 |
| Pertemuan membahas duagaan pelanggaran HAM di Papua di Kantor Polhukam, Kamis (21/4/2016) – IST |
Yogyakarta,
(KM) - Masyarakat Papua dan korban pelanggaran HAM jangan
berharap banyak kepada negara melalui presiden, menteri dan para jenderal untuk
penyelesaian pelanggaran HAM. Hal ini disampaikan oleh Legislator Papua,
Laurenzus Kadepa, Sabtu, (23/04/16) siang tadi kepada media ini saat
dihubunginya lewat Via Telepon.
“Saya tidak yakin kalau negara punya niat
baik mau menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua dengan serius, adil dan sesuai
aturan atas perintah Presiden Jokowi yang telah meminta Kementerian Koordinator
Politik Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam) dan lembaga negara lainnya untuk menyelesaikan
berbagai hal di Papua itu belum tentu akan terwujud” Ujar Kadepa
Lanjut Kadepa, pad Kamis, (21/4/2016) ada pertemuan
Menkopolhukam, Gubernur Papua, Ketua DPR Papua, MRP, Kapolda dan Pangdam
membahas masalah penyelesaian HAM. Tapi saya menilai itu hal yang sulit.
“ Tidak
perluh diperdebatkan panjang lebar, ini wajar dilakukan oleh kelompok yang
tidak mau ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) itu ada diluar negeri maupun didalam negeri (
Papua), itu langkah mereka untuk menghalangi ULMWP menjadi Full member di Melanesian
Spearhead Group (MSG).” Katanya
Saya bisa katakan begitu, Lanjut Kadepa, langkah
dan upaya mereka untuk mendapatkan full member di MSG lewat dukungan Fiji dan
PNG, juga itu cara mereka menekan jangan sampai negara – negara Pasifik
intervensi persoalan HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat oleh Tim Pencari Fakta
versi Pasifik Island Forum.
“Negara harus tahu dan pahami baik bahwa,
pihak ULMWP juga punya hak yang sama untuk melakukan apapun yang merasa
terbaik, baik diluar negeri maupun di dalam negeri (Papua), tidak boleh saling
membatasi seperti selama ini terjadi di Papua, ruang gerak ULMWP dan
pendukungnya selalu dibatasi dengan Kekuatan Aparat Militer yang berlebihan. Pihak
keamanan harus mengerti itu,” katanya
Lanjut, Saya menduga ini hanya skenario
mempengaruhi dunia internasional agar tak terus menyoroti masalah pelanggaran
HAM di Papua sehingga negara menyebut punya konsep ini dan itu. Ini juga seakan
untuk menghambat tim pencari fakta Pasific Island Forum masuk Papua.
“Dalam memainkan peranan dan kepentingan dari
masing-masing kelompok, baik Indonesia maupun ULMWP harus tenang dan dewasa. Dua
kelompok dengan berbeda ideologi yang memiliki status dan berkekuatan hukum
yang sama di bawa MSG. Apa hasil akhir dari semua ini, itu yang terpenting,”
Tutup Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Komisi I itu.
(Manfred
Kudiai/KM)
0 thoughts on “Penyelesaian HAM Orang Papua jangan terlalu Percaya kepada Negara”