 |
| Logo GNPK - RI (Ist) |
Jayapura, (KM) - Ketua Gerakan Nasional Pencegahan
Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Papua, Jekson Ikomouw meragukan
Pilkada Kabupaten Dogiyai pada 15 Februari mendatang batal.
Menurutnya, ada siluman di balik lambatnya proses
pencairan dana Pilkada sebesar Rp.28.800 M. Dana tersebut diperuntukan demi
Panwas, Keamanan dan debat kandidat. Sementara, Rp. 28.000 M sudah di
anggarkan. Total keseluruhan dana Pilkada Dogiyai Rp. 56.800 Milyar. Jika
proses pilkada batal.
Lanjutnya, pihak-pihak pengelolah anggaran akan di
indikasikan penyalahgunaan uang Negara tentunya akan di indikasikan tipikor No.
20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian akan diproses sesuai
dengan UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.
“Oleh karena itu kami Pimpinan GNPKRI Papua minta
pihak-pihak pemegang dana tersebut untuk segera menyerahkan kepada pihak
penyelenggara agar proses berjalan sesuai dengan jadwal,”ungkapnya.
“Kami ragu, karena jadwal pelaksanaan pilkada sangat
mepet. Sementara, beberapa jadwal terbatal,”bebernya.
Selain masalah dana Pilkada, kata Ikomouw, ada pula
masalah konflik di Dogiyai yang membuat masyarakat trauma untuk beraktifitas.
Pimpinan daerah tidak ada ditempat tugas. “Eksekutif dan legislatif Kabupaten
Dogiyai jangan biarkan rakyat Dogiyai ibarat bergaya dalam penjara.
Untuk itu, ia meminta Aparat juga harus profesional
jangan bikin masalah. Soal tindakan demikian, pilkada serentak sebagai agenda
nasional akan batal. Menurutnya, pada tanggal 15 Februari mendatang yang akan
memilih para calon Bupati adalah rakyat, jika rakyat terus ditekan maka akan
berimbas pada pembatalan pilkada.
Lanjutnya, juga dengan tindakan demikian aparat telah
melanggar Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik
Indonesia yang termuat dalam Pasal 1 Ayat 4 S/d 14 serta Pasal 4 dan Pasal 5.
“Oleh sebab itu, kami pengurus GNPK-RI Papua berharap
pihaknya harus menjaga keamanan secara profesional juga aturan. Sebab, Jika
Pilkada batal ini bukti penyelenggara Negara kesatuan Republik Indonesia telah
menggagalkan agenda nasional yang harus dijalan oleh pihak Eksekutif dan
Legislatif bahkan pihak keamanan sebagai pagar di negara kepulauan ini,”harapnya.
Pewarta :
Alexander Gobai
0 thoughts on “Ketua GNPK-RI Ragu Atas Pilkada di Kabupaten Dogiyai”