Jhon Mandibo, selaku koodinator umum dan Penanggungjawab aksi demo damai , tadi siang
pukul 14:30 WP, kepada Kabar
Mapegaa, bertempat depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (DPRP) mengatakan,
Pembangunan Pangkalan Militer tersebut, tanpa ada koordinasi antara pihak militer dengan
masyarakat Biak selaku pemilik hak ulayat.
“kami Rakyat Papua Pada umumnya dan pada
khususnya masyarakat adat Kabupaten Biak Nunfor dan Kabupaten Supiori , sama
sekali tidak membutuhkan Pembangunan Pusat Pangkalan Militer di kedua kabupaten
tersebut,” katanya saat diwawancara media ini, siang tadi.
Menurut Jhon, Rakyat Papua dan Khususnya
Masyarakat Adat Kabupaten Biak Dan Kabupaten Supiori tidak membutuhkan pangkalan Militer, yang
dibutuhkan masyarakat setempat saat ini adalah Pangkalan Sumber Daya Manusia (SDM) ;
Pangkalan Kesehatan ; Pangkalan Ekonomi Rakyat Papua dan Pangkalan Pembangunan
di Seluruh Tanah Papua.,” tegasnya
Pembangunan pangkalan militer Indonesia
Timur, Lanjut Jhon, di Kabupaten Biak
dan Supiori akan memberikan dampak
negatif dan akan membungkam kebebasan
kehidupan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Biak, Perwakilan wilayah adat Mamta, Yason Arwam, mengatakan , dimana ada tanah
atau lahan itu adalah milik orang yang tinggal di daerah atau tempat itu
sendiri. Sehingga tanah yang ada di Kabupaten Biak Nunfor dan Kabupaten Supiori
adalah milik masyarakat di sana.
“Untuk itu kami minta, Sebagai Dewan perwakillanl Rakyat Papua (DPRP)
segera bentuk TIM PANSUS untuk menanggapi hal ini. Ini masalah serius,”
tegasnya
Kemudian DPRP, Orgenes Wanimbo, wakil ketua,
Komisi I mengaku pihaknya telah membicarakan hal tersebut sebelum masa aksi demo
di kantor DPRP.
“Kami DPR papua sudah membahas satu hari yang lalu,
menyangkut Tanah di Biak, Jayapura dan Wamena,” katanya
Dalam waktu yang dekat ini, lanjut Wanimbo,
satu atau dua minggu kedepan ini pula
Kami DPR Papua, siap membentuk TIM
PANSUS untuk menangani Persoalan ini.
Pewarta: Hagimuni
Editor :Manfred Kudiai
0 thoughts on “Masyarakat Biak Numfor dan Supiori Tolak Pembangunan Pangkalan Militer”