Rezim Baru dan Militeris: Pembunuhan dan Pemusnahan yang Masih Berlanjut

Oleh, Mikael Kudiai

“Pertama saya percaya bahwa rakyat Papua mempunyai hak untuk memutuskan nasib mereka tahun 1969 sesuai dengan perjanjian New York. Tetapi, secepatnya orang-orang Indonesia tiba di negeri kami (Papua) sama sekali sesuatu yang menakutkan mulai terjadi. Ada kekejaman, pencurian, penculikan, penyiksaan, penganiayaan, banyak hal yang terjadi yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam kehidupan orang Papua. Pada banyak tempat orang-orang Papua ditahan ketika orang-orang Indonesia datang, mereka membawa sesuatu yang mengerikan bahkan alat pendingin sungguh-sungguh dipasang dalam dinding pejabat-pejabat dan tentara-tentara Indonesia berkelakuan yang sama-sama kejam. Orang-orang Papua melihat mereka, dan ditertawai dan dihina oleh mereka.” Gubernur Pertama Irian Barat, Bapak Alm. Eliezer Bonay.[1]

Yogyakarta,(KM) --Pembunuhan dan pembantaian dari tahun 1969 hingga sampai saat ini bukan hal baru bagi orang Papua. Pemusnahan etnis Melanesia orang asli Papua dilakukan oleh sistem Indonesia melalui militer dan pemerintah Indonesia sendiri dalam berbagai rupa dan bentuk.

Ketika Trikora pada tahun 1961 yang dikomandakan oleh Soekarno di alun-alun Yogyakarta, akar dan mulainya pelanggaran HAM itu terjadi secara nyata di atas tanah Papua. Kita tidak bicara soal proses penyelesaiannya, karena watak dan kelakuan Indonesia di Papua sama sekali mencerminkan kelakuan yang sangat pembrutalan.

Janji manis Presiden Indonesia, Jokowi pada kampanye Pemilihan Presiden lalu memukul hati rakyat Papua hingga sampai saat ini. Dibalik janji ketika kampanyenya, 5 orang warga sipil tewas dibunuh militer Indonesia di Paniai Papua pada 8 Desember 2014 lalu.

Ironis, rakyat Papua secara menyeluruh pada tragedi kemanusiaan itu hampir sering terjadi pada bulan Desember. Arlince Tabuni, salah satu anak SD dibunuh oleh militer Indonesia pada menjelang natal, Deny Kogoya sang patriot pejuang Papua, dibunuh oleh militer Indonesia pada menjelang Natal 2013, 5 warga sipil dan beberapanya anak usia SMA yang mengenakan seragam sekolah, dibunuh oleh militer Indonesia pada 8 Desember 2014 kemarin.

Negara Indonesia saat ini tidak menginginkan manusia Papua hidup dan berkembang di atas tanahnya sendiri. Saat Soekarno mengklaim Indonesia menjadi wilayah NKRI ada satu alasan utama yang menurutnya sangat penting baginya, yaitu, Kepentingan Ekonomi Politik Indonesia. Sunggu sangat aneh, klaim Soekarno menjadi landasan militer Indonesia pada Era Orde Baru dahulu, melalui Ali Murtopo, ia pernah mengatakan bahwa, Indonesia tidak butuh manusia Papua tetapi yang dibutuhkan adalah sumber kekayaan alam Papua dari Sorong hingga sampai Samarai.

Melihat kompleksitas persoalan kemanusiaan yang ada hingga pelanggaran HAM, saya melihat bahwa ada beberapa titik-titik tertentu yang digunakan Pemerintah Indonesia untuk meredam dan menghancurkan semua perjuangan orang Papua, yaitu salah satunya melalui pelanggaran HAM yang terjadi.

