada masa pasca negosiasi. Pada tahun yang sama dia akhirnya keluar dari Freeport.

Beberapa saat Joni menganggur. Lalu dia mendirikan PT Hawali, perusahaan kontraktor dan leveransir. Target utamanya adalah proyek-proyek pemerintah. Proyek pertama diperolehnya pada 1998, senilai Rp 7 juta saja. Jumlah itu terus naik secara bertahap. Joni tahu bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika sudah memiliki ‘langganan’ perusahaan yang ternyata milik pendatang atau non-Papua. Menyadari peluang yang sulit, Joni menggunakan cara lain. Dia memobilisasi pengusaha dan massa orang asli Papua pada 2002 untuk menyatakan protes pada Pemkab Mimika. Beberapa proyek bangunan fisik milik Pemkab yang sedang dikerjakan, dirusak sebagai tanda intimidasi. Alasan Joni, beberapa proyek itu tidak diproses dengan benar karena proyek yang sedang dikerjakan itu sebenarnya DIPA-nya belum turun.

Intimidasi aksi massa Joni berhasil. DPRD dan Pemerintah Kabupaten Mimika merespons dengan memberi jatah proyek ‘pembinaan’ dengan nilai sekitar Rp 2,5 milyar untuk Joni dan pengusaha asli Papua lainnya. Di antara Joni dkk, ada yang membawa kabur uang proyek, ada yang selesai tetapi mutunya buruk, tetapi ada juga yang selesai dengan kualitas baik. Yang terakhir ini jumlahnya sekitar 5 dari total 70 pengusaha. Beberapa yang bagus itu di antaranya adalah Norman Karukukaro (Kamoro), Philipus Waker (Dani), dan Joni Haluk (Dani). Para pengusaha yang kinerjanya dianggap buruk oleh pemerintah kabupaten akan ‘dibina’. Namun jika tidak ada harapan, tidak akan diberi proyek lagi.

Selain bagi-bagi proyek, dibuat pula program ‘bapak angkat’ dengan dua model kerjasama. Pertama, satu pengusaha besar bersama dengan sejumlah pengusaha kecil asli Papua mendapatkan proyek bersama. Yang besar membina yang kecil dengan mendapatkan fee sekian persen dari penerima proyek. Kedua, satu pengusaha besar mendapat proyek besar dan sejumlah pengusaha asli Papua menerima proyek kecil. Dalam prosesnya, yang besar harus membantu segala kesulitan dan mengarahkan pekerjaan agar berhasil. Kesulitannya, yang besar lebih konsentrasi pada proyek-proyeknya, sedangkan pengusaha asli Papua juga cenderung resisten jika diingatkan atau diarahkan oleh staf dari perusahaan bapak angkat lainnya. Entah karena aksi massanya atau keberhasilan lobinya, pada 2004, perusahaan Joni, PT Hawali, kembali mendapat proyek pembangunan fisik besar pertama senilai Rp 600 juta. Tapi karena belum pengalaman, dia mengaku hanya mendapat untung Rp 27 juta saja. Dia menduga, stafnya melakukan kecurangan.

Dari aksi massanya 2002 itu, lahirlah Forum Pengusaha Putra Daerah (FPPD) dan Joni diangkat sebagai ketua. FPPD adalah ‘embrio’ dari Asosiasi Pengusaha Anak Adat Papua (ASPAP) yang kemudian didirikan pada 29 Mei 2005. Pada saat Sidang IV Dewan Adat Papua (DAP) di Sentani Indah Jayapura (26 Juni - 1 Juli 2006), ASPAP diubah menjadi Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP). Wacana dasar kelahiran KAPP adalah penilaian para pengusaha orang asli Papua bahwa selama 5-6 tahun implementasi Otsus, orang asli Papua belum pernah mendapatkan bantuan atau pun perlakuan khusus dalam mengembangkan bisnis. Jika harus mengikuti aturan main yang normal, mereka merasa akan selalu kalah. Menanggapi hal ini, pihak pemerintah berdalih bahwa bantuan untuk pengusaha asli Papua belum bisa dijadikan kebijakan karena belum ada perdasus atau perdasi yang mengaturnya. Meskipun masuk akal, alasan ini, menurut KAPP, tidak adil karena pada praktiknya dana Otsus sudah dicairkan dan dimanfaatkan. Dana-dana tersebut sebagian besar hanya dinikmati oleh pejabat atau elit Papua.

