 |
| Kasus Tragedi Paniai yang menewaskan 4 Pelajar dana lainya luka-luka kritis pada 8 Desember 2014 di Lapangan Karel Gobai |
Oleh:
Frans Gobai
Opini, (KM)--Diera pemerintahan JOKOWI-JK, Negara masih menilai orang Papua separatis dan kriminal. Sehingga pemerintah terus mengutamakan pendekatan keamanan demi membenarkan tindakannya atas nama keamanan Negara.
Opini, (KM)--Diera pemerintahan JOKOWI-JK, Negara masih menilai orang Papua separatis dan kriminal. Sehingga pemerintah terus mengutamakan pendekatan keamanan demi membenarkan tindakannya atas nama keamanan Negara.
Kepemimpinan Jokowi-JK selama satu
tahun tidak membawa angin segar bagi orang Papua. Janji-janji manisnya pun
diingkari. Pelanggaraan HAM terus berlanjut. Penangkapan dan pembunuhan tenpa
alasan yang jelas marak di bumi Cendrawasih. Ruang demokrasipun ditutup. Mereka
masih diteror, disiksa, diancam, didiskriminasi dianiyaya bahkan hingga
dibunuh.
Sementara itu, menjalan kunjungan Presiden Jokowi ke Papua selalu terjadi penangkapan dan pembunuhan yang tentunya dilakukan oleh aktor yang sama yakni TNI/Porli dengan ber-alasan keamanan, salah satunya kasus Paniai berdarah 08 Desember yang menewaskan empat Pelajar dan puluhan Warga Sipil mengalami korban luka-luka serius di lapangan Karel Gobai yang hingga saat ini tindak lanjutannya belum jelas.
Lebih lanjut, untuk membuktikan adanya
peningkatan pelanggaraan HAM yang terus terjadi di bumi Cendrawasih dalam
kepemimpinan Jokowi-JK berikut tanggapan KOMNAS HAM .
Tak satupun janji manis Jokowi yang
terwujud di Papua, Pelanggaran HAM hampir setiap hari menjadi tema, ketimpangan
kesejahteraan semakin merajalela.
Dalam kesempatan itu, juga catatan
resmi Komnas HAM mengungkapkan, ada 700 orang yang mengalami kekerasan selama
setahun Jokowi jadi Presiden. Mereka ditangkap, dianiaya dan disiksa bahkan
dibunuh. Sehingga, Jokowi dinilai belum mampu menangani pelanggaran HAM di bumi
Cendrawasih sesuai janji-janjinya.Setidaknya, itu yang diungkap oleh KOMNAS
HAM.
Sementara itu, Komisi untuk Orang
Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang dilansir viva.com menyatakan, salah satu daerah
yang masih rawan pelanggaran HAM adalah Papua. Di wilayah yang mulai sering
dikunjungi Jokowi itu. Lembaga ini juga mencatat maraknya angka kekerasan,
perampasan tanah, dan kerusakan lingkungan di sektor tambang dan perkebunan.
Ironisnya, lagi-lagi pelaku pelanggaran
HAM itu mengarah ke TNI/Porli yang ditempatkan di sana. Hal ini, membuktikan
bahwa, Negara masih saja menganggap orang Papua “SEPARATIS” dan kriminal. Oleh
karenanya pemerintahan Jokowi yang hanya berbekal revolusi mental terus
mengandalkan pendekatan keamanan terhadap orang Papua di bumi Cendrawasih.
Melihat adanya intensitas pelanggaraan
HAM yang terus meningkat di Papua, Jokowi tidak perlu lagi menutup mata. Tidak
perlu lagi menerapkan pendekatan keamanan, apa lagi mengambil kebijakan untuk
Papua hanya sepihak. Hal ini bukan zamannya. Negara ini Negara hukum, Negara
demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi itu sendiri.
Dalam situasi saat ini, rakyat Papua
benar-benar merasa kecewa terhadap kepemimpinan Jokowi-JK yang tidak memahami
akar permasalahan yang sebenarnya. Sebenarnya, persoalan Papua sangat kompleks
yakni persoalan kemanusiaan. Sehingga, Negara benar-benar dituntut
memahami akar persoalan Papua dan mengubah pola pendekatan yang lebih
manusiawi.
Kedepan pemerintahan Jokowi-JK bersama
janji-janjinya, diharapkan benar-benar hadir ditengah-tengah masyarakat Papua, melakukan
pendekatan dengan hati bukan pendekatan keamanan memberikan apa yang masyarak Papua
dambahkan. Bukan memberi apa yang diinginkan oleh Negara. Sehingga, kelak Indonesia
dan Papua hidup berdampingan, saling memenuhi antara satu sama lain. Sehingga,
pada akhirnya tercipta cita-cita bangsa, Papua Tanah Damai.
Penulis:
Mahasiswa Papua, Kuliah di Jakarta
0 thoughts on “ Negara Menilai Orang Papua Separatis?”