 |
| Gubernur Papua, Lukas Enenbe.(@Twitter Lukas Enembe.Ist) |
Yogyakarta, (KM)--Jika Papua ingin ada kemajuan seperti yang diharapkan
pemerintah Pusat, syaratnya adalah, berikan
kewenangan seluas-luas kepada Pak Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe untuk membangun Papua dengan konsepnya
sendiri dan tidak harus dikritik berlebihan yang bukan positif dan membangun.
Hal ini disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Papua (DPRP) Laurenzus Kadepa, kepada media ini saat di hubunginya,
Kamis, (20/10/2016) via Fb.
“Saya melihat Pak
Gubernur memiliki nyali yang sangat
besar untuk memajukan Provinsi ini, namun terlihat kurang mendapatkan dukungan
dari pemerintah Pusat, oleh para SKPD, oleh para Bupati bahkan dari politisi,”
katanya
Menurut legislator Papua, Komisi I bidang Politik Hukum
dan Hak Asasai Manusia (Polhukham), tidak sedikit media hadir hanya untuk
menjatuhkan dan mengkritisi dan program-programnya terus dipolitisir.
“Ide gagasan dan terobosan pak Gubernur Papua selama ini
sangat luar biasa dan dapat menguntungkan pemerintah jika pemerintah dan semua
pihak mendukungnya,” ujar politikus Partai NasDem ini.
Sementara itu, kritik lain datang dari kalangan mahasiswa,
setelah beberapa kali mengadakan diskusi melihat kinerja-kinerja Gubernur
Papua, Lukas Enembe.
Salah satu mahasiswa Papua, AY (inisial) yang kuliah di
Yogyakarta, juga membanggakan atas
konsep yang dibuat Enembe. Akan tetapi dirinya juga menilai, Enembe masih ragu
dalam menyuarakan nasib rakyat ‘ingin lepas dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI)’.
“Memang Enembe punya konsep untuk membangun dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat bagus tapi, Enembe punya
komentar tentang Papua lepas dari NKRI itu saya masih ragu, karena Enembe bicara tanpa
konsep kemerdekaan yang jelas,” katanya kepada media ini.
Dari beda kota studi, mahasiswa dari Bogor, YG (Inisial) juga mendukung atas
visi dan misi Enembe ‘Papua Mandiri’.
“Kepemimpinan Lukas Enembe saya sangat mendukung penuh
sesusi dengan visi dan misinya, yakni Papua mandiri,” katanya
YG menilai, realita, dana Otsus delapan pulu porsen ke Kabupaten dan dua pulu Porsen di
Provinsi ini adalah nilai positifnya.
“Tapi ada sisi buruknya. Coba Enembe Buang sifat
Nepotisme itu, karena Papua besar adalah miliki publik. Enembe adalah orang Publik di tanah Papua yang mendiami dalam tujuh wilayah adat ,” katanya saat diwawancara media
ini.
Pewarta : Mantiyo Pigu/KM
0 thoughts on “Enembe Dimata Mahasiswa dan Legislator Papua”