 |
| Foto : Pemimpin Anggota MSG Menarik ULMWP/ils |
Jakarta,(KM)-Atas kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo ke Papua Nugini
pada tanggal 10 dan 11 Mei dan berencana akan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Peter O'Neill.
Kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo untuk Papua Nugini pekan ini merupakan upaya terbaru dari Jakarta untuk menekan negara- negara Melanesian Spearhead Group (MSG) agar tidak mendukung aplikasi keanggotaan untuk Papua Barat.
Pentingnya diplomatik yang tidak dapat dilebih-lebihkan dengan pertemuan pada tanggal 21 Mei. Pada pertemuan Menteri Luar Negeri dari negara-negara anggota MSG yang akan membahas permohonan keanggotaan Papua Barat yang disampaikan oleh ULMWP pada tanggal 5 Februari 2015. Namun, Rapat ke-20 MSG Leaders 'pada bulan Juli adalah satu-satunya badan yang bertugas mampu membuat keputusan akhir pada setiap aplikasi keanggotaan.
ULMWP mengantisipasi bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo bepergian ke Port Moresby untuk mencoba dan membuat perpecahan antara Perdana Menteri Peter O'Neill dan sesama anggota MSG. Indonesia, yang merupakan anggota pengamat dari MSG, menentang keanggotaan Papua Barat dari organisasi sub-regional. Pada bulan Februari, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengunjungi Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Fiji dalam upaya lain untuk menekan dukungan untuk Papua Barat.
Sebelum kunjungan Presiden Widodo untuk Papua Nugini, juru bicara ULMWP Benny Wenda menyatakan: "Dari satu Melanesia yang lain, saya berterima kasih kepada Perdana Menteri O'Neill untuk ekspresi baru-baru ini dukungan bagi rakyat Papua Barat dan berbicara atas nama kami. Papua Nugini selalu senior kami di Melanesia dan di seluruh Pasifik. "
Perjalanan Presiden Widodo datang dihadapannya setelah kunjungannya ke Papua Barat pekan lalu, yang melibatkan penyebaran lebih dari 6.000 personel keamanan.
Kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo untuk Papua Nugini pekan ini merupakan upaya terbaru dari Jakarta untuk menekan negara- negara Melanesian Spearhead Group (MSG) agar tidak mendukung aplikasi keanggotaan untuk Papua Barat.
Pentingnya diplomatik yang tidak dapat dilebih-lebihkan dengan pertemuan pada tanggal 21 Mei. Pada pertemuan Menteri Luar Negeri dari negara-negara anggota MSG yang akan membahas permohonan keanggotaan Papua Barat yang disampaikan oleh ULMWP pada tanggal 5 Februari 2015. Namun, Rapat ke-20 MSG Leaders 'pada bulan Juli adalah satu-satunya badan yang bertugas mampu membuat keputusan akhir pada setiap aplikasi keanggotaan.
ULMWP mengantisipasi bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo bepergian ke Port Moresby untuk mencoba dan membuat perpecahan antara Perdana Menteri Peter O'Neill dan sesama anggota MSG. Indonesia, yang merupakan anggota pengamat dari MSG, menentang keanggotaan Papua Barat dari organisasi sub-regional. Pada bulan Februari, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengunjungi Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Fiji dalam upaya lain untuk menekan dukungan untuk Papua Barat.
Sebelum kunjungan Presiden Widodo untuk Papua Nugini, juru bicara ULMWP Benny Wenda menyatakan: "Dari satu Melanesia yang lain, saya berterima kasih kepada Perdana Menteri O'Neill untuk ekspresi baru-baru ini dukungan bagi rakyat Papua Barat dan berbicara atas nama kami. Papua Nugini selalu senior kami di Melanesia dan di seluruh Pasifik. "
Perjalanan Presiden Widodo datang dihadapannya setelah kunjungannya ke Papua Barat pekan lalu, yang melibatkan penyebaran lebih dari 6.000 personel keamanan.
ULMWP mendesak Perdana Menteri O'Neill menekankan kepada Presiden Widodo bahwa situasi HAM di Papua Barat tetap serius. Ratusan ditangkap selama demonstrasi damai pada tanggal 1 Mei di Papua
Barat menggambarkan bahwa tindakan yang keras dan tersistematis tentang
kebebasan berekspresi di Papua Barat.
ULMWP terutama menekankan perlunya keadilan atas pembunuhan empat anak sekolah di Paniai yang tidak memiliki senjata pada 8 Desember 2014 lalu, dan dua orang di tembak mati di Nabire baru - baru ini. Dilapaorkan pelaku penembak oleh tentara dari Batalyon 753 Arga Vira Tama (AVT) Nabire. Meskipun bukti kuat, investigasi oleh Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia telah gagal untuk mengidentifikasi pelaku.
Mengomentari kekejaman, Mr Wenda mengatakan: "Presiden Indonesia Joko Widodo masih belum memenuhi janjinya yang dibuat selama kunjungan Desember ke Papua Barat untuk mengadili para pembunuh di Paniai. Kurangnya tindakan merusak kunjungan terakhirnya ke Papua Barat. Sementara pembunuh pergi bebas dan ia mengelilingi dirinya dengan kehadiran militer yang berat selama kunjungannya, kami orang Papua masih berkabung korban Nabire. "
ULMWP akan mengingatkan semua negara anggota MSG bahwa Papua Barat telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan satu suara untuk membentuk sebuah gerakan baru yaitu ULMWP pada bulan Desember 2014.
ULMWP terutama menekankan perlunya keadilan atas pembunuhan empat anak sekolah di Paniai yang tidak memiliki senjata pada 8 Desember 2014 lalu, dan dua orang di tembak mati di Nabire baru - baru ini. Dilapaorkan pelaku penembak oleh tentara dari Batalyon 753 Arga Vira Tama (AVT) Nabire. Meskipun bukti kuat, investigasi oleh Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia telah gagal untuk mengidentifikasi pelaku.
Mengomentari kekejaman, Mr Wenda mengatakan: "Presiden Indonesia Joko Widodo masih belum memenuhi janjinya yang dibuat selama kunjungan Desember ke Papua Barat untuk mengadili para pembunuh di Paniai. Kurangnya tindakan merusak kunjungan terakhirnya ke Papua Barat. Sementara pembunuh pergi bebas dan ia mengelilingi dirinya dengan kehadiran militer yang berat selama kunjungannya, kami orang Papua masih berkabung korban Nabire. "
ULMWP akan mengingatkan semua negara anggota MSG bahwa Papua Barat telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan satu suara untuk membentuk sebuah gerakan baru yaitu ULMWP pada bulan Desember 2014.
ULMWP mendukung dan menegaskan kembali kepada Pemimpin MSG bahwa janji dalam pertemuan komunike pada tahun 2013 lalu, pemimpin MSG sepenuhnya mendukung hak-hak asasi rakyat Papua
Barat terhadap penentuan nasib sendiri sebagaimana diatur dalam
mukadimah konstitusi MSG." (Marinus Gobai/KM).
0 thoughts on “Ini Sikap ULMWP Atas Kunjungan Joko Widodo Ke PNG ”