Di tahun yang baru, di era Pemimpin Indonesia yang baru, pembunuhan masih saja terjadi, mulai dari bulan Desember lalu, hingga saat ini. Pembunuhan salah satu anggota KNPB di Yahukimo sebelum penggalangan dana di Vanuatu, hingga pembunuhan secara brutal oleh Brimob Indonesia yang menewaskan beberapa anggota KNPB dan warga sipil di Yahukimo merupakan stegmen militer Indonesia untuk bermain isu di dalamnya.

Pemerintah Indonesia saat ini melalui militer Indonesia belum ada satu pun kasus pelanggaran HAM yang terungkap. Kasus Paniai kemarin menimbulkan banyak sekali kontraversi dari Komnas HAM, Militer, hingga Pemerintah Provinsi Papua sendiri.

Ketika ada pihak-pihak yang berjalan dengan berbagai kepentingan mereka, kasus Paniai mengalami penundahan hingga sampai saat ini, padahal kasusnya jelas di pagi hari dan siapa pelakunya, dari sini kami bisa lihat ada peran yang mau menghancurkan sebuah proses penyelesaian yang sedang berlanjut ada stegmen-stegmen yang ingin meredam kasus tersebut.

Setelah berjalan dalam proses penyelesaian kasus Paniai, terjadi lagi kontraversi di sistem pemerintah Indonesia hingga militer Indonesia yang menewaskan beberapa anggota KNPB dan beberapa warga sipil di Yahukimo.

Ketakutan itu merujuk pada proses penyelesian itu akan dilakukan. Makanya apabila ada proses penyelesaian masalah Paniai kemarin dapat terungkit dan yang pelakunya adalah Militer Indonesia, maka jelas, militer Indonesia dimata dunia akan terbangun isu bahwa militer Indonesia terhadap orang Papua adalah aktor utama pengacau di atas tanah Papua.

Kasus demi kasus sengaja diciptakan oleh Pemerintah Indonesia karena ketakutan adanya kasus yang diselesaikan dan di proses secara hukum Indonesia, kalau Indonesia tidak bisa menyekesaikan berarti PBB melalui dewan HAM yang sendiri datang untuk menyelesikan persoalan ini. Soal kepentingan manusia di dunia ini tidak ada yang tidak memiliki kepentingan.

Berbicara soal pelanggaran HAM dan proses penyelesaianya, Komnas HAM melalui jajaran sistemnya tidak bisa kita harapkan, karena lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia sendiri berjalan berdasarkan kepentingan sistem mereka sendiri, susah untuk kita mengharapkan takdir pencuri sendiri yang akan menyelsaikan persoalan yang ada.

Kembali ke berbagai pelanggaran HAM, kemarin pada 28 Maret 2015, terjadi pembunuhan yang terjadi di Pegunungan Arfak Manokwari, yang menewaskan satu pemuda. Secara nyata walau kita katakan yang terjadi adalah karena perang suku, karena Miras, karena Narkoba, semua itu ulah pemerintah Indonesia melalui militer Indonesia, bagaimana semua di ilegalkan secara bertahap dan secara tersistematis.

Pemerintah Indonesia saat ini menjadi sistem imperialis yang memegang militeris  dan menerapkan militersme untuk secara terus menerus menjajah orang Papua. Militeris atau para keamanan di segala pelosok negeri Papua merupakan aktor utama yang melakukan pembantaian di tanah Papua.

Rencana pembangunan Mako Brimob di Wamena, Jayawijaya merupakan sistem nyata, pemerintah Indonesia mau menghancurkan manusia Papua. Tujuan utama hadirnya berbagai Kodam, Pelres, hingga pos-pos militer terlihat jelas, militer sedang berusaha meredam semua bentuk pergerakan masyarakat Papua untuk berhak menentukan nasibnya sendiri. Sungguh ironis, pembantaian yang dilakukan pun dalam berbagai bentuk.

