Andy Yeimo; Tidak Layak jadi Pemekaran DOB di Papua

Makasar, (KM)—Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Konsulat Indonesia Tengah Makasar Andy Ekapiya Yeimo menyatakan pemekaran daerah Operasi Baru (DOD) di Papua adalah tidak layak jadi dimekarkan dan tidak mengguntungkan bagi rakyat Papua

“karena kepentingan  politik sesat yang dipermainkan oleh pejabat Papua yang kalah dalam medan politik.” Kata Andy E Yeimo kepada wartawan Kabar Mapegaa, Senin (4/16) 

Dikatakan, letak geografis wilayah, tabal batas untuk pemekaran  DOB pun sangat  tidak mendukung. Dan juga  KK yang ada didaerah tersebut pun sangat manipulasi. Namun pemerintah pusat harus pertimbang hal itu,”tegas yeimo.

“Kabupaten dan Propinsi  Induk yang ada saja,  tidak ada  perubahan, belum ada pengkaderan  Sumber Daya Manusia (SDM) juga tidak  tercapai, lalu menambahkan lagi itu kedepan akan hancur,”ucapnya

Masih lanjut Yeimo, pejabat Papua harus sadar bagian jalur  pemekaran DOB, baik dari tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Distrik. Musti berfikir yang bagus, Apa yang terjadi dan akan terjadi apa,  ketika pemekaran DOB melus di Papua?, “tuturnya.

“Jadi, Rakayat Papua tidak meminta  pemekaran  DOB di Papua tetapi, rakyat mengharapkan segerah menyelesaikan Masalah HAM di Papua yang belum teruangkap 1961 -2016 dan minta untuk refrendum untuk Papua Barat” 

Sementara itu, Ketua AMP Komite Kota Jakarta, Frans Nawipa menyatakan, hadirnya pemekaran DOB di Papua rakayat Papua dibuang terpinggir jalan. Mengirim transmigrasi ke papua akan lancar dan  militer indonesia pun akan meluas di Papua." pintahnya.

"Jadi, pemerintah pusat stop memanfaatkan melalui elit politik, untuk memberi isin untuk pemekaran  DOB baru di papua. Rakayat Papua menolak kebijakan oleh pemerintah pusat itu,"tegas Nawipa.

Menurutnya, pemekaran adalah senjata ampuh negara untuk datangkan orang Melayu dan sekalian untuk pecah-belah rakyat asli di Papua. Negara tahu papua itu luas empat kali pulau Jawa dan penduduknya seditik. Maka,cara yang baik untuk melakukan orang Papua adalah membuat pemekaran,"ujarnya.

Pada hal, kata dia, pemekaran ditanah Papua jelas-jelas melanggar Pasal 76 UU 21/2001 tentang otus dan menunjukan indonesia tidak terbik hukum. Pemekaran propinsi dan kabupaten di tanah Papua menjadi agenda politik yang signifikan sejak diundangkannya UU 45/1999. Meskipun resitensi begitu kuat dari Papua,inpers 1/2003 memaksakan pemekaran Irian Jaya Barat (Irjabar,atau sekaran Papua Barat)." tutupnya

(Yunus E Gobai/KM)