 |
| Mahasiswa Papua Jabar Melakukan Foto Bersama di Asrama Papua Bandung. (Foto: Jebulon Bunai/KM) |
Pernyataan tersebut disampaikan saat IMASEPA Jabar
melakukan diskusi yang bertajuk “Pendidikan untuk Mengabdi di Papua”
yang di dalamnya membahas tentang penerimaan mahasiswa calon Praja IPDN, Selasa,
(21/06/2016).
Demikian, dikatakan, Ketua IMASEPA JABAR Yakub J.
Peyon kepada wartawan, Rabu, (22/06/16).
Kata dia, selama
ini praja OAP yang mewakili dari kabupaten masing-masing baik Provinsi Papua
dan Papua Barat untuk belajar di IPDN sangat sedikit. Bahkan, sebagian besar
yang lolos menjadi praja sebenarnya berasal dari berbagai daerah lain seperti
Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan daerah lainnya.
"Tentunya ini sangat merugikan bagi Orang Asli Papua, karena dana yang digelontorkan sangat besar dan dana ini berasal dari APBD Papua dan Papua Barat," katanya.
"Tentunya ini sangat merugikan bagi Orang Asli Papua, karena dana yang digelontorkan sangat besar dan dana ini berasal dari APBD Papua dan Papua Barat," katanya.
Lanjutnya,
para praja yang mewakili Papua dan Papua Barat
seharusnya kembali ke Papua dan Papua Barat
untuk membangun negeri asal mereka dan membuat kualitas pemerintahan di Papua dan Papua Barat menjadi lebih baik. Tapi hal tersebut tidak terlaksana
dengan baik.
Sehingga di tahun ini, 2016, pihaknya meminta Pemda Provinsi
Papua dan Papua Barat dapat memperhatikan hal-hal yang semacam itu,“ tandasnya.
Menurut
dia, para praja yang telah lulus lebih banyak memilih di daerah asal mereka,
bukan Papua
dan Papua Barat.
"Tentu
saja hal ini sangat merugikan Papua dan Papua Barat, kita susah-susah membiayai sekolah mereka, Namun,
mereka tak mau mengabdi
untuk Papua dan
Papua Barat,
"ujarnya mengulang
pernyataanya.
Selain itu, dia juga menyampaikan beberapa hal lain terkait mahalnya sekolah di IPDN yang mencapai Rp 200-300 Juta.
Selain itu, dia juga menyampaikan beberapa hal lain terkait mahalnya sekolah di IPDN yang mencapai Rp 200-300 Juta.
Sehingga
hal itu, ia menolak tegas korupsi, kolusi,
dan nepotisme yang terjadi di Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat terhadap proses seleksi IPDN,
"Jangan jadikan seleksi praja IPDN sebagai lahan bisnis kami juga. Ia berharap agar Provinsi Papua dan Papua Barat memprioritaskan generasi muda asal Papua dan Papua Barat, bukan daerah lain untuk mewakili Papua dan Papua Barat sesuai Amanat UU Otsus,”ungkapnya.
"Jangan jadikan seleksi praja IPDN sebagai lahan bisnis kami juga. Ia berharap agar Provinsi Papua dan Papua Barat memprioritaskan generasi muda asal Papua dan Papua Barat, bukan daerah lain untuk mewakili Papua dan Papua Barat sesuai Amanat UU Otsus,”ungkapnya.
Apabila Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat
tidak menyeleksi IPDN untuk Orang Asli Papua dengan baik maka
kami IMASEPA
JABAR akan mengancam
para pejabat-pejabat yang 'bermain' dalam proses seleksi praja IPDN agar tidak
mengirimkan praja Non Papua
dan Papua Barat untuk mewakili.
“Jika
tetap ada maka IMASEPA JABAR akan
bertindak tegas dengan mengembalikan mereka secara paksa”.ungkapnya.
Sementara itu, ketika kabarmapegaa.com meminta tanggapan Rektor IPDN Prof. Dr. Ermaya Suradinata, melalui Via Selullernya tentang hasil Keputusan Panitia SPCP IPDN 2016 dengan nomor: 892.1-5 tertanggal: 10 Juni 2016 mengatakan pihaknya, hanya lebih memilih untuk menunggu proses seleksi oleh panitia karena dalam tahapan seleksi kami tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur.
Sementara itu, ketika kabarmapegaa.com meminta tanggapan Rektor IPDN Prof. Dr. Ermaya Suradinata, melalui Via Selullernya tentang hasil Keputusan Panitia SPCP IPDN 2016 dengan nomor: 892.1-5 tertanggal: 10 Juni 2016 mengatakan pihaknya, hanya lebih memilih untuk menunggu proses seleksi oleh panitia karena dalam tahapan seleksi kami tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur.
“Sehingga, pihaknya hanya memberikan saran untuk
langsung berdiskusi dengan Kemendagri dan kedua provinsi sasaran sehingga
penyampaiannya tepat sasaran dan mendapat jawaban yang signifikan."ujar Ermaya.
Pewarta : Leonardus
O. Magai
Edtitor :
Alexander Gobai
.jpg)