Paradigma dan kebijakan yang mengintimidasi dan meneror orang Papua itu sekaligus merupakan realitas pelanggaran HAM di syarat dan tersistematis[2] menjadi-jadinya kebrutalan militer di atas tanah Papua. Ketika isu Papua Merdeka sudah mulai memanas, pemerintah Indonesia sama seperti cacing kepanasan yang mau meredam semua bentuk kegiatan yang dilakukan oleh rakyat Papua, seperti sosialisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), aksi damai, dan hanya penggalangan dana korban Vanuatu yang dilakukan oleh organ perlawanan rakyat Papua.

Sudah jelas bahwa, pemerintah Indonesia melalui Militer Indonesia datang di atas tanah Papua hanya mau mengacaukan rakyar Papua. Orang-orang Indonesia benar-benar memiliki watak, karakter, yang mengerikan seperti: budaya kekerasan, budaya konflik, budaya pembiaran, budaya adu domba, budaya ketidakadilan, budaya pembohogan, budaya manupulasi, budaya diskriminasi, budaya teror publik, budaya perusak dan budaya perampok serta budaya pembunuh[3] yang secara terang-terangan terjadi di atas tanah Papua.

Budaya ekonomi yang menjajah, budaya pemeritnahan yang menjajah, hingga pembunuhan yang dilakukan secara bertahap oleh militeris Indonesia. Watak orang Papua semakin lama sudah dibentuk oleh sistem yang sedang mereka bangun. Apa lagi militer yang dipegang oleh orang alsi Papua sendiri, watak yang sama dan pendidikan militer sudah dibangun melalui pendidikan militernya.

Banyak sekali teman-teman, saudara-saudara, hingga saudara kandung saya sendiri memegang senjata api, bom dimana-mana hanya untuk meredam semua pergerakan rakyat Papua. Ketidak sadaran mereka ketika para petinggi negeri ini memegang dan mendoktirk menjadi watak pembunuh kepada rakyatnya sendiri.

Ironis lagi, beberapa waktu lalu banyak sekakli kawan-kwan, dan saudara-saudara saudara di Papua, dilanitik menjadi satuan militer yaitu TNI. Padahal usia pendidikan mereka hanya bertaraf pada, kalau masa kuliah biasa hanya masih semester 4 sampai 6, tetapi dimanipulasi oleh sistem pendidikan militer Indonesia di Papua secara cepat.

Setelah timbulnya persoalan militeris yang ada, sejalan duluan dengan masuknya West Papua melalui ULMWP di Vanuatu. Hingga karena ketakutan Papua masuk menjadi anggota resmi Melanesian Spearhead Groups (MSG), pemerintah Indonesia membayar hingga $ 20.000.000 USA untuk katanya menjalin hubungan diplomat antara Indonesia dengan Negara Fasifik dalam keanggotaan MSG.

Kalau seperti ini sudah jelas, politik Indonesia untuk mempertahankan kepentingan mereka untuk meredam semua pergerakan dan mau memusnahkan rakyat Papua secara nyata semakin Nampak dan nyata. Indoensia saat ini tidak lain hanya mau menguasasi lahan yang ada di atas tanah Papua, bukan untuk mau membangun rakyat Papua.

Sungguh menyedihkan. Kepentingan ekonomi politik yang diredam melalui kekuatan militer, kalau kita lihat, watak pemerintah Indonesia sama seperti pengemis yang mau mempertahankan hak yang bukan milik mereka. Kalau seperti ini, di mata dunia, militer Indonesia yang bisa kita stigmakan sebagai teroris dan pembunuh, bukan organ keamanan yang hanya mau berjuang untuk keselamatan dan damai. Militer Indonesia saat ini sama seperti organisasi yang tidak memiliki pendidikan yang baik, militer Indonesia saat ini adalah organisasi pembunuh yang mau memusnahkan manusia Papua.

Tetapi yang perlu kita Tanami dan kita pahami saat ini adalah, semakin kuat penindasan yang dilakukan, kami semakin dekat dengan gerbang kemerdekaan. Suatu saat cita-cita ini akan terwujud. Dan pemerintah apartheid akan menyesali perbuatannya[4] karena kompleksitas persoalan rakyat Papua hingga sampai saat ini tidak sama seperti pemusnahan dan pembunuhan yang terjadi dunia luar.

