 |
| Anggota komisi I DPR Papua Politik Hukum Dan HAM , Laurenzus Kadepa.Foto.Doc. Kadepa/KM |
Yogyakarta, (KM)--Seharusnya review kontrak karya Freeport 1 dan 2, sebelum persetujuan perpanjangan kontrak karya baru dilanjutkan dan audit dana Freeport oleh Auditor Independent terhadap dana- dana yang diklaim Freeport yang telah membantu masyarakat sejak Kontrak Kerja pertama sampai sekarang kepada rakyat Papua ( Papua Umum), Masyarakat 7 Suku ( Amungme, Kamoro, Moni, Mee, Nduga, Damal dan Dani) dan Rakyat Pemilik Ulayat dari 2 Suku ( Amungme dan Kamoro) termasuk kepada pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten Mimika dan kabupaten sekitar area konsesi Freeport dan kabupaten lain se-Papua.
Hal ini disampaikan oleh anggota komisi I DPR Papua Politik Hukum Dan HAM , Laurenzus Kadepa, kepada Media ini melalui Via Facebook. Minggu, (21/02/16)
"Orang asli papua (OAP) menjadi presiden direktur PT. Freeport, itu bukan sebuah solusi, untuk menyelesaikan persoalan Papua saat ini," tegas Kadepa
Menurut Kedapa, Tiga pihak, Pemilik Ulayat, Pemerintah dan Freeport, harus duduk bersama untuk melahirkan satu komitmen bersama yang lebih baik tanpa objekan kepada satu pihak.
Lanjutnya, tanpa review kembali kontrak karya Freeport sebelumnya, tanpa dana Freeport untuk pemerintah dan pengembangan masyarakat selama puluhan tahun di audit, maka sia - sialah dengan komitmen kita berjuang mengatur Freeport ke arah yang lebih baik,tambahnya.
"Tutup saja Freeport dari Papua jika OAP inginkan hanya jabatan Presdir PT.Freeport saja tanpa melakukan langkah-lanhkah diatas. Karena, Presdir PT. Freeport OAP pun tak akan berubah kondisi Freeport terhadap Papua," tutupnya.
(Merpis Kadepa/KM).
(Merpis Kadepa/KM).
0 thoughts on “Legislator : Orang Asli Papua menjadi Presiden Direktur PT. Freeport bukan Solusi ”