 |
| Frans Pigai (Foto: Dok. Prib/KM) |
Oleh: Frans Pigai
“Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi”. Ada benarnya juga (sepenggal) lirik lagu yang dipopulerkan penyanyi kondang asal Papua, Edo Kondologit. Mengapa? Kekayaan alam yang ada di laut maupun darat sangat melimpah. Begitu pun dengan kandungan emas yang ada di perut tanah Papua. Menurut data PT Freeport Indonesia, emas Papua masih menjadi nomor satu dunia.
Dari tahun ke tahun selalu diproduksi juta ounces emas atau mencapai sekitar jutaa ton. Papua disebut surga kecil yang ada di bumi lantaran memiliki keindahan alam yang sangat mempesona. Ini membuat Papua kian menjadi prioritas para pemilik modal (kaum kapitalis) untuk menanamkan modalnya di sana.
Sejak bergabung dengan Indonesia kala rezim Presiden Soekarno, pada 19 Desember 1961, negara barat khususnya Amerika sangat menginginkan kekayaan alam Papua. Namun, Soekarno enggan menyerahkan kekayaan itu ke pihak asing dalam bentuk kerja sama apapun.
Pasca Soeharto menjadi Presiden, PT Freeport merupakan perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Presiden pada 7 April 1967. Mulai saat itu, Indonesia menjadi negara yang sangat bergantung dengan Amerika. Kaum kapitalis merajalela menggerus kekayaan Indonesia di tanah Papua hingga kini.
Masyarakat Papua pun hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Kondisi ini yang kemudian memantik timbulnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1995, lantaran tak puas dengan kebijakan pemerintah kala itu yang memberi kebebasan kepada kaum kapitalis menggerus kekayaan alam Papua. Sementara masyarakat Papua terkungkung dalam kemiskinan. Masyarakat Papua terus mencari negara yang enggan menunjukkan batang hidungnya untuk menyajikan kesejahteraan yang merupakan buah dari kemerdekaan.
Kemerdekaan sejati masa kini yang diharapkan masyarakat Papua adalah membebaskan mereka dari kaum kapitalis. Negara dalam hal ini pemerintah mestinya hadir kala masyarakat membutuhkan perlindungan dari ancaman keamanan, dari lilitan kemiskinan dan keterbelakangan. Ada begitu banyak persoalan yang dihadapi saudara-saudari kita di Papua yang luput dari peran dan perhatian pemerintah (negara) sekian lama. Di titik ini, negara seakan telah lama hilang di Papua.
Dalam pada itu, peran pemerintah dalam pembangunan meski digiatkan lagi. Mendekatkan pela-yanan kepada masyarakat sangat diharapkan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal perlu dilakukan. Selain itu, pemerintah mesti mendukung apa yang telah dilakukan Presiden Jokowi untuk kembali menyerahkan PT Freeport ke tangan Indonesia.
Cara yang paling sederhana adalah setiap pekerja harus melibatkan putra terbaik Papua. Pemerintah maupun masyarakat Papua pun mesti mendukung upaya Presiden Jokowi untuk kembali mengizinkan para awak media internasional maupun nasional untuk bebas melakukan peliputan di sana. Ini agar informasi di tanah Papua dapat diketahui Pemerintah Pusat.
(Penulis adalah Mahasiswa Papua)
“Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi”. Ada benarnya juga (sepenggal) lirik lagu yang dipopulerkan penyanyi kondang asal Papua, Edo Kondologit. Mengapa? Kekayaan alam yang ada di laut maupun darat sangat melimpah. Begitu pun dengan kandungan emas yang ada di perut tanah Papua. Menurut data PT Freeport Indonesia, emas Papua masih menjadi nomor satu dunia.
Dari tahun ke tahun selalu diproduksi juta ounces emas atau mencapai sekitar jutaa ton. Papua disebut surga kecil yang ada di bumi lantaran memiliki keindahan alam yang sangat mempesona. Ini membuat Papua kian menjadi prioritas para pemilik modal (kaum kapitalis) untuk menanamkan modalnya di sana.
Sejak bergabung dengan Indonesia kala rezim Presiden Soekarno, pada 19 Desember 1961, negara barat khususnya Amerika sangat menginginkan kekayaan alam Papua. Namun, Soekarno enggan menyerahkan kekayaan itu ke pihak asing dalam bentuk kerja sama apapun.
Pasca Soeharto menjadi Presiden, PT Freeport merupakan perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Presiden pada 7 April 1967. Mulai saat itu, Indonesia menjadi negara yang sangat bergantung dengan Amerika. Kaum kapitalis merajalela menggerus kekayaan Indonesia di tanah Papua hingga kini.
Masyarakat Papua pun hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Kondisi ini yang kemudian memantik timbulnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1995, lantaran tak puas dengan kebijakan pemerintah kala itu yang memberi kebebasan kepada kaum kapitalis menggerus kekayaan alam Papua. Sementara masyarakat Papua terkungkung dalam kemiskinan. Masyarakat Papua terus mencari negara yang enggan menunjukkan batang hidungnya untuk menyajikan kesejahteraan yang merupakan buah dari kemerdekaan.
Kemerdekaan sejati masa kini yang diharapkan masyarakat Papua adalah membebaskan mereka dari kaum kapitalis. Negara dalam hal ini pemerintah mestinya hadir kala masyarakat membutuhkan perlindungan dari ancaman keamanan, dari lilitan kemiskinan dan keterbelakangan. Ada begitu banyak persoalan yang dihadapi saudara-saudari kita di Papua yang luput dari peran dan perhatian pemerintah (negara) sekian lama. Di titik ini, negara seakan telah lama hilang di Papua.
Dalam pada itu, peran pemerintah dalam pembangunan meski digiatkan lagi. Mendekatkan pela-yanan kepada masyarakat sangat diharapkan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal perlu dilakukan. Selain itu, pemerintah mesti mendukung apa yang telah dilakukan Presiden Jokowi untuk kembali menyerahkan PT Freeport ke tangan Indonesia.
Cara yang paling sederhana adalah setiap pekerja harus melibatkan putra terbaik Papua. Pemerintah maupun masyarakat Papua pun mesti mendukung upaya Presiden Jokowi untuk kembali mengizinkan para awak media internasional maupun nasional untuk bebas melakukan peliputan di sana. Ini agar informasi di tanah Papua dapat diketahui Pemerintah Pusat.
(Penulis adalah Mahasiswa Papua)
0 thoughts on “ Masyarakat Papua Hanya Menjadi Penonton di Negeri Sendiri”