Oleh :Yunus Ekii Gobai
Foto: Saat orasi di Bundaran HI terkait Aksi Kasus Paniai Berdara 8 Desember 2014 lalu yang menewaskan 4 Pelajar SMA. |
Opini/Ham--Kasus Paniai berdarah terjadi 8 Desember 2014 lalu . Kasus berdarah tersebut terjadi sudah berjalan 7 bulan tetapi pelaku penemahkan terhadap 4 Pelajar SMA hingga kini belum terungkap siapa aktor di balik penemakan brutal yang di lakukan oleh TNI/Porli di Paniai beberapa waktu lalu.
Di balik insiden tersebut melibatkan elit politik setempat untuk ikut serta bersama-sama melakukan tindak kejahatan dengan maksud tertentu untuk menghabiskan uang rakyat (Negara) sebagai komoditas (lahan) bisnis bagi para pejabat setempat.
Semua orang sudah mengetahui motif di balik terjadinya insiden penembahkan yang terjadi pada 8 Desember 2014 lalu, yang hingga kini masih belum terungkap. Siapa yang menewaskan orang yang tidak berdosa tersebut jika benar melibatkan Bupati dan DPRD di daerah itu.
Kini masyarakat menunggu janji Bupati “Henky Kayame” yang pernah mengatakan akan siap melepaskan Garuda dari pundaknya, apakah sesuai dengan janji Bupati dapat mampu bertanggung jawab sesuai perjanjiannya terhadap rakyat yang terlanjur memberikan janji, mana tindakan selanjutnya!
Kini sudah saatnya Bupati Pania “Henky Kayame” dan DPRD Paniai dituntut untuk bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Sebab kasus tersebut tak akan pernah di tuntaskan apabila Bupati dan DPRD Paniai tidak menggambil alih. Tentu kasus itu akan menjadi jadi jika di biarkan begitu saja tanpa penanganan serius oleh pejabat setempat.
Keluarga korban meminta Bupati dan DPRD Paniai untuk segera membantu dana Transportasi kepada Tim Ad hoc dari Komnas HAM RI yang dibentuk pada 7 April 2015 sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU No.6 Thn 2000 tentang Peradilan HAM.
Bupati Paniai “Henki Kayame” dan DPRD tinggal menikmati dana milik rakyat (Negara) yang bersumber dari dana APBD, APBDN maupun dana Otsus yang di gelontorkan Negara sebesar 80%.
Uang Negara malah dijadikan dana pribadi yang seharusnya di gunakan untuk membiayai transportasi bagi Tim Ad hoc KOMNAS HAM yang hendak datang ke Paniai untuk menyelidiki (Menuntaskan) insiden penembahkan yang menewaskan 4 pelajar SMA pada 8 Desember 2014 yang lalu.
*)Penulis oleh ketua kordinator Gerakan Melawan Lupa Menuntas Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai (Gempa-KPH-Berapi) Wilayah Jawa Barat.
0 thoughts on “Kasus Paniai Berdarah Menjadi Lahan Bisnis.”