 |
| Pihak DPRP Adakan Pertemuan Bersama Dengan Warga Kampung di Distrik Agadide, Kab. Paniai Enam Bulan Lalu. (Foto: Damianus Bunai/KM) |
Jayapura,
(KM) - Dinas Pemerintah Umum (PU)
Provinsi dan PT. Modern tak konsisten membayar tuntutan warga atas kerugian material
pembangunan lalan menuju Intan Jaya dari Kabupaten Paniai dan di tempat lain.
“Bulan
Januari 2017, kami akan siap palang dan menuliskan hentikan pembangunan jalan
sampai tuntutan warga terjawab. SKPD tak menghargai DPR,”kata Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Komisi I, Laurenzus Kadepa, Kepada kabarmapegaa.com, Kamis, (15/12/16).
Kata
dia, kegiatan reses enam bulan lalu, saya bersama Deki Nawipa, Anggota DPRP
Komisi IV berkunjung ke lokasi yang bermasalah antara rakyat pemilik tanah dan
pihak perusahaan PT.Modern dan kroni-kroninya.
“Masalahnya
adalah pembayaran kerugian material yang tidak benar, menurut warga setempat.
Sering diintimidasi dan ditakuti bahkan dipukul oleh pihak aparat yang bertugas
mengamankan proyek tersebut, semua ini adalah laporan warga disaat reses,”kata
Kadepa.
Lanjutnya,
“Sampai saat ini PT Modern belum merespon atau bayar tuntutan warga setempat. Padahal,
kata kadepa, PT.Modern adalah perusahaan yang sedang menangani pembangunan
jalan raya tujuan kabupaten Intan Jaya dari kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai,
dan Paniai yang dibangun dari sumber dana APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN.
Usai
diadakan reses di Distrik Agadide bersama warga kampung, kata kadepa, kami membawa aspirasi reses itu
di tingkat Provinsi dan melalui komisi IV dan I yang memediasi pertemuan antara
Pemprov Papua, Balai besar PU Papua dan Dinas PU Provinsi, serta perwakilan masyarakat di ruang rapat komisi IV
DPRP.
Dalam
pertemuan tersebut bersepakat akan ada pertemuan lanjutan paling lama seminggu
mendatang.
“Namun,
hingga kini rakyat masih menunggu tuntutan warga Kepada pihak PU, Balai, dan
PT.Modern,”tutupnya.
Sementara
itu, Hal yang sama dikatakan legislator Papua lainnya, Decky Nawipa.
Menurutnya, tak salah jika masyarakat menuntu apa yang menjadi hak mereka.
Ketika masyarakat memalang jalan, bukan karena ingin menghalangi pembangunan.
Tak mendukung program pemerintah. Itu adalah bentuk protes masyarakat lantaran
pemerintah tak konsisten. Tidak peduli terhadap apa yang menjadi hak
masyarakat.
"Jangan
sampai Ketika masyarakat mempertanyakan haknya, aparat keamanan dikerahkan
melawan masyarakat. Seakan-akan masyarakat mengjalangi pembangunan. Inikan
tidak benar," kata Decky seperti yang dikutip jubi.com edisi 15 Desember
2016.
Pewarta : Alexander Gobai
0 thoughts on “Dinas PU Provinsi Papua dan PT. Modern Tak Konsisten Bayar Tuntutan Warga, Legislator Siap Palang Jalan”