Rakyat Mapia Tersisa dari Berbagai Genosida, Mahasiswa dan Pemuda Tolak Wacana DOB Mapia Raya

Ilustrasi/ist

Timika, (KM)--Kami seluruh Mahasiswa dan Pemuda Tota Mapia menolak dengan tegas wacana pemekaran kabupaten Mapia Raya. Kami juga tetap akan melawan dan menolak kejahatan dalam bentuk agenda pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Mapia Raya yang sedang berjuang keras oleh sekelompok orang, yang mengatas namakan diri mereka sebagai perwakilan dari seluruh rakyat Mapia dan dari Intelektual Mapia, tanpa sepengetahuan beberapa kalangan yang sudah semestinya dilibatkan secara terlebih dahulu di dalam perjuangan DOB itu.

Hal ini disampaikan oleh Yulianus Pugiye yang juga sebagai tokoh pemuda Mapia yang sementara ini berjuang untuk tolak DOB Mapia Raya kepada media ini.Jumat 09/10/2015

Lanjut dia, "berdasarkan realitas nyatanya, pihak-pihak yang ingin memekarkan DOB baru ini, mereka pernah menjabat dan kini masih menjabat baik di penjabat birokrasi sepetinya Paskalis Butu Kabag Pemerintah Dogiyai Ketua tim Pemekaran Kabupaten Mapia Raya, Willem Kegiye sebagai Kepala dinas pencacatan sipil, Daniel Tubu Mantan Ketua DPRD dan kawan kawannya itu. Selama mereka ini menjabat sebagai pemimpin daerah itu juga, satu perubahan pun tak ada. Mereka masih belum pernah berbuat sesuatu bagi rakyat dan negerinya sendiri’’ kata Yulianus Pugiye di damping oleh rekan-rekannya yang kini ber, radikal menolak atas rencana pemekaran mapia raya .

Atas dasar kondisi riel itu, kata Pugiye, kami menilai semua itu harus ada proses yang jelas. Namun mereka ini tidak menghormati proses yang sebenarnya harus di lalaui itu. Yang dimaksud dengan proses yang sesungguhnya adalah sosialisasi di tingkat kalangan masyarakat, Pemuda, Tokoh agama, Tokoh adat,Tokoh Intelektual, di media cetak mapun di media online dan semua kalangan. Lebih-lebih, wacana pemekaran DOB Mapia Raya itu sudah semestinya diurus dari daerah. Lembagai MRP, DPRP, DPRD Dogiyai-Kota Provinsi mesti diketahui dan mendapat persetujuan legal dari mereka sebagai patner kerja dari rakyat Papua. Terus ini didaulatkan oleh Gubernur Papua secara legal berdasarkan amat UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.

Namun sejauh ini, menurut Pugiya mekanisme ini tidak pernah dilakukan oleh mereka itu. Mekanisme ini rupanya alergi bagi mereka. Karena mereka ini tidak dipercayai oleh rakyat. Juga tidak ada komitmen dan belum mampu menemukan solusi komprehensif atas berbagai masalah yang dihadapi rakyat Dogiyai.

Kalau di lihat dari sisi geografis wilayah, Mapia ini daerahnya teramat sempit sekali, bila dibangun berbagai kebutuhan yang sudah ada di Papua sepertinya tempat untuk pembangunan perkantoran dan pembangunan lainnya. Dari sisi sumber daya manusia (SDM) juga sama sekali tidak ada dan karena itu rakyat itu mereka menolak.

Oleh karena itu dia menyatakan dengan tegas juga di mata publik bahwa karena belum dipenuhi sejumlah kriterian pemekaran yang menjadi urgen bagi hadirnya kabupaten tersebut. Belum adanya indikator yang diharapkan kita bersama ini menjadi titik tolak bagi kami dan semua rakyat Mapia ntuk menolak dan melawan wacana pemekaran DOB.

Di tempat yang sama Rekannya Vitalis Magai, sekalu perwakilan pemuda dari Kabupaten Dogiyai menyatakan komitmennya bahwa kami akan mendukung penuh untuk menolak semua kebijakan yang tidak bermanfaat dan mengandung mansalah, yang berorientasi pada terjadinya pelanggaran HAM dan konflik bagi rakyat. Yang membuat rakyatnya akan tersingkarkan, dampaknya akan terbukti negatif bagi rakyat seperti yang sudah terjadi selama. Masyarakat hanya dengan pemekaran Dogiyai saja, mereka biasa hidup susah dan menambah penderitaan baru dari hari demi hari. Maka kami tetap akan ikut tolak pemekaran DOB Mapia Raya.

Masih dalam penegasan Magai lagi, ada banyak dampak negatif yang rakyat terima setelah pemekaran itu hadir dan, masyarakat tidak lagi punya ruang bebas yang cukup untuk berkebun, berburuh di hutan dan lain-lain. Hutan sebagai tempat mencari makan bagi rakyat akan di gusur tanpa melihat dan mepertimbangkan dari pemerintah nantinya akan hilang cecak kata dia. Kehadiran pemekaran itu juga saat yang bersamaan pula akan hadir TNI dan Polri baik itu dalam bentuk lebel organik mapun non organik dan juga akan membangun fisik ada pembangunan pos-pos TNI/Polri dimana pandangan TNI/Polri kepada masyarakat adat setempat mencurigai yang diluar cara berpikir manusia akan terjadi.

Selalu saja terjadi Rakyat yang punya hak mutlak berkalir di daerah itu sendiri pihak militer selalu menstikma pengacu kedamian, OPM hanya satu tujuan untuk mau menculik dan mau membantai terhadap rakyat setempat. Hal itu sungguh akan terjadi maka kami menolak dan menolak total atas pemekaran DOB itu.

Kembali ditegaskan Yulianus Pugiye akan terjadi hal yang sama juga. Nantinya akan terjadi pelanggaran HAM seperti yang biasa terjadi di ketiga pemekaran di Meepago itu. Jadi sepertinya pernah terjadi di Paniai berdarah pada tanggal 8/12/2014 lalu hingga saat ini pun Negara tak pernah selesaikan daftar kasus HAM pada ketiga Kabupaten dan Papua secara umum. 

Ketua tim penolakan pemekaran Kabupaten Mapia raya Mudestus Musa Boma menyatakan bahwa demi menolak masalah pemekaran sayapun ikut bersedia dengan mereka meskipun harus menanggung berbagai konsekuensi apapum juga. Karena rakyat Mapia ini yang masih tersisa dari berbagai genosida, mereka lemah dan tidak bisa melawan pemerintah RI maka saya punya harapan besar bahwa yang masih tersia itu harus dihidupi dan berkaryakan dengan tenang dan tak diganggu oleh situasi apapun. harapannya.(Manfred/KM)