Saat bergantian Orasi simpang empat nol kilometer, Kamis (15/06). Salah satu perwakilan dari KPO (kanan). Foto : Manfred/KM |
Yogyakarta, (KM)-- Menolak pembentuk tim khusus penyelesaian persoalan Hak Asasai Manusia (HAM), yang dipimping langsung oleh Menkopolhukam Republik Indonesi, Luhut Binsar Pajaitan, yang mengangkat tiga persoalan yang dianggap sebagai representative dari banyaknya persoalan pelanggaran HAM di Papua.
Pembentukan tim ini, dengan tegas ditolak oleh Gerakan Rakyat Papua Bersatu (GRPB), yang didukung oleh Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (KPO PRP, Pembebasan, PLUSH, LSS, Kaukus Perda Gepeng, Libertas, PMD, AMP Yogyakarta-Solo,AMP Semarang-Salatiga, PMKRI dan berbagai organisasi serta individu lainnya) serta Aliansi Boikot ArtJog menggelar aksi damai pada Kamis (16/06), di simpang empat nol kilometer Yogykarta.
Ratusan massa tersebut memulai aksinya dengan melakukan longmarch dari asrama mahasiswa Papua di Jl Kusumanegara Yogyakarta menuju simpang empat nol kilometer. Namum mereka tertahan beberapa saat oleh polisi di depan asrama Papua, Jln. Kusuma Negara, Yogyakarta.
terkait dengan ini, terjadi adu mulut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja, bersama kepolisian dibawa komando KABAGOPS Kompol, Polresta Yogyakarta, Sigit Haryadi, S.Ik .
Staff Pembela Umum LBH Jogja, Emanuel Gobay, S.H menanyakan, bagaiaman kemudian regulasi UU bebas menyampaikan pendapat itu. Bisa memberikan pandangan yang jelas dari institusi kepolisian. Bagaimana kemudian bisa memfasilitasi, aktivitas umum yang dilakukan oleh masyarakat itu agar berjalan sesuai dengan yang di inginkan.
"Saya minta anda sediankan itu, bukan kemudian menjadikan itu sebagai dasar, saya pikir akan sangat buruk dalam konteks ruang demokrasi Indonesia," tuturnya
Sagit, menanggapi "saya paham rekan-rekan ngga mungkin akan melakukan penutupan akses jalan," ujarnya
Lanjut Sigit, ada anggota kami yang akan membatu dan memperlancarkan kegiatan. Sehingga ada pertimbangan bagi kami.
"Silakan adakan aksinya di depan asrama," ujar Sgit
"Saya minta bapak lebih profesional untuk menjalankan tugas bapak. Akan sangat buruk, bila ruang demokrasi dibatasi ," Gobay Menggapi pernyataan Sigit.
Kemudian Sigit tidak membenarkan atas tanggapan Gobay.
"Tidak ada yang menyampaikan ruang demokrasi tutup, itu hanya pandangan-pandangan yang parsial, oleh kelompok-kelompok tertentu," katanya
Setelah beradu argumentasi, Polisi dibawa Komando KABAGOPS Kompol, Polresta Yogyakarta, Sigit Haryadi, S.Ik, menizinkan massa aksi melanjutkan aksinya sesuai rute yang ditentukan.
Massa aksi melakukan longmarch, sambil bergantian orasi dari asrama mahasiswa Papua di Jl Kusumanegara Yogyakarta menuju simpang empat nol kilometer. Mereka kemudian membentuk lingkaran dan melakukan orasi di tengah simpang empat nol kilometer.
Petugas kepolisian yang berjaga pun melakukan beberapa pengalihan untuk mencegah adanya kemacetan panjang, seperti dari arah Alun-alun utara kendaraan yang hendak melewati nol kilometer diarahkan ke arah barat. Aksi berjalan damai dengan dikawal ketat ratusan anggota kepolisian.
Saat longmarch dari asrama mahasiswa Papua di Jl Kusumanegara Yogyakarta menuju simpang empat nol kilometer.( foto :Manfred/KM) |
Melihat situasi politik West Papua, tulis GRPB di Press Release, di tingkat Internasional, dan di papua, serta guna menyikapi tindakan brutal militer Indonesisa terhadap orang asli Papau yang semakin menjadi-jadi dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan terakhir ini.
Baca Juga : Press Release GRPB
"Disini tidak hanya orang-orang berkulit hitam, kriting rambut , mata sipuk, marta besar , orang Jawa, orang Kalimantan, orang Sulawesi kami datang disini. Kita semua berjauang untuk menetukan nasibnya sendirui. Kita juga datang disini untuk menunjukan bahwa kita juga mendukung rakyat Papua untuk kebebasan oapoua untuk menentukan nasibnya sendiri," teriak salah satu perwakilan dari organ Libertas dalam orasi.
Lanjut, sajak Rezim Sukarno sampai saat ini tidak pernah ada ruang demokrasi bagi rakyat Papua.Yang terjadi saat ini, untuk memilih Indonesia atau mati.
"Kita mendukung untuk orang-orang Papau untuk mendapatkan haknya, merebunt haknya yaitu menetukan nasib mereka sendiri. Entah mereka mau jadi apakah? Mau jadi negarakah? Mau jadi daerah otonom kah?Itu adalah hak mereka," tuturnya
Kemudian PMKRI juga mendukung dukungan kepada oranga Papua untuk hak menetukan nasib sendiri bagi rakyat papau. mereka juga membawa empat tuntutan saat aksi demo: 1) Mengupayakan untuk usut tuntas maslah HAM di Papua, 2) Segera bebaskan tahan polik di Papua maupun diluar Papua, 3) Tolak tim pencari fakta, 4) Tarik Militer dari Papau.
Semenatara itu, pantauan kabarmapegaa.com di lapangan, aksi damai yang diadakan oleh GRPB yang didukung oleh Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (KPO PRP, Pembebasan, PLUSH, LSS, Kaukus Perda Gepeng, Libertas, PMD, AMP dan berbagai organisasi serta individu lainnya) serta Aliansi Boikot ArtJog, dalam setiap orasi dari perwakilan masing-masin organnya mendukung penuh untuk orang Papua menetukan nasibnya sendiri diatas tanah mereka; tolak tim pencari fakta HAM buatan Pemerintah Indonesia; mendukung The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG).
"Kami secara organisasi PEMBEBASAN, mengeluarkan satu kesepatakatan bahwa secara progaram perjuangan, kami mendukung yang namanya 'Hak menetukan nasib sendiri di Papua', " ujar perwakilan dari Pembebasan.
Aksi damai GRPB diakhiri dengan pembacaan pernyataan sikap ini juga dibacakan dalam aksi GRPB, kamis 16 Juni 2016, yang didukung oleh Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (KPO PRP, Pembebasan, PLUSH, LSS, Kaukus Perda Gepeng, Libertas, PMD, AMP dan berbagai organisasi serta individu lainnya) serta Aliansi Boikot ArtJog.
Kemudian, Pertengahan pembacaan pernyataan sikap, Polisi memdobrak barisan masa aksi, dan meninbulkan situasi tegang. Namun situasi tegang mulai dapat diatasi oleh massa aksi, dan menlanjutkan pernyataan sikap hingga selesai.
Pewarta : Manfred Kudiai/KM
0 thoughts on “ Yogya: Tolak Tim Penyelesaian HAM, GRPB Didukung Sebelas Organ Gelar ”