BREAKING NEWS
Search

Legislator Papua: Sikapi Penangkapan Aktivis KNPB di kantor DPRP Jayapura

Laurenzus Kadepa DPRP ,Komisi I Polhukham.Foto Doc.Km
Jayapura, (KM) -- Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusi (Polhukham) Laurenzus Kadepa menyikapi penangkapan aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) secara brutal di kantor DPRP Jayapura.

"Polisi semestinya tahu bahwa kantor DPRP adalah rumah rakyat, rumah bagi semua orang tanpa kecuali, baik secara individu, kelompok, organisasi, paguyuban dalam jumlah massa yang sedikit atau banyak adalah hak. Mereka punya hak untuk menyampaikan pendapat," kata Kadepa, kepada media ini, pada Kamis (15/04/16) sore ini.

" Gedung DPR adalah rumah rakyat. Warna parlemen akan hilang jika kantor rakyat ini terus dibatasi, terus menerus oleh pihak keamanan. Karena ini  menyangkut wibawa kita sebgai DPR, kita dipilih oleh rakyat untuk membelah mereka," lanjutnya.

Saya minta, lanjt Kadepa, mari kita, DPR Papua secara lembaga melihat ini sebagai sebuah masalah serius, kita harus kerja ini, butuh kerja dan tindakan kita. Kita fokus kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, kelompok atau partai.

"Kepolisian tidak buta melihat hal ini, dunia tetap akan tanya kondisi di Papua jika pihak keamanan menyikapi tiap aksi di Papua dengan cara represif. Kita perluh tahu, diplomasi Papua lebih tajam dari dari kerja inteligen, tak mampu membendungnya," lanjutnya lagi.

Kadepa juga meminta maaf kepada seluruh rakyat papua yang hendak datang ke kantor kami DPRP untuk menyampaikan pendapatnya namun telah dibubarkan dan ditangkap polisi, dan kami belum mengawalnya.

(Manfred Kudiai/KM)



nanomag

Media Online Kabar Mapega adalah salah situs media online yang mengkaji berita-berita seputar tanah Papua dan Papua barat secara beragam dan berimbang.


1 thought on “Legislator Papua: Sikapi Penangkapan Aktivis KNPB di kantor DPRP Jayapura

    1. Polisi sudah kehilangan akal sehat.Kantor DPR adalah kantor rakyat.Tempat menyampaikan aspirasi baik ekonom,politik,
      sosial,budaya dll.
      DPR juga sebagai pengawas di bidang tersebut

      ReplyDelete