Home Opini BAYANGAN REZIM OTORITER NEGARA KOLONIALISME INDONESIA

BAYANGAN REZIM OTORITER NEGARA KOLONIALISME INDONESIA

Foto Pribadi/Simon Degei

BAYANGAN REZIM OTORITER NEGARA KULONIALISME INDONESIA UNTUK PEMBUNGKAMAN KEADILAN DEMOKRASI DI TANAH PAPUA.

Opini/Kabar Mapegaa - Rezim Otoriter Pemerintah Pusat Indonesia dibawah kepemimpinan “raja” Suharto selama 32 tahun, meninggalkan kenangan pahit terutama dalam hal kebebasan berserikat dan kebebasan berpendapat di Indonesia, dan Provinsi Papua. Kebebasan berserikat dan berekspresi dibungkam dengan pendekatan aparat keamanannya.

Melalui Gerakan reformasi di Jakarta telah lenserkan Suharto dari kediktatorannya. Pengalian kekuasaan dari Suharto ke B.J Habibi, tepat tanggal 1 Mei 1998, telah memberikan pemikiran dan kesadaran untuk membuka ruang demokrasi di seluruh Indonesia yang terkesan dibungkam selama 32 tahun.

Upaya membuka ruang demokrasi oleh pemerintah Indonesia menetapkan undang-undang Nomor.9 tahun 1998 tentang Demokrasi, selanjutnya, disebutkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 ayat (1), mengatur mengenai kebebasan berserikat dan kebebasan berekspresi. Kebebasan berorganisasi dan kebebasan berpendapat diatur juga dalam konvenan Internasional hak-hak sipil dan politik pasal 19.

Memontum reformasi pemerintah pusat telah memberikan angin segar bagi kebangkitan rakyat Papua untuk menuntut pengakuan kemerdekaan yang telah ada 1961. Hal tersebut dilihat dari; Demonstrasi Pelanggaran HAM (bulan Mei dan Juni), Menggapi surat Kongres Amerika- Serikat (22 Mei 1998), Robert F. Kenedy Memorial (27 Mei 1998), Aksi-aksi pengibaran Bendera Bintang kejora diseluruh tanah Papua (1 Juli 1998), Pembentukan Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya (FORERI) 24 Juli 1998.

Dengan melaksanakan beberapa kegiatan tersebut di atas, rakyat Papua telah memperlihatkan bagaimana cara berdemokrasi dengan baik, dalam hal kebebasan berserikat maupun berpendapat. Tetapi, pemerintah Indonesia tetap menerapkan pola-pola lama dalam menjalankan demokrasi di seluruh Tanah Papua.

Semua kegiatan demokrasi puncaknya, pada pembentukan Tim 100 dialog Nasional dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Indonesia. Tiga aspirasi diantaranya;

1. Pengakuan kedaulatan Bangsa Malanesia Papua Barat yang sudah Merdeka sejak 1 Desember 1961,

2. Pertanggungjawaban Pelanggaran Hak asasi Manusia di Papua, atas pernyataan sejarah politik bangsa Papua dan

3. Soal Integrasi wilayah Papua Barat(1) dalam Indonesia. Selanjutnya, sebagai proses sosialisasi Tim 100 melaksanakan Musyawarah Besar (MUBES), 2000 dan Kongres Nasional Rakyat Papua II yang membahas mengenai pelurusan sejarah bangsa west Papua.

Pemerintah Indonesia tetap membungkam ruang demokrasi dengan memberikan kebijakan Otonomi Khusus diatur dalam UU No. 21 Tahun 2001 yang diterapkan secara resmi tahun 2002. Sisi lain otsus merupakan bagian dari pembungkaman ruang demokrasi tanah Papua bagi rakyat Papua, dan dalam pendangan Negara Indonesia Otsus hadir dalam rangka menegakan demokrasi di Tanah Papua.

Demikian melihat hal tersebut, sehingga pemerintah Indonesia melalui aparat kemanannya sedang mencederai nilai-nilai keadilan demokrasi yang dibuat dan digunakan sebagai hak asasi manusia dalam kehidupan Bangsa Malanesia,(west papua).

Pemerintahan Indonesia setelah reformasi sudah berjalan 15 tahun. Tetapi kini, di Tanah Papua pembungkaman ruang demokrasi terus terjadi. Karena Indonesia tetap saja menggunakan pola-pola lama di zaman baru/era modernisasi ini, dalam menanggapi ruang demokrasi di Tanah Papua. Kebebasan berserikat dibungkam dengan cara, mengkriminalisasi organisasi-organisasi Pro-Kemerdekaan Papua. Menangkap pemimpin organisasi masa maupun anggotanya mengenakan pasal-pasal makar, hingga mamasukan mereka di dalam penjarah hingga kini Data terakhir bulan Februari 2015 dalam penjarah ada 40 Tahanan Politik.

Kebebasan berserikat atau unjuk rasa yang selalu berujung kepada pemenjarahan, pemukulan, penyiksaan, teror. Berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan di Tanah Papua selalu dikekang oleh pihak TNI/POLRI.

0leh: SIMON DEGEI

Penulis Adalah Mahasiswa Universitas Surakarya/Jawa Tengah

TAG Opini

Previous Post Next Post

Kabar Mapegaa

Media Online Kabar Mapega adalah salah situs media online yang mengkaji berita-berita seputar tanah Papua dan Papua barat secara beragam dan berimbang.