Pemusnahan dan pembunuhan yang terjadi saat ini di Papua adalah bentuk penindasan dalam berbagai rupa yang ada, hampir korban dan pemusnahan yang sama seperti pemusnahan yang dirasakan oleh rakyat Papua. Mulai dari bentuk penindasan ketika India lepas dari kerajaan Inggris yang dikomandai oleh Mahatma Gandhi juga dialami oleh rakyat Papua, sistem apartheid yang membedakan ras di Afrika Selatan, juga dialami rakyat Papua saat ini, pembununuhan antara suku Hutu dan Tutsi di Rwanda yang menelan beribu korban, juga dialami oleh rakyat Papua, hingga perjuangan Polandia yang diperjuangkan oleh salah seorang buruh listrik, Walesa, penindasan yang sama juga dialami oleh rakyat Papua saat ini dan masih banyak lainnya.

Semakin terkurasnya sumber kekayaan rakyat Papua, militeris menjadi tombak untuk mengamankan semua bentuk perjuangan yang ada. Militeris secara nyata dan tersistematis melakukan semua dengan berbagai alat teknologi supaya tidak diketahui dunia dalam meredam semua pergerakan perjuangan Papua Merdeka yang ada.

Sunggu ironis, pemusnahan dan pembunuhan yang masih berlanjut hingga sampai saat ini, apa lagi di pemerintahan Indonesia yang baru lagi. Kembali ke kutipan diatas, semakin banyak bentuk penindasan, rakyat Papua akan melawan semua bentuk Militeris, Imperialis, dan kolonialis Indonesia saat ini. Satu hal yang kita perlu pahami saat ini adalah kekuatan besar untuk melawan Militeris, Imperialis, dan Kolonialis adalah ada di tangan rakyat dan mahasiswa Papua saat ini.

Militeris saat ini hanya membunuh dan membunuh, militeris saat ini hanya ada meneror dan meneror, militeris saat ini hanya memusnahkan dan memusnahkan. Tetapi perlu kita ingat bahwa kekuatan militer akan di redam ketika persatuan kita akan terus terbangun dalam wadah persatuan kita.

Militeris dalam bentuk yang sangat besar, hingga Papua menjadi salah satu Daerah Operasi Militer (DOM) dengan proses pengelolahan dana juga yang besar melalui militer. Keambiguan pemerintah terluhat ketika banyak sekali pasa-pasal penghasutan dalam birokrasi tentang pengelolahan penambahan militeris di Papua.

Situasi itu berputar terus menerus ketika pelanggaran HAM yang terjadi hingga sampai saat ini tidak diselesaikan secara menyeluruh, begitu pula dengan kasus Paniai kemarin. Semestinya indikasi penambahan DOB seharunya pada tempat dan momen yang sesuai, bukan sekedar khayalan dan implementasi dengan keambiguan yang tidak jelas.

Penulis adalah mahasiswa Papua kuliah di Yogyakarta.

------------------------------------------------

Pustaka: 

[1] Wawancara Pdt. Socrates Sofyan Yoman kepada Gubernur Pertama Irian Barat, Bapak Alm. Eliezer Bonay seperti dikutip dari bukunya, Pemusnahan Etni Melanesia, hal.196.

[2] Dr. George Junus Aditjondro, Cahaya Bintang Kejora, Papua Barat dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi, dan Hak Asasi Manusia, (Juli 200, hal 107-108), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSHAM), Jakarta.

[3] Wawancara Bapak Alm. Eliazer Bonay dan TAPOL di UK, TAPOL, Buletin, No.48, Januari 1982.

[4] Sutrisono Eddy: hal. 18 dan 13, melalui Pemusnahan Etnis Melanesia oleh Socratez Sofyan Yoman hal. 225.