 |
| Foto : Shamina Ali, Koordinator Pusat Krisis Perempuan di Fiji |
Fiji,(KM)-- Organisasi-organisasi masyarakat sipil mengecam keras
eskalasi serangan brutal dan pembunuhan yang dilakukan sewenang - wenang
kepada masyarakat sipil di Papua Barat oleh pasukan keamanan Indonesia. Kasus 17-19 Meret 2015 di Kabupaten Yahukimo
Papua Barat, polisi menembaki sekelompok orang berkumpul untuk
penggalangan dana untuk korban topan Pam di Vanuatu, satu orang
dinyatakan tembak mati berusia 17 tahun dan 3 orang lainya luka berat,
termasuk insiden terpisah di mana aktivis Papua Barat disiksa dan
dibunuh oleh pasukan khusus Indonesia.
Shamima Ali, Koordinator pusat krisis perempuan di Fiji mengatakan lebih dari 50 tahun yang lalu Papua Barat integrasikan ke dalam NKRI akan tetapi kehidupan mereka dalam ketakutan diatas tanahnya sendiri, dirampas hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan warga sipil mengalami genosida terisistematis dan aksi teror, dirilis (Jumat, 17/4/2015).
Kami organisasi – organisasi masyarakat sipil terus mendesak pemimpin - pemimpin Negara – Negara di Pasifik untuk menerima tawaran aplikasi keanggotaan baru bagi Papua Barat di MSG. Ini sangat penting bahwa pemerintah pasifik melalui forum MSG dan masyarakat internasional untuk mendesak dan mengutuk pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan tak henti-hentinya dilakukan oleh pasukan aparat keamanan Indonesia," ujar Ali.
Ali menambahkan bahwa Papua Barat diberi keputusan politik yang kuat di MSG. Ini penting bahwa PBB menunjuk utusan khusus untuk Papua Barat.
Rencana Indonesia membentuk daerah Melanesia di Indonesia dengan menggabungkan lima provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, NTB dan Nusa Tenggara Timur. Presiden Jokowidodo dan Gubernur Maluku, Assagaff sangat bersemangat untuk membentuk wilayah Melanesia-Indonesia yang akan berlaku untuk keanggotaan penuh untuk MSG.
"Saat ini, Indonesia memegang status 'pengamat' di MSG. Namun, fakta bahwa Indonesia hanya mendapatkan kesempatan legitimasi di MSG dan memungkinkan mereka akan akses yang sama di MSG sebagai negara Melanesia. Namun banyak pejabat di Papua tertentu menudu bahwa ini adalah strategi Indonesia untuk menghalangi Papua Barat menjadi anggota penuh di MSG dan harapan aspirasi rakyat Papua untuk hak menentukan nasip sendiri.
Fakta bahwa pemerintah kami menganggap isu Papua di MSG merugikan hubungan bilateral dengan Indonesia, jika Fiji terus memperkuat hubungan ekonomi, perdagangan dan hubungan militer dengan Indonesia, sementara pemerintah juga mengabaikan kekerasan yang meningkat dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada orang-orang Papua Barat.
Organisasi – organisai masyarakat sipil juga mendesak Perdana Menteri Bainimarama segera mengkampanyekan untuk membuang simbol kolonial dari bendera nasional kita untuk benar-benar ada independen di Fiji, ini akan mendorong pemerintah kita di Fiji untuk melihat dan mendukung negara-negara lain terutama Papua Barat, yang berjuang untuk membebaskan diri dari kontrol asing. (The JET dan Marinus Gobai/KM)
0 thoughts on “Shamima Ali : Rakyat Sipil Papua Takut Diatas Tanahnya Sendiri”