Setelah KAPP berdiri, diselenggarakan konferensi pada 26-29 September 2006 di GOR Jayapura, untuk membuat payung hukum perlindungan keberadaan KAPP. Organisasi ini bertujuan “mengakomodir, melindungi dan memproteksi pengusaha anak adat Papua di bawah UU Otsus”. Menyadari pentingnya perdasi dan perdasus, maka program utama KAPP adalah menghasilkan raperdasi dan raperdasus berdasarkan UU No 21 tentang Otsus. Pembuatan draft akademik Raperdasus kemudian disusun dengan melibatkan DPRP dan MRP serta para pakar semacam Dr. Agus Sumule, Drs. Frans Apomfires, MSi., dan Anum Siregar, SH. Di konferensi tersebut, John Haluk terpilih sebagai ketua. Raker pun dibuat dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Sayangnya, menurut Joni, Gubernur Papua kurang menanggapinya sehingga KAPP mengadakan demo di Jayapura.

Joni, melalui KAPP, berobsesi ingin mengangkat usaha mikro orang asli Papua. KAPP ingin membina mama-mama penjual sayur, pinang, dll, dengan cara diberi tempat jualan yang layak supaya tidak berjualan di pinggir saluran air atau jalan aspal. KAPP juga ingin membina usaha nelayan orang asli Papua. Pada prinsipnya, Joni merasa orang asli Papua belum diberi kesempatan yang cukup untuk berkembang. Dia menolak stereotipe bahwa orang asli Papua tidak mampu. Meskipun demikian, dia mengakui bahwa ada orang asli Papua yang kerja proyek asal-asalan dan tidak bertanggungjawab. Tetapi itu tidak boleh digunakan sebagai generalisasi dan alasan yang menghalangi pengusaha asli Papua untuk berkembang. Pasti di antara mereka, kata Joni, ada minimal lima yang terbaik.

Joni kenyatannya memang termasuk pengusaha kontraktor asli Papua yang relatif sukses. Rumahnya di Jalan Sosial Timika cukup bagus, terawat, dan bersih. Dia punya satu mobil pribadi keren, merknya KIA Sportage. Perusahaannya tergolong kelas menengah. Alat-alat berat seperti grader, bomat, dan excavator sudah dimiliki sendiri dari hasil akumulasi modalnya. BRI dan Bank Papua di Timika bahkan sudah percaya dengan kredibilitasnya. Dia bahkan mengaku selalu ditawari kredit oleh bank-bank tersebut. Operasional kantornya mencapai 50 juta sebulan. Gajinya sebagai direktur sebesar 11 Juta sebulan. Karyawannya berjumlah 15 orang.

Aset perusahaannya sekarang sekitar Rp 5-6 milyar.

Perjuangan Joni perlu disikapi secara positif oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Kebijakan yang lebih terarah jangka menengah dan panjang harus dibuat. Tentu kebijakan ad hoc membagi proyek-proyek pemerintah bukanlah solusi menyeluruh. Apalagi hal itu dilakukan karena adanya intimidasi massa. Pemerintah harus melakukannya demi penguatan pengusaha asli Papua dengan atau tanpa aksi massa. Gaya intimidasi massa, kalau diteruskan hanya akan membuat mekanisme tata pemerintahan yang baik menjadi tidak jalan. Harus dibuat kebijakan yang lebih mendorong para pengusaha asli Papua mengembangkan profesionalisme. Kalau sudah ada sejumlah pengusaha asli Papua yang kuat dan mampu bersaing, bagi-bagi proyek bisa dihentikan.

Untuk Joni dan kawan-kawan, kalau mau menjadi pengusaha yang tangguh hendaknya tidak bergantung terus pada proyek-proyek pemberian pemerintah. Proyek-proyek itu hanya akan membuat ketergantungan pengusaha pada pemerintah. Joni dan kawan-kawan, melalui KAPP, perlu memikirkan pengembangan bisnis yang berbasis produksi dan penguasaan pasar-pasar potensial yang masih terbuka di Timika khususnya dan Papua pada umumnya. Bisnis itu, kalau di Timika misalnya, bisa mengembangkan produksi ikan asap, pembuatan kerupuk ikan atau udang, dan usaha-usaha lain yang bahan bakunya melimpah di Timika. Dengan demikian ikan atau hasil tangkapan laut nelayan Papua bisa mendapatkan nilai tambah dan yang terpenting menciptakan lapangan kerja baru.(Admin/Lipi)

Read more 0 Comment

BERITA PAPUA EKONOMI BISNIS KABAR PAPUA Mamta

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Dogiyai Herman Beserta Jajaranya Panen Raya Wortel dan Kentang di Kampung Makidimi Foto : Agus Tebay/KM

Dogiyai,Kabarmapega.Com-- Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Dogiyai Herman Auwe bersama Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Emanuel Dogomo, Kadia Disperindakop, Andreas Gobai, para petani, dan para tamu undangan lainnya melakukan panen raya Wortel dan Kentang sawah di Kampung Makidimi, Distrik Dogiyai, Kabupaten Dogiyai, Rabu (01/03/2016).

Panen Raya Wortel dan Kentang kali ini juga Dalam rangka kunjungan kerja , Pelaksana Bupati Kabupaten Dogiyai, Herman Auwe, S.Sos , bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Emanuel Dogomo.

