 |
| Foto : Saat Mahasiswa menuntut tuntaskan Kasus Paniai Berdarah di Yogyakarta/KM |
Jayapura,(KM) – Kekerasan, penembakan, dan berbagai dugaan pelanggaran HAM yang hingga kini masih terjadi di Papua, salah satu hal yang terus disoroti Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM. Para kepala daerah dinilai berperan penting melindungi rakyatnya.
Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, pihak ekskutif atau para kepala daerah, jangan hanya diam dan tak menanggapi jika ada warganya jadi korban kekerasan, misalnya penembakan, dan hanya menyudutkan TNI/Polri.
“Tidak hanya TNI/Polri yang disudutkan. Peran kepala daerah sangat penting. Para bupati harus punya beribu cara melindungi rakyatnya. Para bupati di Papua harusnya menyadari, rakyat adalah aset yang harus dilindungi,” kata Kadepa via pesan singkatnya kepada Jubi, Senin (21/9/2015).
Menurutnya, bicara HAM di Papua ada tugas semua pihak. Jangan menunggu mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LMS), atau pihak gereja bersuara. Para bupati se Tanah Papua harus segera memikirkan itu.
“Para kepala daerah jangan diam, dan hanya sibuk dengan program – program pembangunan. Itu untuk siap? Sementara warganya sudah ditembak. Mari bersama mendesak Jakarta melakukan evalusi total masalah keamanan di Papua,” ucapnya.
Memburuknya situasi HAM di Papua terus menjadi sorotan dunia internasional. Beberapa waktu lalu, Asosiasi Papua Barat Australia (AWPA) menyerukan para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik untuk mengatasi apa yang disebut sebagai situasi HAM yang memburuk di provinsi Papua.
“Kami mendesak para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik untuk membahas situasi HAM di Papua Barat dan meminta persetujuan Indonesia menerima misi pencarian fakta untuk Papua Barat,” kata Joe Collins, ketua Asosiasi Papua Barat Australia, Selasa (28/7/2015). (Jubi)
0 thoughts on “Para Bupati Jangan Diam, dan Hanya Menyudutkan TNI/Polri”