 |
| Pembawa Materi Seminar Sehari, Bentuk KPP-HAM, mulai dari Kanan (Laurenzius Kadepa), Sampingnya (Agustinus Kadepa, Sampingnya (Moderator), Sampingnya (Pdt. Dora Balubun, S Th), Sampignya (Doren Numberi), Sampingnya (Jhon Gobai) dan terakhir Ujung Kiri ( yanuarisu Douw). (Foto : Alexander Gobai/KM |
Jayapura, (KM)—Mahasiswa
dan Mahasiswa yang telah bergabung dalam Forum Independen Mahasiswa (FIM)
menggelar seminar sehari dengan tujuan membentuk Komisi Penyelidik dan
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP-HAM) yang terjadi di paniai pada tanggal 8
desember tahun lalu, yang menewaskan 5 warga sipil dan 17 luka-luka lainya.
Kegiatan
seminar itu berlangsung pada pukul 11.00-14.25 WBP. Yang diikuti oleh seluruh
elemenen yang sebagai pemerhati kasus-kasusu kekerasan di papua pada umumnya
dan khususnya di Kab. Paniai.
Dalam
kegiatan seminar sehari itu, ditujukan pembawa materi diantaranya; Dewan Perwakilan Rakyat Papua
(DPRP) yang diwakili, Laurenzius Kadepa, sebagai komisi 1 bagian HAM, 2.)
Komnas HAM Papua, Doren Numberi 3.) Tokoh Agama yang diwakili, Pdt. Dore
Balubun,S.Th, 4.) Dewan Adat Paniai, John Gobai, 5.) Yanuarisus You sebagai
Aktivis Papua dan 6.) Agustinus Kadepa sebagai Aktivis Mahasiswa.
Materi
pertama disampaikan oleh DPRP, Laurensius Kadepa. Dalam materinya dijelakan bahwa
kami telah melaksanakan kerja kami dengan serius. Mulai dari pembentukan Tim Investigasi,
turun langsung di Tempat Kerja Perkara (TKP) di Paniaim, kemudian memanggil
Wakapolri dan Dandim untuk duduk berbicara, siapa pelaku dan mencarai
saksi-saksi di paniai,”jelasnya.
“kami
pun telah memanggil Wakapolda dan Pangdam untuk membicarakan masalah kasus
penembakan yang terjadi di paniai. Tetapi, kata dia, mereka tidak hargai hal itu,”tegasnya.
Atas
dasar itu, kami telah membentuk sebuah sikap
dari DPRP, yang isinya sebagai
berikut: 1.) Pangdam Dan Polda tidak bertanggungjawab, itu salah satunya.
Dengan
adanya seminar ini, kami dari DPRP sangat mendukung, jika kita membentuk
KPP-HAM,”kata dia.
Sementara,
dari Tokoh Gereja yang diwakili Pdt. Dora Balubun, S.Th menjelaskan dari sisi
agama, kata dia bahwa koban adalah umat Tuhan.
“mereka
yang ditembak, adalah umat-umat Tuhan. Mengapa umat Tuhan dibunuh seperti
bintang peliharan saja. kami sangat tidak terima itu. Maka, kami juga harus bersuara,”katanya.
“kami
dari gereja juga merasa peristiwa yang terjaid merupakan masalah kekerasaan
terberat,”pungkasnya.
Kami
dari perwakilan gereja, juga sangat setuju, jika KPP-HAM dibentuk,”katanya.
Sedangkan,
Komnas Ham Papua, yang diwakil, Doren Numberi menjelaskan kami adalah umat korban. sehingga
kita harus didiskusikan hari ini. hasil komnas pada tanggal 11-14 Desember, ialah
kami pertama kali ke Jakarta. Dan dari Jakarta melakukan pemantauan,”katanya.
Pak
menejer Nasutioun, datang 16 desember, kita syering informasi dan data, bersama
POLDA dibantu oleh kepala Dewan Adat Paniai.
Setelah
melakukan investigasi, kami kembali lagi ke paniai tepat, 21 Februari, bersama
ketua tim dan Natalis Pigai.
Kami
ke paniai dalam rangka menemui saksi dan korban. juga, ketemu pihak korban di rumah sakit.
Tanggal
17-21 Desember, kami menemui POLDA dan PANGDAM, menghadirkan WAKAPOLDA, untuk
membicarakan masalah penembakan itu.
Maka,
usai membawa materi, ia sampaikan Kami sangat sepakakat, dengan dibentuk KPP-HAM,”jelasnya.
Ia
tambahkan lagi bahwa adapun tahapan-tahapan selanjutnya dari KOMNAS HAM sangat
mengharapkan dari rekan-rekan bisa menuntaskan masalah ini. Hasil dari
investigasi belum sampai selesai. Tapi, kita akan usahakan untuk bersama-sama
menuntaskannya,”katanya.
Dari
Tokoh Dewan Adat Paniai, Jhon Gobai menjelaskan kejadian yang terjadi di paniai
bagaikan batu dan kayu seperti senjata.
Kejadian
yang terjadi di paniai adalah bagian dari kekerasan kemanusiaan,”katanya
Sikap
dari masyarakat bahwa penembakan yang terjadi adalah hukum berat dan Wakaplres
harus bertanggungjawa.”
Penembakana
ini terjadi, kata dia aparat hanya mencari uang dan jabatan,”kata dia atas
sikap masyarakat
Sebagai
usulan, ia katakan bahwa komnas Ham harus tetapkan kasus sebagai pelanggaran ham
berat
Saya
tolak, kasus paniai sudah dan segala bentuk KPP HAM atau Tim Ad Hoc sesuai
dengan No. 26 Tahun 2000. Di daerah konflik seperti papua perlu dibentuk komisi
daerah Ham di papua dengan perdasus dengan jalan amandemen UUD.
Tambah
dia lagi, kami sangat tolak ada atopsi bahwa mayat yang rencananya akan digali
itu, saya sebagai dewan adat,”katanya.
Sementara
dari Yanuarius Douw, aktivis tanah papua menjelaskan terkait dengan kronoligis
dari tanggal 7-8 desember. Ia tambahkan
ada bukti-bukti penembakan. Kita harus
lawan atas dasar bukti,”katakan.
Ia
berharap, mari kita satukan kekompakan
kita untuk tuntaskan masalah paniai berdarah,”katanya. Dan saya sangat setuju
jika dibentuk KPP-HAM,”tuntutnya.
Usai
penyampaian materi dilanjutkan dengan tanya jawa dengan diberikan 4 seasean,
yang terdiri 5 pertanyaan dalam satu-satu seasean.
Hingga
usai, kegiatan diakhiri dengan maka bersama.(Alexander
Gobai/KM)
0 thoughts on “FIM Gelar Seminar Sehari, Bentuk KPP-HAM Paniai Berdarah”