Bupati memberikan apresiasi kepada kepala dinas pertanian Dogiyai dan dan semua kelompok tani yang telah berupaya mengembangkan tanaman wortel dan kentang di daerahnya. Karena menurutnya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri.

Orang Nomor Satu Dogiyai ini, berharap juga kedepannya program pertanian agar akan berjalan dengan baik dan bertambah maju.sehingga kedepan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dogiyai.

‘’saya meminta kedepannya juga tanam wortel dan kentang sehingga pertanian di Kabupaten Dogiyai ini menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat,’’ungkap Bupati

Selain itu, ia meminta kepada masyarakat agar menanam dengan berpola lokal. 'Kalau bisa coba menanam berpola lokal. Hasil panen inikan pelatihan dri dinas. Saya harap para petani menanam gaya lokal "kata Herman.

Herman Auwe juga mengajak kepada kelompok -kelompok petani agar mengajukan proposal untuk membantu dana. "Bapak dan ibu sesuai dengan kelompok yang ada buat proposal lalu ajukan ke saya. Saya akan bantu, ada dana bantuan masyarakat,"ucapnya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dogiyai Emanuel Dogomo dalam kesempatan itu juga mengatakan, masyarakat terus menggerakkan hortikultura sayuran di daerah ini, berbagai jenis komoditas terus dikembangkan, misalnya bawang putih, wortel, kentang, kubis, tomat, cabe, dan kacang panjang.

Disini melihat langsung aktivitas yang dilakukan petani, melakukan panen di lahan petani, berdialog dengan petani, bahkan memberikan bantuan kepada petani untuk pengembangan pertanian di wilayah dogiyai.

Yosias Adii, salah satu warga Kampung Makidi meminta kepada Pemda Dogiyai agar segera membantu armada mobil transpotarsi. Sebab, kata dia, selama hasil panen selalu mengeluarkan biaya besar hanya mengeluarkan ongkos bayar.

"Kami setelah panen biaya untuk ongkos jual ke Nabire banyak yang keluar. Disini produksi sayur banyak maka kebanyakan pegawai tidak pernah beli mak, kami sering jual ke kota. kami harap para pegawai kedepan bisa beli hasil panen ini,"kata Adii.

Liputor : Agus Tebai

Editor : Martinus Pigome

Read more 0 Comment

Perdasus Lahir Tanpa Petunjuk Teknis, Satgas Pengawal Pergup Sudah Dibentuk KAPP

Pernyataan Sikap Misi Solidaritas Internasional ke Indonesia

Joni Haluk Merintis Kekuatan Pengusaha Asli Papua

Harga Cabe dan Lombok Meranjak Naik Sebesar Rp 180 Ribu Perkilo

Harga Masih Normal, Daging Babi Sekilo RP 120 Ribu

Plt Bupati Dogiyai Panen Raya Kentang Bersama Petani

TEMUKAN KAMI

Kunjungan Kasih

KABARMAPEGAA.COM

Ikuti kami di Facebook

Kekuatan yang Lebih Dasyat

Kaum Intelektual Tegaskan POKJA Stop Mengklaim Diri dalam Pembangunan Pasar Mama-mama Papua

Pengaruh Globalisai Terhadap Remaja Papua

Turnamen Futsal IPMANAPANDODE CUP III Gelar Pencarian Dana Natal Se-Jawa & Bali 2015/2016

Papua Objek Bagi Indonesia Melalui Sistem Pemerintahan Jokowi-JK

Sesuatu Yang Berbeda Dalam Sebuah Negara

Papua Rights Among Concerns Around Jokowi's UK Stay

Alexander Gobai: Jurnalis Muda KM Ingin Mencoba Sangat Tinggi

Ada Apa dibalik Korban Miras Mahasiswa Papua di Yogyakarta?

Keberadaan Indonesia di Papua Hanya Menghancurkan dan Mengorbankan Rakyat Papua

MAHASISWA

Kekuatan yang Lebih Dasyat

Kaum Intelektual Tegaskan POKJA Stop Mengklaim Diri dalam Pembangunan Pasar Mama-mama Papua

Pengaruh Globalisai Terhadap Remaja Papua

Turnamen Futsal IPMANAPANDODE CUP III Gelar Pencarian Dana Natal Se-Jawa & Bali 2015/2016

Papua Objek Bagi Indonesia Melalui Sistem Pemerintahan Jokowi-JK

Sesuatu Yang Berbeda Dalam Sebuah Negara

Papua Rights Among Concerns Around Jokowi's UK Stay

Alexander Gobai: Jurnalis Muda KM Ingin Mencoba Sangat Tinggi

Ada Apa dibalik Korban Miras Mahasiswa Papua di Yogyakarta?

Keberadaan Indonesia di Papua Hanya Menghancurkan dan Mengorbankan Rakyat Papua